Korupsi: Perbedaan antara revisi

#Penyuapan (Pasal5Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)

=== TtindakTindak pidana korupsi secara garis besar ===

*# perbuatanPerbuatan melawan [[hukum]],;

*# penyalahgunaanPenyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,;

*# memperkayaMemperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan;

*# merugikanMerugikan keuangan negara atau perekonomian negara.;

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan [[narkotika]], [[pencucian uang]], dan [[prostitusi]], korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan [[kriminalitas|kejahatan]].

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan [[Pemilihan Umum]] [[partai politik]] ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain<ref name="bphn">https://lsc.bphn.go.id/uploads/919381_leaflet_6.pdf</ref><ref name="kppu.go.id">https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf</ref><ref>{{Cite web |url=http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/144/82 |title=Salinan arsip |access-date=2022-07-18 |archive-date=2020-01-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200130130826/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/144/82 |dead-url=yes }}</ref>.

Persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha dan pemerintahan) terhadap tingkat korupsi di suatu negara, tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan ijinizin-ijinizin usaha, pajak, pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses tender [[Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa]], beacukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek, [[Keuangan]] dan [[Perbankan]], [[Minyak]] dan [[Gas Bumi]], [[BUMN]] dan [[BUMD]], Pengelolaan [[APBN]] dan [[APBD]], [[Lembaga Manajemen Aset Negara]] dan [[Aset]] Daerah, [[Pertambangan]], [[Badan Layanan Umum]], [[Badan Layanan Umum Daerah]]<ref>https://www. name="kppu.go.id"/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf</ref><ref>https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234</ref><ref>https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/TIPIKOR_0.pdf</ref>. Pendukung munculnya korupsi adalah sebagai berikut:

*# Konsentrasi kekuasaan didalam pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.

*# Kurangnya [[transparansi (politik)|transparansi]] di pengambilan keputusan pemerintah

*# Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

*# Proyek yang melibatkan uang rakyat (masyarakat) dalam jumlah besar.

*# Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".

*# Lemahnya ketertiban [[hukum]].

*# Lemahnya profesi [[hakim]].

*# Kurangnya [[kebebasan berpendapat]] atau kebebasan [[Media massa]].

*# Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Peraturan [[Mahkamah Agung]] (MA) keterkaitan dengan hukuman pidana untuk pelaku korupsi disebut [[koruptor]], atau [[koruptif]] tertuang dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun [[2020]], yang menjadi panduan para [[hakim]] untuk menjatuhkan [[hukuman]] [[penjara]] [[terdakwa]] kasus korupsi<ref name="infografis">https://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukuman-baru-bagi-koruptor</ref>. Diundangkan sejak 24 Juli 2020, [[regulasi]] ini mengatur secara spesifik sebagai pedoman bagi hakim agar praktik disparitas terhadap pelaku korupsi di [[Indonesia]], pengkategorian hukuman koruptorkoruptif berdasarkan jumlah uang yang di ambil (Pasal 6) dan tingkat kesalahan (Pasal 7)<ref name="infografis"/>. Pidana Hukuman berdasarkan Undang-undang Tipikor Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

# Penjara 8-10 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp. 1 miliar-Rp 25 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan<ref name="infografis"/><ref name="e-jurnal.peraturan.go.id">https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf</ref><ref>https:// name="e-jurnal.peraturan.go.id"/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf</ref>.

=== [[Demokrasi]]Bahaya Dampak Korupsi ===

Seseorang pelaku [[korupsi di Indonesia]] juga mempersulit pembangunan [[ekonomi]] dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran [[ilegal]], ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikankorupsi. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan [[pembangunan ekonomi]] di [[Afrika]] dan [[Asia]], terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk [[penagihan sewa]] yang menyebabkan perpindahan [[penanaman modal]] (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di [[Swiss]]). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti [[Soeharto]] yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), tetapi lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari [[Universitas MassachussettsMassachusetts]] memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara [[subAfrika Sub-Sahara]] berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [http://www.newstatesman.com/Economy/200503140015] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis [[MancurSaiful OlsonMujani]]). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari [[ekspropriasiBarclays Center]] pada masa depan.

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan [[pemerintah]] sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana [[politikus]] membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil ([[SME]]). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti [[penggelapan]] dan [[nepotisme]], juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti menjanjikan dan memberikan [[Hadiah]], [[penyogokan]], [[pemerasan]], [[campuran tangan]] kepentingan, Lampiran pertanggung jawaban perjalanan dinas pemerintah seperti tiket pesawat darat serta bill hotel yang tidak terdaftar pada perusahaan terkait dan juga [[penipuan]]<ref name="data"/>.

Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut surveysurvei persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) oleh [[Transparency International|Transparansi Internasional]] pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:

* [[Indonesia]]<ref name="data"/><ref>https://nasional.tempo.co/read/1501686/5-buron-kasus-korupsi-ada-yang-kabur-selama-28-tahun</ref><ref name="data"/>.

Namun, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektifsubjektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena surveysurvei semacam itu juga tidak ada)<ref name="data">https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200ce92c52fb/daftar-25-negara-korupsi-terbesar-di-dunia-tahun-2021</ref>.

== Tuduhan korupsiKorupsi sebagai alat politik ==

Sering terjadi [[di mana]] politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di [[Republik Rakyat Tiongkok]], fenomena ini digunakan oleh [[Zhu Rongji]], dan yang terakhir, oleh [[Hu Jintao]] untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

Mengukur korupsi - dalamkorupsi–dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. [[Transparency International|Transparansi Internasional]], [[LSM]] terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: [[Indeks Persepsi Korupsi]] (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan [[Laporan Korupsi Global]]; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. [[Bank Dunia]] mengumpulkan [http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:20773712~menuPK:433525~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:286305,00.html sejumlah data tentang korupsi], termasuk sejumlah [http://www.worldbank.org/wbi/governance/data/ Indikator Kepemerintahan]<ref>https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/</ref><ref>https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/22/090000269/dampak-korupsi-dan-hukumannya?page=all</ref><ref>https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf</ref>.