Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
|||
(117 revisi perantara oleh 39 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Multiple issues|
{{Copy edit|date=Maret 2024}}
{{Tone}}
{{Close paraphrasing|source=|date=Maret 2024}}
{{Non-free|date=Maret 2024}}
{{COI|date=Maret 2024}}
{{Over-coverage|date=Maret 2024}}
}}
{{Copypaste|url=https://www.ipdn.ac.id/sejarah_ipdn|date=Maret 2024}}
{{Infobox university
| name = Institut Pemerintahan Dalam Negeri
| native_name = IPDN
| native_name_lang =
| image =
| image_upright =
| image_alt =
| caption =
| latin_name =
| other_name =
|
| motto = Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti
| motto_lang = "sa"
Baris 16 ⟶ 25:
| top_free_label =
| top_free =
| type = [[Daftar
| established = 17 Maret 1956 (APDN)
| founder = [[Soekarno
| parent = [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia]]
| affiliation =
Baris 25 ⟶ 34:
| endowment =
| budget =
| chairman =
| chairperson =
Baris 34 ⟶ 42:
| vice_chancellor =
| provost =
| officer_in_charge = [[Tito Karnavian]]
| rector = [[Hadi Prabowo]]
| principal =
| dean =
Baris 49 ⟶ 58:
| doctoral =
| other =
| address = Jl. Ir. Soekarno
| city = [[Kabupaten Sumedang|Sumedang]]
| province = [[Jawa Barat]]
| country = [[Indonesia]]
| postcode = 45363
| coordinates = <!-- {{Coord}} -->
| campus = Kampus pusat: [[Jatinangor, Sumedang]], [[Jawa Barat]]<br>Kampus regional :{{bulleted list|[[Cilandak, Jakarta Selatan]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|DKI Jakarta]]|[[Baso, Agam]], [[Sumatera Barat]]|[[Segedong, Mempawah]], [[Kalimantan Barat]]|[[Pallangga, Gowa]], [[Sulawesi Selatan]]|[[Remboken, Minahasa]], [[Sulawesi Utara]]|[[Praya, Lombok Tengah]], [[Nusa Tenggara Barat]]|[[Sentani, Jayapura]], [[Papua]]}}
| language =
| website = {{url|https://ipdn.ac.id}}
| logo =
| logo_size =
Baris 78 ⟶ 72:
| footnotes =
}}
'''Institut Pemerintahan Dalam Negeri''' ([[Bahasa Inggris]]: ''Institute of Home Affairs Governance'') disingkat '''IPDN''' adalah [[
== Sejarah singkat ==
Baris 84 ⟶ 78:
'''Periode Pra-APDN'''
Pada masa awal kemerdekaan RI,
Pada Tahun 1952, [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di [[Kota Malang]], dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di [[Banda Aceh]], [[Bandung]], [[Bukittinggi]], [[Pontianak]], [[Makassar]], [[Palangkaraya]] dan [[Mataram]].
'''Periode APDN Daerah (1956-1989)'''
Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ” qualified leadership and manager administrative ”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP ) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.
Baris 102 ⟶ 96:
'''Periode APDN Nasional dan STPDN (1989-2003)'''
Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan [[Menteri Dalam Negeri]] [[Rudini|Jenderal Rudini]] melalui Keputusan No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. APDN Nasional kedua dengan program D-III berkedudukan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN menjadi STPDN dengan program studi D-III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program D-IV.
'''Periode IPDN Jatinangor (2004-2009)'''
Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (DIV) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S-1), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Tinggi Kedinasan dengan lulusan yang menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda (III/a).
Pada saat yang sama, kebijakan nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama. Hal ini kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN dan IIP kedalam satu wadah pendidikan tinggi.
Usaha pengintegrasian STPDN dan IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian ini terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Penjabaran lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.
Baris 118 ⟶ 110:
'''Periode IPDN Pusat dan IPDN Daerah (2009-sekarang)'''
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan dan diubah namanya menjadi IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2007 mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan 6 (enam) langkah pembenahan yang segera dilakukan untuk membangun budaya organisasi yang baru bagi IPDN. Kebijakan Presiden memperoleh dukungan dari DPR-RI.
Baris 128 ⟶ 120:
Pada tahap selanjutnya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN mengamanatkan penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik serta pembiayaan. Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Kampus Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1¬829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di
Mulai tahun 2018, IPDN hanya menyelanggarakan program pendidikan vokasi (
== Fakultas dan Program Studi ==
Baris 152 ⟶ 144:
# Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
# Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
# Praktik Perpolisian Tata Pamong
Baris 158 ⟶ 150:
* Magister Terapan Studi Pemerintahan
* Doktor Ilmu Pemerintahan
=== Program Profesi ===
* Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan (PPPKp)
== Unit Kegiatan Praja ==
# Manggala Korps Praja (MKP)
# Polisi Praja (Polpra)
# Resimen Mahasiswa (Menwa)
# Pasukan Tanda Kehormatan (PATAKA)
# Drumband Gita Abdi Praja
Baris 202 ⟶ 195:
||[[File:Tingkat i.png|50px|tingkat 1]]
|Praja Pratama
|Praja Pratama atau yang sebelumnya disebut Muda Praja merupakan pangkat praja tingkat satu atau tingkat awal yang didapatkan Calon Praja (Capra) setelah menyelesaikan
|-
|II/2
Baris 219 ⟶ 212:
|Praja Utama atau yang sebelumnya disebut Wasana Praja merupakan pangkat praja tingkat empat atau tingkat akhir di IPDN.
|-
| colspan="3" |[[Berkas:
|Purna Praja atau Pamong Praja Muda adalah sebutan untuk Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Purna Praja adalah peserta didik DIII, DIV atau S1 yang telah menyelesaikan pendidikan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Institut Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan IPDN.
|}
== Peserta didik dan Lulusan
Peserta didik IPDN terdiri atas praja program sarjana terapan, mahasiswa Sekolah Pascasarjana, dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
Lulusan atau Alumni IPDN terdiri dari:
# Purna Praja atau Alumni KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN (''bachelors program'') atau juga disebut alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
# Alumni Sekolah Pascasarjana yaitu alumni Pendidikan Magister Terapan Studi Pemerintahan dan alumni Pendidikan Doktor Ilmu Pemerintahan;
# Alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah [[pegawai negeri sipil]] (PNS) yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing, dan disiapkan menjadi calon [[camat]] atau sebutan lainnya.
Karena tidak semua Alumni IPDN disebut Purna Praja, maka yang berhak menggunakan pin Purna Praja hanyalah para purna Praja yaitu lulusan Diploma dan S1 KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN yang kemudian tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Dalam perkembangannya lembaga juga menyematkan pin Purna Praja kepada pihak lain yg mendapatkan penghargaan atau anggota/warga/alumni kehormatan IPDN. [[Berkas:Dek Pangkat IIIA Kemendagri.png|jmpl|70px|Pangkat Penata Muda (Golongan III.a)]]
Praja setelah lulus dari IPDN diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya melalui proses ketentuan peraturan perundang-undangan akan diangkat menjadi PNS pangkat [[Penata Muda]] (Penda) atau golongan III A. Lulusan program [[Diploma 4|Diploma-IV]] IPDN mendapat [[gelar]] [[Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan]] (S.Tr.IP).
Lulusan terbaik [[Diploma 4|D-IV]] akan mendapat penghargaan [[Kartika Astha Brata]]. Sebelum tahun 2022, diberikan juga penghargaan [[Kartika Pradnya Utama]] untuk lulusan terbaik [[Sarjana|S1]]. Penghargaan ini diserahkan oleh [[Presiden Republik Indonesia]] yang dilaksanakan dalam upacara [[Pelantikan Pamong Praja Muda]] lulusan IPDN.
===Organisasi Purna Praja===
IKPTK adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, dimana mereka yang tergabung dalam organisasi ini hanya Purna Praja hanyalah para purna Praja yaitu lulusan Diploma dan S1 KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN.
== Angkatan Praja ==
Penghitungan angkatan Praja IPDN tidak diurutkan dari angkatan pertama APDN yaitu APDN Malang tahun 1956. Namun, dihitung ulang atau diurutkan dari angkatan APDN Nasional tahun 1989 atau angkatan pertama STPDN karena sebelumnya kampus APDN-APDN di 20 daerah tidak berdiri pada tahun yang sama sehingga urutan angkatan tiap kampus APDN juga berbeda. Misalnya angkatan terakhir APDN Malang adalah angkatan XXXII atau S-91 sementara angkatan terakhir APDN Banda Aceh adalah angkatan XXIV.
Pada tahun 2007, IPDN tidak membuka penerimaan calon praja selama setahun sehingga angkatan XIX IPDN merupakan angkatan yang menjadi praja pada tahun 2008.
'''Angkatan Praja dan Tahun Menjadi Praja'''
{{col|4}}
* Angkatan I : 1989
* Angkatan II : 1990
* Angkatan III : 1991
* Angkatan IV : 1992
* Angkatan V : 1993
* Angkatan VI : 1994
* Angkatan VII : 1995
* Angkatan VIII : 1996
* Angkatan IX : 1997
* Angkatan X : 1998
* Angkatan XI : 1999
* Angkatan XII : 2000
* Angkatan XIII : 2001
* Angkatan XIV : 2002
* Angkatan XV : 2003
* Angkatan XVI : 2004
* Angkatan XVII : 2005
* Angkatan XVIII : 2006
* Angkatan XIX : 2008
* Angkatan XX : 2009
* Angkatan XXI : 2010
* Angkatan XXII : 2011
* Angkatan XXIII : 2012
* Angkatan XXIV : 2013
* Angkatan XXV : 2014
* Angkatan XXVI : 2015
* Angkatan XXVII : 2016
* Angkatan XXVIII : 2017
* Angkatan XXIX : 2018
* Angkatan XXX : 2019
* Angkatan XXXI : 2020
* Angkatan XXXII : 2021
* Angkatan XXXIII : 2022
* Angkatan XXXIV : 2023
* Angkatan XXXV : 2024{{end-col}}
Penghitungan angkatan lulusan IPDN memiliki perbedaan dengan penghitungan angkatan untuk lulusan Akpol atau Akmil yang dihitung berdasarkan tahun dilantik menjadi Perwira Remaja. Karena praja IPDN pada awalnya ketika dikukuhkan menjadi Muda Praja (tingkat 1), sudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga angkatan dihitung dari awal menjadi CPNS yaitu saat awal masuk kampus.
Seiring waktu berjalan, Praja IPDN tidak lagi diangkat menjadi CPNS selama masih menjadi Praja, lulusan IPDN disamakan dengan lulusan Akpol dan Akademi TNI, yaitu diangkat menjadi CPNS golongan III.a saat dilantik menjadi Pamong Praja Muda oleh Presiden RI. Sama seperti TNI Polri awal menjadi perwira saat diambil sumpah pada upacara Praspa Perwira Remaja oleh Presiden RI.
Dengan demikian, saat ini penghitungan tahun angkatan dihitung pada saat tahun lulus menjadi Pamong Praja Muda, dan menjadi titik awal menjadi abdi negara. Karena dalam pendidikan, dalam satu angkatan bisa saja masuk lembaga bersama-sama tapi ada yang lulus di tahun berbeda.
Praja IPDN sebelum tahun 2016 tidak secara resmi memiliki nama angkatan namun hanya nomor angkatan. Umumnya nama angkatan atau nama paguyuban purna praja tiap angkatan baru diresmikan setelah lulus oleh masing-masing angkatan.
Sejak 2016, Praja IPDN memiliki nama angkatan atau nama resimen yang diberikan dan diumumkan secara resmi oleh lembaga setelah calon praja menyelesaikan pendidikan dasar atau saat pengukuhan calon praja menjadi Muda Praja atau Praja Pratama.
{| class="wikitable"
|+Nama Angkatan Praja yang diberikan resmi oleh lembaga
!Tahun Menjadi Praja
!Nama Angkatan
!Yang Memberikan Nama
!Nomor Angkatan
!Tahun Lulus / Awal Menjadi Abdi Negara
|-
|2016
|Abimata Ksatriya
''(Kesatria yang berani)''
|Gubernur IPDN
|XXVII
|2020
|-
|2017
|Nayottama Praja Manggala
''(Pemimpin yang bijaksana)''
|Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
|XXVIII
|2021
|-
|2018
|Praja Gautama
''(Bekerja dengan sempurna)''
|Wakil Presiden RI
|XXIX
|2022
|-
|2019
|Satya Haprabu
''(Setia kepada pemimpin dan negara)''
|Menteri Dalam Negeri
|XXX
|2023
|-
|2020
|LC Pratisa
''(Lawan Covid-19 Praja Tiga Satu)''
|Rektor IPDN
|XXXI
|
|-
|2021
|Adhimukti Brata
''(Semangat Mewujudkan Keunggulan Jatidiri)''
|Rektor IPDN
|XXXII
|
|-
|2022
|Triantama Praja
''(Praja Bermental Kuat dan Berkemauan Maju)''
|Wakil Menteri Dalam Negeri
|XXXIII
|
|-
|2023
|Hamengku Parama
''(Pengayom yang Unggul)''
|Wakil Menteri Dalam Negeri
|XXXIV
|
|}
== Daftar Rektor IIP ==
Baris 240 ⟶ 364:
|1
|
|Drs. Soejekti Djajadiatma, MSPA.
|1967
|1978
Baris 246 ⟶ 370:
Rektor IIP Malang 1967-1972;
Rektor IIP Jakarta
|-
|2
|[[Berkas:Inspector General of the Department of Home Affairs Suparni Pamudji, Mimbar Departemen Dalam Negeri.jpg|81x81px]]
|Prof. Drs. [[Suparni Pamudji]],
|1978
|1984
Baris 257 ⟶ 381:
|3
|
|Drs. Zamhir Islamie,
|1984
|1989
Baris 264 ⟶ 388:
|4
|
|Prof. Drs. Soewargono,
|1989
|1992
Baris 271 ⟶ 395:
|5
|
|Prof. Dr
|1992
|1995
Baris 278 ⟶ 402:
|6
|[[Berkas:KPN Ryaas Rasyid.png|75x75px]]
|Prof. [[
|1995
|1998
Baris 285 ⟶ 409:
|7
|
|Prof. Dr. Hj. Ngadisah,
|1998
|2004
Baris 305 ⟶ 429:
|1990
|1995
|
|-
|2
|[[Berkas:I.
|Mayjen TNI [[I.G.K. Manila|I Gusti Kompyang Manila]]
|1995
Baris 316 ⟶ 440:
|3
|
|Prof. Dr. Tjahya Supriatna,
|1998
|1988
Baris 323 ⟶ 447:
|4
|
|Drs. H. Marwoto Suwito, M.Si.
|1998
|2000
Baris 330 ⟶ 454:
|5
|
|Drs. H. Sutrisno, M.Si.
|2000
|2003
Baris 337 ⟶ 461:
|6
|
|Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.
|2003
|2005
Baris 354 ⟶ 478:
|1
|
|Dr. Hj. [[Diah Anggraeni]],
|2005
|2006
Baris 361 ⟶ 485:
|2
|
|Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.
|2006
|2007
Baris 368 ⟶ 492:
|3
|
|Prof. Dr. Johanis Kaloh,
|2007
|2008
Baris 375 ⟶ 499:
|4
|
|Prof. Dr. Hj. Ngadisah,
|2008
|2009
Baris 382 ⟶ 506:
|5
|
|Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.
|2009
|2013
Baris 389 ⟶ 513:
|6
|
|Prof. Dr. Sadu Wasistiono,
|2013
|2013
Baris 396 ⟶ 520:
|7
|[[Berkas:Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.jpg|60px]]
|Dr
|2013
|2015
Baris 403 ⟶ 527:
|8
|
|Prof. Dr. [[Ermaya Suradinata]],
|2015
|2018
Baris 410 ⟶ 534:
|9
|
|Prof. Dr. [[Murtir Jeddawi]],
|2018
|2019
Baris 418 ⟶ 542:
| rowspan="2" |
[[Berkas:Hadi Prabowo.jpg|78x78px]]
|Dr. [[Hadi Prabowo]],
|2019
|2020
|Plt
|-
|Prof. Dr. [[Hadi Prabowo]],
|2020
|Petahana
|
|}
== Pejabat IPDN ==
===[[Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara|Pimpinan Tinggi Madya - Eselon I.a]]===
* Rektor {{br}}Prof. Dr. Drs. H. [[Hadi Prabowo]], MM
===[[Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara|Pimpinan Tinggi Madya - Eselon I.b]]===
* Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi :{{br}} Prof. Dr. Drs. [[Hyronimus Rowa]], M.Si
* Wakil Rektor Bidang Administrasi : {{br}}Dr. Drs. [[Rizari]], M.B.A., M.Si
* Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan : {{br}}Dr. [[Yudi Rusfiana]], S.IP, M.Si
* Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Dan Kepegawaian : {{br}}Dr. H. [[Suhajar Diantoro]], M.Si
===[[Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara|Pimpinan Tinggi Pratama - Eselon II.a]]===
* Kepala Satuan Pengawas Internal Dr. [[Tumpak Haposan Simanjuntak]], M.A
* Dekan
* Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Internal Dr. [[Noudy Reinold Pierre Tendean]], S.IP, M.Si
* Direktur Sekolah Pascasarjana {{br}}Prof. Dr. Drs. [[Muh. Ilham]], M.Si
* Direktur Pendidikan Profesi Kepamongprajaan {{br}} Dr. Dra. Hj. [[Endang Try Setyasih]], M.M
* Kasat Manggala {{br}} [[Brigadir Jenderal|Brigjen. Pol.]] '''[[Wahyu Bintono Hari Bawono]]''', [[Sarjana|S.IK.,]] [[Sarjana|S.H.,]] [[Magister|M.H.]]
* Kasat Bina Pelatihan Praja {{br}} [[Brigadir Jenderal|Brigjen. Pol.]] '''[[Djoni Hendra]]''', [[Sarjana|S.H.,]]
===[[Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara|Pimpinan Tinggi Pratama - Eselon II.b]]===
Direktur kampus daerah, wakil Dekan, wakil direktur
Sekolah Pascasarjana, dan sekretaris direktur Program
Pendidikan Profesi Kepamongprajaan
== Kartika Pradnya Utama ==
Bintang [[Kartika Pradnya Utama]] adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik [[IPDN]] dari Program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1). Penghargaan ini pertama kali diberikan pada tahun
{| class="wikitable"
!Tahun Lulus
Baris 438 ⟶ 584:
!IPK
!Pengkat/Jabatan Terakhir/Saat ini
|-
|2012
|XIX
|Ni Made Evi Dipta Arianti, S.IP., M.AP
|Bali
|3,840
|
|-
|2013
|XX
|Ayu Ika Sulistyaningrum, S.IP
|Jawa Timur
|3,815
|
|-
|2014
|XXI
|Fajar Hermala Kusuma Wardani, S.IP
|Jawa Timur
|3,86
|
|-
|2015
|XXII
|Diana Hanifah, S.IP
|Sumatera Barat
|3,894
|
|-
|2016
|XXIII
|Muhammad Laksmana Surya Adi Wibawa, S.IP., M.Sc
|Bengkulu
|3,881
|
|-
|2017
|XXIV
|Yegi Wirianto Pratama, S.IP
|Sulawesi Tenggara
|3,865
|
|-
|2018
|XXV
|Adnan Handaru Anpio Tikoto, S.IP., M.Sc.Eng
|Lampung
|3.722
Baris 477 ⟶ 665:
!IPK
!Pengkat/Jabatan Terakhir/Saat ini
|-
|1992
|I
|Drs. Jaoharul Alam, ME
|Jawa Barat
|
|
|-
|1993
|II
|Fuad Syekh, S.Sos., M.AP
|Kalimantan Selatan
|
|
|-
|1994
|III
|Dr. Didik Chusnul Yakin, S.Sos., M.Si
|Jawa Timur
|3,75
|
|-
|1995
|IV
|Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, MT
|Jawa Tengah
|3,49
|
|-
|1997
|V
|Dr. Fitriani, AP., M.Si
|Bengkulu
|3,49
|
|-
|1998
|VI
|Verra Yullya Lasut, AP., M.Si
|Sulawesi Utara
|3,56
|Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten [[Minahasa Selatan]], Provinsi [[Sulawesi Utara]].
|-
|1999
|VII
|Andhika Permata, S.STP., M.Si
|DKI Jakarta
|3,64
|
|-
|2000
|VIII
|Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si
|Lampung
|3,60
|
|-
|2001
|IX
|Nyoman Swasti, S.STP., MM
|Jawa Timur
|3,83
|
|-
|2002
|X
|Yuyun Nanik Ekowati, S.STP., M.Si
|Jawa Timur
|3,75
|
|-
|2003
|XI
|Dewi Purnamasari, S.STP., M.Si
|DKI Jakarta
|3,73
|
|-
|2004
|XII
|Dr. Iis Sandra Yanti, S.STP., M.Si
|Jawa Barat
|3,76
|
|-
|2005
|XIII
|Aldhiana Kusumawati, S.STP., M.M
|Jawa Tengah
|
|
|-
|2006
|XIV
|Indah Pebriana Wijayanti, S.STP., M.Si
|Jawa Tengah
|
|
|-
|2007
|XV
|Sartika Mayasari, S.STP., MA
|Aceh
|
|
|-
|2008
|XVI
|I Gede Adiratma, S.STP., M.AP
|Bali
|3,69
|
|-
|2009
|XVII
|Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si
|Jawa Tengah
|
|
|-
|2010
|XVIII
|Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si
|Bali
|3,68
|
|-
|2012
|XIX
|Iva Aryani, S.STP., M.Si
|Jawa Tengah
|3,805
|
|-
|2013
|XX
|Ardi Kasmono, S.STP., M.KP
|Jawa Timur
|3,819
|
|-
|2014
|XXI
|Fajar Tejo Nuswantoro, S.STP., S.PWK
|Jawa Barat
|3,786
|
|-
|2015
|XXII
|Devia Hestina Arinda, S.STP., M.KP
|Jawa Timur
|3,859
|
|-
|2016
|XXIII
|Kurnia Pratiwi, S.STP., M.AP
|Kalimantan Barat
|3,89
|
|-
|2017
|XXIV
|Rahmi Hayati, S.STP
|Bengkulu
|3,806
|
|-
|2018
|XXV
|Puspita Dewi
|Sulawesi Selatan
|3,705
Baris 511 ⟶ 867:
|D.I. Yogyakarta
|3.916
|
|-
|2023
|XXX
|Valent Breri Sinuraya, S.Tr.IP
|Sumatera Utara
|3,874
|
|-
|2024
|XXXI
|Saddam Al-Yasri Firstya, S.Tr.IP
|Lampung
|3,87
|
|}
== Kontroversi ==
Beberapa orang praja meninggal selama mengikuti pendidikan di IPDN. Jumlah orang yang meninggal dari tahun 1999-2007 diperkirakan 35 orang. Angka kematian tersebut rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak ([[bullying]]) dari senior kepada junior. Salah satu korban yang menarik perhatian pemerintah pada tahun 2007 adalah [[Cliff Muntu]], di mana IPDN diduga berusaha menutupi penyebab kematian praja tersebut dengan cairan [[formalin]].
Daftar beberapa Praja yang meninggal tidak wajar di IPDN antara lain:<ref>{{
* 1994: Gatot (Kontingen Jatim). Meninggal ketika menjalani latihan dasar militer dan dadanya retak.
Baris 537 ⟶ 908:
Berkas:Parade.JPG
Berkas:BENDERA.JPG
Berkas:Gerbang IPDN Kampus Sumbar.jpg|Gerbang IPDN Kampus
</gallery>
Baris 545 ⟶ 916:
* {{id}} [http://ipdn.ac.id/ Situs resmi IPDN]
{{PTK di Indonesia}}
{{Pamong Praja}}
[[Kategori:Perguruan tinggi kedinasan di Indonesia]]
[[Kategori:Institut Pemerintahan Dalam Negeri]]
[[Kategori:Kematian akibat tindak kekerasan]]
[[Kategori:Kabupaten Sumedang]]
[[Kategori:Jatinangor, Sumedang]]
|