Sejarah demokrasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Temple |
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
||
| (6 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 101:
==== Republik Roma ====
{{seealso|Sejarah Konstitusi Republik Roma|Pemilihan umum di Republik Roma}}
[[Berkas:Cicero Denounces Catiline in the Roman Senate by Cesare Maccari -
Roma adalah sebuah negara kota di [[Italia]], bertetangga dengan negara-negara kota lain yang tangguh; [[Etruskan|orang Etruska]] telah mendirikan negara-negara kota di seluruh kawasan tengah Italia semenjak abad ke-13 SM, sementara di kawasan selatan Italia terdapat daerah-daerah koloni Yunani. Sebagaimana negara-negara kota lainnya, Roma diperintah oleh seorang raja. Meskipun demikian, desakan huru-hara dalam masyarakat serta tekanan ancaman dari pihak luar mengakibatkan Raja Roma yang terakhir dimakzulkan pada 510 SM oleh sekelompok bangsawan di bawah pimpinan [[Lucius Iunius Brutus|Lusius Yunius Brutus]].<ref name="Livy, 2002, hlm. 23">Livy, 2002, hlm. 23</ref><ref name="Durant, 1942, hlm. 23">Durant, 1942, hlm. 23</ref> Sebuah konstitusi baru disusun, namun sengketa di antara kalangan ningrat ({{lang-la|[[Patrician|patricius]]}}, <small>jamak:</small> ''patricii'') dan rakyat jelata ({{lang-la|[[plebs]]}}) terus berlanjut. Kaum ''plebs'' menuntut diundangkannya hukum-hukum yang definitif, tertulis, dan sekuler. Imam-imam dari kalangan ''patricius'', yang merupakan para pencatat dan penafsir statuta, memanfaatkan monopoli mereka di bidang hukum untuk menentang perubahan sosial dengan cara merahasiakan catatan-catatan mereka. Setelah cukup lama membendung tuntutan-tuntutan baru yang bermunculan, senat Roma membentuk dan mengutus panitia yang terdiri atas tiga orang ''patricii'' ke Yunani pada 454 SM untuk mempelajari dan menyusun laporan tentang pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh Solon dan tokoh-tokoh pembuat hukum lainnya.<ref name="Livy, 2002, hlm. 23"/><ref name="Durant, 1942, hlm. 23"/> Sepulangnya mereka dari Yunani, sidang umum pada 451 SM memilih sepuluh orang pria – panitia dasawira ({{lang-la|decemviri}}) – untuk menyusun sebuah himpunan undang-undang yang baru, dan memberi mereka kuasa pemerintahan tertinggi di Roma selama dua tahun. Di bawah pengawasan Apius Klaudius, seorang tokoh penentang pembaharuan yang berwatak tegas, panitia ini mengubah hukum adat Roma lama menjadi sebuah rancangan undang-undang yang dituliskan pada [[Dua Belas Loh|dua belas loh]] dan mengajukannya kepada sidang umum. Rancangan undang-undang ini diloloskan dengan sejumlah perubahan, dan dipajang di [[Forum Romawi|Forum]] (alun-alun) agar dapat dibaca oleh setiap orang yang melek aksara. Undang-undang Dua Belas Loh ini mengatur mengenai hak-hak tertentu, dan pada abad ke-4 SM, kaum ''plebs'' diberi hak untuk mencalonkan diri menjadi konsul dan pejabat-pejabat utama lainnya di Roma.
Baris 177:
* Undang-Undang [[Habeas Corpus Act 1679|Habeas Corpus]] di Inggris (1679), yang melindungi kebebasan individu terhadap tindakan pemenjaraan tanpa dasar hukum dengan hak untuk mengajukan banding. Undang-undang ini merupakan salah satu di antara dokumen-dokumen yang tak terpisahkan dari [[Konstitusi Britania Raya|Konstitusi Kerajaan Inggris Raya]] dan [[Parlemen Britania Raya#Sejarah|sejarah Parlemen Kerajaan Inggris Raya]].
* [[William Penn]] menulis [[Kerangka Pemerintahan Pennsylvania]] pada tahun 1682. Dokumen ini menjadi dasar pembentukan badan perwakilan legislatif bagi koloni Pennsylvania, dan kemerdekaan liberal bagi warga koloni.
* [[Undang-Undang Hak Warga Negara]] diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689. [[Undang-Undang Hak Warga Negara 1689]] menetapkan syarat-syarat bagi parlemen reguler, pemilihan secara bebas, aturan-aturan kebebasan
=== Tonggak-tonggak sejarah abad ke-18 dan ke-19 ===
Baris 207:
* 1850-an: Pengenalan [[pemungutan suara rahasia|pemungutan suara secara rahasia]] di Australia. Sitem ini baru diperkenalkan di Britania Raya pada tahun 1872, dan di Amerika Serikat pada tahun 1892.
* 1853: Warga Afrika berkulit gelap diberi hak suara untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, yakni di [[Provinsi Cape]] yang dikuasai oleh warga keturunan Inggris.
* 1856: Syarat-syarat yang membatasi hak suara bagi warga negara yang memiliki properti saja dihapuskan di seluruh negara bagian Amerika Serikat, sehingga hampir seluruh pria dewasa kulit putih diberi hak suara. Meskipun demikian, syarat-syarat yang membatasi hak suara bagi warga negara yang membayar pajak saja tetap dipertahankan di lima negara bagian sampai tahun 1860, dan di dua negara bagian sampai abad ke-20.<ref name=NBER>{{cite journal|author1=Stanley L. Engerman, University of Rochester and NBER|author2=Kenneth L. Sokoloff, University of California, Los Angeles and NBER|title=The Evolution of Suffrage Institutions in the New World|date=February 2005|url=http://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Workshops-Seminars/Economic-History/sokoloff-050406.pdf|pages=16, 35|quote=Pada tahun 1840, hanya tiga negara bagian yang masih mempertahankan syarat memiliki properti, yakni North Carolina (untuk beberapa jabatan bertaraf negara bagian saja), Rhode Island, dan Virginia. Pada tahun 1856, North Carolina menjadi negara bagian terakhir yang mengakhiri praktik ini. Syarat-syarat membayar pajak juga dihapuskan di seluruh negara bagian kecuali di segelintir negara bagian pada saat berlangsungnya Perang Saudara Amerika Serikat, tetapi bertahan sampai memasuki abad ke-20 di Pennsylvania dan Rhode Island.|access-date=2018-02-07|archive-date=2020-11-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20201111211244/http://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Workshops-Seminars/Economic-History/sokoloff-050406.pdf|dead-url=yes}}</ref>
* 1870: [[Amendemen Kelima Belas Atas Konstitusi Amerika Serikat|Amendemen ke-15]] atas Konstitusi Amerika Serikat, melarang diskriminasi hak suara berdasarkan ras, warna kulit, atau pernah tidaknya seseorang menjadi budak belian.
* 1878-1880: [[Kampanye Midlothian]] diselenggarakan oleh [[William Ewart Gladstone]] di Britania Raya dan menjadi cikal bakal [[kampanye politik]] modern.<ref name=Wiesner2014>{{cite book|last1=Wiesner-Hanks|first1=Merry E.|last2=Evans|first2=Andrew D.|last3=Wheeler|first3=William Bruce|last4=Ruff|first4=Julius|title=Discovering the Western Past, Jilid II: Since 1500|date=2014|publisher=Cengage Learning|isbn=1111837171|page=336|url=https://books.google.com/books?id=bbwTCgAAQBAJ&pg=PT351#v=onepage&q&f=false}}</ref><ref>{{cite book|last1=Price|first1=Richard|title=British Society 1680-1880: Dynamism, Containment and Change|date=1999|publisher=Cambridge University Press|isbn=9780521657013|page=289|url=https://books.google.com/books?id=oqY4cFsaK7AC&pg=PA289#v=onepage&q&f=false|language=en}}</ref>
Baris 251:
[[Berkas:Electoral democracies.png|thumb|350px|Negara-negara yang ditonjolkan dengan warna <span style="color: navy">'''biru'''</span> digolongkan sebagai negara "[[demokrasi perwakilan|demokrasi elektoral]]" dalam laporan survei "''Freedom in the World''" (kebebasan di dunia) tahun 2017 yang disusun oleh lembaga [[Freedom House]], berisi data tahun 2016.<ref>[https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf Freedom in The World report, 2017 ([[Portable Document Format|PDF]])]</ref> ]]
Salah satu hasil kajian dari lembaga [[Freedom House]] yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan [[hak pilih universal|hak suara universal]], namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Menurut hasil kajian lembaga ini, ada 25 negara, atau 13% negara di dunia dengan "praktik demokrasi terbatas" pada 1900, dan sekarang ini tinggal 16 negara, atau 8% negara di dunia yang masih memberlakukannya. Pada 1900, ada 19 monarki konstitusional, yakni 14% negara di dunia, dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan kepala monarki serta mengalihkan sejumlah kewenangan kepada dewan legislatif terpilih, dan sekarang ini tidak ada lagi negara yang demikian. Di antara negara-negara selebihnya, ada yang pernah dan ada pula yang masih memiliki pemerintahan yang tidak demokratis dalam berbagai bentuknya.<ref>Freedom House. 1999. [http://www.freedomhouse.org/reports/century.html "Democracy’s Century: A Survey of Global Political Change in the 20th Century."] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20000818090652/http://www.freedomhouse.org/reports/century.html |date=2000-08-18 }}</ref> Meskipun kajian tentang negara-negara tertentu masih dapat diperdebatkan (misalnya, [[Selandia Baru]] memberlakukan [[hak pilih universal|hak suara universal]] pada 1893, namun tidak diperhitungkan
=== Demokrasi pada abad ke-21 ===
Baris 261:
Di Asia, negara [[Myanmar|Birma]] (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh [[junta militer]]; akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, [[Aung San Suu Kyi]], dari tahanan rumah. Meskipun demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh. Pada bulan Desember 2005, Raja [[Bhutan]] ke-4, [[Jigme Singye Wangchuck]], mengumumkan bahwa pemilihan umum pertama di negara itu akan diselenggarakan pada tahun 2008, dan bahwasanya ia akan turun takhta demi memberikan kesempatan kepada putra sulungnya untuk memerintah negara. Kini Bhutan sedang mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut menuju terwujudnya suatu [[monarki konstitusional]]. Di [[Maladewa]], aksi-aksi protes dan tekanan politik mendorong negara itu melakukan reformasi pemerintahan yang menjamin hak-hak demokrasi dan memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan [[Pemilihan Presiden Maladewa, 2008|pemilihan presiden]] pada 2008.
Meskipun demikian, tidak semua perkembangan mutakhir berpihak pada demokrasi. Di Polandia dan
== Perkembangan mutakhir ==
Baris 620:
|pages=159–172
|date=July 1943
|url=https://archive.org/details/sim_journal-of-near-eastern-studies_1943-07_2_3/page/159
|doi=10.1086/370672}}
* {{cite journal
Baris 743:
|publisher=Princeton University Press
|year=1994
|url=https://archive.org/details/makingdemocracyw0000robe
|isbn=0-691-03738-8}}
* {{cite book
| |||