Pelindo: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 12 Agustus 2022 12.00 sunting Nadeauww (bicara \| kontrib) 322 suntingan tag Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Newcomer task: copyedit ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 6 November 2024 08.36 sunting balikkan Khairul hazim (bicara \| kontrib) 2 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(61 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2: {{refimprove}} {{redirect\|Pelindo\|perusahaan lain dengan nama Pelindo\|Pelabuhan Indonesia (disambiguasi)}} {{distinguish\|Perindo}} {{Infobox company \| name = PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Baris 9 ⟶ 10: \| type = [[Perseroan terbatas\|Perusahaan perseroan]] ([[Badan usaha milik negara\|Persero]]) \| industry = Pengelola dan pengembang [[pelabuhan]] \| predecessor = ~~{{Unbulleted list\|~~[[Pelabuhan Indonesia I\|PT Pelabuhan Indonesia I]] (Persero)\|]]<br/>[[Pelabuhan Indonesia III\|PT Pelabuhan Indonesia III]] (Persero)\|]]<br/>[[Pelabuhan Indonesia I\|PT Pelabuhan Indonesia IV]] (Persero)}}]] \| founded = {{Start date and age\|1992\|12\|01}} (sebagai Pelindo II)<br/>{{Start date and age\|2021\|10\|01}} (sebagai Pelindo bersatu) ~~\| founded = [[1 Oktober]] [[2021]]~~ \| hq_location_city = [[Pelabuhan Tanjung Priok]], [[Kota Administrasi Jakarta Utara\|Jakarta Utara]] \| hq_location_country = [[Indonesia]] \| area_served = Seluruh [[Indonesia]], kecuali [[Daerah Istimewa Yogyakarta\|DI Yogyakarta]] ~~dan~~, [[Sulawesi Barat]], [[Papua Tengah]], dan [[Papua Pegunungan]] \| key_people = Arif Suhartono <~~small~~/br>(Direktur Utama)</~~small~~br>Sudung Situmorang</br>(Komisaris Utama) \| owner = [[Indonesia\|Pemerintah Indonesia]] \| website = {{URL\|http://www.pelindo.co.id}} \| subsid = Lihat [[#Anak usaha\|daftar]] }}'''PT Pelabuhan Indonesia (Persero)''' (berbisnis dengan nama '''Pelindo''') adalah sebuah [[badan usaha milik negara]] Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan ini mengoperasikan 94 Pelabuhan yang terletak di 32 Provinsi Indonesia. Dari Sumatra Barat hingga Jawa Barat, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam perhubungan jaringan [[perdagangan internasional]] berbasis [[transportasi air\|transportasi laut]]. }} '''PT Pelabuhan Indonesia (Persero)''' (disingkat '''Pelindo''') adalah sebuah [[badan usaha milik negara\|Badan Usaha Milik Negara]] Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah sejak tahun 1960 ini telah berubah status usaha dari PN sejak pendiriannya berlanjut menjadi Perum pada tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Perubahan status usaha itu tak lepas dari gegap gempitanya Pelindo untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis kegiatan logistik dibidang kepelabuhanan, yaitu membangun Pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok. Pencapaian sukses pernah diraih perusahaan ini sebagai ''The Best Port Practices in Asia-Pacific Region'' pada Tahun 1980an. Namun, tidak lepas juga akibat tidak adanya perkembangan signifikan dalam kegiatannya membuat Pelindo tertinggal dan terkucil. Meski cukup ironis untuk diketahui, Pelindo tidak malu untuk menghadapi perubahan dan bergerak bersama dengan perubahan dengan berubah. Kawasan pelabuhan diperluas, fasilitas pelabuhan diperbarui dan tata kelola manajemen perusahaan dirombak total untuk menciptakan gerak usaha yang lebih adaptabel, resilien dan progresif dalam perkembangannya sebagai pengelola pintu perdagangan Indonesia. Kini, setelah menjalani serangkaian penataan, revitalisasi dan transformasi, Pelindo hadir menjadi pengelola dan pengembang kegiatan logistik, tidak hanya sekadar pelabuhan tetapi juga berbagai usaha yang terkait dengan logistik sebagai energi perdagangan Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, [[Pelindo I]], [[Pelindo III]], dan [[Pelindo IV]] resmi digabung ke dalam perusahaan ini, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.<ref name="merger">{{Cite web\|url=https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176535/Salinan_PP_Nomor_101_Tahun_2021.pdf\|title=Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2021\|publisher=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\|language=id\|access-date=4 Oktober 2021}}</ref> Sehingga nama Pelindo II resmi berubah menjadi hanya Pelindo saja. Perusahaan ini merupakan merger dari sejumlah entitas yakni PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Proses penggabungan ini merupakan bagian dari transformasi bisnis yang dilakukan Kementerian BUMN pada awal tahun 2023. Pelindo mengoperasikan 94 Pelabuhan yang terletak di 34 Provinsi Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam perhubungan jaringan [[perdagangan internasional]] berbasis [[transportasi air\|transportasi laut]]. Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah sejak tahun 1960 ini telah berubah status usaha dari PN sejak pendiriannya berlanjut menjadi Perum pada tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Perubahan status usaha itu tak lepas dari gegap gempitanya Pelindo untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis kegiatan logistik dibidang kepelabuhanan, yaitu membangun Pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok. Pencapaian sukses pernah diraih perusahaan ini sebagai ''The Best Port Practices in Asia-Pacific Region'' pada Tahun 1980an. Namun, tidak lepas dari tidak adanya perkembangan signifikan dalam kegiatannya membuat Pelindo tertinggal dan terkucil. Meski cukup ironis untuk diketahui, Pelindo tidak malu untuk menghadapi perubahan dan bergerak bersama dengan perubahan dengan berubah. Kawasan pelabuhan diperluas, fasilitas pelabuhan diperbarui dan tata kelola manajemen perusahaan dirombak total untuk menciptakan gerak usaha yang lebih adaptabel, resilien dan progresif dalam perkembangannya sebagai pengelola pintu perdagangan Indonesia. Setelah menjalani serangkaian penataan, revitalisasi dan transformasi, Pelindo hadir menjadi pengelola dan pengembang kegiatan logistik, tidak hanya sekadar pelabuhan tetapi juga berbagai usaha yang terkait dengan logistik sebagai energi perdagangan Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, [[Pelindo I]], [[Pelindo II]], [[Pelindo III]], dan [[Pelindo IV]] resmi melebur menjadi satu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.<ref name="merger">{{Cite web\|url=https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176535/Salinan_PP_Nomor_101_Tahun_2021.pdf\|title=Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2021\|publisher=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\|language=id\|access-date=4 Oktober 2021}}</ref> Sehingga nama Pelindo II resmi berubah menjadi hanya Pelindo saja. == Sejarah == [[Indonesia]] merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan jalur perdagangan internasional berbasis transportasi laut. Sehingga peran pelabuhan sebagai pintu perdagangan [[Ekonomi Internasional]] sangatlah vital bagi kegiatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan pelabuhan menjadi kunci utama pemerintah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan mengundang masuk [[investasi]]. Berikut rentang perjalanan Perusahaan Pelabuhan Indonesia 2. === Awal mula dan perkembangan (1960–1970) === Baris 31 ⟶ 45: === Masa emas (1980–1989) === [[Berkas:PELINDO.jpg\|jmpl\|Lambang logo Perusahaan PELINDO di era 80an sampai 2000an sebelum diganti di tahun 2012]] Selesainya pembangunan Terminal Peti Kemas 1 pada tahun 1980 dan Terminal Peti Kemas 2 pada tahun 1982 menjadi bukti pesatnya perkembangan dan pembangunan yang dilakukan oleh Perum Pelindo 2 untuk menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai ikon dan tolak ukur infrastruktur dan fasilitas serta, kegiatan kepelabuhanan di Indonesia. Hal ini terwujud dengan menjadi ''benchmark'' (acuan) dan ''best practices'' (praktik terbaik) di Asia untuk kegiatan pengelolaan dan pembangunan pelabuhan. Tercatat hingga saat ini, terdapat beberapa negara yang pernah menjadikan Pelindo 2 cabang Tanjung Priok sebagai benchmarking pembangunan pelabuhan di negara mereka, dari [[Malaysia]], [[Thailand]] dan [[Republik Rakyat Tiongkok]] serta [[Korea Selatan]] hingga [[Uni Emirat Arab]]. Tercatat hingga saat ini, terdapat beberapa negara yang pernah menjadikan Pelindo 2 cabang Tanjung Priok sebagai benchmarking pembangunan pelabuhan di negara mereka, dari [[Malaysia]], [[Thailand]] dan [[Republik Rakyat Tiongkok]] serta [[Korea Selatan]] hingga [[Uni Emirat Arab]]. Namun, relevansi Pelindo 2 sebagai perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan dengan praktik terbaik di Asia tidak bertahan lama. Meningkatnya jumlah peredaran kapal berukuran besar, pada tahun 1990an membuat banyak perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dari Luar Negeri untuk menutup rute pengangkutan kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini tak lepas dari langkah direksi Perum saat itu yang hanya berfokus untuk meningkatkan keuntungan tanpa diikuti dengan perputaran uang yang signifikan bagi perusahaan, seperti pembangunan terminal baru yang tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan seiring dengan makin membesarnya kapasitas tampung arus lalu lintas kargo. Lebih jauh lagi, para perusahaan EMKL membuka kartu dan menyatakan bahwa tingkat pengembalian keuntungan dari rute menuju Pelabuhan Tanjung Priok kecil, karena Kapal yang melayani rute kesulitan untuk bersandar, berlabuh dan melakukan bongkar muat karena ukurannya yang besar, sehingga perusahaan yang melayani rute ke Pelabuhan Tanjung Priok terpaksa melayani rute tersebut menggunakan kapal kecil yang tertinggal zaman. Hal ini tentunya membuka mata para anggota direksi, dimana secara jelas, singkat dan eksplisit bahwa Pelabuhan Tanjung Priok tidaklah sesuai, bahkan sejajar dengan pelabuhan yang ada kawasan sekitarnya. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi Perum Pelindo 2 saat itu, karena dulunya Pelindo 2 lah yang justru menjadikan iklim usaha EMKL menjadi usaha yang menguntungkan, karena Pelabuhan Tanjung Priok menjadi acuan standar bagi Pelabuhan di Asia untuk berkembang lebih berkualitas dan perkembangan ini diikuti oleh perusahaan pengelola dan pengembang pelabuhan yang menjadi pemicu perubahan arah permainan usaha EMKL kelas global, malahan yang ironis adalah Pelabuhan yang pernah menjadi acuan di Asia tersebut malah menjadi kawasan yang kumuh, semrawut dan penuh kegiatan pungutan liar. Belum lagi pengelolaannya, akrab dengan kelambanan, fasilitas kuno dan tata kelolanya sangat tertinggal zaman. Namun, relevansi Pelindo 2 sebagai perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan dengan praktik terbaik di Asia tidak bertahan lama. Meningkatnya jumlah peredaran kapal berukuran besar, pada tahun 1990an membuat banyak perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut dari Luar Negeri untuk menutup rute pengangkutan kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini tak lepas dari langkah direksi Perum saat itu yang hanya berfokus untuk meningkatkan keuntungan tanpa diikuti dengan perputaran uang yang signifikan bagi perusahaan, seperti pembangunan terminal baru yang tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan seiring dengan makin membesarnya kapasitas tampung arus lalu lintas kargo. Lebih jauh lagi, para perusahaan EMKL membuka kartu dan menyatakan bahwa tingkat pengembalian keuntungan dari rute menuju Pelabuhan Tanjung Priok kecil, karena Kapal yang melayani rute kesulitan untuk bersandar, berlabuh dan melakukan bongkar muat karena ukurannya yang besar, sehingga perusahaan yang melayani rute ke Pelabuhan Tanjung Priok terpaksa melayani rute tersebut menggunakan kapal kecil yang tertinggal zaman. Hal ini tentunya membuka mata para anggota direksi, di mana secara jelas, singkat dan eksplisit bahwa Pelabuhan Tanjung Priok tidaklah sesuai, bahkan sejajar dengan pelabuhan yang ada kawasan sekitarnya. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi Perum Pelindo 2 saat itu, karena dulunya Pelindo 2 lah yang justru menjadikan iklim usaha EMKL menjadi usaha yang menguntungkan, karena Pelabuhan Tanjung Priok menjadi acuan standar bagi Pelabuhan di Asia untuk berkembang lebih berkualitas dan perkembangan ini diikuti oleh perusahaan pengelola dan pengembang pelabuhan yang menjadi pemicu perubahan arah permainan usaha EMKL kelas global, malahan yang ironis adalah Pelabuhan yang pernah menjadi acuan di Asia tersebut malah menjadi kawasan yang kumuh, semrawut dan penuh kegiatan pungutan liar. Belum lagi pengelolaannya, akrab dengan kelambanan, fasilitas kuno dan tata kelolanya sangat tertinggal zaman. === Stagnansi dan mengejar ketertinggalan (1990–2000) === Ketertinggalan Pelindo 2 dalam kancah usaha logistik dengan bidang kepelabuhanan, membuat Pemerintah pada tahun 1992 mengeluarkan keputusan untuk mengubah status usaha Perum Pelindo I-VIII menjadi ~~Perseroan~~[[perseroan ~~Terbatas~~terbatas\|perusahaan perseroan]] ([[badan usaha milik negara\|Persero]]) Pelindo I-IV agar BUMN pengelola dan pengembang pelabuhan ini bisa bersaing, tanpa mendapatkan kekhususan dan mampu mengikuti arus dan dinamika persaingan global. Dimulainya revitalisasi sejak diubahnya status usaha oleh Pemerintah, Pelindo 2 mengambil langkah stategis dengan membangun Terminal Peti Kemas Koja pada tahun 1995 dan membuka lelang terbuka untuk mengoperasikan Terminal Peti Kemas 1 dan 2. Jatuhnya pertumbuhan ekonomi indonesia, hingga mencapai angka negatif akibat [[Krisis finansial Asia 1997]], membuat Terminal Peti Kemas Koja yang selesai pada tahun 1997, mengharuskan Pelindo 2 sebagai BUMN untuk mencari rekanan baru sekaligus melepas kepemilikan aset pelabuhan Tanjung Priok sebagai langkah untuk mengisi kekurangan kas perusahaan yang hampir default, karena hampir semua transaksi dilakukan dengan menggunakan Dolar Amerika. Hal ini bertepatan dengan kesepakatan paket normalisasi kegiatan ekonomi dari [[International Monetary Fund]] yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia (saat itu) [[Soeharto]] bersama Direktur IMF saat itu, Michael Camdesus sebesar US$ 40 Miliar yang mendorong BUMN untuk mengurangi besaran kepemilikan dan bekerjasama dengan investor asing sebagai langkah untuk berkompetisi secara terbuka dan adaptabel. Menindaklanjuti kesepakatan itu, Pelindo 2 langsung menyusun program pelelangan terbuka Pelindo 2 terhadap kedua Terminal Peti Kemas 1 dan 2 dengan skema KSO (Kerja Sama Operasional) yang bertujuan untuk, pertama meningkatkan keuntungan perusahaan, kedua mendorong kelayakan ekonomi perusahaan untuk mengembangkan Terminal Peti Kemas baru dan ketiga menggali pengalaman dengan memanfaatkan jaringan global rekanan kerjasama untuk membuat kegiatan kepelabuhanan di Tanjung priok secara ekonomi menjadi menguntungkan. Pelelangan yang dilakukan pada tahun 1997 ini menjadikan Hutchison Ports (Perusahaan asal Hong Kong yang dibentuk di [[Kepulauan Virgin Britania Raya]] yang mengoperasikan pelabuhan di 52 Negara dengan 26 Terminal Peti Kemas) keluar sebagai rekanan yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Pelindo 2,. ~~kesepakatan~~Kesepakatan diraih oleh kedua pihak pada tahun 1999 dengan kepemilikan sebesar 51% milik Hutchison Ports, 48,9% milik Pelindo 2 dan sisanya milik Koperasi pegawai Maritim dengan jangka waktu selama 20 tahun dengan nilai kontrak investasi sebesar US$ 423 Juta dengan ''upfront payment'' sebesar US$ 243 Juta (sebelum pengembalian aset JICT 2) dengan skema pengembangan dan pengelolaan pelabuhan bahwa, Pelindo 2 harus membeli aset yang dikerjasamakan dengan harga pasar yang sesuai dan kesepakatan ini baru saja diamendemen dengan perubahan kepemilikan sebesar 51% dimiliki oleh Pelindo 2 dan sisanya dimiliki oleh HPH dan besaran kontrak yang telah diperbarui dengan nilai sebesar 486,5 Juta dengan upfront payment sebesar US$ 215 Juta (setelah pengembalian aset JICT 2) dengan skema pengembangan dan pengelolaan pelabuhan ''Built-Operate-Transfer'' yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang kesepakatan sebeumnya, meski nilai pembayaran dimuka lebih sedikit, karena dialokasikan ke dalam belanja infrastruktur dan fasilitas baru yang nantinya akan dipindahtangankan kepemilikannya kepada Pelindo kembali.<ref>http://www.indonesiaport.co.id/download/WHITE%20BOOK%20IPC.~~pdf</ref>~~ Adapun nilai kontrak investasi ini sebesar US$ 423 Juta dengan ''upfront payment'' sebesar US$ 243 Juta (sebelum pengembalian aset JICT 2). Skemanya adalah pengembangan dan pengelolaan pelabuhan mengharuskan Pelindo 2 untuk membeli aset yang dikerjasamakan dengan harga pasar yang sesuai. Diketahui, kesepakatan ini baru saja diamendemen dengan perubahan kepemilikan sebesar 51% dimiliki oleh Pelindo 2 dan sisanya dimiliki oleh HPH, dengan kontrak yang telah diperbarui dengan nilai sebesar 486,5 Juta. Ini ditambah dengan upfront payment sebesar US$ 215 Juta (setelah pengembalian aset JICT 2) dengan skema pengembangan dan pengelolaan pelabuhan ''Built-Operate-Transfer'' yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang kesepakatan sebeumnya, meski nilai pembayaran dimuka lebih sedikit, karena dialokasikan ke dalam belanja infrastruktur dan fasilitas baru yang nantinya akan dipindahtangankan kepemilikannya kepada Pelindo kembali.<ref>http://www.indonesiaport.co.id/download/WHITE%20BOOK%20IPC.pdf</ref> === Menghadapi perubahan, berubah dan berkembang (2000–2010) === Memasuki milenium baru, masuknya Richard "Manneke" Joost Lino ~~kedalam~~ke dalam jajaran Pelindo 2 oleh Menteri BUMN saat itu, [[Sofyan Djalil]] pada Bulan Mei 2009, menjadi tonggak awal perubahan di dalam Pelindo 2. Alumni Fakultas Teknik Sipil ITB Tahun 1977 yang pernah membidani kelahiran Pelabuhan Tanjung Priok itu kembali, setelah Ia sukses mengembangkan Pelabuhan Sungai Guigang, Provinsi Guangxi yang dikelola oleh Aneka Kimia Raya memimpin Pelindo 2 dengan penuh ketegasan, keberanian dan kelugasan yang tinggi dengan cara yang cerdas dan tidak kenal kompromi. Lino memutar balikkan situasi dan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok yang semula kumuh, tidak terawat dan ketinggalan zaman. Mula-mula, Lino melakukan revitalisasi kompetensi SDM yang berkecimpung di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu, agar mental untuk melayani tetap ada, bukan sebaliknya. Reformasi Sumber Daya Manusia terjadi dengan perombakan standar pengisian jabatan berdasarkan kompetensi, bukan dengan melobi direksi atau pejabat tinggi. Pelindo 2 (kini menjadi IPC) pun melakukan investasi besar-besaran di human capital development. Tercatat lebih dari 500 pegawai dikirim ke berbagai Institusi berkelas dunia, baik di dalam dan luar negeri untuk mengikuti pelatihan, kuliah pascasarjana, dan program executive master of business administration (MBA). Manneke memimpin Pelindo 2 dengan penuh ketegasan, keberanian dan kelugasan yang tinggi dengan cara yang cerdas dan tidak kenal kompromi. Lino memutar balikkan situasi dan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok yang semula kumuh, tidak terawat dan ketinggalan zaman. Mula-mula, Lino melakukan revitalisasi kompetensi SDM yang berkecimpung di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu, agar mental untuk melayani tetap ada, bukan sebaliknya. Bahkan Ia tak gentar menghadapi para birokrat-birokrat mengobrak-abrik Pelindo 2, sebagai pimpinan perusahaan Ia juga tak pernah gentar saat digertak atau dibatasi. Dari Dirjen hingga Menteri, Ia memulai perubahan ini dengan serius dan memulai keseriusan untuk memimpin perubahan. Hal ini bukan alasan, banyak sekali upaya keras dari berbagai pejabat untuk menjatuhkan Lino. Hal itu bermula dari upaya Lino menata antrean panjang di pelabuhan pada tahun 2009. Penyebabnya ternyata ada di loket Bea dan Cukai yang sering kali hanya membuka satu loket. Melihat truk antre, ia menghubungi Bea dan Cukai setempat, tetapi tidak dilayani. Setelah itu, ia pun mengirim SMS ke Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat Sri Mulyani. Ternyata Sri Mulyani menindaklanjuti dan para dirjen kalang kabut. Rupanya Lino telah mengusik ketentraman dan kesejahteraan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta mitra-mitranya dari pemerintah yang mengurus pelabuhan. Penataan yang dilakukan oleh R.J Lino di Perseroan BUMN rupanya telah mempengaruhi kerja berbagai kementerian. Tentunya, mengerti bukan, "bahwa kebanyakan regulasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah sendiri hanya membuat segalanya berbelit-belit dan sulit", dimana artinya adalah regulasi sudah tidak bertindak lagi sebagaimana regulasi bertindak mestinya, tetapi berubah menjadi sebuah formalitas yang hanya membatasi tetapi tidak menyelesaikan permasalahan dan digunakan oleh mereka yang mengerti peraturan itu, untuk dijadikan “rezeki” bagi mereka dengan memperlambat proses di pelabuhan dan hal ini berhasi diberantas oleh Pelindo 2. Reformasi Sumber Daya Manusia terjadi dengan perombakan standar pengisian jabatan berdasarkan kompetensi, bukan dengan melobi direksi atau pejabat tinggi. Pelindo 2 (kini menjadi IPC) pun melakukan investasi besar-besaran di human capital development. Tercatat lebih dari 500 pegawai dikirim ke berbagai Institusi berkelas dunia, baik di dalam dan luar negeri untuk mengikuti pelatihan, kuliah pascasarjana, dan program executive master of business administration (MBA). Tidak hanya itu, Lino juga menata akses lalu lintas keluar-masuk pelabuhan yang selama ini sering terkenal dengan antrean macet dan semrawut dan penataan kawasan pelabuhan dengan melakukan pembenahan, termasuk fasilitas utama dan pendukungnya mendorong manajemen untuk mengatur pembelian alat-alat baru untuk mengganti peralatan yang lama, usang dan lambat. Kini, antrean tersebut telah terurai dan menghasilkan arus lalu lintas yang lancar dan akomodatif bagi semua dan penataan kawasan pelabuhan berhasil melipatgandakan daya tampung kontainer dan arus lalu lintas kargo dipelabuhan hingga mencapai 7,2 TEUs. Lebih dalam lagi, untuk arus lalu lintas peti kemas sebelum dilakukan penataan kawasan, Dalam 10 tahun sejak 2000, volume container traffic di Tanjung Priok hanya tumbuh di kisaran 100.000 hingga 200.000 TEUs dari 2,4 juta TEUs per tahun ketika itu menjadi 3,8 juta TEUs pada 2009. Namun, sejak penataan dilakukan, pertumbuhan arus lalu lintas kontainer melesat menjadi 4,7 juta TEUs pada 2010, 5,7 juta TEUs pada 2011, dan 7,2 juta TEUs hingga kuartal III-2012. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa, sebelum penataan dilakukan, pelayaran langsung menuju Jakarta hanya mengambil pangsa sebesar 35% dari keseluruhan lalu lintas kapal kontainer di Asia Tenggara, selebihnya melalui tiga pelabuhan tetangga, yaitu Pelabuhan Singapura, Tanjung Pelepas, dan Port Klang (dua terakhir di Malaysia). Pada 2010, pelayaran langsung ke Tanjung Priok mencapai 71% dan setahun kemudian menjadi 82%. Hal ini mendorong IPC (Pelindo 2) untuk menggulirkan berbagai proyek untuk meningkatkan daya tampung pelabuhan, dari daya tampung kontainer hingga dermaga sandar dan bongkar muat kapal, serta fasilitas terkait yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi Pelindo 2, dari proyek pembangunan Terminal Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Sauh, Batam, untuk menjadi transhipment hub port; dan Pelabuhan Sorong, Papua, untuk menjadi hub port ke kawasan Pasifik Barat. Menurut perhitungan yang sudah disusun, direncanakan bahwa, laba Pelindo 2 akan mencapai diatas Rp 20 triliun pertahun dengan peningkatan nilai aset, dari Rp 11 triliun menjadi Rp 40 triliun. Bahkan Ia tak gentar menghadapi para birokrat-birokrat yang mengobrak-abrik Pelindo 2. Sebagai pimpinan perusahaan Ia juga tak pernah gentar saat digertak atau dibatasi. Dari Dirjen hingga Menteri, Ia memulai perubahan ini dengan serius dan memulai keseriusan untuk memimpin perubahan. Hal ini bukan alasan, banyak sekali upaya keras dari berbagai pejabat untuk menjatuhkan Lino. Pencapaian-pencapaian prestasi inilah yang membuat hegemoni pelabuhan di Singapura dan Malaysia menurun, seiring dengan digalakkannya pembangunan terminal peti kemas. Dulu hanya kapal-kapal kecil yang bisa merapat, kini kapal-kapal bermuatan 5.000 kontainer pun mulai berdatangan. Perusahaan EMKL kini justru ingin langsung melayani rute menuju Tanjung Priok tanpa harus membongkar muat kontainer ke kapal-kapal kecil di Singapura atau Tanjung Pelepas. Meski kualitas pelayanan birokrasi (Bea dan Cukai dll) dalam Logistic Performance Index menurun, secara menyeluruh, malah jadi membaik. Padahal, ini belum termasuk dengan pengembangan infrastruktur. Tidak hanya itu, berkat kegigihannya membangun sistem dan manajemen, oleh KPK Ia juga diberi penghargaan sebagai instansi pemerintah yang melayani publik dengan baik dan setelah itu, reputasinya diakui dunia. Perusahaan yang ia pimpin pun memperoleh pendapatan yang bagus berkat negosiasinya dengan HPH yang mengelola pelabuhan lama. Meski ada yang mengatakan bahwa prosesnya melanggar hukum. Namun, dari kajian hukum yang dilakukan Fakultas Hukum UI, justru apa yang dilakukan telah sesuai dengan koridor hukum. Lino adalah contoh pejabat yang tertib dan selalu mengkaji segala kebijakan yang akan diambil. Hal itu bermula dari upaya Lino menata antrean panjang di pelabuhan pada tahun 2009. Penyebabnya ternyata ada di loket Bea dan Cukai yang sering kali hanya membuka satu loket. Melihat truk antre, ia menghubungi Bea dan Cukai setempat, tetapi tidak dilayani. Setelah itu, ia pun mengirim SMS ke Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat Sri Mulyani. Ternyata Sri Mulyani menindaklanjuti dan para dirjen kalang kabut. ~~=== 2010–2020 ===~~ Rupanya Lino telah mengusik ketentraman dan kesejahteraan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta mitra-mitranya dari pemerintah yang mengurus pelabuhan. Penataan yang dilakukan oleh R.J Lino di Perseroan BUMN rupanya telah mempengaruhi kerja berbagai kementerian. Tentunya, mengerti bukan, "bahwa kebanyakan regulasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah sendiri hanya membuat segalanya berbelit-belit dan sulit", di mana artinya adalah regulasi sudah tidak bertindak lagi sebagaimana regulasi bertindak mestinya, tetapi berubah menjadi sebuah formalitas yang hanya membatasi tetapi tidak menyelesaikan permasalahan dan digunakan oleh mereka yang mengerti peraturan itu, untuk dijadikan “rezeki” bagi mereka dengan memperlambat proses di pelabuhan dan hal ini berhasi diberantas oleh Pelindo 2. Pada tanggal 30 Juni 2020, perusahaan ini resmi menyerahkan mayoritas saham PT. Rumah Sakit Pelabuhan, yang mengelola Rumah Sakit Pelabuhan di [[Jakarta]], [[Cirebon]], dan [[Palembang]], ke PT. [[Pertamina Bina Medika]], sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan semua rumah sakit yang dimiliki oleh [[Badan usaha milik negara\|BUMN]].<ref>{{cite web \| url = https://m.antaranews.com/berita/1582490/pertamedika-ihc-ambil-alih-saham-bersyarat-rs-bumn\| title = Pertamedika IHC ambil alih saham bersyarat RS BUMN \|date = 30 Juni 2020 \| publisher = Antaranews.com }}</ref> [[Berkas:Pelindo II (IPC) logo 2012.svg\|thumb\|Logo Pelindo tahun 2012]] === 2010–2020 === Pada tahun 2020, perusahaan ini resmi menyerahkan mayoritas saham PT [[Rumah Sakit Pelabuhan]], yang mengelola Rumah Sakit Pelabuhan di [[Jakarta]], [[Cirebon]], dan [[Palembang]], ke PT [[Pertamina Bina Medika]], sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh [[Badan usaha milik negara\|BUMN]].<ref>{{cite web \| url = https://m.antaranews.com/berita/1582490/pertamedika-ihc-ambil-alih-saham-bersyarat-rs-bumn\| title = Pertamedika IHC ambil alih saham bersyarat RS BUMN \|date = 30 Juni 2020 \| publisher = Antaranews.com }}</ref> == Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Maritim == Baris 62 ⟶ 99: === Tanjung Carat Terminal & Musi-Lematang ''River Inland Waterway'' === Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat adalah hasil kerjasama Pemerintah Provinsi [[~~Sumatra~~Sumatera Selatan]] dan Pelindo 2. Untuk menunjang kegiatan ekonomi ~~Sumatra~~Sumatera Selatan yang terus bertumbuh, tentu membutuhkan fasilitas kepelabuhanan yang mampu menampung sesuai kebutuhan yang ada. Pada tahun 2014 saja, ~~Sumatra~~Sumatera Selatan menyumbang 30% dari total GDP Sumatra, dengan tingkat pembangunan ekonomi tahunan yang melebihi rata-rata di kawasan ini. ~~Sumatra~~Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang kaya, khususnya di bidang [[pertanian]] (yaitu [[Kelapa Sawit]]), [[pertambangan]] (yaitu [[batubara]]), dan [[energi]] (yaitu [[minyak]] dan [[gas]]) yang memberikan daya tarik yang kuat bagi masuknya ''Foreign Direct Investment'' (''FDI'') dan juga investasi dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian provinsi. Selain itu, ~~Sumatra~~Sumatera Selatan yang strategis dan dekat dengan [[Selat Malaka]], Singapura dan Malaysia, menjadi ''beneficial effect'' dimana terdapat akses langsung ke simpul transportasi dan perdagangan internasional. Kedua alasan itu yang mendasari urgensi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi penyelesaian dalam pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Boom Baru, Palembang yang dikelola oleh Pelindo 2 yang sudah terbatas dalam pengembangan pelabuhan. Selain itu, Pelindo 2 telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi ~~Sumatra~~Sumatera Selatan untuk mengembangkan Lematang dan [[Sungai Musi]] sebagai jaringan transportasi sungai yang nantinya akan memperluas akomodasi kegiatan penambangan batu bara di kawasan [[Muara Enim]], serta mengembangkan pelabuhan baru laut dalam di Tanjung Api - Api yang berfungsi sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru. Pengembangan jaringan transportasi [[Sungai Lematang]] dilakukan dari Muara Enim dengan bifurkasi hingga Sungai Musi di Muara Lematang untuk jarak 190 km, dan Sungai Musi dari Muara Lematang hingga muara luar untuk jarak 200 km. Perkembangan ini juga meliputi kompleks bongkar muat terminal batubara di Muara Enim dan transshipment terminal batubara di Muara Lematang.Pembangunan terminal ini juga akan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang akan dikembangkan Tanjung Api - Api.<ref>{{Cite web \|url=http://www.portdevco.com/?portfolio=palembang \|title=Salinan arsip \|access-date=2016-12-06 \|archive-date=2016-12-20 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20161220072833/http://www.portdevco.com/?portfolio=palembang \|dead-url=yes }}</ref> === Kijing ''Deep Sea Water Port'' Terminal === Baris 71 ⟶ 108: Memaksimalkan kesempatan ekonomi dari Kalimantan Barat melalui Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing sangatlah tepat, karena ''multiplier effect'' (efek berganda) yang dihasilkan menjadi kunci utama untuk tetap menggerakkan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dikawasan ini dan terdapat alasan utama Pelabuhan Kijing Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing sangat menarik bagi perusahaan pengiriman logistik kargo. Karena selesainya pembangunan Pelabuhan ini akan mengundang datangnya kapal berukuran besar seperti dinegara tetangga, dimana rata-rata kapal yang datang memiliki kemampuan angkut dari ukuran 10.000 kontainer berukuran 20 kaki, bahkan lebih. Hal ini tentunya akan menekan biaya pengiriman yang signifikan dan alokasi waktu yang digunakan akan berkurang drastis, karena kapal kargo berbasis kontainer berukuran besar tidak perlu lagi transit di Singapura untuk memindahkan kargo. Singkatnya, penggunaan biaya untuk pengiriman dan pemanfaatan waktu akan menciptakan efek berganda bagi kegiatan ekonomi dikawasan Pelabuhan Laut Dalam Kijing yang nantinya menjadi tonggak awal untuk memanfaatkan kesempatan dan mengembangkan kesempatan ekonomi di Kalimantan Barat.<ref>{{Cite web \|url=http://www.portdevco.com/?portfolio=kijing-2 \|title=Salinan arsip \|access-date=2016-12-06 \|archive-date=2016-12-20 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20161220071936/http://www.portdevco.com/?portfolio=kijing-2 \|dead-url=yes }}</ref> == Wilayah operasi == Wilayah operasi Pelindo mencakup 3234 provinsi dan mengelola 95 pelabuhan yang ~~diusahakan~~dibagi ke dalam 4 regional, ~~yaitu~~yakni:<ref name="profil">{{Cite web\|url=https://www.pelindo.co.id/operasional\|title=Wilayah Kerja\|publisher=PT Pelabuhan Indonesia (Persero)\|language=id\|access-date=24 September 2024}}</ref> {{div col}} * Wilayah I === Regional I === Pelabuhan Ulee Lheue ([[Kota Banda Aceh]], [[Aceh]]) [[Pelabuhan ~~Belawan]] ([[Kota Medan]], [[Sumatra~~Krueng ~~Utara~~Geukueh]]) * [[Pelabuhan Malahayati]] * Belawan International Container Terminal * ~~Terminal Petikemas Domestik~~[[Pelabuhan Belawan]] * [[Pelabuhan Dumai]] *** Terminal Penumpang Bandar Deli * [[Pelabuhan Sri Bayintan]] ** Pelabuhan Pekanbaru ([[Kota Pekanbaru]], [[Riau]]) * [[Pelabuhan Sri Bintan Pura]] ** Pelabuhan Jambi ([[Kabupaten Muaro Jambi]], [[Jambi]]) * [[Pelabuhan Pekanbaru]] ** Pelabuhan Batam ([[Kota Batam]], [[Kepulauan Riau]]) * [[Pelabuhan Tanjung Balai Karimun]] * Wilayah II ** [[Pelabuhan ~~Teluk~~Kuala ~~Bayur~~Tanjung]] ~~([[Kota Padang]], [[Sumatra Barat]])~~ * [[Pelabuhan Sibolga]] ** Pelabuhan Palembang ([[Kota Palembang]], [[Sumatra Selatan]]) * [[Pelabuhan Tanjung Balai Asahan]] ** Pelabuhan Pangkal Balam ([[Kota Pangkalpinang]], [[Bangka Belitung]]) * [[Pelabuhan Tembilahan]] Pelabuhan Tanjung Pandan ([[Kabupaten Belitung]], [[Bangka Belitung]]) [[Pelabuhan ~~Panjang~~Angin]] ~~([[Kota Bandar Lampung]], [[Lampung]])~~ Pelabuhan Banten ([[Kota Cilegon]], [[Banten]]) ===Regional II=== [[Pelabuhan Tanjung Priok]] ([[Kota Jakarta Utara]]) * [[Pelabuhan Tanjung Priok]] *** Jakarta International Container Terminal * [[Pelabuhan Boom Baru]] *** Terminal Petikemas Koja * [[Pelabuhan Panjang]] *** Multi Terminal Indonesia * [[Pelabuhan Dwikora]] *** Mustika Alam Lestari * [[Pelabuhan Teluk Bayur]] *** Terminal Penumpang Nusantara * [[Pelabuhan Ciwandan]] * [[Terminal Peti Kemas Kalibaru]] [[Pelabuhan ~~Sunda~~Pulau ~~Kelapa~~Baai]] ~~([[Kota Jakarta Utara]])~~ * [[Pelabuhan Cirebon]] ** Pelabuhan Dwikora ([[Kota Pontianak]], [[Kalimantan Barat]]) * [[Pelabuhan Talang Duku]] * Wilayah III [[Pelabuhan ~~Tanjung~~Pangkal ~~Emas~~Balam]] ~~([[Kota Semarang]], [[Jawa Tengah]])~~ [[Pelabuhan ~~Tanjung~~Sunda ~~Perak~~Kelapa]] ~~([[Kota Surabaya]], [[Jawa Timur]])~~ * [[~~Terminal~~Pelabuhan ~~Petikemas~~Tanjung ~~Surabaya~~Pandan]] * Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara === Regional III === * Terminal Pelabuhan Teluk Lamong [[Pelabuhan ~~Benoa~~Tenau]] ~~([[Kota Denpasar]], [[Bali]])~~ ** [[Pelabuhan ~~Lembar~~Kotabaru]] ~~([[Kabupaten Lombok Barat]], [[Nusa Tenggara Barat]])~~ * [[Pelabuhan Tanjung Perak]] Pelabuhan Tenau ([[Kota Kupang]], [[Nusa Tenggara Timur]]) [[Pelabuhan ~~Trisakti]] ([[Kota Banjarmasin]], [[Kalimantan~~Labuan ~~Selatan~~Bajo]]) * [[Pelabuhan Tanjung Intan]] * Wilayah IV * [[Pelabuhan Tegal]] ** [[Pelabuhan Samudera & Terminal Peti Kemas Palaran]] ([[Kota Samarinda]], [[Kalimantan Timur]]) * [[Pelabuhan Tanjung Emas]] ** Pelabuhan Semayang ([[Kota Banjarmasin]], [[Kalimantan Timur]]) * [[Pelabuhan Gresik]] ** Pelabuhan Tarakan ([[Kota Tarakan]], [[Kalimantan Utara]]) * [[Pelabuhan Tanjung Tembaga]] ** Pelabuhan Soekarno-Hatta ([[Kota Makassar]], [[Sulawesi Selatan]]) * [[Pelabuhan Kalianget]] *** Terminal Petikemas Makassar * [[Pelabuhan Tanjung Wangi]] *** Makassar New Port * [[Pelabuhan Celukan Bawang]] * Terminal Penumpang Terpadu [[Pelabuhan ~~Bitung~~Benoa]] ~~([[Kota Bitung]], [[Sulawesi Utara]])~~ * [[Pelabuhan Lembar]] Pelabuhan Kendari ([[Kota Kendari]], [[Sulawesi Tenggara]]) [[Pelabuhan ~~Pantoloan~~Badas]] ~~([[Kota Palu]], [[Sulawesi Tengah]])~~ ** [[Pelabuhan ~~Yos Soedarso]] ([[Kota Ambon]], [[Maluku~~Bima]]) * [[Pelabuhan Waingapu]] ** Pelabuhan Ternate ([[Kota Ternate]], [[Maluku Utara]]) * [[Pelabuhan Bung Karno]] Pelabuhan Jayapura ([[Kota Jayapura]], [[Papua]]) [[Pelabuhan ~~Sorong]] ([[Kota Sorong]], [[Papua~~Laurentius ~~Barat~~Say]]) * [[Pelabuhan Kalabahi]] * [[Pelabuhan Batulicin]] * [[Pelabuhan Trisakti]] * [[Pelabuhan Pulang Pisau]] * [[Pelabuhan Sampit]] * [[Pelabuhan Panglima Utar]] === Regional IV === * [[Pelabuhan Kendari]] * [[Pelabuhan Soekarno–Hatta]] * [[Pelabuhan Bitung]] * [[Pelabuhan Semayang]] * [[Pelabuhan Samarinda]] * [[Pelabuhan Lok Tuan]] * [[Pelabuhan Tanjung Redeb]] * [[Pelabuhan Tarakan]] * [[Pelabuhan Tunon Taka]] * [[Pelabuhan Parepare]] * [[Pelabuhan Pantoloan]] * [[Pelabuhan Tolitoli]] * [[Pelabuhan Gorontalo]] * [[Pelabuhan Manado]] * [[Pelabuhan Ahmad Yani]] * [[Pelabuhan Yos Soedarso]] * [[Pelabuhan Sorong]] * [[Pelabuhan Fakfak]] * [[Pelabuhan Manokwari]] * [[Pelabuhan Biak]] * [[Pelabuhan Jayapura]] * [[Pelabuhan Merauke]] {{div col end}} == Bidang usaha == Baris 136 ⟶ 204: * Pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan. * Jasa Barang serta pusat lalu lintas == Anak usaha == Hingga tahun 2024, perusahaan ini memiliki 9 anak usaha, yakni: {{div col}} # PT [[Electronic Data Interchange Indonesia]] # PT [[Integrasi Logistik Cipta Solusi]] # PT [[Pelabuhan Indonesia Investama]] # PT [[Pelindo Jasa Maritim]] # PT [[Pelindo Multi Terminal]] # PT [[Pelindo Solusi Logistik]] # PT [[Pelindo Terminal Petikemas]] # PT [[Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia]] # PT [[Prima Husada Cipta Medan]] {{div col end}} == Referensi == {{reflist}} {{Pelindo}} {{Pelabuhan Pelindo}} {{BUMN}} [[Kategori:Badan usaha milik negara di Indonesia]] [[Kategori:~~Pelabuhan~~Perusahaan diperkapalan Indonesia\|*]] [[Kategori:Pelindo\| ]]