Hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 22 Agustus 2022 05.20 sunting 114.125.253.252 (bicara) →Hukum Islam: Memperbaiki ringkasan Tag: VisualEditor-alih ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 13 Oktober 2024 00.33 sunting balikkan Ardiansyah Abdurrahman (bicara \| kontrib) 398 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(45 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: ~~{{untuk\|Pengawasan penegakan hukum di Indonesia\|Penegakan hukum di Indonesia}}~~ '''Hukum di Indonesia''' menganut sistem hukum campuran hukum agama, dan [[hukum umum]], [[Hukum adat Indonesia]] yang di berlakukan di [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]] (NKRI) mempunyai Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang me-[[rujuk]] dari sistem hukum Eropa ([[Hukum sipil (sistem hukum)]]).<ref>{{Cite journal\|last=Aditya\|first=Zaka Firma\|date=2019-05-15\|title=Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia\|url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305\|journal=Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional\|language=in\|volume=8\|issue=1\|pages=37–54\|doi=10.33331/rechtsvinding.v8i1.305\|issn=2580-2364}}</ref> Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia]] di [[Republik Indonesia]].<ref>{{Cite news\|last=Welianto\|first=Ari\|date=2022-01-18\|title=Sistem Hukum di Indonesia\|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia\|website=Kompas.com\|language=id\|access-date=2022-01-25}}</ref>▼ ▲'''Hukum di Indonesia''' menganut sistem hukum campuran ~~hukum agama, dan~~ [[hukum ~~umum~~Romawi-Belanda]], ~~[[Hukum~~hukum ~~adat~~agama ~~Indonesia]] yang di berlakukan di~~dan [[~~Negara~~hukum ~~Kesatuan Republik Indonesia~~adat]] ~~(NKRI)~~ mempunyai Kontribusi awal terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang ~~me-[[rujuk]]~~terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental ([[Hukum sipil (sistem hukum)]]).<ref>{{Cite journal\|last=Aditya\|first=Zaka Firma\|date=2019-05-15\|title=Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia\|url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305\|journal=Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional\|language=in\|volume=8\|issue=1\|pages=37–54\|doi=10.33331/rechtsvinding.v8i1.305\|issn=2580-2364}}</ref><ref name='unimed'>http://bauk.unimed.ac.id/kb/index.php?action=artikel&cat=1&id=3&artlang=id</ref> Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia]] di [[~~Republik~~ Indonesia]].<ref>{{Cite news\|last=Welianto\|first=Ari\|date=2022-01-18\|title=Sistem Hukum di Indonesia\|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia\|~~website~~work=[[Kompas.com]]\|language=id\|access-date=2022-01-25\|editor-last=Welianto\|editor-first=Ari}}</ref> Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian [[hukum]] sangat luas. Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat [[pemerintahan]] atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpere atau corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan demikan korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: corruption, Prancis: coruption, Belanda: korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.<ref>{{Cite web\|last=Rasindo Group\|first=CFJ\|date=2022-06-05\|title=PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI▼ ▲Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian [[hukum]] sangat luas. Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia, sistem terpenting dalam hukum yakni melaksanakan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang [[politik]]<ref name='unimed'/>. Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat [[pemerintahan]] atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpere atau corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan ~~demikan~~demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: corruption, Prancis: coruption, Belanda: korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.<ref>{{Cite web\|last=Rasindo Group\|first=CFJ\|date=2022-06-05\|title=PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI \|url=https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/05/peran-dan-kedudukan-empat-pilar-dalam-penegakan-hukum-hakim-jaksa-polisi-serta-advocat-dihubungkan-dengan-penegakan-hukum-pada-kasus-korupsi/\|access-date=2022-07-24\|website=RASINDONEWS.COM\|language=id}}</ref><ref>https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf</ref> [[Hukum perdata]] dan [[Hukum pidana]] di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya [[hukum Romawi-Belanda]], karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama [[Hindia Belanda]] (''Nederlandsch-Indie'') selama ratusan memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, hukum agama, terutama [[Syariat Islam]], juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di [[Indonesia]] karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama [[Islam]]. Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat [[Muslim]] dan lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata, seperti dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem [[hukum adat]], hukum umum yang dimuat dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,<ref>[http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+64&f=uu19-1964.htm Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964]</ref> yang merupakan bentuk hukum tertulis dari aturan-aturan masyarakat dan [[adat]], [[budaya]] setempat yang ada di wilayah Indonesia. == Sejarah Singkat dan Jenis hukum == Pada jaman [[Pemerintahan]] [[Hindia Belanda]] dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1) pengadilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda; 2) peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu suatu peradilan yang diselenggarakan oleh sebuah [[Kerajaan]], diatur dalam suatu peraturan swapraja tahun [[1938]] (Zelffbestuursregelen [[1938]]); 3) peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad [[1932]]-80 yang dalam pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari 13 (tiga belas) karesidenan yang ada peradilan [[adat]]; 4) peradilan agama (godienstigerechtspraak) diatur dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. [[1882]]-152, kemudian diubah dalam S. [[1935]]-102 yang dalam pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa (dorpsrechter).<ref name="tory">http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf</ref>. === Hukum perdata === {{wikisource\|The Civil Code}}<!-- Hukum perdata adalah private, yang mengikat para pihak terkait karena perdata mengatur kepentingan orang per orang yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi sesuai dengan karakternya<ref>https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/20/keberlakuan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/#:~:text=Hukum%20perdata%20di%20Indonesia%20berasal,mengatur%20kepentingan%20orang%20per%20orang.</ref>. Hukum juga dapat diartikan adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan dangsi-sangsi. Atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk landasan kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk pondasi masyarakat demi terciptanya norma dan ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya-->▼ ▲Hukum juga dapat diartikan adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan dangsi-sangsi. Atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk landasan kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk pondasi masyarakat demi terciptanya norma dan ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya Salah satu bidang [[hukum]] yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada [[subyek hukum]] dan hubungan antara subyek hukum. [[Hukum perdata]] disebut pula [[hukum]] privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan [[negara]] serta kepentingan umum (misalnya [[politik]] dan [[pemilu]] (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha [[negara]]), kejahatan (hukum pidana),dan hukum perdata mengatur hubungan antara [[politik]] dan [[pemilu]], [[penduduk]] atau [[warga negara]] sehari-hari, seperti misalnya Politik, Tahapan Pemilu, [[perkawinan]], perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.<!--▼ Ada beberapa [[sistem]] [[hukum]] yang berlaku di [[dunia]] dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum ''Anglo-Saxon'' (yaitu sistem hukum yang berlaku di [[Kerajaan Inggris]] Raya dan negara-negara [[negara persemakmuran]] atau negara-negara yang mengikuti sistem [[Inggris]], misalnya [[Amerika Serikat]]), sistem hukum Eropa kontinental, sistem [[hukum Islam]] dan sistem-sistem hukum lainnya. -->▼ ▲[[Hukum perdata]] disebut pula [[hukum]] privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan [[negara]] serta kepentingan umum (misalnya [[politik]] dan [[pemilu]] (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha [[negara]]), kejahatan (hukum pidana),dan hukum perdata mengatur hubungan antara [[politik]] dan [[pemilu]], [[penduduk]] atau [[warga negara]] sehari-hari, seperti misalnya Politik, Tahapan Pemilu, [[perkawinan]], perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. ▲Ada beberapa [[sistem]] [[hukum]] yang berlaku di [[dunia]] dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum ''Anglo-Saxon'' (yaitu sistem hukum yang berlaku di [[Kerajaan Inggris]] Raya dan negara-negara [[negara persemakmuran]] atau negara-negara yang mengikuti sistem [[Inggris]], misalnya [[Amerika Serikat]]), sistem hukum Eropa kontinental, sistem [[hukum Islam]] dan sistem-sistem hukum lainnya. Sumber Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia), merupakan sumber hukum acara perdata yang diwariskan oleh pemerintahan [[Belanda]], khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan [[Kitab Undang-undang Hukum Perdata]] (dikenal KUHPerdata.) yang berlaku di [[Indonesia]] tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari ''Burgerlijk Wetboek'' (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi. Baris 32 ⟶ 30: * Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, [[keluarga]], perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya UU nomor 1 tahun [[1974]] tentang perkawinan. * Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya [[tanah]], [[bangunan]] dan [[kapal]] dengan [[berat]] tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun [[1960]] tentang [[agraria]]. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan [[hipotik]], telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan. * Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) [[undang-undang]] dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, [[Kitab Undang-undang Hukum Dagang\|Kitab undang-undang hukum dagang]] (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer. * Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian~~<ref>https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata</ref>~~. ==== Hukum acara perdata ==== Baris 57 ⟶ 55: Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum ~~administarasi~~administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. === Hukum antartata hukum === Baris 63 ⟶ 61: === Hukum adat === {{Utama\|Hukum ~~Adat di~~adat Indonesia}} Hukum [[adat]] adalah [[hukum umum]] yang tidak tertulis. Hukum [[adat]] adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis<ref name="umsu"/>. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah<ref name="umsu">https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/</ref>. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Dasar hukum salah satunya Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945: " Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]], yang diatur dalam undang-undang"<ref name="umsu"/>. === Hukum Islam === {{Lihat pula\|~~Peradilan~~Hukum ~~agama~~kriminal Islam di ~~Indonesia~~Aceh}} [[Hukum Islam]] di [[Indonesia]] umumnya hanya mengatur aspek-aspek hukum perdata di Indonesia, seperti pernikahan Islam, pembagian warisan, ~~wasiat, hibah, wakaf, zakat~~ dan lain-lain. ~~Pengadilan~~Provinsi ~~Agama/Mahkamah~~[[Aceh]] merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam~~, hukum adat, hukum Indonesia~~ dalam [[Pengadilan Agama]] ~~Nasional~~setempat, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004. <!-- Di dalam Al Quran surat [[Al Maidah\|5]]:44, ''Barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak dengan yang Allah turunkan, maka termasuk orang yang kafir". ''Demikian juga dalam ayat 45, dan 47. Jadi umat Islam harus menegakkan hukum syariat Islam secara keseluruhan, karena Allah telah memerintahkan agar ummat-Nya masuk Islam secara keseluruhan (QS 2:208). Sesungguhnya '''membuat hukum''' itu '''bukanlah hak manusia''', melainkan '''hak Allah''' (QS 6:57). Jadi manusia yang membuat hukum telah '''merampas hak Allah'''. Sudah sepantasnya [[Allah]] murka kepada manusia, karena telah mengambil hak-Nya. Sebagai manusia saja kita akan marah apabila [[hak]] kita diambil orang lain, padahal kita semua tahu kalau semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, kita tidak mempunyai hak sedikitpu atas apa yang ada di dunia. Bahkan nafas ini pun bukan punya kita, alangkah [[miskin]] dan ~~'''~~[[hina~~'''~~]] manusia apabila yang dikejar hanya kebahagiaan [[~~Dunia~~Bumi]] saja. Hukum Islam akan tegak apabila umat Islam Indonesia telah paham dan sadar pentingnya berhukum Islam. Karena [[bumi]] ini adalah ciptaan Allah, tidak ada secuil [[tanah]] pun di dunia ini yang bukan ciptaan [[Allah]]. Maka wajar kalau hukum yang seharusnya berlaku di dunia ini adalah hukum Allah. Saya mengibaratkan sebuah rumah, anggap saja rumah itu adalah rumah Anda, tentu hukum yang berlaku di rumah tersebut adalah hukum yang Anda buat sendiri. Apabila ada orang, teman Anda misalnya, masuk rumah Anda dan sangat menjengkelkan karena menerapkan hukum yang berlaku di rumah teman Anda tersebut di rumah Anda. Sudah pasti Anda akan marah, karena seharusnya hukum yang berlaku di rumah tersebut adalah hukum Anda karena itu rumah Anda. Baris 80 ⟶ 78: Fungsi [[Al Quran]] adalah petunjuk, penjelas, dan pembeda (QS [[Al Baqarah\|2]]:185). Sebagai petunjuk, ibaratkan sebuah papan petunjuk yang ada di jalan, maka kita harus membaca petunjuk tersebut dan memahami isi dari petunjuk tersebut. Namun, apakah hanya sekedar dibaca dan dipahami saja, kita baca petunjuk tersebut sampai ribuan kali bahkan jutaan kali. Tentu saja tidak? Itulah sebabnya ada fungsi Al Quran yang kedua, yaitu penjelas. Kita akan jelas dengan petunjuk tersebut apabila kita telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, jadi yang kita lakukan adalah mengaplikasikan petunjuk tersebut, yaitu dengan mempraktikannya. Namun, dalam praktik kita juga harus memperhatikan petnjuk tadi. Percuma kita mempraktikkan kalau tidak sesuai dengan petunjuk. Maka kita harus menjalankan hukum Islam secara keseluruhan. Ibarat petunjuk, kita akan pergi ke Jakarta dan melihat papan petunjuk yang tertulis "[[~~Jakarta~~JAKARTA]] 100 Km", namun kita hanya menempuh jarak 990 [[Km]], tentu kita belum sampai pada tujuan kita. Maka dari itu kita harus sesuai petunjuk yaitu Al Quran.--> == Istilah hukum di Indonesia == === Advokat === Sejak berlakunya [[Undang-Undang Advokat\|UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat]], sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti [[advokat ~~utama]]~~, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum - adalah advokat. === Advokat dan pengacara === Baris 104 ⟶ 102: === Jaksa dan polisi === Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah ~~Kejaksaan~~[[jaksa\|kejaksaan]] dan [[polisi\|kepolisian]]. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak [[pidana]], baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa [[saksi\|saksi-saksi]] dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam ~~Berita~~[[berita ~~Acara~~acara ~~Pemeriksaan~~pemeriksaan]] (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana. Baris 114 ⟶ 112: Oleh karena itu putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan hukum materil dan hukum formil termasuk dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembuktian. Putusan itu sendiri merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara dan merupakan ukuran dari keprofesionalan seorang hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir suatu perkara.<ref>{{Cite web\|last=Rasindo Group\|first=CFJ\|date=2022-06-06\|title=PERAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PUTUSAN \|url=https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/06/peran-hakim-peradilan-agama-dalam-mewujudkan-keadilan-dan-kepastian-hukum-melalui-putusan/\|access-date=2022-07-24\|website=RASINDONEWS.COM\|language=id}}</ref> == Prinsip Kesetaraan Hukum == Kesetaraan Hukum merujuk pada perlakuan yang [[adil]] dan merata di ambang hukum, tanpa diskriminasi berlandaskan aspek-aspek apa pun. Pada era [[Demokrasi]] dan [[Reformasi]] saat ini kesadaran masyarakat terhadap [[hukum]] semakin meningkat tajam dari pada tahun sebelumnya. Jika dicermati di masyarakat bawah, setiap perkara yang tidak dapat di damai biasanya langsung di bawah ke [[Pengadilan]] dengan harapan ada hadapan akan ad kepastian hukum yang dapat diterima tergugat dan pengugat oleh parat penegak hukum yang terlibat. Di Indonesia, kasus-kasus sepele sering terjadi namun dibesar-besarkan oleh [[media]] karena ketidak adilan [[hukum di Indonesia]]. Bahwasanya keadilan di negara ini memberikan hukuman yang lebih berat kepada kelas menengah<ref name='thelaw'/>. Begitulah dinamika hukum di Indonesia, seakan paradigmanya berubah, yang menengah adalah yang berkuasa, yang memiliki uang tunai yang paling banyak, dan yang berkuasa.<ref name='thelaw'/> Penulis sepakat bahwa apa pun yang disebut pidana adalah sebuah kesalahan. Namun, jangan lupa bahwa hukum juga memiliki prinsip kemanusiaan.<ref name='thelaw'>https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law</ref> == Lihat pula == Baris 131 ⟶ 134: * {{id}} [http://www.polri.go.id/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)] * {{id}} [http://www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm Produk Perundang-Undangan Republik Indonesia] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20060405135054/http://www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm \|date=2006-04-05 }} * [https://berbagi.co.id/perbedaan-serta-contoh-hukum-perdata-dan-pidana/ Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana] {{topik dunia\|Hukum di}} {{Hukum Indonesia}} {{~~Dunia~~Topik Indonesia}} ~~[[Kategori:Hukum Islam]]~~ ~~[[Kategori:Hukum adat]]~~ [[Kategori:Hukum di Indonesia\| ]]