Hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Membalikkan revisi 21557822 oleh 114.125.253.252 (bicara) kembalikan vandalisme Tag: Pembatalan |
k Membatalkan 1 suntingan oleh Torangkobes (bicara) ke revisi terakhir oleh Claralarisa Tag: Pembatalan |
||
| (36 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Hukum di Indonesia''' menganut sistem hukum campuran hukum agama, dan [[hukum umum]], [[Hukum adat Indonesia]] yang di berlakukan di [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]] (NKRI) mempunyai Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang me-[[rujuk]] dari sistem hukum Eropa ([[Hukum sipil (sistem hukum)]]).<ref>{{Cite journal|last=Aditya|first=Zaka Firma|date=2019-05-15|title=Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia|url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305|journal=Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional|language=in|volume=8|issue=1|pages=37–54|doi=10.33331/rechtsvinding.v8i1.305|issn=2580-2364}}</ref> Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia]] di [[Republik Indonesia]].<ref>{{Cite news|last=Welianto|first=Ari|date=2022-01-18|title=Sistem Hukum di Indonesia|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia|website=Kompas.com|language=id|access-date=2022-01-25}}</ref>▼
▲'''Hukum di Indonesia''' menganut sistem hukum campuran
Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian [[hukum]] sangat luas. Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat [[pemerintahan]] atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpere atau corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan demikan korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: corruption, Prancis: coruption, Belanda: korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.<ref>{{Cite web|last=Rasindo Group|first=CFJ|date=2022-06-05|title=PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI▼
▲Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian
|url=https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/05/peran-dan-kedudukan-empat-pilar-dalam-penegakan-hukum-hakim-jaksa-polisi-serta-advocat-dihubungkan-dengan-penegakan-hukum-pada-kasus-korupsi/|access-date=2022-07-24|website=RASINDONEWS.COM|language=id}}</ref><ref>https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf</ref>
[[Hukum perdata]] dan [[Hukum pidana]] di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya [[hukum Romawi-Belanda]], karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama [[Hindia Belanda]] (''Nederlandsch-Indie'') selama ratusan memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, hukum agama, terutama [[Syariat Islam]], juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di
== Sejarah Singkat dan Jenis hukum ==
Pada jaman
=== Hukum perdata ===
{{wikisource|The Civil Code}}<!--
Hukum juga dapat diartikan adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan dangsi-sangsi. Atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk landasan kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk pondasi masyarakat demi terciptanya norma dan ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya-->▼
▲Hukum juga dapat diartikan adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan dangsi-sangsi. Atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk landasan kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk pondasi masyarakat demi terciptanya norma dan ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya
Salah satu bidang [[hukum]] yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada [[subyek hukum]] dan hubungan antara subyek hukum.
[[Hukum perdata]] disebut pula [[hukum]] privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan [[negara]] serta kepentingan umum (misalnya [[politik]] dan [[pemilu]] (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha [[negara]]), kejahatan (hukum pidana),dan hukum perdata mengatur hubungan antara [[politik]] dan [[pemilu]], [[penduduk]] atau [[warga negara]] sehari-hari, seperti misalnya Politik, Tahapan Pemilu,
Ada beberapa [[sistem]] [[hukum]] yang berlaku di [[dunia]] dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum ''Anglo-Saxon'' (yaitu sistem hukum yang berlaku di [[Kerajaan Inggris]] Raya dan negara-negara [[negara persemakmuran]] atau negara-negara yang mengikuti sistem [[Inggris]], misalnya [[Amerika Serikat]]), sistem hukum Eropa kontinental, sistem [[hukum Islam]] dan sistem-sistem hukum lainnya. -->▼
▲[[Hukum perdata]] disebut pula [[hukum]] privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan [[negara]] serta kepentingan umum (misalnya [[politik]] dan [[pemilu]] (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha [[negara]]), kejahatan (hukum pidana),dan hukum perdata mengatur hubungan antara [[politik]] dan [[pemilu]], [[penduduk]] atau [[warga negara]] sehari-hari, seperti misalnya Politik, Tahapan Pemilu, [[perkawinan]], perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
▲Ada beberapa [[sistem]] [[hukum]] yang berlaku di [[dunia]] dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum ''Anglo-Saxon'' (yaitu sistem hukum yang berlaku di [[Kerajaan Inggris]] Raya dan negara-negara [[negara persemakmuran]] atau negara-negara yang mengikuti sistem [[Inggris]], misalnya [[Amerika Serikat]]), sistem hukum Eropa kontinental, sistem [[hukum Islam]] dan sistem-sistem hukum lainnya.
Sumber Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia), merupakan sumber hukum acara perdata yang diwariskan oleh pemerintahan [[Belanda]], khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan [[Kitab Undang-undang Hukum Perdata]] (dikenal KUHPerdata.) yang berlaku di [[Indonesia]] tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari ''Burgerlijk Wetboek'' (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.
Baris 32 ⟶ 30:
* Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, [[keluarga]], perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya UU nomor 1 tahun [[1974]] tentang perkawinan.
* Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya [[tanah]], [[bangunan]] dan [[kapal]] dengan [[berat]] tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun [[1960]] tentang [[agraria]]. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan [[hipotik]], telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
* Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) [[undang-undang]] dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, [[Kitab Undang-undang Hukum Dagang|Kitab undang-undang hukum dagang]] (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
* Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian
==== Hukum acara perdata ====
Baris 57 ⟶ 55:
Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Hukum
=== Hukum antartata hukum ===
Baris 63 ⟶ 61:
=== Hukum adat ===
{{Utama|Hukum
Hukum [[adat]] adalah [[hukum umum]] yang tidak tertulis.
=== Hukum Islam ===
Baris 84 ⟶ 82:
== Istilah hukum di Indonesia ==
=== Advokat ===
Sejak berlakunya [[Undang-Undang Advokat|UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat]], sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti
=== Advokat dan pengacara ===
Baris 104 ⟶ 102:
=== Jaksa dan polisi ===
Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah
Apabila ditemukan unsur-unsur tindak [[pidana]], baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi.
Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa [[saksi|saksi-saksi]] dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam
Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.
Baris 114 ⟶ 112:
Oleh karena itu putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan hukum materil dan hukum formil termasuk dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembuktian. Putusan itu sendiri merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara dan merupakan ukuran dari keprofesionalan seorang hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir suatu perkara.<ref>{{Cite web|last=Rasindo Group|first=CFJ|date=2022-06-06|title=PERAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PUTUSAN
|url=https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/06/peran-hakim-peradilan-agama-dalam-mewujudkan-keadilan-dan-kepastian-hukum-melalui-putusan/|access-date=2022-07-24|website=RASINDONEWS.COM|language=id}}</ref>
== Prinsip Kesetaraan Hukum ==
Kesetaraan Hukum merujuk pada perlakuan yang [[adil]] dan merata di ambang hukum, tanpa diskriminasi berlandaskan aspek-aspek apa pun. Pada era [[Demokrasi]] dan [[Reformasi]] saat ini kesadaran masyarakat terhadap [[hukum]] semakin meningkat tajam dari pada tahun sebelumnya. Jika dicermati di masyarakat bawah, setiap perkara yang tidak dapat di damai biasanya langsung di bawah ke [[Pengadilan]] dengan harapan ada hadapan akan ad kepastian hukum yang dapat diterima tergugat dan pengugat oleh parat penegak hukum yang terlibat.
Di Indonesia, kasus-kasus sepele sering terjadi namun dibesar-besarkan oleh [[media]] karena ketidak adilan [[hukum di Indonesia]]. Bahwasanya keadilan di negara ini memberikan hukuman yang lebih berat kepada kelas menengah<ref name='thelaw'/>. Begitulah dinamika hukum di Indonesia, seakan paradigmanya berubah, yang menengah adalah yang berkuasa, yang memiliki uang tunai yang paling banyak, dan yang berkuasa.<ref name='thelaw'/>
Penulis sepakat bahwa apa pun yang disebut pidana adalah sebuah kesalahan. Namun, jangan lupa bahwa hukum juga memiliki prinsip kemanusiaan.<ref name='thelaw'>https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law</ref>
== Lihat pula ==
Baris 131 ⟶ 134:
* {{id}} [http://www.polri.go.id/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)]
* {{id}} [http://www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm Produk Perundang-Undangan Republik Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060405135054/http://www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm |date=2006-04-05 }}
* [https://berbagi.co.id/perbedaan-serta-contoh-hukum-perdata-dan-pidana/ Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana]
{{topik dunia|Hukum di}}
{{Hukum Indonesia}}
{{
[[Kategori:Hukum di Indonesia| ]]
| |||