Ilmu ekonomi politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
menolong Tuhan (kuunuu anshaarallaah) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android pranala ke halaman disambiguasi |
k Membatalkan 1 suntingan oleh 114.125.215.166 (bicara) ke revisi terakhir oleh Henri Aja (🕵️♂️) Tag: Pembatalan |
||
| (33 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 2:
[[Berkas : Corruption-Nouakchott.jpg|jmpl|ka|375px|Korupsi merupakan salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis dengan pendekatan ekonomi politik]]
'''Ilmu
Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis [[ilmu]] sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik.<ref name="Didik"/>
Baris 11:
Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik.<ref name="Didik"/> Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.<ref name="Didik"/>
Adanya
Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari [[sistem ekonomi]] di negara yang bersangkutan.<ref name="Erik">
Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomi [[liberal]])
Di Indonesia sendiri ilmu ekonomi politik baru diajarkan dalam dua [[dekade]] terakhir ini. Tetapi jika diperhatikan dari sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sebenarnya sudah sangat tua. Sebenarnya ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari zaman
Menurut Deliarnov (2006:2) pada zaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Tetapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan
▲Di Indonesia sendiri ilmu ekonomi politik baru diajarkan dalam dua dekade terakhir ini. Tetapi jika diperhatikan dari sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sebenarnya sudah sangat tua. Sebenarnya ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari zaman [[Aristoteles]], seorang filsuf Yunani kuno. Melihat hal ini, perkembangan ilmu ekonomi politik terus berlanjut. Dari zaman ekonomi [[klasik]], [[neoklasik]], sosialis dan sampai pada zaman sekarang ini.
Di zaman klasik, kita melihat bahwa ekonomi yang baik ialah ekonomi yang terjadi secara
▲Menurut Deliarnov (2006:2) pada zaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Tetapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan atau diceraikan dan bukan merupakan suatu integritas yang wahid. Perkembangan ilmu ekonomi yang didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti kalkulus dan statistik yang mennyebabkan keinginan suatu [[entitas]] untuk mewujudkan terpecahnya antara ilmu ekonomi dan ilmu politik.
Pada masa neoklasik, ilmu ekonomi dan politik dipisahkan. Tetapi dalam faktanya beberapa peristiwa pada tahun
▲Di zaman klasik, kita melihat bahwa ekonomi yang baik ialah ekonomi yang terjadi secara [[natural]]. Adam Smith selaku bapak ekonomi klasik terkenal sangat anti dengan adanya campur tangan pemerintah. Perekonomian benar-benar diserahkan pada mekanisme pasar, dan kita mengenal pula [[istilah]] ‘[[invisible hand]]’ pada zaman klasik ini.
Menurut Clark dalam Yustika (2013:98), munculnya
▲Pada masa neoklasik, ilmu ekonomi dan politik dipisahkan. Tetapi dalam faktanya beberapa peristiwa pada tahun 1960 dan 1970an memaksa ilmu ekonomi dan ilmu politik menuju [[integritas]] kembali. Hal ini timbul karena adanya fakta perilaku “kalap rente” atau sering disebut dengan rent-seeker yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pada tahun 70an terjadi peristiwa penghapusan [[standar emas]] oleh Amerika, dan juga ekonomi jepang yang meroket yang memaksa negara-negara harus memahami [[interaksi]] ekonomi dan politik untuk menata [[ekonomi internasional]].
Pada abad ke-18 muncullah apa yang dikatakan Abad Pencerahan ''(enlightenment)'', pada abad ke-18 ini terjadi [[Revolusi Industri|revolusi industri]] di Prancis. Dimana inti atau tujuan dari gerakan ini untuk mengadakan [[otonomi
▲Menurut Clark dalam Yustika (2013:98), munculnya [[teori ekonomi]] dapat dilihat dari periode antara abad ke-14 dan ke-16 yang disebut dengan great transformation di Eropa Barat dimana dalam hal ini menyisihkan sistem ekonomi feodal, dimana dengan adanya pasar ekonomi [[baru]] memunculkan peluang untuk menyampaikan ekspresi untuk [[individu]] yang sebelumnya ditekan oleh lembaga gereja, negara, dan komunitas.
Dengan adanya perubahan pandangan yang terjadi pada abad ke-18, muncullah banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik yang dipecah menjadi 3 kategori, yaitu: (i) Aliran ekonomi politik
▲Pada abad ke-18 muncullah apa yang dikatakan Abad Pencerahan (enlightenment), pada abad ke-18 ini terjadi revolusi industri di Prancis. Dimana inti atau tujuan dari gerakan ini untuk mengadakan [[otonomi individu]] dan eksplanasi terhadap kapasitas manusia. Dari abad pencerahaan inilah sebenarnya yang menjadi dasar ekonomi politik.Tetapi istilah ekonomi politik sendiri pertama kali sudah muncul pada abad ke-16 oleh penulis Prancis bernama Antoyne de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul Treatise on Political Economy.<ref> [[buku]] </ref> Pada abad 16 para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang perlunya peran negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi, dimana pasar belum berkembang pada saat itu. Sehingga peran negara untuk dapat membuka wilayah baru perdagangan, memberikan perlindungan, dan menyediakan pengawasan untuk produk yang ber[[mutu]]. Tetapi pada akhir abad ke 18, pandangan itu mulai berubah dan ditentang, dimana pemerintah dianggap bukan sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi malah merintangi upaya untuk memeroleh kesejahteraan.
▲Dengan adanya perubahan pandangan yang terjadi pada abad ke-18, muncullah banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik yang dipecah menjadi 3 kategori, yaitu: (i) Aliran ekonomi politik [[konservatif]] oleh Edmund Burke; (ii) aliran ekonomi politik [[klasik]] yang dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau, dll; (iii) aliran ekonomi politik [[radikal]] yang di propagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Condorcet, dan Karl Marx.<ref>https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2015_1_1355_Bab2.pdf</ref>
== Pendekatan dalam Ekonomi Politik ==
Baris 40 ⟶ 39:
Pilihan publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional.<ref name="Erik"/> Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor.<ref name="Erik"/> Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional idividu di dalam institusi non-pasar.<ref name="Didik"/>
Namun karena sifatnya yang longitudinal,<ref>
* Pendekatan Neo-Marxis
Baris 49 ⟶ 48:
== Hubungan Ekonomi dengan Politik yang bertolak belakang==
Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. istilah ekonomi politik pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa Politik Ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi.
Menurut Caporaso Dan Levine (1993) Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan. • Rachbini (2001) Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan ''(cross fertilization)'', yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik.
Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik dimana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Hubungan ekonomi dengan politik adalah jika pembangunan politik semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jika pembangunan politiknya menurun maka pembangunan ekonominya meningkat
Tujuan
Ekonomi Politik Pemerataan Pendapatan Dalam konsep ini tujuan pembangunan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan pada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan, yaitu mencakup masalah kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development.
Baris 74 ⟶ 73:
{{reflist}}
{{DEFAULTSORT:ekonomi politik}}▼
{{Ilmu sosial}}
▲{{DEFAULTSORT:ekonomi politik}}
[[Kategori:Ekonomi politik| ]]
| |||