Kementerian Kesehatan Negara Pasundan: Perbedaan antara revisi

'''Kementerian Kesehatan Negara Pasundan''' adalah salah satu kementerian yang berada didalam pemerintahan [[Negara Pasundan]]. Kementerian ini dipimpin oleh Ir. Tan Hwat Tiang yang sebelumnya dipimpin oleh dokter Maskawan dan Dr. M.H.A. Patah.<ref name=":0">{{Cite book|last=Wisconsin|first=University of|date=1949|url=https://books.google.co.id/books?id=Xz6OVh1_YH0C&hl=id&source=gbs_navlinks_s|title=Negara Pasundan satu tahun, 24 April 1948-1949|location=Madison|publisher=University of Madison|pages=36-38|url-status=live}}</ref>

Negara Pasundan didirikan pada tanggal 24 April 1948 yang diidirikan oleh [[Belanda]]. Negara bagian ini terletak di bagian barat Pulau Jawa (sekarang [[DKI Jakarta]], [[Jawa Barat|Provinsi Jawa Barat]] dan [[Banten]]) yang beribukota [[Kota Bandung|Bandung]]. Negara Pasundan dipimpin oleh [[Wiranatakoesoema V|Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema]] sebagai presiden pertama dan terakhir. <ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=Negara Pasundan|url=https://wiki-indonesia.club/wiki/Negara_Pasundan|website=wiki-indonesia.club|access-date=2022-10-25}}</ref>

Pembentukan Negara Pasundan sebenarnya mendapat pertentangan dari banyak pihak. Pemuka sunda, rakyat, anggota parlemen sepakat menolak berdirinya Negara Pasundan. Puncak penolakan terjadi pada 10 Februari 1950, Komisaris Pemerintah RIS mengambil alih mengambil alih Negara Pasundan. Pada 8 Maret 1950 diadakan sidang penentuan suara rakyat Jawa Barat. Hasil keputusan sidang tersebut adalah Jawa Barat kembali menjadi bagian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan RIS No 113 pada 11 Maret 1950. <ref>{{Cite web|last=Isnaeni|first=Hendri F|date=2015-05-04|title=Negara Pasundan|url=https://historia.id/politik/articles/negara-pasundan-PNRyA|website=historia.id|access-date=2022-10-25}}</ref>

Kementerian Negara Pasundan mengalami kesulitan diawal pemerintahan. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya bantuan dalam bidang [[kesehatan]] karena kondisi politik yang tidak menentu dan kekurangan tenaga dokter yang berpengalaman. Namun hal tersebut perlahan diatasi dengan perundingan yang sungguh-sungguh dan keyakinan yang mendalam bahwa tugas yang suci tersebut dapat menolong dan meringankan nasib rakyat sehingga terdapatlah cukup tenaga dokter. Satu tahun berjalannya Kementerian Kesehatan ada dua keputusan pemerintah yaitu pertama pada 8 Mei 1948, membuka kembali poliklinik, rumah sakit dan memperhebat usaha preventif serta mempererat kerjasama dengan badan-badan lainnya. Keputusan kedua tanggal 27 Februari 1949 bunyinya : tergantung dari keadaan keuangan pemerintah memperbaiki usaha-usaha curatief sampai merupakan keadaan sebelum perang, membimbing usaha-usaha partikulir, memperhebat usaha-usaha preventif dan memajukan keadaan kesehatan rakyat seumumnya.