Burhanuddin Harahap: Perbedaan antara revisi

{{Nama Batak|[[Suku Angkola|Angkola]]|[[Harahap]]}}

{{Infobox PM

<!--|religion = [[Islam]]-->

}}

 

Lahir di [[Medan]], Burhanuddin berasal dari keluarga [[Suku Batak|Batak]] dan ayahnya merupakan pegawai pemerintah kolonial. Ia pindah ke pulau [[Jawa]] untuk melanjutkan studi, dan mulai aktif dalam [[Kebangkitan Nasional Indonesia|pergerakan nasional]] sebelum berkuliah di [[Rechtshoogeschool te Batavia|Sekolah Tinggi Hukum Batavia]] meskipun tidak selesai karena [[Kampanye Hindia Belanda|mulainya pendudukan Jepang]]. Setelah Indonesia merdeka, Burhanuddin menjadi anggota Masyumi dan mulai aktif berpolitik. Sebagai ketua fraksi Masyumi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]], Burhanuddin turut menjatuhkan [[Kabinet Wilopo]] karena persoalan hubungan bilateral dengan [[Uni Soviet]], dan ia pernah ditunjuk sebagai formatur (pemegang tugas penyusunan pemerintah) meskipun gagal membentuk kabinet. Ia kembali ditunjuk sebagai formatur pada 1955, dan berhasil [[Kabinet Burhanuddin Harahap|membentuk kabinet]] hasil koalisi partai-partai kecil dan [[Nahdlatul Ulama]] (NU) setelah jatuhnya [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I]].

== Perdana Menteri ==

=== Pembentukan kabinet ===

Kabinet Ali I jatuh pada bulan Juli 1955 karena permasalahan dengan Angkatan Darat mengenai penggantian perwira tinggi setelah mundurnya [[Kepala Staf TNI Angkatan Darat]] (KSAD) [[Bambang Soegeng]].{{sfn|Feith|2006|pp=398-402}} Kali ini, Wakil Presiden [[Mohammad Hatta]] menunjuk trio [[Soekiman Wirjosandjojo|Sukiman]], [[Wilopo]], dan [[Assaat]] sebagai formatur. Ketiga tokoh tersebut mengusulkan Hatta dinonaktifkan sebagai Wakil Presiden agar dapat menjabat sebagai Perdana Menteri. Para tokoh Masyumi tidak setuju dengan usulan tersebut, sehingga kabinet yang diusulkan ketiga tokoh tersebut ditolak.{{sfn|Feith|2006|pp=416-417}} Burhanuddin (yang masih berkerabat dengan Pelaksana Tugas KSAD [[Zulkifli Lubis]]) ditunjuk sebagai formatur berikutnya. Sekali lagi, Burhanuddin berusaha berunding dengan PNI, dan berhasil mencapai kompromi dalam alokasi kursi menteri, namun tidak mencapai mufakat dalam pemilihan tokoh-tokoh menteri. Burhanuddin kali ini mengundang partai-partai kecil di DPRS untuk membentuk koalisi: PSI, [[Partai Syarikat Islam Indonesia]] (PSII), [[Partai Kristen Indonesia|Parkindo]], [[Partai Katolik (Indonesia)|Partai Katolik]], [[Partai Rakyat Nasional]], [[Partai Buruh (1949)|Partai Buruh]], [[Partai Indonesia Raya]], dan [[Parindra]].{{sfn|Feith|2006|pp=417-419}} Koalisi ini cukup untuk membentuk pemerintahan, dan [[Kabinet Burhanuddin Harahap]] disumpah pada tanggal 12 Agustus 1955. Dalam kabinet ini, Burhanuddin merangkap sebagai Perdana Menteri dan [[Menteri Pertahanan Republik Indonesia|Menteri Pertahanan]].{{sfn|Feith|2006|pp=417-419}} Secara keseluruhan, ada 23 menteri dalam kabinet ini, lebih banyak dari kabinet-kabinet sebelumnya.{{sfn|Lucius|2003|pp=130-131}} Kecuali Menteri Keuangan [[Soemitro Djojohadikoesoemo]] dan [[Menteri Pertanian Republik Indonesia|Menteri Pertanian]] [[Mohammad Sardjan]], para menteri kabinet itu belum pernah menjabat sebagai menteri sebelumnya.{{sfn|Thuỷ|2019|p=126}}

 

[[Berkas:Election Pamphlet of Masyumi 1955 election.jpg|240px|jmpl|Pamflet kampanye Partai Masyumi.]]

[[Berkas:DPR Hasil Pemilu 1955.svg|jmpl|Masyumi (hitam) dan NU (hijau muda), ditambah sejumlah partai kecil, masih menguasai mayoritas DPR setelah pemilu 1955.]]

 

Awalnya, banyak yang berasumsi bahwa Masyumi akan memenangkan pemilu.{{sfn|Kahin|1999|p=177}} Namun, begitu hasil pemilu diumumkan, PNI berhasil memenangkan suara terbanyak, baru disusul Masyumi. Selain itu, NU berhasil merebut banyak kursi, berkebalikan dengan PSI yang kursinya turun drastis. Sejumlah partai kecil yang berkoalisi dengan Masyumi tidak lagi memiliki perwakilan di DPR setelah pemilu.{{sfn|Feith|2006|pp=434-436}} Meskipun koalisi Masyumi-NU masih memegang mayoritas kursi, posisi NU-PSII jauh menguat di dalam koalisi tersebut. Selama September dan Oktober 1955, Kabinet Burhanuddin mencoba untuk mengesahkan suatu undang-undang antikorupsi yang kontroversial karena isinya membentuk pengadilan khusus yang berhak menginterogasi tersangka korupsi apabila ada tidak cukup bukti untuk mendakwa. Pihak NU menentang UU tersebut karena sejumlah anggotanya telah dituduh sebagai pelaku korupsi oleh media, dan PNI juga menentangnya karena banyak tersangka merupakan mantan pegawai pemerintah yang juga anggota PNI. Presiden Sukarno juga mem[[veto]] UU tersebut begitu Burhanuddin mencoba untuk menjadikannya sebagai UU darurat yang tidak langsung membutuhkan persetujuan DPRS. Burhanuddin akhirnya memutuskan untuk mengalah untuk menghindari konflik sekaligus dengan NU, PNI, dan Sukarno.{{sfn|Feith|2006|pp=437-439}}{{sfn|Lucius|2003|p=136}} NU juga mendesak Burhanuddin untuk menunjuk [[Abdul Haris Nasution]] kembali menjadi KSAD.{{sfn|Feith|2006|pp=442-443}}

 

== Pemberontakan PRRI ==

 

 

Tidak lama setelah deklarasi PRRI, operasi militer TNI mendesak PRRI ke luar dari kota-kota besar di Sumatra. Pada bulan Mei 1958, Padang, [[Medan]], dan [[Pekanbaru]] sudah direbut kembali oleh pemerintah. Kinerja militer PRRI yang mengecewakan juga menyebabkan dukungan asing (khususnya [[Amerika Serikat]]) surut.{{sfn|Kahin|1999|pp=214-216}}{{sfn|Madinier|2015|p=257}} PRRI mulai meluncurkan [[perang gerilya]], dan Burhanuddin mendampingi Kolonel [[Dahlan Djambek]] di basisnya sekitar [[Kabupaten Agam]].{{sfn|Kahin|1999|p=218}} Operasi militer pemerintah pusat perlahan-lahan memaksa Burhanuddin dan Dahlan untuk mundur lebih lanjut ke hutan, sampai markas terakhir PRRI di [[Koto Tinggi, Baso, Agam|Koto Tinggi]] direbut pemerintah pada bulan Juli 1960. Setelah tidak lagi bermarkas tetap, para pemimpin sipil PRRI tidak lagi mengendalikan pergerakan tersebut.{{sfn|Kahin|1999|p=225}}

== Daftar pustaka ==

{{refbegin|30em}}

{{refend}}

 

 

{{artikel pilihan}}

 

{{DEFAULTSORT:Harahap, Burhanuddin}}

[[Kategori:Alumni Universitas Gadjah Mada]]

[[Kategori:Alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta]]

[[Kategori:Tokoh dari Medan]]

[[Kategori:Politikus Indonesia]]

[[Kategori:Menteri Indonesia]]

[[Kategori:Perdana Menteri Indonesia]]

[[Kategori:Menteri Pertahanan Indonesia]]

[[Kategori:Anggota DPR RI 1956–1959]]

[[Kategori:Penerima Bintang Republik Indonesia Adipradana]]