Hukum adat di Sulawesi Selatan: Perbedaan antara revisi

'''Hukum adat di Sulawesi Selatan''' menjadi bagian dari [[hukum adat]] di [[Indonesia]]. Wilayah pemberlakuannya pertama kali diperkenalkan oleh [[Cornelis van Vollenhoven]] dan melingkupi [[suku Makassar]] dan [[suku Bugis]]. Prinsip utama pada hukum adat di [[Sulawesi Selatan]] adalah kesatuan [[masyarakat]] dalam pemerintahan. Masyarakat adat di Sulawesi selatan memiliki hak ulayat dan membentuk persekutuan adat.

Hukum adat di Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan kitab kuno, misalnya kitab Amanna Gappa. sementara peradilannya oleh pemimpin adat ataupun [[kepala desa]] terutama kasus [[hukum perdata]] yang mudah. Dalam era modern, hukum adat tidak dominan diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Beberapa tradisi yang berkaitan dengan hukum adat di Sulawesi Selatan telah dijadikan sebagai objek pariwisata.

Wilayah hukum adat di Sulawesi Selatan pertama kali ditetapkan oleh [[Cornelis van Vollenhoven]]. Ia menetapkannya sebagai salah satu dari 19 wilayah hukum adat di [[Indonesia]] menurut pendapatnya.<ref>{{Cite book|last=Warjiyati|first=Sri|url=http://digilib.uinsby.ac.id/39736/1/Sri%20Warjiyati_Ilmu%20Hukum%20Adat.pdf|title=Panduan Advokasi (Bagi Para legal)|editor-last=Ulinnuha, N., dan Roqib, A.|pages=46|url-status=live}}</ref> Kesembilan belas wilayah ini disebutkannya dalam buku hasil tulisannya yang berjudul ''Adatrecht 1''.<ref>{{Cite book|last=Rudi, Wijaya, R., dan Putra, M. A.|date=2022|url=http://repository.lppm.unila.ac.id/40474/1/Rekognisi%20Hukum%20Adat.pdf|title=Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia|location=Depok|publisher=PT Rajawali Pers|isbn=978-623-372-243-8|editor-last=Hayati|editor-first=Yayat Sri|pages=18|url-status=live}}</ref> Dalam ketetapannya ini, wilayah hukum adat di Sulawesi Selatan dibagi menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat dari [[suku Makassar]] dan [[suku Bugis]].{{Sfn|Soetoto, dkk.|2021|p=26-27}}

[[Kabupaten Maros]] merupakan bekas wilayah sebuah kerajaan bernama [[Kerajaan Marusu]]. Di Kabupaten Maros terdapat tiga masyarakat hukum adat yang membentuk persekutuan. Masing-masing yaitu Pemerintahan Adat Todde Limae, Pemerintahan Adat Gallarrang Appaka, dan Pemerintahan Adat Lebbo Tengngae.{{Sfn|Ubbe, dkk.|2005|p=25}}