Kemitraan Eropa Timur: Perbedaan antara revisi

Kemitraan Eropa Timur merupakan salah satu implementasi Kebijakan Lingkungan Sekitar Uni Eropa atau ENP (''EU Neighborhood Policy''). ENP menyebutkan bahwa Uni Eropa ikut andil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Eropa melalui diplomasi baik dengan jalur bilateral maupun multilateral.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Mawati|first=Fiarry Isty, dkk.|date=2021|title=PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI KONFLIK DI UKRAINA MELALUI EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY (ENP) TAHUN 2014-2019|url=http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5098/0|journal=NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial|volume=8|issue=5|page=1169|doi=}}</ref> Kebijakan ini sebenarnya telah diusung sejak tahun 1990-an.<ref>{{Cite journal|last=Gawrich|first=Andrea, dkk.|date=2010|title=Neighbourhood Europeanization through ENP: The Case of Ukraine|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.2010.02110.x|journal=JCMS: Journal of Common Market Studies|volume=48|issue=5|page=1209|pages=1209-1235}}</ref> Salah satu agendanya adalah aksesi Eropanisasi terhadap negara Eropa bekas negara Komunis. Hal ini agar negara-negara pasca komunis tersebut dapat menganut nilai dan prinsip yang sama dengan anggota Uni Eropa. Dalam hal ini, Kemitraan Eropa Timur merupakan implementasi ENP yang secara spesifik mengajak negara-negara Eropa Timur untuk membuat forum komunikasi yang membahas isu perdagangan bebas, kesepakatan terkait visa, dan kemitraan strategis antara negara anggota Uni Eropa dengan keenam negara Eropa Timur. Kemitraan Eropa Timur kemudian menjadi pelengkap terhadap implementasi ENP yang lain seperti Kemitraan Dimensi Utara atau ''the Northern Dimension'' dan Uni Mediterania atau ''Union for the Mediteranian''. Namun, berbeda dengan Uni Mediterania yang memiliki kantor resmi, Kemitraan Eropa Timur tidak memiliki alamat sekretariat resmi. Adapun urusan administratif secara penuh di ditangani oleh [[Komisi Eropa]] yang merupakan badan eksekutif di Uni Eropa.<ref name=":1" />

Kemitraan Eropa Timur pertama diusulkan oleh pemimpin Polandia yaitu [[Radosław Sikorski|Radoslaw Sikorski]] dan didukung oleh Swedia. Kerangka pemikiran mengenai kemitraan ini dipresentasikan oleh Menteri Luar Negeri Polandia dan Swedia pada Komisi Urusan Umum dan Hubungan Eksternal Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 2008 dan bertempat di Kota [[Brussel]], Belgia. Polandia dan Swedia secara bersama mengajukan kerangka kerjasama antara Uni Eropa dengan Ukraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Rusia dan Belarus dalam hal ini juga diundang untuk menjalin kemitraan hanya untuk beberapa aspek.<ref>{{Cite journal|last=Ivanna|first=Machitidze|date=2016|title=The" Eastern Partnership" Project: Does Poland's Voice Still Matter?|url=https://www.proquest.com/openview/a5c677f76acc1a78c08678f7fd86ef23/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035671|journal=CES Working Papers|volume=8|issue=3|page=376|pages=376-391}}</ref>

Di kemudian hari, [[Belarus]] memutuskan untuk menjadi anggota kemitraan dengan status sepenuhnya sedangkan Rusia memutuskan untuk tidak turut andil dalam kerjasama. Isu mengenai kemitraan kemudian menjadi topik pembahasan dalam sidang [[Komisi Eropa]] yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 tahun 2008. Beberapa negara anggota memiliki tanggapan yang berbeda terkait usulan kemitraan ini. Republik Ceko secara penuh mendukung usulan Polandia. Hal ini berbeda dengan Bulgaria dan Rumania yang menganggap kemitraan semacam ini perlu diwaspadai. Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain tidak nyaman dengan usulan ini karena menganggap bahwa kemitraan ini adalah jembatan bagi negara-negara Eropa Timur terutama Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Di sisi lain, Polandia dan beberapa anggota yang lain terbuka dengan kemungkinan tersebut.<ref name=":2" />

Kemitraan Eropa Timur diikuti oleh 6 negara non-anggota Uni Eropa dan 27 negara anggota Uni Eropa. 27 negara anggota Uni Eropa terdiri dari [[Austria]], [[Belgia]], [[Bulgaria]], [[Kroasia]], [[Siprus]], Republik [[Ceko]], [[Denmark]], [[Estonia]], [[Finlandia]], [[Prancis|Perancis]], [[Jerman]], [[Yunani]], Hungaria, Irlandia, [[Italia]], Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Negara non-anggota Uni Eropa terdiri dari Armenia, [[Azerbaijan]], [[Georgia]], Moldova, Ukraina, dan Belarus (ditangguhkan). Negara non-anggota Uni Eropa kecuali [[Belarus]] juga turut mengambil peran di Komisi Eropa sebagai tanda bahwa mereka memiliki ikatan secara politik maupun ekonomi dengan Uni Eropa.<ref>{{Cite web|title=Eastern Partnership|url=https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en#:~:text=The%20Eastern%20Partnership%20(EaP)%20is,Republic%20of%20Moldova%20and%20Ukraine.|website=European Union External Action|access-date=2022-12-13}}</ref>

Presiden [[Belarus]] yang menjabat yakni Lukasenkho menjadi bahan perdebatan mengenai kelanjutan Belarus sebagai anggota Kemitraan Eropa Timur pada tahun 2009. Hal tersebut karena Lukasenkho dianggap sebagai kepala negara yang otoriter. Hal ini dianggap oleh beberapa anggota tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikampanyekan oleh Uni Eropa pada saat itu. Oleh karena itu, Belarus memberikan sinyal bahwa mereka akan mengundurkan mengundurkan diri dari Kemitraan Eropa Timur tepatnya pada tanggal 30 September 2011. Namun tiga hari kemudian, kabar mengenai mundurnya Belarus dari Kemitraan Eropa Timur disanggah oleh Sergei Martynov selaku Menteri Luar Negeri Belarus. Belarus secara resmi keluar dari Kemitraan Eropa Timur ketika Kementerian Luar Negeri Belarus memberi konfirmasi berita tersebut pada tanggal 28 Juni 2021.<ref>{{Cite web|last=Ghazanchyan|first=Siranush|date=28 Juni 2021|title=Belarus Suspends Participation in Eastern Partnership Initiativ|url=https://en.armradio.am/2021/06/28/belarus-suspends-participation-in-eastern-partnership-initiative/|website=Public Radio of Armenia|access-date=5 Desember 2022}}</ref>

[[Pembangunan ekonomi]] dan infrastruktur merupakan bahasan utama dalam Kemitraan Eropa Timur. Kerjasama di bidang pembangunan bertujuan untuk memberi dampak positif dan berjangka panjang bagi masyarakat yang ada di negara anggota. Uni Eropa bersama dengan Kemitraan Eropa Timur membahas beberapa hal dalam pembangunan yang antara lain adalah sebagai berikut::<ref name=":3">{{Cite web|title=Home Page|url=https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/|website=Consillium Europa|access-date=2022-12-13}}</ref>

* Mempermudah pemodalan bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah ([[Usaha mikro kecil menengah|UMKM]]) baik dalam [[mata uang]] bersama atau mata uang lokal

* Mendorong upaya pengurangan tarif [[telekomunikasi]] antar negara anggota

* Memperbaiki konektifitas dalam beberapa isu mencakup lingkungan, sumber daya energi, dan erubahan[[perubahan iklim]]

* Mendorong aspek-aspek sosial mencakup kelibatkankontribusi masyarakat dalam isu yang lebih luas, isuseperti gender dan komunikasi

Ukraina adalah negara non-anggota Uni Eropa yang memiliki agenda khusus dalam Kemitraan Eropa Timur. Hal tersebut karena Ukraina telah lebih dulu menjalin kerjasama ekonomi berupa perdagangan bebas dengan Uni Eropa. [[Ukraina]] juga memiliki tujuan untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa. Negara ini memiliki pendapat bahwa integrasi dengan Uni Eropa merupakan kebijakan luar negeri yang strategis.<ref>{{Cite journal|last=Shyrokykh|first=Karina|date=2018|title=The Evolution of the Foreign Policy of Ukraine: External Actors and Domestic Factors|url=https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2018.1479734|journal=Europe-Asia Studies|volume=70|issue=5|page=824|pages=823-850}}</ref> Hal ini menjadikan Ukraina sebagai negara prioritas dalam Kemitraan Eropa Timur.<ref>{{Cite web|last=EaP|title=Facts and Figures about EU-Ukraine Relations|url=https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eap_summit_factsheet_ukraine_en_2.pdf|access-date=2022-12-6}}</ref>

Ukraina merupakan negara yang antusias dengan proyeksi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Hryhoriy Nemyria bahwa agenda ini merupakan langkah modernisasi negara. Ia menyatakan hal tersebut karena langkah besar untuk bergabung sebagai anggota Uni Eropa. Isu mengenai bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa menjadi diskusi serius baik di wilayah eksternal Ukraina maupun dalam negeri. Di dalam negeri, banyak tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat maupun oposisi pemerintahan untuk mempercepat pengajuan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tuntutan ini menjadi lebih luas dan mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa penting bagi sejarah Ukraina. Salah satunya adalah peristiwa [[Euromaidan]]. Peristiwa ini merupakan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di kota [[Kyiv]]. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 21 November 2013 dan berakhir pada 21 Februari 2014. Para demonstran menuntut agar pemerintah segera mengajukan permohonan keanggotaan ke Uni Eropa.<ref>{{Cite web|last=Grytsenko|first=Oksana|date=2013-11-24|title=Ukrainian Protesters Flood Kiev after President Pulls out of EU Deal|url=https://www.theguardian.com/world/2013/nov/24/ukraine-protesters-yanukovych-aborts-eu-deal-russia|website=The Guardian|access-date=2022-12-7}}</ref> Demonstran juga mengkritik pemerintah yang mereka nilai otoriter dan berpihak kepada Rusia. Akhir dari demonstrasi ini adalah lengsernya kepemimpinan [[Viktor Yanukovych]] sebagai [[presiden Ukraina]]. Kekuasaan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang lebih pro-Eropa.<ref>{{Cite web|date=2014-2-22|title=Ukraine's Parliament Votes to Dismiss Yanukovych|url=https://www.voanews.com/a/ukraines-parliament-votes-to-dismiss-yanukovych/1857200.html|website=VOA|access-date=2022--12-7}}</ref> Kekuasaan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang lebih pro-Eropa.

Dari sekian banyak anggota Uni Eropa, [[Polandia]] merupakan anggota yang mendukung penuh keanggotaan Ukraina di Kemitraan Eropa Timur dan disusul oleh Swedia. Ukraina melalui Kemitraan Eropa Timur melakukan kerjasama [[Hubungan bilateral|bilateral]] dengan anggota [[Uni Eropa]]. [[Polandia]] dengan [[Ukraina]] menjalin kesepakatan mengenai peraturan perjalanan antara keduanya. Polandia menyetujui penyederhanaan penggunaan visa bagi warga negara Polandia. Warga negara Polandia yang secara domisili berada pada radius 30 Kilo MeterKilometer dari perbatasan Polandia-Ukraina dapat melakukan perjalanan luar negeri hanya dengan menggunakan izin yang disederhanakan oleh Polandia. Kesepakatan ini mulai resmi diberlakukan pada tanggal 1 juli 2009.<ref name=":0" />

Majelis Parlemen Euronest merupakan forum komunikasi antara lembaga legislatif dari [[Ukraina]], [[Moldova]], [[Armenia]], [[Georgia]] dan [[Azerbaijan]] dengan [[Parlemen Eropa]]. Majelis ini pertamakalipertama kali dibentuk pada tahun 2011 dan disahkan oleh [[Komisi Eropa]]. Majelis ini mengadakan pertemuan dalam jangka waktu setahun sekali dan bertempat di Brussel, [[Luksemburg]], dan [[Strasbourg]]. Majelis ini adalah komponen penting bagi Kemitraan Eropa Timur. Majelis ini berupaya untuk memperkuat hubungan eknomi dan politik Kemitraan Eropa Timur dengan mengikutsertakan peran lembaga legislatif negara-negara anggota dengan Parlemen Eropa. Pada tahun 2010 ketika pemilihan umum di Belarus dinyatakan cacat oleh Orgnaisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (''Organization for Security and Co-coperation in Europe'' dalam bahasa Inggris, disingkat OSCE), maka keanggotaan Belarus dalam majelis ini ditangguhkan oleh Komisi Eropa. Azerbaijan juga mengalami penangguhan keanggotaan setelah pada tahun 2015 dianggap melakukan tindak pelanggaran HAM oleh Uni Eropa.<ref name=":4">{{Cite book|last=Kostanyan|first=Hrant|last2=Vandecastelee|first2=Bruno|date=2015|url=https://biblio.ugent.be/publication/5922618/file/5922624|title=Socializing the Eastern neighbourhood? The European Parliament and the EuroNest Parliamentary Assembly|publisher=Routledge|pages=3|url-status=live}}</ref>

Forum Masyarakat Sipil (''Civil Society Forum'' dalam bahasa Inggris, disingkat CSF) merupakan bagian integral dari Kemitraan Eropa Timur yang dibentuk pada tahun 2009. Forum ini merupakan wadah bagi para aktor atau kelompok non-negara dalam membahas perkembangan dan pengawasan proses demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di enam negara anggota Kemitraan Eropa Timur. Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk mengikutsertakan aktor non-negara dalam proses integrasi keenam anggota Kemitraan Eropa Timur terhadap [[Eropa]] dengan cara membuka diskusi dan kajian mengenai transisi demokrasi dan peningkatan perlindungan Hakhak Asasiasasi Manusiamanusia. Terdapat lima kelompok kerja dalam Forum Masyarakat Sipil yang keanggotaannya terdiri dari 13 anggota dan ditunjuk dalam pemilihan tahunan. Perkembangan mengenai isu terkait [[demokrasi]] dan Hak[[hak Asasiasasi Manusiamanusia]] menjadi bahasan utama dalam pertemuan tahunan Forum Masyarakat Sipil. Hasil dari diskusi disusun untuk membangun program kerja forum tersebut. Adapun beberapa pertemuan Forum Masyarakat Sipil adalah sebagai berikut:<ref name=":5">{{Cite web|title=Policy Dialogue|url=https://eap-csf.eu/policy-dialogue/|website=Eastern Partnership Forum Civil Society Forum|access-date=2022-12-13}}</ref>

Forum ini berkontribusi dalam implementasi agenda transisi demokrasi di negara angota Kemitraan Eropa Timur. Agenda ini diimplementasikan melalui pernyataan tertulis yang memuat opini dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan baik dari pihak [[Uni Eropa]] maupun negara dari Kemitraan Eropa Timur non-anggota [[Uni Eropa]]. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Forum Masyarakat Sipil umumnya berupa kritik dan saran bagi proyeksi Kemitraan Eropa Timur.<ref name=":5" />

Pada tahun ketiga, forum ini mendapatkan suntikan dana yang lebih besar. Pendanaan ini kemudian mendorong efektivitas forum dan usulannya menjadi rujukan untuk proyeksi KTT Kemitraan Eropa Timur pada tahun 2013 yang bertempat di [[Vilnius]], [[Lituania|Lithuania]]. Pada tahun berikutnya yakni 2014, Forum Masyarakat Sipil menekankan dua usulan proyeksi unggulan terkait Kemitraan Eropa Timur. Proyeksi tersebut terdiri dari Indeks Kebebasan Media Kemitraan Eropa Timur dan Indeks Integrasi Kemitraan Eropa Timur. Indeks Kebebasan Media Kemitraan Eropa Timur merupakan usulan yang disusun oleh 60 ahli media kepada negara Kemitraan Eropa Timur non-anggota Uni Eropa untuk lebih memberikan kebebasan pers untuk awak media.<ref>{{Cite web|title=Eastern Partnership Media Freedom Index|url=http://archive.eap-csf.eu/en/news-events/news/eastern-partnership-media-freedom-index-updated/index.html|website=Eastern Partnership: Civil Society Forum|access-date=2022-12-8}}</ref> Adapun Indeks Integrasi Kemitraan Eropa Timur merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana progres pemerintahan yang baik yang meliputi upaya pemerintah tersebut dalam perlindungan HAM dan [[demokrasi]].<ref>{{Cite web|title=Eastern Partnership Index|url=https://eap-csf.eu/eastern-partnership-index/#section-fillup-1|website=Eastern Partnership: Civil Society Forum|access-date=2022-12-8}}</ref>

Pada tahun 2014 juga, Forum Masyarakat Sipil memberi kritik terhadap [[Azerbaijan]]. Forum menekan Uni Eropa agar memberi respon terhadap aksi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di [[Azerbaijan]]. Forum juga mengawasi implementasi kesepakatan bersama antara Uni Eropa dengan Georgia, [[Ukraina]], dan Republik [[Moldova]] terkait komitmen perlindungan hak asasi manusia. Hubungan antara Organisasi sipil dan institusi swasta yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil dengan Uni Eropa tercermin dari bagaimana forum ini berupaya untuk mendukung trasisi nilai dan norma yang ada di Uni Eropa terhadap keenam negara Kemitraan Eropa Timur. Akademisi berpendapat bahwa forum ini merupakan langkah Uni Eropa untuk melakukan internalisasi nilai dan norma mereka kepada keenam anggota Kemitraan Eropa Timur dengan cara menarik partisipasi dari masyarakat sipil.<ref>{{Cite journal|last=Kostanyan|first=Hrant|last2=Vandecasteele|first2=Bruno|date=2013|title=The Socialization Potential of the Eastern Partnership Civil Society Forum|journal=Eastern Journal of European Studies|volume=4|issue=2|page=96|pages=95-110}}</ref>