Kurikulum Merdeka: Perbedaan antara revisi

Inti dari kurikulum merdeka ini adalah [[Merdeka Belajar]]. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.<ref>{{Cite news|last=Caesaria|first=Sandra Desi|date=2022-02-12|title=Apa Itu Kurikulum Merdeka? Begini Penjelasan Lengkap Kemendikbud|url=https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/12/210034971/apa-itu-kurikulum-merdeka-begini-penjelasan-lengkapnya|work=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2022-04-05|editor-last=Adit|editor-first=Albertus|archive-date=2022-04-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20220409132955/https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/12/210034971/apa-itu-kurikulum-merdeka-begini-penjelasan-lengkapnya|dead-url=no}}</ref> Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan [[Pendidikan anak usia dini|PAUD]], [[Sekolah dasar|SD]], [[Sekolah menengah pertama|SMP]], [[Sekolah Menengah Atas|SMA]], [[Sekolah menengah kejuruan|SMK]], [[Pendidikan khusus|Pendidikan Khusus]], dan [[Kelompok belajar|Kesetaraan]]. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan [[guru]], [[tenaga kependidikan]] dan [[satuan pendidikan]] dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi [[Kurikulum Merdeka]] semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.<ref name=":0" />

== Rasional pelaksanaan Kurikulum Merdeka ==

Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut. [[Pandemi Covid-19|Pandemi COVID-19]] yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran (''learning loss'') sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.

Pada kondisi khusus Pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan '''Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020''' tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada [[Kurikulum 2013]], mengacu kepada ''Kurikulum Darurat'' yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Pemerintah, atau melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam Keputusan Menteri tersebut Kurikulum Darurat disebut sebagai Kurikulum pada Kondisi Khusus.

Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Survei yang dilakukan pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di 20 kab/kota dari 8 provinsi selama kurun waktu bulan April-Mei 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Selisih skor [[literasi]] dan numerasinya[[Numeralia|numerasi]]<nowiki/>nya setara dengan 4 bulan pembelajaran. Pada skor numerasi, siswa pengguna Kurikulum 2013 memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi siswa pengguna Kurikulum 2013 memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570. <ref>{{Cite web|last=Kemendikburistek|first=Pusat Penelitian Kebijakan|date=2021-11-21|title=Dampak Penyederhanaan Kurikulum terhadap Pembelajaran|url=http://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Risalah_Kebijakan_Puslitjak_No__29_November_2021_Dampak_Penyederhanaan_Kurikulum_terhadap_Pembelajaran.pdf|website=Kemendikburistek|access-date=2022-12-28|archive-date=2022-12-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20221207204842/http://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Risalah_Kebijakan_Puslitjak_No__29_November_2021_Dampak_Penyederhanaan_Kurikulum_terhadap_Pembelajaran.pdf|dead-url=no}}</ref>

Pada tahun 2022, [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kemendikbudristek]] menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi ketertinggalan pembelajaran dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Kemendikbudristek memberikan tiga opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. Tiga opsi tersebut adalah sebagai berikut:

# Menggunakan Kurikulum Merdeka<ref>{{Cite web|last=Kemendikbudristek|date=2022|title=Implementasi Kurikulum Merdeka|url=https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/|website=Kemendikbudristek|language=id|access-date=2022-07-14|archive-date=2022-07-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20220707070037/https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/|dead-url=no}}</ref>

== Dasar hukum dan regulasi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka ==

# [[Undang-undang]] Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

# [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|Peraturan Pemerintah]] No 57 Tahun 2020 tentang [[Standar Nasional Pendidikan]].

# [[Peraturan Menteri (Indonesia)|Peraturan Menteri]] Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan

# Peraturan [[Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia|Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]] Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi

# Menyediakan Pelatihan Mandiri dan Sumber Belajar Guru (High Tech), pendekatan strategi yang juga menggunakan [[Teknologi informasi komunikasi|teknologi informasi dan komunikasi]] yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, [[podcast]], atau [[Bukel|ebook]] yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan ''(flashdisk).''

# Menyediakan Narasumber Kurikulum Merdeka (High Touch), pendekatan strategi yang digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pengimbasan bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Pertemuan luring bisa dilakukan dalam bentuk [[seminar]] tatap muka, [[lokakarya]], maupun pertemuan lainnya yang dilakukan di daerah maupun di satuan pendidikan.

# Memfasilitasi Pengembangan Komunitas Belajar (High Touch), komunitas belajar dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi Kurikulum Merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan.<ref>{{Cite web|last=Kemendikbudristek|date=2022|title=DetailKurikulum Merdeka sebagai opsi satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun. 2022 s.d. IKM2024|url=https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/|website=Kemendikbudristek|language=enid|access-date=2022-04-05|archive-date=2022-04-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20220429180247/https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/|dead-url=no}}</ref>

== Tahapan implementasi Kurikulum Merdeka ==

Kemendikbudristek membuat Kurikulum Merdeka dengan tujuan adanya pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka disarankan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Ada beberapa tahapan yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek agar satuan pendidikan dapat menentukan target capaian dari implementasi Kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing, namun tahapan ini bukan suatu peraturan yang wajib diikuti oleh satuan pendidikan. Terdapat 4 tahap implementasi kurikulum yang dilihat dari 10 aspek.<ref name=":1">{{Cite web|last=Kemendikbudristek|first=BSKAP|date=2022|title=Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan|url=https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Tahapan-Implementasi-Kurikulum-Merdeka.pdf|website=Kemendikbud|access-date=2022-12-28|archive-date=2022-12-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20221207191006/http://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Tahapan-Implementasi-Kurikulum-Merdeka.pdf|dead-url=no}}</ref>

# Perancangan alur tujuan [[Belajar|pembelajaran]]: menerapkan alur tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Kemendikbudristek sebagai contoh;

# Perencanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila: menyesuaikan modul projekproyek yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik serta konteks lokal dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik;

# Implementasi projek penguatan profil pelajar Pancasila: mempraktikkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak yang disarankan Kemendikbudristek. Guru memfasilitasi identifikasi masalah sehingga orientasi Projekproyek dimulai dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru sehingga aktivitas projek ada pada pemahaman mengenai penyelesaian masalah pada tema yang diangkat;

# Perencanaan projekproyek penguatan profil pelajar Pancasila: modul projekproyek dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik serta konteks lokal dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik;

# Implementasi projekproyek penguatan profil pelajar Pancasila: mempraktikkan projekproyek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak yang disarankan Kemendikbudristek. Identifikasi masalah dilakukan lebih banyak oleh inisiatif peserta didik dengan guru dan/atau mitra komunitas sebagai narasumber atau fasilitator aktivitas projekproyek sehingga orientasi Projekproyek dimulai dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru sehingga aktivitas projekproyek ada pada pemahaman mengenai penyelesaian masalah pada tema yang diangkat;

# Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran: kolaborasi dilakukan pada saat melakukan perencanaan pembelajaran baik di awal semester maupun sepanjang berjalannya semester. Guru bertukar informasi mengenai progress belajar, praktik baik, perangkat ajar, projek penguatan profil Pancasila, dan sebagainya, serta melibatkan diri untuk mengembangkan KOSP. Satuan pendidikan mempunyai mekanisme dan kebijakan yang memotivasi kolaborasi guru untuk aspek pembelajaran intrakurikuler dan juga projekproyek, contohnya melalui kegiatan refleksi pembelajaran, observasi kelas, aktivitas berbagi praktik baik, dan sebagainya.