Kebijakan publik: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 23 Mei 2009 05.12 sunting Avenueboys (bicara \| kontrib) 130 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 21 Februari 2024 14.13 sunting balikkan AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 913.649 suntingan k ~cite Tag: paws [2.2]
(130 revisi perantara oleh 77 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{rapikan}} {{Politik\|expanded=Kebijakan}} '''Kebijakan publik''' secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh [[pemerintah]] untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.<ref>{{Cite book\|last=Anderson, James E.\|date=2011\|url=https://www.worldcat.org/oclc/428032682\|title=Public policymaking : an introduction\|location=Boston, MA\|publisher=Wadsworth/Cengage Learning\|isbn=978-0-618-97472-6\|edition=7th ed. ; International ed\|oclc=428032682}}</ref><ref name=":0">{{Cite book\|last=Dye, Thomas R.\|url=http://worldcat.org/oclc/982957256\|title=Understanding public policy\|isbn=978-0-13-416997-2\|oclc=982957256}}</ref> Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata berupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Secara sederhana kebijakan publik dapat diartikan sebagai "apa saja yang dilakukan oleh pemerintah" (the actions of government). Sebagai orang yang baru mempelajari kebijakan publik, tentunya Anda ingin mengetahui dan memahami artinya lebih dalam. Setiap tulisan tentang kebijakan publik tentu bisa dijumpai definisi kebijakan publik sesuai dengan cara pandang penulisnya. Masing-masing ada yang sama, tetapi banyak pula yang berbeda. Ada yang singkat padat, tetapi ada pula yang kompleks. Dari berbagai definisi kebijakan publik yang saya sajikan dalam Kegiatan Belajar 1 ini dapat disarikan bahwa setiap kebijakan publik harus terkandung di dalamnya unsur-unsur: (1) serangkaian tindakan; (2) dilakukan oleh seorang aktor (pemerintah) atau sejumlah aktor (pemerintah dan nonpemerintah); (3) adanya situasi problematik tertentu; (4) mempunyai tujuan tertentu atau senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.<ref>{{Cite book\|last=Islamy\|first=Muh. Irfan\|date=2014\|url=http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf\|title=Kebijakan Publik\|location=Tangerang Selatan\|publisher=Universitas Terbuka\|isbn=9796896621\|pages=1.13\|url-status=live}}</ref> '''Kebijakan Publik''' ([[Bahasa inggris\|Inggris]]:''Public Policy'') adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang [[otoritas]] [[publik]]. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas [[politik]], yakni mereka yang menerima [[mandat]] dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama [[rakyat]] banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh [[administrasi]] negara yang di jalankan oleh [[birokrasi]] pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara [[modern]] adalah [[pelayanan publik]], yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik [[pajak]] dan [[retribusi]]; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan di dunia nyata, dipandu oleh konsepsi<ref name="Lassance">{{Cite journal\|last=Lassance\|first=Antonio\|date=2020-11-10\|title=What Is a Policy and What Is a Government Program? A Simple Question With No Clear Answer, Until Now\|url=https://papers.ssrn.com/abstract=3727996\|language=en\|location=Rochester, NY\|doi=10.2139/ssrn.3727996\|ssrn=3727996\|s2cid=234600314}}</ref> dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan/atau ditetapkan, khususnya oleh [[pemerintah]],<ref>{{Cite book\|last1=Rinfret\|first1=Sara\|title=Public Policy: A Concise Introduction\|last2=Scheberie\|first2=Denise\|last3=Pautz\|first3=Michelle\|publisher=SAGE Publications\|year=2018\|isbn=978-1-5063-2971-0\|pages=19–44\|chapter=Chapter 2: The Policy Process and Policy Theories}}</ref> dalam menanggapi [[masalah sosial]]. Di luar definisi ini, kebijakan publik telah dikonseptualisasikan dalam berbagai cara. Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan publik. Dan sistem politik itu bisa berupa negara, propinsi, kabupaten/kota, desa, bahkan RT dan RW. "Institusi" seperti ASEN, EU, PBB dan WTO adalah sistem politik juga, yang dapat disebut supra-negara. Cara populer untuk memahami dan terlibat dalam kebijakan publik adalah melalui serangkaian tahapan yang dikenal dengan "siklus kebijakan". Karakterisasi tahapan tertentu dapat bervariasi, tetapi urutan dasarnya adalah: penetapan agenda – perumusan – legitimasi – implementasi – evaluasi. Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi (saja), melainkan dapat pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, LSM ataupun masyarakat langsung. Misalnya, suatu sistem politik dapat memutuskan untuk memberantas nyamuk. Sistem politik itu dapat memerintah --tentu saja disertai kompensasi-- sebuah perusahaan swasta untuk melakukan penyemprotan nyamuk. Pejabat yang dianggap sebagai pembuat kebijakan memikul tanggung jawab untuk mencerminkan kepentingan sejumlah pemangku kepentingan yang berbeda. Desain kebijakan memerlukan upaya sadar dan disengaja untuk menentukan tujuan kebijakan dan memetakannya secara instrumental. [[Akademisi]] dan pakar lain dalam studi kebijakan telah mengembangkan serangkaian alat dan pendekatan untuk membantu tugas ini. ~~== Terminologi ==~~ [[Terminologi]] kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau [[pemerintah]] yang idealnya dalam masyarakat [[demokratis]] merupakan cerminan pendapat umum ([[opini publik]]). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: '''pertama''', adanya perangkat [[hukum]] berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; '''kedua''', kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; '''ketiga''', diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam masyarakat [[autoriter]] kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin [[politik]] untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah [[naif]] untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah [[otoriter]] suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan. Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut. Sebuah kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan kepentingan publik menurut Islamy. Sebab sebuah kebijakan publik yang baik pada dasarnya berawal dari perumusan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (publik). sehingga kebijakan yang demikian akan sangat mudah di terima kalangan masyarakat dan berdampak pada keinginan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam tahap implementasi kebijakan tersebut.<ref>{{Cite web\|last=Islamy\|first=Muh. Irfan\|title=Definisi dan Makna Kebijakan Publik\|url=http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf\|access-date=2023-12-11}}</ref> ==Tahap-Tahap Kebijakan Publik==▼ ~~Kebijakan Publik secara keilmuan dapat dilaksanakan bertahap, yaitu:~~ # Analisis Kebijakan Publik▼ ~~# Implementasi Kebijakan Publik~~ ~~# Evaluasi Kebijakan Publik~~ == ~~Pelaksanaan~~Pengertian Kebijakan Publik == Ruang lingkup dari kebijakan publik mencakup banyak bidang seperti [[ekonomi]], [[sosial]], [[politik]], [[budaya]], dan sebagainya. Kebijakan publik dapat bersifat hierarkis, mulai dari tataran nasional, regional, dan lokal. David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota [[masyarakat]].<ref>{{Cite journal\|last=Garceau\|first=Oliver\|last2=Easton\|first2=David\|date=1953-09\|title=The Political System: An Inquiry into the State of Political Science.\|url=http://www.jstor.org/stable/2145610?origin=crossref\|journal=Political Science Quarterly\|volume=68\|issue=3\|pages=434\|doi=10.2307/2145610}}</ref> Laswell dan Kaplan juga memberikan definisi kebijakan publik sebagai sebuah program pecapaian tujuan, nilai dalam praktik yang terarah.<ref>{{Cite book\|last=Lasswell, Harold D. (Harold Dwight), 1902-1978, author.\|url=http://worldcat.org/oclc/994145434\|title=Power and society : a framework for political inquiry\|isbn=978-1-351-49744-2\|oclc=994145434}}</ref> Thomas R. Dye juga turut memberikan definisi kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.<ref name=":0" /> Secara lebih lanjut, Carl J. Friedrich menjabarkan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan ataupun tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan ataupun kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<ref>{{Cite journal\|last=Ronan\|first=William J.\|date=1941-07\|title=FRIEDRICH, CARL J., and EDWARD S. MASON (Eds.). Public Policy. Vol. II, pp. viii, 458. Cambridge, Mass.: Harvard University, 1941. $4.00\|url=https://doi.org/10.1177/000271624121600140\|journal=The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science\|language=en-US\|volume=216\|issue=1\|pages=188–189\|doi=10.1177/000271624121600140\|issn=0002-7162}}</ref> Berdasarkan definisi tersebut, ditekankan bahwa kebijakan publik merupakan realisasi dari sebuah tindakan, sehingga bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku [[internal]] dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu [[standar pelayanan publik]], yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah ([[negara]]) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau [[budaya]] politik sebagai [[variabel]] bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat. ▲==~~Tahap-Tahap~~ Dinamika Kebijakan Publik == [[Kategori:Politik]]▼ Kebijakan publk sebagai konsep yang dinamis karena kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah public yang senantiasa berkembang dan tantangan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik berikut implementasinya juga berubah.<ref>{{Cite book\|last=Wijaya\|first=Andi Fefta\|last2=Hayat\|first2=Ainul\|last3=Sujarwoto\|first3=Sujarwoto\|date=2020\|url=https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf\|title=Dinamika Kebijakan Publik\|location=Tangerang Selatan\|publisher=Universitas Terbuka\|isbn=9786023929542\|pages=5-6\|url-status=live}}</ref> ▲#== ~~Analisis~~Tahapan Kebijakan Publik == Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn<ref>{{Cite book\|last=Dunn, William N., author.\|url=http://worldcat.org/oclc/1009054043\|title=Public policy analysis : an integrated approach\|isbn=1-351-72169-0\|oclc=1009054043}}</ref> adalah sebagai berikut: === Penyusunan agenda === Penyusunan agenda atau a''genda setting'' adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat perlu untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (p''olicy issues'') sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (p''olicy problem''). ''Policy issues'' biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986)<sup>[2]</sup> di antaranya: telah mencapai titik kritis tertentu dan jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dan berdampak dramatis; 3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. menjangkau dampak yang amat luas; 5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat; 6. menyangkut suatu persoalan yang "fasionable" (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya). Karakteristik: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. Ilustrasi: Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan ''Stakeholder''. === Formulasi kebijakan === Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.<sup>[3]</sup> === Adopsi/legitimasi kebijakan === Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.<sup>[4]</sup> Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.<sup>[5]</sup>Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.<sup>[6]</sup> Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan publik yang di samping memenuhi maksud baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya, juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dari warga. Di sinilah peran dari psikologi kebijakan publik, yakni (1) [[psikologi]] membantu para penyusun kebijakan publik untuk mempertimbangkan secara saksama, bukan hanya analisis untung-rugi melainkan penerimaan, kepuasan, dan kesejahteraan warga atas sebuah kebijakan publik, (2) psikologi membantu proses politik yang dijalankan pihak-pihak yang menghasilkan kebijakan publik agar dapat melakukan pengelolaan konflik dan kepentingan secara manusiawi, (3) psikologi membantu pemerintah untuk memberikan pengaruh-pengaruh edukatif dan sosial agar warga merasa aman dan nyaman di samping dapat menerima logika kebijakan yang telah diambil, serta (4) psikologi dapat digunakan sebagai metode persuasi agar warga memiliki perasaan kewargaan (''sense of citizenship''), tidak mudah terkena kelelahan dalam partisipasi politik meskipun mengalami kekecewaan, bahkan mampu menawarkan masukan dan konsultasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan publik.<ref>{{Cite web\|last=Anindya\|first=Shafira\|last2=Leolita\|first2=Vemmy\|date=2017-09-14\|title=The role of psychology in enhancing public policy: Studies on political apathy and attachment to the city in Indonesia\|url=http://consortiacademia.org/10-5861ijrsp-2014-922/\|website=Consortia Academia\|language=English\|access-date=2021-09-13\|last3=Abraham\|first3=Juneman}}</ref> === Penilaian/evaluasi kebijakan === Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.<sup>[7]</sup> Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.<sup>[8]</sup> == Lihat juga == {{Portal\|Politik}} {{Wikiquote}} * [[Advokasi]] * [[Evaluasi advokasi]] * [[Eightfold path (analisis kebijakan)]] [[Harold Laswell]] [[Daftar topik kebijakan publik menurut negara]] * [[Daftar sekolah administrasi publik]] * [[Mandat (politik)]] * [[Jendela Overton]] * [[Kebijakan]] * [[Komentar publik]] * [[Sekolah kebijakan publik]] * [[Kriminologi Publik]] == Referensi == {{reflist}} {{Ilmu sosial}} {{Pamong Praja\|expanded}} ▲[[Kategori:~~Politik~~Pamong praja]] [[Kategori:Kebijakan publik\| ]]