Kabinet Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: pengguna baru menambah pranala merah gambar rusak Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(40 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 24:
}}
{{Tata_Negara_Republik_Indonesia}}
'''Kabinet Indonesia''' (biasanya disebut sebagai '''Kabinet Presiden''' atau disederhanakan sebagai '''Kabinet''') adalah bagian dari cabang eksekutif dalam [[Pemerintah Indonesia|pemerintahan Indonesia]]. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk langsungdan diberhentikan oleh [[Presiden yangIndonesia]]. Anggota kabinet berfungsi sebagai pembantupejabat [[Presidenyang Republikmembantu Indonesia]]presiden dalam melaksanakan tugasnya.
 
Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] tahun 1945. Pada masaKetika [[Soekarno]] menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehinggadan banyak terjadi perombakan kabinet. padaSejak masa Soekarno menjabat. Setelah [[Orde Baru]], hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden diIndonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama [[Kabinet Indonesia Maju]] di bawah pimpinan Presiden [[Joko Widodo]].
 
== Sejarah ==
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara [[eksplisit]] dalam UUD[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,|Undang-Undang Dasar 1945]] sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu [[kabinet yang dipimpin presidenpresidensial]] dan [[kabinet yang dipimpin parlemenparlementer]]. Dalam kabinet presidenpresidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkanserta dimemimpin sebuah kabinet; parlemenpada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=1}}
Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.
 
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS). Di bawah [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat|Konstitusi Federal tahun 1949]], RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetapdipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950]] menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet denganyang memiliki antara 18 dan 25 anggota.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=3–4}}
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.
 
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|dekret]] yang membatalkan [[UUD 1950]] dan kembalimengembalikan konstitusi negara ke [[UUD 1945]]. Kabinet jugayang ada dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi[[demokrasi Terpimpinterpimpin]] diberlakukan. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelahkemudian. dikeluarkannyaPada dekretmasa ini, dimana Presidenpresiden merangkap sebagai Perdanaperdana Menterimenteri, sertasedangkan [[DPRS]] dan [[MPRS]] beralih fungsi dari [[legislatif]] ke [[eksekutif]]. SelamaPada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, kabinerjumlah yangkabinet lebih besarmembesar, memuncakyang pada 111puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.
 
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden [[Soeharto]], kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih kecil,sedikit. danSejak daritahun 1968 sampai 1998, berlangsungkabinet bekerja untuk jangkamasa presidenjabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya SuhartoSoeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telahtetap dijagadipertahankan.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=5–6}}
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.
 
Hingga tahun 2010, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen. Setelah tahun 2010, semua lembaga pemerintah yang bernama "[[departemen]]" diubah dan diseragamkan menjadi "[[kementerian]]".
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telah dijaga.
 
== Daftar kabinet ==
Baris 102 ⟶ 104:
|align=center|14 Juli 1949
|[[Sjafruddin Prawiranegara|S. Prawiranegara]]
|Ketua PDRI ([[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]])
|Ketua PDRI
|12
|-
Baris 365 ⟶ 367:
|-
|data-sort-value="Menko Polhukam" |[[Berkas:Seal of the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]<br />{{small|[https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-73-tahun-2020-tentang-kemenko-polhukam/ Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="MahfudHadi MDTjahjanto" |[[BerkasFile:KIMHadi MahfudTjahjanto, MDMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (2024) (cropped).jpgpng|125px]]<br />[[Mahfud MD|Mohammad MahfudHadi MDTjahjanto]]
|21 Februari 2024
|23 Oktober 2019
|
# [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
Baris 375 ⟶ 377:
# [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
# [[Kejaksaan Agung Indonesia]]
# [[Badan Intelijen Negara]]
# [[Tentara Nasional Indonesia]]
# [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]
# [[Badan Siber dan Sandi Negara]]
# [[Badan Koordinasi Keamanan Laut]]
# [[Badan Nasional Penanggulangan Terorisme]]
|-
|data-sort-value="Menko Perekonomian" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133056/perpres-no-37-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020]}}
Baris 394 ⟶ 392:
# [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
# [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
# [[Badan Riset dan Inovasi Nasional]]
|-
|data-sort-value="Menko Marves" |[[Berkas:LogoKemenkoMaritim.png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129196/perpres-no-92-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Luhut B.Binsar PanjaitanPandjaitan" |[[Berkas:KIM Luhut B. Pandjaitan.jpg|125px]]<br />[[Luhut Binsar PanjaitanPandjaitan]]
|23 Oktober 2019
|
Baris 405 ⟶ 402:
# [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
# [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
# [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]/[[Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
# [[Kementerian Investasi Indonesia|Kementerian Investasi]]/[[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]
|-
Baris 418 ⟶ 415:
# [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
# [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
# [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]].
|-
|}
Baris 437 ⟶ 434:
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Menhan" |[[File:Logo Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2022).svg|100px75px]]<br />[[Daftar Menteri Pertahanan Indonesia|Menteri Pertahanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41798/perpres-no-58-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Prabowo Subianto" |[[File:KIM Prabowo Subianto.jpg|125px]]<br />[[Prabowo Subianto]]
|23 Oktober 2019
Baris 450 ⟶ 447:
|-
|data-sort-value="Menag" |[[File:Seal of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Agama Indonesia|Menteri Agama]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Yaqut Cholil Qoumas" |[[File:KIM Yaqut Cholil Qoumas.jpg|125px]]<br />[[Yaqut Cholil Qoumas]]
|23 Desember 2020
|-
Baris 469 ⟶ 466:
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Menperin" |[[File:logo of the Ministry of Industries of the Republic of Indonesia.svg|200px75px]]<br />[[Daftar Menteri Perindustrian Indonesia|Menteri Perindustrian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151605/perpres-no-107-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Agus Gumiwang Kartasasmita" |[[File:KIM Agus Gumiwang Kartasasmita.jpg|125px]]<br />[[Agus Gumiwang Kartasasmita]]
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Mendag" |[[File:Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021).svg|200px75px]]<br />[[Daftar Menteri Perdagangan Indonesia|Menteri Perdagangan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41784/perpres-no-48-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="MuhammadZulkifli LutfiHasan" |[[File:Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan.jpg|125px]]<br />[[Zulkifli Hasan]]
|15 Juni 2022
|-
Baris 494 ⟶ 491:
|-
|data-sort-value="Menkominfo" |[[File:Logo of Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41792/perpres-no-54-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="JohnnyBudi G.Arie PlateSetiadi" |[[FileBerkas:KIMBudi JohnnyArie G.Setiadi, PlateMenteri Komunikasi dan Informatika (2023) (cropped).jpg|125px]]<br />[[JohnnyBudi G.Arie PlateSetiadi]]
|17 Juli 2023
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Mentan" |[[File:Logo of Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pertanian Indonesia|Menteri Pertanian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41781/perpres-no-45-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="SyahrulAmran Yasin LimpoSulaiman" |[[File:KIMAmran SyahrulSulaiman, YasinMenteri LimpoPertanian (2023) (cropped).jpg|125px]] <br />[[Syahrul YasinAmran LimpoSulaiman]]
|2325 Oktober 20192023
|-
|data-sort-value="Men-LHK" |[[File:Logo of the Ministry of Environmental Affairs and Forestry of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia|Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146510/perpres-no-92-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020]}}
Baris 513 ⟶ 510:
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Men-PPN" |[[File:Logo Kementerian PPN-Bappenas Indonesia (National Development Planning Agency2023).png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional]] § <br> [[Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41804/perpres-no-65-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Suharso Monoarfa" |[[File:KIM Suharso Monoarfa.jpg|125px]]<br />[[Suharso Monoarfa]]
|23 Oktober 2019
Baris 526 ⟶ 523:
|-
|data-sort-value="MenAgra" |[[File:The Agrarian Affairs and Spatial Planning (Indonesia).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia|Menteri Agraria dan Tata Ruang]] § <br> Kepala [[Badan Pertanahan Nasional]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135445/perpres-no-47-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="SofyanAgus DjalilHarimurti Yudhoyono" |[[File:HadiKIM TjahjantoAgus asHarimurti Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (June 2022)Yudhoyono.jpgpng|125px]]<br />[[HadiAgus Harimurti TjahjantoYudhoyono]]
|21 Februari 2024
|15 Juni 2022
|-
|data-sort-value="MenKopUKM" |[[Berkas:Logo Kementerian Koperasi & UKM (2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia|Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147521/perpres-no-96-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020]}}
Baris 542 ⟶ 539:
|-
|data-sort-value="Menpora" |[[File:Kementerian Pemuda dan Olahraga.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia|Menteri Pemuda dan Olahraga]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151604/perpres-no-106-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Zainudin AmaliDito Ariotedjo" |[[File:KIMDito Ariotedjo sesaat setelah dilantik menjadi Menpora Zainuddin(2023) Amali(cropped).jpg|125px]]<br />[[ZainudinDito AmaliAriotedjo]]
|3 April 2023
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Meninves" |[[File:Logo Kementerian Investasi - BKPM (2021).png|x75px75px]]<br />[[Daftar Menteri Investasi Indonesia|Menteri Investasi]] § <br>[[Daftar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal|Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42141/perpres-no-90-tahun-2007 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007], [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41331/perpres-no-86-tahun-2012 Nomor 86 Tahun 2012], § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131394/perpres-no-24-tahun-2020 Nomor 24 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Bahlil Lahadalia" |[[File:KIM Bahlil Lahadalia.jpg|125px]]<br />[[Bahlil Lahadalia]]
|28 April 2021
Baris 576 ⟶ 573:
|-
|data-sort-value="Jaksa Agung" |[[File:Insignia of the Attorney Office of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Jaksa Agung Indonesia|Jaksa Agung]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010] § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40175/perpres-no-29-tahun-2016 Nomor 29 Tahun 2016]}}
|data-sort-value="ST Burhanuddin" |[[Berkas:STJAKSAAGUNG,Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung.jpg|125px169x169px]]<br />[[ST Burhanuddin]]
|23 Oktober 2019
|-
|data-sort-value="Panglima TNI" |[[File:Insignia of the Indonesian National Armed Forces.svg|75px]]<br />[[Daftar Panglima Tentara Nasional Indonesia|Panglima Tentara Nasional Indonesia]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123703/perpres-no-66-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Yudo Margono" |[[Berkas:PanglimaPANGLIMA TNI, Laksamana TNI Yudo Margono.pngjpg|146x146px]]<br />[[Yudo Margono]]
|19 Desember 2022
|-
Baris 587 ⟶ 584:
|27 Januari 2021
|-
|data-sort-value="KaBRINKaBIN" |[[File:Main Logo ofThe National Research and InnovationIntelligence Agency of (Indonesia).svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Badan RisetIntelijen dan Inovasi NasionalNegara|Kepala Badan RisetIntelijen dan Inovasi NasionalNegara]]
|data-sort-value="Budi Gunawan" |[[File:Budi Gunawan.jpg|125px]]<br />[[Budi Gunawan]]
|9 September 2016
|-
|data-sort-value="KaBRIN" |[[File:Main Logo of National Research and Innovation Agency of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional|Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/178084/perpres-no-78-tahun-2021 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021]}}
|data-sort-value="Laksana Tri Handoko" |[[File:L.T. Handoko (LIPI).jpg|125px]]<br />[[Laksana Tri Handoko]]
|28 April 2021
|-
|data-sort-value="KaOIKN" |[[File:IconLogo websiteof IKNIbu Kota Nusantara.pngsvg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara|Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara]]
|data-sort-value="Bambang Susantono" |[[File:BambangKIM SusantonoBasuki Hadimuljono.jpg|125px]]<br />[[BambangBasuki SusantonoHadimuljono]]<br><small>(Pelaksana tugas)
|103 MaretJuni 20222024
|}
 
Baris 605 ⟶ 606:
* [[Rekor di kabinet Indonesia]]
* [[Daftar menteri terlama di Indonesia]]
 
== Referensi ==
=== Catatan kaki ===
{{reflist}}
 
=== Daftar pustaka ===
* {{citation|last=Simanjuntak|first=P.N.H.|year=2003|title=Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai reformasi|location=Jakarta|publisher=Djambatan|ref=harv}}
 
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://setkab.go.id/index.php?pg=profilkabinet Profil Kabinet Indonesia]
 
* {{en}} [http://www.indonesianembassy.org.uk/indonesia_cabinet_1945-2001.html Kedutaan Besar Indonesia di Britania Raya] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091019204315/http://www.indonesianembassy.org.uk/indonesia_cabinet_1945-2001.html |date=2009-10-19 }}
* {{en}} [http://indahnesia.com/cabinet/ Indahnesia: Cabinet] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080308161544/http://indahnesia.com/cabinet/ |date=2008-03-08 }}
{{Kabinet Indonesia}}
{{Kementerian Indonesia}}