Politik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Originisa (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(201 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan)
Baris 1:
{{untuk|demokrasi berdasarkan prioritas|Demokrasi}}
{{politik}}
[[Berkas:RIAN archive 828797 Mikhail Gorbachev addressing UN General Assembly session.jpg|jmpl|270x270px|Mikhail Gorbachev berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada Desember 1988]]
'''Politik''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-nl|politiek}}) adalah [[proses]] pembentukan dalam [[masyarakat]] yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam [[negara]].<ref>[[Kamus Besar Bahasa Indonesia|KBBI]] daring</ref> Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai [[definisi]] yang berbeda mengenai hakikat [[Jabatan politik]] yang dikenal dalam [[ilmu politik]].
Ini dapat digunakan secara positif dalam [[konteks]] ''solusi politik'' yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai ''seni atau [[ilmu pemerintahan]]'', tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakanhapakah itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untuuntuk itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
 
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderenmodern, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref name="Hammarlund1985">{{harvnb|Hammarlund|1985|p=8}}.</ref><ref name="Brady2017">{{harvnb|Brady|2017|p=47}}.</ref><ref name="HawkesworthKogan2013">{{harvnb|Hawkesworth|Kogan|2013|p=299}}.</ref><ref name="Taylor2012">{{harvnb|Taylor|2012|p=130}}.</ref><ref>{{harvnb|Blanton|Kegley|2016|p=199}}.</ref><ref name="Kabashima 1986">{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
Ini dapat digunakan secara positif dalam konteks ''solusi politik'' yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai ''seni atau [[ilmu pemerintahan]]'', tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakanh itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untu itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
 
DinegaraDi negara bangsa moderenmodern, orang sering membentuk partai politik untuk mewakili ide-ide mereka. Anggota partai sering setuju untuk mengambil posisi yang sama dalam banyak masalah dan setuju untuk mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama. Pemilihan umum biasanya adalah kompetisi antara berbagai partai.
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderen, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref name="Hammarlund1985">{{harvnb|Hammarlund|1985|p=8}}.</ref><ref name="Brady2017">{{harvnb|Brady|2017|p=47}}.</ref><ref name="HawkesworthKogan2013">{{harvnb|Hawkesworth|Kogan|2013|p=299}}.</ref><ref name="Taylor2012">{{harvnb|Taylor|2012|p=130}}.</ref><ref>{{harvnb|Blanton|Kegley|2016|p=199}}.</ref>.
 
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderen, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref name="Kabashima 1986">{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
 
Dinegara bangsa moderen, orang sering membentuk partai politik untuk mewakili ide-ide mereka. Anggota partai sering setuju untuk mengambil posisi yang sama dalam banyak masalah dan setuju untuk mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama. Pemilihan umum biasanya adalah kompetisi antara berbagai partai.
 
Sistem politik adalah kerangka kerja yang mendifinisikan metode politik yang dapat diterima dalam suatu masyarakat, Sejarah pemikiran politik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan karya-karya mani seperti Republik Plato dan Politik Aristoteles di Barat, dan manuskrip politik Konfusius dan Arthashastra Chanakya di Timur<ref name="Kabashima 1986"/><ref>https://id.berita.yahoo.com/pengertian-politik-menurut-para-ahli-024004194.html</ref>.
 
== Etimologi ==
PolitikKata (dari''politik'' berasali kata ''polis'' dalam [[bahasa Yunanni:Yunani]]. ,politika,Kata 'urusanini memiliki arti yaitu [[negara kota')]].<ref>{{Cite book|last=Anggara|first=Sahya|date=November 2013|url=https://etheses.uinsgd.ac.id/11047/1/11.%20Buku%20Sistem%20Politik%20Indonesia.pdf|title=Sistem Politik Indonesia|location=Bandung|publisher=CV Pustaka Setia|isbn=978-979-076-411-8|editor-last=Saebani|editor-first=Beni Ahmad|pages=3|url-status=live}}</ref> Dari kata ini diperoleh maksud bahwa politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan individu, distribusi sumberdaya air dan status. Cabang ilmu sosial yang mempelajari politik dan pemerintahan disebut sebagai ilmu politik.
Politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.(Ramlan surbakti 1999:1)
 
Baris 35 ⟶ 34:
* Pemerintahan oleh satu orang '''''(goverment by one). "pemerintah satu per satu"'''''
* Pemerintahan oleh sekelompok orang '''''(goverment by few). "pemerintah oleh sendiri"'''''
* YgYang terakhir ada pemerintahan dipilih oleh banyak orang '''''(goverment by the many people). "pemerintah untuk banyak orang"'''''
 
Masing masing dari ketiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (negatif). Sehingga seluruhnya terdapat tujuh bentuk pemerintahan. Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditinjau dari segi cara dan kepentingan pimpinan yang menduduki jabatan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang pemimpin baik, bentuk pemimpin kekuasaan yang berakhlak. Sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi, elit atau kelompok maka disebut bentuk yang sangat buruk. Pemerintahan oleh satu orang, jika diabdikan untuk kepentingan umum disebut [[Monarki]], sedangkan jika diabdikan untuk kepentingan pribadi disebut Tirani. Pemerintahan oleh sekelompok atau beberapa orang, jika benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat umum disebut [[Aristokrasi]]. Sebaliknya disebut [[Oligarki]] jika mengabdi untuk kepentingan elit kelompok saja. Pemerintahan oleh banyak orang, jika diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (termasuk yang diwakili aspirasinya, karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan) disebut [[Demokrasi]], sedangkan dalam bentuk yang buruk (negatif) dari pemerintahan oleh banyak elit, yaitu jika keikutsertaan banyak elit itu digunakan untuk berkelahi disebut Mobokrasi. Mobokrasi, sebagai bentuk lawan dari demokrasi ini, menurut istilah asli dari Aristoteles disebut “polity”<ref>https://nasional.sindonews.com/politik</ref>.
 
Politik berasal dari bahasa Belanda ''politiek'' dan bahasa Inggris ''politics'', yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani ''τα πολιτικά'' (''politika'' - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya ''πολίτης'' (''polites'' - warga negara) dan ''πόλις'' (''polis'' - [[negara kota]]).
Baris 62 ⟶ 61:
menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit
yang sedang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi
pada politik pelayanan terhadap masyarakat, di mana posisi pemimpin adalah pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset yang strategis.<ref>http://digilib.uinsgd.ac.id/2577/4/4_bab1.pdf</ref>.
 
== Ilmu Agama dan politik ==
[[Islam]] menyebut politik dengan istilah Siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Islam memandang Kekuasan atau dengan istilah lain ialah penguasa, sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada [[Allah]] [[Subhanahu wa ta'ala]], di dalam dunia nyata terkadang kita disuguhkan praktik politik yang kurang bahkan sama sekali menyimpang dari ajaran-ajaran agama, Islam terbuka dengan konsep politik yang telah berjalan selama ini selama sepanjang tidak bertentangan dengan konsep ajaran, aturan-aturan yang di larang oleh agama. Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi, poitik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tampa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang persialparsial<ref>https://alkhairat.ac.id/2018/09/30/politik-dalam-islam/</ref>.
 
=== Teori politik ===
Baris 100 ⟶ 99:
[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB adalah organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan [[Amerika Serikat]] sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan [[multilateral]] dan bukan tindakan [[unilateral]] atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu [[Irak]] dengan melibatkan PBB, adalah bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
 
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh SekertarisSekretaris Jenderal PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
 
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya ''pemerintahan'' dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara ([[konfederasi]]?).
Baris 135 ⟶ 134:
* Berhak untuk menjadi pimpinan Partai Politik
* Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku Partai Politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku
Perilaku berpartisipasi dalam kegiatan politik dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis, yang terbagi menjadi tiga,<ref>{{Cite journal|last=Hubs-Asia|title=Apakah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi Meramalkan Partisipasi Politik Mahasiswa? Peran Mediasi Efikasi Politik pada Mahasiswa di Malang, Jawa Timur|url=http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/175|journal=Makara Human Behavior Studies in Asia|language=en|volume=17|issue=2|pages=109–125|doi=10.7454/mssh|issn=2406-9183|access-date=2021-09-13|archive-date=2021-09-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20210913055930/http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/175|dead-url=yes}}</ref> yaitu:
 
# Faktor sifat kepribadian (ekstraversi, keterbukaan, dan kehati-hatian),
# Faktor sosio-kognitif, yang mencakup pengetahuan politik, pendidikan Partai Politik, keyakinan atau efikasi berpolitik, kreativitas, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Partai Politik, peneladanan terhadap partisipasi politik orang yang di tua kan, sosialisasi politik yang daialami, jejaring sosial, media syiber yang dimiliki  perasaan kewargaan, serta
# Faktor-faktor psikodemografis (situasi masyarakat, eksistensi, pemberitaan media syiber<ref>http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/134/5/128510029_file5.pdf</ref>.
 
== Lihat pula ==
{{Wikiportalportal|Politik}}
{{commonscat|Politics}}
* [[Demokrasi]]