Kesehatan hewan di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Di [[Indonesia]], [[kesehatan hewan]] merupakan aspek yang dijaga oleh berbagai kalangan karena hewan memiliki peran penting dalam [[Ekonomi Indonesia|perekonomian]], sosial budaya masyarakat, serta keseimbangan ekosistem. Hewan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup banyak orang, mulai dari sumber pangan seperti [[daging]] dan [[susu]] hingga menjadi [[hewan kesayangan|rekan hidup seharsehari-hari]]. Oleh karena itu, kesehatan populasi [[fauna Indonesia|hewan di Indonesia]] merupakan hal yang penting bagi [[kesejahteraan hewan]] itu sendiri, keberlanjutan industri yang mengandalkan mereka, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

[[Pemerintah Indonesia]], dokter hewan, dan orang-orang yang bidang pekerjaannya melibatkan hewan mengatasi masalah-masalah kesehatan hewan dan memastikan [[Ketahanan pangan|ketersediaan]] dan [[keamanan pangan]] asal hewan. Salah satu masalah utama yang mengancam kesehatan hewan adalah [[penyakit hewan lintas batas]], yang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangannya diatur oleh pemerintah. Sementara itu, industri kesehatan hewan seperti penyediaan jasa dokter hewan serta vaksin dan obat hewan telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan banyak produk hukum yang mengatur kesehatan hewan. Salah satu pengaturan dasarnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014.<ref>{{citation|last=Pemerintah Indonesia|first=|title=Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009|date=2009|series=Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015|publisher=Sekretariat Negara|location=Jakarta}}</ref><ref>{{citation|last=Pemerintah Indonesia|first=|title=Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38801/uu-no-41-tahun-2014|date=2014|series=Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5619|publisher=Sekretariat Negara|location=Jakarta}}</ref> Hal-hal yang diatur dalam UU tersebut di antaranya adalah sistem kesehatan hewan nasional (siskeswanas) dan penetapan [[penyakit hewan menular strategis]] (PHMS), yaitu penyakit-penyakit hewan yang diproritaskan untuk ditangani dan ditanggulangi. [[Daftar Menteri Pertanian Indonesia|Menteri Pertanian]] telah menetapkan 2518 jenis PHMS yang terdiri atas 22 penyakit yang sudahtelah ada di Indonesia dan tiga penyakit yang belum ada di Indonesia.<ref>{{citation|last=Kementerian Pertanian Republik IndonesiaRI|first=|title=Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026121/Kpts/OTPK.140230/4M/201303/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis|url=https://drive.google.com/file/d/0B7TRoPlvUOk_QV8wUDlkRk1OMW81r4JA0846sPd9sER-wrHpfkJ7Dtk7U9_Q/view?usp=share_link|date=20132023|publisher=Kementerian Pertanian Republik IndonesiaRI|location=Jakarta}}</ref> Sejak tahun 2013, data temuan kasus penyakit hewan di Indonesia dihimpun dalam sistem elektronik yang disebut iSIKHNAS.<ref>{{Cite web|isbnurl=https://www.ausvet.com.au/our-work/projects/indonesias-national-animal-health-information-system/|title=Indonesia’s National Animal Health and Production Information System|website=Ausvet|access-date=12 Februari 2023}}</ref>

Dalam hal penyakit hewan lintas batas, pemerintah menetapkan sejumlah penyakit hewan yang dicegah untuk masuk, tersebar, dan keluar dari wilayah negara Indonesia. Penyakit-penyakit ini dibagi menjadi dua, yaitu [[hama dan penyakit hewan karantina]] (HPHK) pada [[Hewan darat|hewan terestrial]] serta [[hama dan penyakit ikan karantina]] (HPIK) pada [[hewan akuatik]].<ref>{{citation|last=Pemerintah Indonesia|first=|title=Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123687/uu-no-21-tahun-2019|year=2019|series=Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 6411|publisher=Kementerian Sekretariat Negara|location=Jakarta|ref={{sfnRef|UU 21/2019}}}}</ref> Saat ini terdapat 121 penyakit yang ditetapkan sebagai HPHK oleh Menteri Pertanian,<ref>{{citation|last=Kementerian Pertanian Republik Indonesia|first=|title=Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa|url=https://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Kementan_3238_th_2009_penggolong.pdf|date=2009|series=Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 307|publisher=Kementerian Pertanian Republik Indonesia|location=Jakarta|ref={{sfnref|Kepmentan 3238/2009}}}}</ref> dan 37 penyakit yang ditetapkan sebagai HPIK oleh [[Daftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia|Menteri Kelautan dan Perikanan]].<ref>{{citation|last=Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|first=|title=Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa|url=http://jdih.kkp.go.id/peraturan/91%20KEPMEN-KP%202018.pdf|date=2018|series=|publisher=Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|location=Jakarta|ref={{sfnref|KepmenKP 91/2018}}}}</ref> Selain HPIK, pada tahun 2021 Menteri Kelautan dan Perikanan juga menetapkan 15 penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah penyakit ikan.<ref>{{citation|last=Kementerian Kelautan dan Perikanan|year=2021|title=Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan|url=https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPB/Data%20Lain%202021/AUTENTIKASI%20KEPMEN%20KP%2028%20TH%202021%20JENIS%20PENYAKIT%20IKAN%20(27%20APR%202021)%20(1).doc%20(edit%20HM).pdf|location=Jakarta|publisher=Kementerian Kelautan dan Perikanan}}</ref>

Gambaran umum kesehatan hewan secara nasional dapat dilihat melalui pemetaan penyakit. Berdasarkan statusnya terhadap penyakit hewan tertentu, suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah bebas, daerah terduga, daerah tertular, dan daerah [[wabah]].<ref>{{citation|last=Pemerintah Indonesia|first=|title=Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5486/pp-no-47-tahun-2014|date=2014|series=Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5543|publisher=Sekretariat Negara|location=Jakarta|at=Pasal 20}}</ref> Pada milenium ketiga, terdapat empat penyakit hewan lintas batas yang masuk ke Indonesia, yaitu [[Flu burung|flu burung patogenisitas tinggi]] (tahun 2003), [[demam babi Afrika]] (2019), serta [[penyakit kulit berbenjol]] dan [[penyakit mulut dan kuku]] (2022).<ref>{{Cite journal|last=Muhiddin|first=Siti Nurul Muslimah|last2=Utami|first2=Wulandari|date=2022|title=Penyakit Hewan Lintas Batas di Indonesia: 2002–2022|url=http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/16412|journal=Buletin Diagnosa Veteriner}}</ref>

Kejadian [[antraks]] telah dilaporkan sejak masa penjajahan ketika Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Sebagian besar penyakit akibat infeksi ''[[Bacillus anthracis]]'' ini ditemukan pada sapi dan kambing, kecuali wabah antraks pada babi tahun 1983 di [[Kabupaten Paniai|Paniai]], Irian Jaya,<ref>{{cite web|last=|date=3 September 1983|title=Di Paniai Lewat Babi|url=https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/44689/di-paniai-lewat-babi|website=Tempo|access-date=19 Januari 2023}}</ref> dan wabah antraks pada burung unta tahun 1999 di [[Kabupaten Purwakarta|Purwakarta]], Jawa Barat.<ref>{{Cite journal|title=Kejadian Antraks pada Burung Unta di Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia |journal=Wartazoa|url=http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/4780/Anthrax%20Outbreak%20of%20Ostrich%20Farm%20in%20The%20Regency%20of%20Purwakarta%2C%20West%20Java%2C%20Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y|last=Hardjoutomo|first=S.|date=2002|issue=3|volume=12|pages=114-120|last2=Poerwadikarta|first2=M.B.|last3=Barkah|first3=K.}}</ref>

Spora ''B. anthracis'' mampu bertahan selama puluhan tahun di tanah sehingga daerah yang pernah melaporkan kasus penyakit ini digolongkan sebagai daerah endemik dan kasus antraks dapat muncul sewaktu-waktu di daerah-daerah tersebut. Menurut Kementerian Pertanian pada 2016, terdapat 14 provinsi yang dinyatakan sebagai daerah endemis antraks, yaitu [[SumatraSumatera Barat]], [[Jambi]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|DKI Jakarta]], [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Jawa Timur]], [[Nusa Tenggara Barat]], [[Nusa Tenggara Timur]], [[Sulawesi Selatan]], [[Sulawesi Barat]], [[Sulawesi Tengah]], dan [[Sulawesi Tenggara]].<ref>{{cite book |last=Direktorat Kesehatan Hewan |year=2016 |title=Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (PHM) Seri Penyakit Anthrax |url=https://luk.staff.ugm.ac.id/artikel/kesehatan/KementanAnthrax.pdf|location=Jakarta |publisher=Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia|page=5}}</ref> Sementara itu, [[Papua|Provinsi Papua]] ditetapkan sebagai zona bebas antraks pada tahun 2003.<ref>{{citation|last=Kementerian Pertanian|year=2003|title=Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 tentang Pernyataan Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Anthrax|url=|location=Jakarta|publisher=Kementerian Pertanian Republik Indonesia}}</ref>

[[Berkas:Bovine brucellosis free area in Indonesia.svg|ka|jmpl|upright=1.1|Peta provinsi dan pulau dengan status bebas bruselosis pada sapi (warna hijau) di Indonesia.]]

[[Bruselosis]] merupakan sebutan untuk infeksi bakteri dalam genus ''[[Brucella]]''. Bakteri ini dapat menginfeksi manusia dan berbagai hewan. Namun, spesies penting yang diwaspadai untuk hewan adalah ''[[Brucella abortus|B. abortus]]'', ''[[Brucella melitensis|B. melitensis]]'', dan ''[[Brucella suis|B. suis]]'', yang masing-masing memiliki kecenderungan untuk menginfeksi sapi/kerbau, kambing, dan babi. Berbagai pulau dan provinsi telah dibebaskan dari bruselosis pada sapi dan kerbau melalui program vaksinasi, pengujian laboratorium bagi hewan yang akan ditransportasikan, dan pemotongan bagi hewan positif. Seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan hampir semua provinsi di Pulau Sumatra (kecuali [[Aceh]]) telah dinyatakan bebas dari bruselosis pada sapi. Penyakit ini juga telah dieliminasi di Provinsi [[Banten]], [[Pulau Madura]], dan [[Pulau Sumba]].<ref>{{cite book|last=Direktorat Kesehatan Hewan|year=2021|title=Peta Status dan Situasi Penyakit Hewan Indonesia 2020|url=https://drive.google.com/file/d/10zcEodCWRbFJB_HN_vpzzqV_nOpbCZ18/view|location= Jakarta|publisher=Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia|pp=67-70}}</ref>

Flu burung pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 2003 yang bermula dari wabah kematian unggas pada peternakan ayam di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam rentang waktu empat tahun, yaitu sekitar Desember 2003 hingga Desember 2007, wabah flu burung mengakibatkan lebih dari 16 juta kematian unggas di seluruh Indonesia, baik akibat penyakit maupun pemusnahan.<ref>{{Cite journal|last=Sedyaningsih|first=Endang R.|last2=Isfandari|first2=Siti|last3=Soendoro|first3=Triono|last4=Supari|first4=Siti Fadilah|date=2008|title=Towards mutual trust, transparency and equity in virus sharing mechanism: the avian influenza case of Indonesia|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18618060|journal=Annals of the Academy of Medicine, Singapore|volume=37|issue=6|pages=482–488|issn=0304-4602|pmid=18618060}}</ref> Penyakit ini dapat dikendalikan dengan melibatkan organisasi internasional, seperti [[Organisasi Pangan dan Pertanian]] (FAO).<ref>{{Cite web|url=https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/907-fao-apresiasi-kinerja-kementan-dalam-usaha-pengendalian-flu-burung|title=FAO Apresiasi Kinerja Kementan dalam Usaha Pengendalian Flu Burung|date=29 Mei 2019|access-date=13 Januari 2023|website=Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan}}</ref> Beberapa provinsi lalu ditetapkan sebagai zona bebas dari flu burung pada unggas. Maluku<ref>{{cite book |last=Pemerintah Republik Indonesia|first= |date=31 Mei 2016|title=Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/PK.320/5/2016 tentang Provinsi Maluku Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas|url=https://drive.google.com/file/d/0B7TRoPlvUOk_RTU1bERCZ2s1VGs/view|location=Jakarta|publisher=Kementerian Pertanian Republik Indonesia|page= |isbn= |author-link= }}</ref> dan Maluku Utara<ref>{{cite book |last=Pemerintah Republik Indonesia|first= |date=29 Januari 2016|title=Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/PK.320/1/2016 tentang Provinsi Maluku Utara Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas|url=https://drive.google.com/file/d/0B7TRoPlvUOk_UjBDSlRYcmVVUms/view|location=Jakarta|publisher=Kementerian Pertanian Republik Indonesia|page= |isbn= |author-link= }}</ref> mendapatkan status bebas pada tahun 2016, sedangkan Provinsi Papua pada tahun 2017.<ref>{{cite book |last=Pemerintah Republik Indonesia|first= |date=26 September 2017|title=Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/9/2017 tentang Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas|url=http://keswan.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2018/01/SK-Mentan-Bebas-AI_Papua.pdf|location=Jakarta|publisher=Kementerian Pertanian Republik Indonesia|page= |isbn= |author-link= |access-date=2023-01-13|archive-date=2020-12-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20201202164545/http://keswan.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2018/01/SK-Mentan-Bebas-AI_Papua.pdf|dead-url=yes}}</ref> Selain itu, sejak tahun 2008 pemerintah juga menerbitkan sertifikat kompartemen bebas flu burung bagi unit usaha peternakan unggas,<ref>{{Cite web|date=25 Maret 2021|title=Kementan Sertifikasi Kompartemen Bebas Flu Burung|url=https://republika.co.id/share/qqigtx380|website=Republika Online|language=|access-date=4 November 2021}}</ref><ref>{{cite book |last=Pemerintah Republik Indonesia|first= |date=30 Mei 2018|title=Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan|url=https://drive.google.com/file/d/1JPKO7E0UBvmQTq-4PtkdNrotmk9vGAyS/view|location=Jakarta|publisher=Kementerian Pertanian Republik Indonesia|page= |isbn= |author-link= }}</ref> misalnya pada perusahaan pembibitan dan penetasan ayam.<ref>{{Cite web|url=https://www.republika.co.id/berita/qqigtx380/kementan-sertifikasi-kompartemen-bebas-flu-burung|title=Kementan Sertifikasi Kompartemen Bebas Flu Burung|date=25 Maret 2021|access-date=13 Januari 2023|website=Republika}}</ref>

[[Penyakit mulut dan kuku]] (PMK) merupakan penyakit hewan menular yang dicirikan oleh luka di bagian mulut dan kuku, terutama pada hewan [[Kuku belah|berkuku belah]], seperti sapi, kambing, dan babi. Indonesia sempat membebaskan diri dari PMK pada tahun 1986 yang kemudian diakui secara internasional oleh [[Organisasi Kesehatan Hewan Dunia]] (WOAH) pada tahun 1990.<ref>{{citation|last=Direktorat Kesehatan Hewan|year=2022|url=https://drive.google.com/file/d/1JT7sE5xx7m6WGfk56tV6CLBZV_Hj242E/view?usp=sharing|title=Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia Seri Penyakit Mulut dan Kuku|edition=3.1|location=Jakarta|publisher=Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.|page=1|ref={{sfnRef|Dirkeswan|2022}}}}</ref> Namun, pada tahun 2022, kasus PMK kembali dilaporkan dan menyebar kembali ke berbagai wilayah di Indonesia.

Pada akhir bulan April dan awal Mei 2022, wabah PMK dilaporkan di di Kabupaten [[Kabupaten Gresik|Gresik]], [[Kabupaten Lamongan|Lamongan]], [[Kabupaten Sidoarjo|Sidoarjo]], dan [[Kabupaten Mojokerto|Mojokerto]] di Provinsi Jawa Timur serta di [[Kabupaten Aceh Tamiang]], Provinsi Aceh.<ref>{{Cite web|date=6 Mei 2022|title=Kronologi Penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur, 1.247 Ternak Sapi Terinfeksi |url=https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-penyebaran-wabah-pmk-di-jawa-timur-1-247-ternak-sapi-terinfeksi-1y1K4cr9DZI/full|website=Kumparan|access-date=6 Mei 2022}}</ref><ref>{{cite web|date=10 Mei 2022|title=Sebanyak 1.881 Ekor Sapi di Aceh Tamiang Terjangkit PMK|url= https://www.antaranews.com/berita/2871513/sebanyak-1881-ekor-sapi-di-aceh-tamiang-terjangkit-pmk|website=Antara News|accessdate= 28 Desember 2022}}</ref> Penyakit ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah lain. Pemerintah lantas membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) yang ketua tim pelaksananya adalah Kepala [[Badan Nasional Penanggulangan Bencana]] (BNPB).<ref>{{citation|last=Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional|date=24 Juni 2022|title=Keputusan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku|url=https://drive.google.com/file/d/1bXq-g_wUmb13L7fGo9blNYWjWhadcpNk/view|location=Jakarta|publisher=Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional}}</ref> Per bulan Desember 2022, PMK telah tercatat di 27 provinsi di Indonesia.<ref>{{Cite web|title=Siaga PMK|url=https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/|website=Crisis Center PMK, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan|access-date=30 Desember 2022}}</ref><ref>{{Cite web|title=Situasi Penyakit Hewan Nasional 2022: Penyakit Mulut dan Kuku|url=https://validation.isikhnas.com/?_token=XtpDhRr1U4hNH5dO1zazT2yftFsYDxPpcDIN8JL3&year=2022&priority=64|website=ISIKHNAS Validasi|access-date=30 Desember 2022}}</ref>

'''=== Pusat Kesehatankesehatan hewan Hewan'''===