Ambang batas parlemen: Perbedaan antara revisi

'''Ambang batas parlemen''' (bahasa Inggris: '''''parliamentary threshold''''') adalah ambang batas perolehan suara minimal [[partai politik di Indonesia|partai politik]] dalam [[pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dan [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]]. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|Pemilu 2009]]. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.<ref>Yuda AR, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.</ref> Menurut Kacung Marijan, yang dimaksud ambang batas parlemen adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen. Maksudnya, agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga perwakilan (di Indonesia dikenal dengan istilah ''parliementary threshold'').<ref>{{cite journal |last1=Al-Arif |first1=M. Yasin |last2= |first2= |date=22 April 2015 |title=Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 |url=https://media.neliti.com/media/publications/84314-ID-anomali-sistem-pemerintahan-presidensial.pdf |journal=Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2|volume=22 |issue= |pages=238-254 |doi= |access-date=22 April 2015}}</ref> Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Hanta Yuda yang mengatakan bahwa, dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan partai politik yang perlu diberdayakan atau dirampingkan di parlemen.

 

Pada Pemilu 2014 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.<ref>{{Cite news|date=12 April 2012 |title=Voting DPR Putuskan PT Pemilu 3,5 Persen Skala Nasional|url=https://news.detik.com/berita/d-1891130/voting-dpr-putuskan-pt-pemilu-35-persen-skala-nasional?9922032= |work=[[Detik.com|detikcom]] |location= |access-date=12 April 2012 }}</ref> Setelah digugat oleh 14 partai politik, [[Mahkamah Konstitusi Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.<ref>{{Cite web |url=http://www.pikiran-rakyat.com/node/201543 |title=MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol |access-date=2012-10-28 |archive-date=2012-09-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120902174800/http://www.pikiran-rakyat.com/node/201543 |dead-url=yes }}</ref><ref>{{Cite news|date=29 Agustus 2012 |title=Kalangan DPR Hormati Keputusan MK Soal PT Pemilu 2014|url=http://news.detik.com/read/2012/08/29/170357/2002390/10/kalangan-dpr-hormati-keputusan-mk-soal-pt-pemilu-2014 |work=[[Detik.com|detikcom]] |location= |access-date=29 Agustus 2012 }}</ref> Ketentuan ini direncanakan akan diterapkan sejak [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014|Pemilu 2014]].

 

 

== Lihat pula ==

* [[Ambang batas presiden]]

 

== Referensi ==