Reformasi administrasi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
merapikan isi artikel
Amayaaya (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan.
 
(10 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Orphan|date=Maret 2023}}
 
'''Reformasi administrasi''' ''(''dalam [[bahasa Inggris]]'': administrative reform)'' adalah sebuah perubahan terstukturterstruktur mengenai suatu sistem administrasi dalam usaha membawa perubahan besar-besaran dalam sistem [[birokrasi]] sehingga menjadi lebih efektif.<ref>{{Cite web|title=REFORMASI ADMINISTRASI HARUS BERKELANJUTAN DAN MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS {{!}} Universitas Negeri Yogyakarta|url=https://www.uny.ac.id/id/berita/reformasi-administrasi-harus-berkelanjutan-dan-memiliki-tujuan-yang-jelas|website=www.uny.ac.id|access-date=2023-02-25}}</ref> Caiden (1969) adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan konsep reformasi administrasi menjadi satu konsep komprehensif, yaitu: “The artificial inducement of administrative transformation against resistance.” Ndue (2005) menjelaskan reformasi administrasi terjadi melalui dua kondisi, yaitu adanya: 1. konflik nilai-nilai yang terjadi antara birokrasi, pegawai publik dan nilainilai yang berkembang di publik; dan 2. kesadaran dari para politisi dan masyarakat umum bahwa struktur birokrasi yang ada tidak mampu atau gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=Budiman|last2=Amin|first2=Fadillah|date=2020|url=https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6103-M1.pdf|title=Teori Reformasi Administrasi|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9786023929061|url-status=live}}</ref>
 
== Pengertian ==
Berikut beberapa pengertian reformasi administrasi menurut para ahli:<ref>{{Cite journal|last=Nugraha|first=Nunu|title=Reformasi Administrasi definisi dan tujuan|url=https://www.academia.edu/6627029/Reformasi_Administrasi_definisi_dan_tujuan}}</ref>
* Menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004), reformasi administrasi adalah suatu perubahan atau inovasi yang dibuat dan dilaksanakan segera untuk membuat sistem administrasi saat ini menjadi agen yang lebih efektif untuk [[perubahan sosial]] dan alat yang dapat lebih menjelaskan keberadaan politik, tumpang tindih sosial, dan ekonomi.
* Menurut Khan (Guzman, 1992), reformasi administrasi adalah perubahan besar dalam sistem politik negara yang dimaksudkan untuk mengubah praktik, institusi, dan struktur yang ada.
 
Baris 12:
 
== Ruang lingkup ==
Ruang lingkup reformasi administrasi mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:
 
=== Studi kebijakkan publik ===
Baris 18 ⟶ 17:
 
=== Perilaku organisasi publik ===
Manusia yang merupakan bagian dari organisasi mana pun adalah penghuni pertama. Karena [[perilaku manusia]] menjadi lebih kompleks, organisasi menjadi lebih kompleks, dan aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih intens. Hakikatnya perilaku organisasi dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. perilaku organisasi itu sendiri.<ref name=":0" />
 
== Strategi ==
OsborneStrategi (2000:45)reformasi menyebutkanadministrasi adadapat dibagi menjadi lima jenis yaitu strategi reformasiinti, administrasistrategi konsekuensi, yaitu:strategi pelanggan, pengendalian strategi dan strategi budaya.<ref>{{Cite journal|last=Puspitasari, Indah Mindarti|first=Dian, Lely, Sumartono|date=2020|title=Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Layanan Terpadu|url=https://media.neliti.com/media/publications/77944-ID-reformasi-administrasi-pelayanan-publik.pdf|journal=Jurnal Administrasi Publik|volume=2|issue=2|pages=338-343}}</ref>
 
1. Strategi Inti
 
2. Strategi Konsekuensi
 
3. Strategi Pelanggan
 
4. Pengendalian Strategi
 
5. Strategi Budaya
 
== Faktor penghambat ==
Chau (1997) mengidentifikasi sejumlah Faktor-faktor yang menghambat perubahan administratif, antara lain sebagai berikut:<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=H. Budirman|date=2020|title=Komsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi|publisher=H. Budirman Rusli|url-status=live}}</ref>
 
1. Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya dalam memberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;
 
2. Pengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di lakukan;
 
3. Adanya sasaran yang tidak realistis;
 
4. Kurangnya tanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;
 
5. Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan terhadap kelompok penekan;
 
6. Adanya kesalahan perencanaan dalam implementasi;
 
7. Kurangnga pengelolaan sumber daya dengan baik;
 
8. Tidak ada nya mekanisme pemberian umpan balik atau feedback
 
1.# Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya dalam memberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;
9. Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.
2.# Pengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di lakukan;
3.# Adanya sasaran yang tidak realistis;
4.# Kurangnya tanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;
5.# Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan terhadap kelompok penekan;
6.# Adanya kesalahan perencanaan dalam implementasi;
7.# Kurangnga pengelolaan sumber daya dengan baik;
8.# Tidak ada nya mekanisme pemberian umpan balik atau feedback
9.# Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.
 
== Referensi ==
<references />
 
[[Kategori:Administrasi]]
{{Uncategorized|date=Maret 2023}}