Aksi Polisionil: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (49 revisi perantara oleh 34 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Tanpa referensi|date=Juli 2023}}{{Sejarah Indonesia}}
'''Aksi Polisionil''' ({{lang-nl|Politionele acties}}, juga {{lang|nl|politiële acties}})<ref>{{Cite encyclopedia|title=CD-ROM version|encyclopedia=Encarta Encyclopedie [[Winkler Prins]]|date=1993–2002|publisher=Microsoft Corporation/Het Spectrum|language=nl}}</ref> adalah dua serangan militer besar yang dilakukan [[Belanda]] di [[Jawa]] dan [[Sumatra]] terhadap [[Indonesia|Republik Indonesia]] selama perjuangan kemerdekaannya dalam [[Revolusi Nasional Indonesia]].<ref name="ahmi">{{Cite book|last=Vickers|first=Adrian|year=2005|url=https://archive.org/details/historyofmoderni00adri/page/99|title=A History of Modern Indonesia|place=Cambridge|publisher=[[Cambridge University Press]]|isbn=0521542626|page=[https://archive.org/details/historyofmoderni00adri/page/99 99]|author-link=Adrian Vickers}}</ref><ref>{{cite book|last=Ricklefs|first=Merle Calvin|year=1991|title=A history of modern Indonesia since c. 1300|place=Basingstoke; Stanford, California|publisher=[[Palgrave Macmillan|Palgrave]]; [[Stanford University Press]]|isbn=033357690X|edition=2|page=225|authorlink=M. C. Ricklefs}}</ref> Di Indonesia, kedua peristiwa ini dikenal sebagai '''Agresi Militer Belanda''', meskipun terjemahan yang lebih umum adalah '''Aksi Polisionil'''.
Dalam historiografi dan wacana Belanda, seluruh Perang Kemerdekaan Indonesia untuk waktu yang lama [[Eufemisme|secara halus]] disebut sebagai 'aksi-aksi polisionil', seperti yang diciptakan oleh pemerintah pada waktu itu. Di Belanda, kesan yang berkembang adalah bahwa hanya ada dua aksi polisionil yang terpisah dan berlangsung singkat, yang dimaksudkan untuk memulihkan [[Hindia Belanda|kekuasaan Belanda]] atas wilayah jajahan yang memberontak. Perspektif ini mengabaikan fakta bahwa antara kedatangan pasukan Belanda pada bulan Maret 1946 dan [[Konferensi Meja Bundar|penyerahan kedaulatan]] pada bulan Desember 1949, telah terjadi pendudukan militer berskala besar dan [[Penumpasan pemberontakan|pemberontakan]] yang melibatkan 120.000 wajib militer.<ref>{{cite web|last=Vanheste|first=Tomas|date=15 July 2021|title=Hoe David Van Reybrouck een poffertje proeft en het Nederlandse zelfbeeld corrigeert|url=https://www.de-lage-landen.com/article/hoe-david-van-reybrouck-een-poffertje-proeft-en-het-nederlandse-zelfbeeld-corrigeert|website=de-lage-landen.com|publisher=[[w:nl:De lage landen (tijdschrift)|De lage landen]]|language=nl|access-date=13 June 2023}}</ref>
== Latar belakang == ▼
Penjajah Belanda berselisih pendapat mengenai kemerdekaan Indonesia sesudah Jepang menyerah kalah, dan menduduki semua pulau Indonesia kecuali Jawa dan Sumatera. Di pulau-pulau tersebut terus-menerus terjadi pertempuran antara pasukan-pasukan Belanda dan Republik. Di kawasan-kawasan lain di Nusantara juga ada perlawanan hebat. Selain dari itu Belanda menuduh Indonesia kurang melindungi orang [[Indo-Eropa]] karena ribuan antaranya dibunuh, sebagian dengan cara digorok. Dari mereka yang terbunuh, 5000 orang dapat diindentifikasi dan lebih dari 20.000 orang sandera hilang.▼
(Sesudah pejabat-pejabat wibawa Belanda berangsur-angsur kembali ketegangan antara orang pribumi dan nonpribumi bertambah. Penduduk keturunan [[Tionghoa]] juga menjadi korban. Perdana Menteri [[Sjahrir]] mengakhiri kurun waktu perkosa ini, yang berlangsung dari Oktober 1945 sampai Maret 1946. Topik ini, di Belanda disebut Periode Bersiap, masih saja pantang baik di Belanda maupun di Indonesia.)▼
▲
▲(Sesudah pejabat-pejabat wibawa Belanda berangsur-angsur kembali ketegangan antara orang pribumi dan nonpribumi bertambah. Penduduk keturunan [[Orang Tionghoa-Indonesia|Tionghoa]] juga menjadi korban. [[Daftar Perdana Menteri Indonesia|Perdana Menteri]] [[Sutan Sjahrir]] mengakhiri kurun waktu
Akhirnya ada gencatan senjata dan rundingan untuk akur politik, disebut [[Persetujuan Linggadjati]].▼
▲Akhirnya ada gencatan senjata dan rundingan untuk akur politik, disebut [[
== Aksi Pertama: Operatie Product (Operasi Produk) ==▼
Aksi pertama terjadi sewaktu Indonesia dinilai oleh pemerintah Belanda, kurang bekerja sama melaksanakan persetujuan tersebut, yang disahkan pihak Belanda tanggal [[24 Maret]] [[1947]]. Pihak Indonesia dianggap sudah kehilangan kepercayaan, karena [[Tweede Kamer]] (parlemen Belanda) pada mulanya lama beragu menerima akur rancangan.▼
Operasi “Product” direncanakan oleh Jenderal [[Simon Spoor]], berencana pendudukan wilayah terpenting ekonomis di Jawa Barat dan Timur tanpa menggangu [[Yogyakarta]], markas pemerintah Indonesia waktu itu, karena biaya tinggi. Operasi ini berhasil pendudukan bagian besar Jawa dan Sumatera, karena TNI kurang melawan (kurang senjata). Akan tetapi ada aksi-aksi gerilya oleh TNI dan Pelopor di wilayah-wilayah lain.▼
{{utama|Agresi Militer Belanda I}}
▲Aksi pertama terjadi
▲Operasi
Perserikatan Bansa-Bangsa bercampur tangan untuk gencatan senjata, disahkan Januari 1948 menurut “Renville-overeenkomst” (Persetujuan Renville). Karena itu masalah Belanda intern menjadi masalah internasional.▼
▲[[Perserikatan
== Aksi Kedua : Operatie Kraai (Operasi Gagak) ==▼
Aksi polisionil kedua akhir 1948 dilaksanakan memaksa Republik bekerja sama dengan pengurus Belanda untuk “deelstatenpolitiek” (Politik Negara Bagian) menurut Persetujuan Linggadjati. Maksud pemerintah Belanda (Kabinet Drees/ van Schaik) menyelenggarakan Indonesia berdasar federal dengan hubungan ketat Belanda. Alasan lain Belanda jengkel karena Indonesia kurang menghormati gencatan senjata.▼
:''artikel utama: [[Agresi Militer Belanda II]]''
▲Aksi polisionil kedua akhir 1948 dilaksanakan memaksa Republik bekerja sama dengan pengurus Belanda untuk
Sewaktu aksi polisionil ini
Sewaktu dua aksi polisi, 100.000 tentara dikerahkan setiap kali, termasuk [[
== Peristiwa-Peristiwa
{{utama|Pembantaian Westerling}}
Sewaktu kejadian ini terkenal, hak kewenangan khusus pasukan itu diambil. Pada
▲Tersohor peristiwa Westerling yang terjadi sebelum aksi polisionil pertama. Di Sulawesi perlahanan terhadap Belanda keras sekali. Kapten R.P.P. (Raymond) Westerling (1919-1987), kepala DST (Depot Speciale Troepen), bertindak tanpa kasian. DST (Korps Pasukan Khusus) adalah pasukan komando berwenang beroperasi tak tergantung [[KNIL]]. Menurut “noodrecht” (hak darurat) di beberapa desa banyak orang pribumi dilangsungkan hukuman mati. Juga orang-orang yang sudah ditahan dimatikan tanpa acara. Kadang-kadang ada penganiayaan.
Peristiwa ini
▲Sewaktu kejadian ini terkenal, kewenangan khusus pasukan itu diambil. Pada april 1947 komisi Enthoven menyelidiki hal ini. Laporan ini dikirim parlemen Belanda akhir 1948, bersifat pribadi. Dianggap hal ini kekecualian. Awal 1949 surat-surat dari tentara-tentara Belanda dibacakan di parlemen, yang juga dicatat koran-koran Belanda. Penulisnya, sekalipun demikian sering tidak melawan kehadiran militer di Indonesia, melaporkan kejahatan-kejahatan. Pemerintah mempertimbangkan kirim Pangeran Bernhard (suami Ratu Juliana), Pemeriksa Angkatan Darat, ke Indonesia, akan tetapi ini dianggap tidak baik untuk proses perdamaian.
Jumlah ini diragukan. Indonesia melaporkan 40.000 korban. Masih saja ada jalan-jalan di Sulawesi disebut
▲Peristiwa ini lagi menyebabkan gara-gara di Belanda, sewaktu ahli jiwa dr. J.E. Hueting, bekas veteran Hindia, pada 1969 mengajukan pertindakan Belanda melalui TV. Penyelidikan berikut, dikepalai Cees Fasseur, menghasilkan “Excessennota“, nota yang melaporkan 3144 korban dimatikan oleh bala tentara, 136 oleh polisi dan 576 oleh polisi kampung.
▲Jumlah ini diragukan. Indonesia melaporkan 40.000 korban. Masih saja ada jalan-jalan di Sulawesi disebut “Jalan 40.000”. Sering pengunjung Belanda ditanyakan apa pendapatnya bagi masalah ini dan mengapa Westerling tidak dihukum. Memang, 42 tentara Belanda dihukum karena ini, akan tetapi tidak pernah perwira-perwira.
Nanti, DST dikerahkan upaya mendirikan RMS ([[Republik Maluku Selatan]]).
Peristiwa Bondowoso, pada tahun 1947, adalah peristiwa dimana kereta api yang mengangkut 47 tawanan orang Indonesia meninggal dunia karena kelaparan, tanpa makanan dan minuman. Beberapa tentara Belanda dihukum dua sampai delapan bulan penjara.
▲Satu tahun lalu pers melaporkan hal ini yang memberangkan masyarakat Belanda karena tentara-tentara yang berkelakuan baik dihukum lebih keras.
Sepertiga tentara Belanda wajib militer menolak berjuang menaklukkan Indonesia. Separohnya yang menolak dipaksa ke Indonesia. Bagian lain dihukum atau melarikan diri. Jumlah tentara yang membelot ke pihak
Segera sesudah
▲== Akhirnya ==
Akhirnya lebih dari 400.000 orang Indo-Eropa (
▲Sepertiga tentara Belanda wajib militer menolak berjuang Indonesia. Separohnya yang menolak dipaksa ke Indonesia. Bagian lain dihukum atau melarikan diri. Jumlah tentara yang membelot ke pihak perjuang-perjuang kemerdekaan 23. Mereka dibunuh atau dihukum keras sekali oleh Belanda. Satu-satunya yang baru sempat lolos Poncke Princen, akan tetapi istrinya (pribumi) dibunuh oleh tentara Belanda sewaktu aksi itu. Poncke Princen meniggal dunia tahun 2002 sebagai WNI.
Sebagian besar penduduk Belanda mengakui kesalahan Belanda{{fact}}, terutama yang lahir sesudah kemerdekaan Indonesia. Untunglah pemerintah Belanda secara resmi menyesali kejadian-kejadian sewaktu aksi-aksi polisionil dan akhirnya (2005) mengakui 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia, akan tetapi belum minta maaf (2006). Alasan, pemerintah Belanda dengan memperhatikan hati sanubari veteran Belanda dan masyarakat Maluku di Belanda.▼
▲Segera sesudah pernatyaan kemederkaan Indonesia semboyah pemerintah Belanda “Indië verloren, rampspoed geboren” artinya kehilangan Hindia kelahiran malapetaka. Kebalikan benar, sesudah perakuan kemerdekaan Indonesia pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda mengarah industri Eropa. Akibat, minoritas yang kaya karena Hindia kurang kaya, mayoritas rakyat Belanda berangsur-angsur mengalami kemakmuran sejak waktu itu. Sebelumnya keadaan sebagian besar rakyat Belanda buruk sampai buruk sekali, sudah sebelum perang dunia kedua.
Hingga kini pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia masih mencari jalan keluar atas aksi polisionil atau dikenal sebagai agresi militer ini
▲Akhirnya lebih dari 400.000 orang Indo-Eropa (orang yang bapaknya Eropa, ibunya Indonesia dan keturunannya) dan 10.000 orang Maluku tunawarga (bekas tentara [[KNIL]] dan keluarganya) pindah atau diungsi ke Belanda.
== Lihat pula ==
▲Sebagian besar penduduk Belanda mengakui kesalahan Belanda, terutama yang lahir sesudah kemerdekaan Indonesia. Untunglah pemerintah Belanda secara resmi menyesali kejadian-kejadian sewaktu aksi-aksi polisionil dan akhirnya (2005) mengakui 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia, akan tetapi belum minta maaf (2006). Alasan, pemerintah Belanda dengan memperhatikan hati sanubari veteran Belanda dan masyarakat Maluku di Belanda.
* [[Invasi]]
* [[Okupasi militer]]
{{Commonscat|Politionele acties}}
== Referensi ==
<references />
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
[[en:Politionele acties]]
[[ja:インドネシア独立戦争]]
[[nl:Politionele acties]]
| |||