Kabupaten Ogan Ilir: Perbedaan antara revisi

|pushpin_label lambang = Lambang = Kabupaten Ogan Ilir.gif

Secara geografis, istilah OGANOgan ILIR,Ilir dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi SumatraSumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: 1) Sungai Ogan,; 2) Sungai Komering,; 3) Sungai Lematang,; 4) Sungai Kelkingi,Kelingi; 5) Sungai Lakitan,; 6) Sungai Rawas,; 7) Sungai Rupit,; 8) Sungai Batang Hari Leko; dan 9) sungai terbesar Sungai Musi.

Dari sudut pandang politik, Ogan Ilir sudah digunakan Pemerintahan [[Penguasa monarki|Kolonial]] [[Belanda]] untuk menyebut salah satu wilayah geografi dan administrasi yang berada dalam kekuasaan mereka. Dalam [[Regeering Almanak]] yang diterbitkan [[Belanda]] pada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi [[afdeeling]] yang langsung berada di bawah Keresidenan [[Palembang]]. Pada waktu itu dalam, Keresidenan [[Palembang]] terdapatmemiliki 9 afdeeling, yaitu:

Pada 1921, melalui Staatblad nomor 465 dan pada tahun 1930 melalui Staadblad nomor 352, Keresidenan Palembang di SumatraSumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeeling, yaitu:

Pada waktu itu, Ogan Ilir tidak lagi sebagai Afdeling tetapi berubah menjadi ''Onder Afdeling Ogan Ilir'' yang pusat pemerintahannya berada di [[Tanjung Raja, Ogan Ilir|Tanjung Raja]], tepatnya di tepian Sungai Ogan, dengan 19 (sembilan belas) pemerintahan marga, yakni:

Marga dipimpin seorang ''[[PASIRAHPesirah]]'' yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat mirip dengan pemilu yang disebut dengan [[MANCANG]]''Mancang''. Pemerintahan marga membawahi beberapa pemerintahan dusun. Pemerintahan dusun dipimpin oleh seorang KERIO''Kerio''. Pada tahun 1983 sebutan DUSUN diganti dengan DESA dan sebutan MARGA dihapuskan.<ref name="Nama Ogan Ilir">[http://www.oganilirkab.go.id/index.php/2012-03-15-04-38-13/sejarah-ogan-ilir Sejarah Kabupaten Ogan Ilir] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140921084855/http://www.oganilirkab.go.id/index.php/2012-03-15-04-38-13/sejarah-ogan-ilir |date=2014-09-21 }} oganilirkab.go.id</ref> Situasi ini merupakan imbas penerapan [[Otonomi daerah di Indonesia|Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974]] tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan rezim [[Orde Baru]] yang berusaha menafikan kebhinekaan melalui strategi Jawanisasi.

Pada Januari 1939, Onder Afdeling Ogan Ilir dipimpin oleh [[A.V. Peggemeier.]]

Keberadaan ''[[Ogan Ilir]]'' sebagai satu kesatuan wilayah tersendiri telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, yaitu ''[[Afdeling]] [[Ogan Ilir]]'' yang kemudian berbubah menjadi ''[[Onder Afdeling]] [[Ogan Ilir]]''. Pada waktu itu, wilayah Ogan Ilir berstatus sebagai wilayah Kewedanaan dengan ibu kota tetap berada di [[Tanjung Raja, Ogan Ilir|Tanjung Raja]], meliputi marga-marga dalam ''[[onder-afdelingOnder Afdeling]] [[Ogan Ilir]]'' setelah dikurangi [[marga]] yang digabung ke Kabupaten ''[[Muara Enim]]''. Setelah 17 Agustus 1945, bersama-sama dengan ''[[onder-afdelingOnder Afdeling]] Komering Ilir'', marga-marga dalam wilayah ini digabungkan dan bernaung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten ''[[Ogan Komering Ilir]]''.<ref name="SejarahOgan Ilir">{{cite web |url=http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/16/name/sumatera-selatan/detail/1610/ogan-ilir Profil Kabupaten Ogan Ilir] |publisher=kemendagri.go.id |title=Salinan arsip |access-date=2014-08-14 |archive-date=2016-05-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160517210633/http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/16/name/sumatera-selatan/detail/1610/ogan-ilir |dead-url=yes }}</ref>

Gagasan pembentukan Kabupaten [[Ogan Ilir]] sudah muncul sejak lama. Pada 1958, ide sudah disuarakan oleh para mahasiswa Ogan Ilir yang tergabung dalam [[''Ikatan Pelajar Ogan Ilir]]'' ([[IPOI]]) yang sedang menuntut di beragam perguruan tinggi di Kota Jogjakarta. Waktu itu, ketua IPOI adalah Dr. H. Ahmad Asof (desa Tanjung Raja), Dr. H. Hasan Zaini sebagai sekretaris (desa Kerinjing), dan Prof. Dr. Ki. Amri Yahya (desa Sukaraja) sebagai bendahara. Target gerakan pelajar dan mahasiswa ini hanya sebatas memindahkan ibu kota Kabupaten ''[[Ogan Komering Ilir]]'' dari ''[[Kayu Agung]]'' ke ''[[Tanjung Raja, Ogan Ilir|Tanjung Raja]]''. Dewasa ini, [[IPOI]] menjelma menjadi [[Asrama KABOKI]] Jogjakarta dan [[''Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa'' (IKPM) SumatraSumatera Selatan]] [[Komisariat Bende Seguguk]] dan ''Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa'' (IKPM) SumatraSumatera Selatan [[Komisariat Caram Seguguk]].

Pada 2000, di pasca [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Reformasi 1998]], rencana pembentukan Kabupaten [[Ogan Ilir]] mencuat kembali. Munculnya kembali rencana pemekaran kabupaten [[Ogan Ilir]] ini dipicu diskusi tidak sengaja dalam seminar tentang Tata Ruang Kecamatan Indralaya di kampus [[Universitas Sriwijaya]] yang turut dihadiri Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya, Dr. Mahyuddin, Sp. Og. Dalam pembahasan tata ruang ini disimpulkan rencana pembentukan Kota Indralaya sebagai Kota Satelit.<ref name="Selayang Pandang">[http://www.depnakertrans.go.id/microsite/KTM/uploads/RAMBUTAN-PARIT_F3.pdf Selayang Pandang Kabupaten Ogan Ilir] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140814174049/http://www.depnakertrans.go.id/microsite/KTM/uploads/RAMBUTAN-PARIT_F3.pdf |date=2014-08-14 }} depnakertrans.go.id</ref> Dalam seminar itu, sesuai dengan keberadaannya sebagai Kota Satelit, pihak Universitas Sriwijaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten OKI agar Kecamatan Indralaya mendapatkan perhatian lebih untuk menunjang aktivitas mahasiswa Universitas Sriwijaya di kampus baru mereka yang berlokasi di kawasan Indralaya (saat ini berada di Kecamatan Indralaya Utara). Tuntutan ini kemudian ditanggapi Drs. Abdul Rahman Rosyidi (Camat Indralaya) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa selama Indralaya berstatus kecamatan, maka sangat tidak mungkin ia mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Percepatan pembangunan, demikian diungkapkan Drs. Abdul Rahman Rosyidi, kawasan Indralaya untuk menopang kampus baru Universitas Sriwijaya hanya dilakukan jika Ogan Ilir menjadi kabupaten. Ide pemekaran kabupaten ini kemudian ditindak-lanjuti oleh beragam elemen masyarakat. Tentu saja, beberapa orang menolak pemekaran kabupaten Ogan Ilir.

Tahap selanjutnya adalah membawa usulan pemekaran kabupaten ini ke tingkat provinsi. Upaya pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumsel dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi SumatraSumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten OKI di Provinsi Sumsel. Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi SumatraSumatera Selatan dengan keluarnya Surat Gubernur Sumsel Nomor 130/4081/i yang ditanda-tangani Ir. H. Syahrial Oesman. Berkas-berkas yang ada ini kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan DPR RI di Jakarta. Di saat yang bersamaan, beragam elemen masyarakat melakukan gerakan sosial untuk mendukung upaya pembentukan Kabupaten Ogan Ilir. Puncak gerakan sosial ini adalah rapat akbar masyarakat Ogan Ilir di Lapangan Polsek Indralaya yang dihadiri tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan anggota DPR RI. Rapat akbar ini menghasilkan Deklarasi Kebulatan Tekad masyarakat Ogan Ilir untuk membentuk Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi SumatraSumatera Selatan mendapatkan otonomi daerah secara penuh dan terpisah dari kabupaten induk (Kabupaten Ogan Komering Ilir) melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 yang ditetapkan pada 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi SumatraSumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Tanggal 7 Januari 2004 bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten/kota di Indonesia. Peresmian Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Aula Departemen Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma'ruf dihadiri perwakilan 24 kabupaten/kota baru tersebut. Pada kesempatan peresmian Menteri Dalam Negeri RI berpesan agar pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota pemekaran benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara arif dan bijaksana.

* [[Pantai Supi]]

{{reflist|2}}

[[Kategori:Kabupaten di SumatraSumatera Selatan|Ogan Ilir]]