Provinsi: Perbedaan antara revisi

'''Provinsi''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-nl|provincie}}; bentuk tidak baku: '''propinsi''')<ref>{{Cite web|url=https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/provinsi|title=Hasil PencarianProvinsi - KBBI Daring|website=kbbi.kemdikbud.go.id}}</ref> adalah sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dari Provinsi tersebut<ref>https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736</ref>. Provinsi ialah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah [[Pembagian administratif|administratif]] [[pemerintahan]] di bawah wilayah [[negara]] atau [[negara bagian]]. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa [[bahasa Belanda|Belanda]] "''provincie''" yang berasal dari bahasa [[bahasaBahasa latinLatin|Latin]] dan pertama kalinya digunakan di [[Kekaisaran Romawi]] Kuno, yang merupakan unit teritorial dan administratif utama dari kepemilikan teritorial Kekaisaran Romawi di luar Italia. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas beberapa "''[[Provinsi (Romawi)|provinciae]]''" (peringkat kedua di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar [[Italia]]). Sebuah provinsi hampir selalu merupakan divisi administrasi dalam suatu negara bagian. Istilah provinsi telah diadopsi oleh banyak negara. Di beberapa negara tanpa provinsi sebenarnya, "provinsi" adalah istilah metaforis yang berarti "di luar ibu kota".

Berdasarkan [[Kamus Besar Bahasa Indonesia]], penulisan yang tepat adalah "Provinsi", bukan "Propinsi".<ref>{{Cite web|url=https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/provinsi|title=Hasil PencarianProvinsi - KBBI Daring|website=kbbi.kemdikbud.go.id}}</ref>

Di [[Indonesia]] cendrung bermula dari zaman adat yang membudaya sistem [[hukum Islam]] dari abad ke-7 Hijriyah sedangkan pada jaman penjajahan dari tahun 1808 Masehi budaya [[Eropa]] memasuki [[Nusantara]], namun budaya alsli Indonesia sistem ini tetap dipertahankan oleh rakyat (masyarakat) asli Indonesia hingga sekarang, Didalam buku pengantar karya Rahman Syamsuddin, keberadaan peraturan [[adat]] istiadat sudah ada sejak zaman kuno yakni zaman animisme pra hindu, para ahli [[hukum adat]] berpendapat bahwa adat istiadat pada saat itu dijadikan pedoman oleh masyarakat melayu.<ref>https://news.detik.com/berita/d-6005955/hukum-adat-di-indonesia-sejarah-bukti-hingga-perkembangannya</ref>. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sejarah [[budaya]] tersenditi, Budaya Indonesia sangat berbeda dari budaya barat karena ada perbedaan dalam pengalaman, dari sistem keyakinan, agama, pengertian tentang waktu dan hubungan spasial. Apalagi dalam Indonesia sendiri terdapat banyak budaya yang berbeda. Hal ini juga membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya akan keragaman budaya, dan karena itu negara ini menarik. Pada bagian ini Indonesia mensosialisasikan beberapa do's and don'ts untuk orang barat sekarang supaya bisa berpartisipasi secara sukses dan efisien di [[masyarakat]] Indonesia<ref>https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/item8?</ref>

Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi (dulu sebelum [[era Reformasi]] ditulis sebagai ''propinsi'' yang saat ini kalimatnya sudah tidak baku/tidak resmi lagi),<ref>{{Cite web|url=https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/provinsi|title=Hasil Pencarian - KBBI Daring|website=kbbi.kemdikbud.go.id}}</ref> yang dikepalai oleh seorang [[gubernur]]. Masing-masing provinsi dibagi atas [[kabupaten]] dan [[kota]]. SaatPada waktu ini di, Indonesia terdapat 38 provinsi. Sebelumdan sebelum Oktober 1999, Indonesia memiliki 27 provinsi (termasuk [[Timor Leste]]). Namun pada tahun [[1999]], tepatnya setelah lepasnya provinsi yang dulunya merupakan wilayah bekas jajahan [[Portugis]] tersebut, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Pemekaran yang dilakukan dimaksud agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan.<ref>https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/06/indonesia-kini-punya-37-provinsi-cek-wilayah-sebarannya</ref>.

Kedudukan provinsi di Indonesia secara hukum diatur dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Di Pasal [[18]] disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah Kabupaten dan wilayah-wilayah provinsi yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah masing-masing untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan undang-undang.<ref>https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/01000081/kedudukan-dan-fungsi-pemerintahan-daerah</ref>.