Wikipedia

Pembagian administratif Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Illchy (bicara | kontrib)
31.678 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Mommy Debby (bicara | kontrib)
6.965 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(23 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Tone}}
{{Pembagian administratif Indonesia}}
Secara umum, [[Indonesia]] dibagi atas empat tingkat [[pembagian administratif]]. Dua tingkatan tertinggi disebutkan dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|UUD 1945]] dan merupakan [[daerah otonom]], sedangkan dua tingkatan terakhir disebutkan dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|UU]] No. 23 Tahun 2014.
'''Pembagian administratif Indonesia''' adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip [[Otonomi daerah|otonomi]], [[dekonsentrasi]], [[desentralisasi]], dan tugas pembantuan. Saat ini diatur melalui UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
# [[Provinsi di Indonesia|Provinsi]]
# [[Kabupaten]] dan [[kota]]
# [[Kecamatan]] (atau nama lain)
# [[Kelurahan]] dan [[Desa di Indonesia|desa]] (atau nama lain)
 
Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 23 Tahun 2014 tentang [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]].
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang Undang yang berlaku yaitu UU no. 43 Th. 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen peratasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang [[Pemerintah daerah di Indonesia|Pemerintah Daerah]]
 
== Dasar hukum ==
Dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:<ref name="uud">[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah]</ref>
{{Quote|Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.}}
 
Lebih lanjut dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:<ref name="uu-pemda">{{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=23|year=2014}}</ref>
{{Quote|Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.}}
 
== Provinsi ==
{{utama|Provinsi di Indonesia}}
[[Berkas:Indonesia, administrative divisions - en - monochrome.svg|jmpl|350px|Daerah-daerah provinsi di Indonesia]]
[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] Bab VI Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa:
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas [[Provinsi di Indonesia|provinsi]]. Tiap provinsi memiliki [[pemerintahan daerah di Indonesia|pemerintahan daerah]] sendiri yang terdiri atas [[kepala daerah]] yang disebut [[gubernur]] dan [[lembaga legislatif|lembaga legislatif daerah]] yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] (DPRD Provinsi).<ref name="uud" /> Pasangan gubernur dan [[wakil gubernur]] serta anggota-anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu [[Pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun.<ref name="uu-pemda" />
 
Karena provinsi merupakan [[daerah otonom]], pemerintah daerah provinsi berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas [[Otonomi daerah|otonomi]] dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uu-pemda" /> Selain itu, daerah provinsi juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.<ref name="uu-pemda" /> [[Gubernur]], dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]] melalui [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]].<ref name="uu-pemda" />
{{quote|"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."}}
 
Menurut Karyana (2014) pengertian daerah dalam wadah negara kesatuan RI seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undangundang.<ref>{{Cite book|last=Karyana|first=Ayi|date=2014|url=http://repository.ut.ac.id/3962/1/ADPU4230-M1.pdf|title=Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9790110049|pages=1.89|url-status=live}}</ref>
Berdasarkan klausa tersebut, Indonesia terbagi atas [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] pada tingkat pertama. Saat ini terdapat 38 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki [[pemerintahan daerah di Indonesia|pemerintahan daerah]] sendiri yang dikepalai oleh seorang [[Gubernur]]. Setiap provinsi memiliki [[legislatif|lembaga legislatif]] yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD) Provinsi. Gubernur dan anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, kecuali [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|DKI Jakarta]] yang terdiri dari kabupaten administrasi dan [[kota administrasi]].
 
DiHingga antarasaat provinsi-provinsi tersebutini, sembilanIndonesia memiliki sejumlah 38 provinsi. Sembilan di antaranyaantara provinsi tersebut memiliki status [[Daerah khusus dan daerah istimewa|kekhususan dan/atau keistimewaan]]. Daerah-daerah tersebut, ialahyaitu [[Aceh]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Papua Barat Daya]], [[Papua Barat]], [[Papua]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], dan [[Papua Selatan]].
 
== Kabupaten/ dan kota ==
{{utama|Kabupaten dan kota di Indonesia}}
{{see also|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia}}
[[Berkas:Indonesian cities and regencies.svg|jmpl|350px|Batas-batas daerah kabupaten/kota di Indonesia]]
Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten dan kota]]. Tiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas kepala daerah yang disebut [[bupati]] dan lembaga legislatif daerah yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten]] (DPRD Kabupaten), sedangkan pemerintahan daerah kota terdiri atas kepala daerah yang disebut [[wali kota]] dan lembaga legislatif daerah yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota]] (DPRD Kota).<ref name="uud" /> Bupati/wali kota beserta wakilnya serta anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui suatu [[Pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun.<ref name="uu-pemda" />
 
Karena kabupaten/kota merupakan daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten/kota berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uu-pemda" /> Selain itu, daerah kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.<ref name="uu-pemda" /> Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]] melalui [[gubernur]], yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".<ref name="uu-pemda" />
[[Kabupaten]] dan [[kota]] memiliki tingkat yang setara serta memiliki [[pemerintah daerah]] dan lembaga legislatif sendiri. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang [[bupati]] dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang [[wali kota]] dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.
 
Tidak ada perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten dan kota. Perbedaan antara kabupaten dan kota umumnya terletak pada kepadatan [[Pola permukiman|pemukiman]] dan [[sektor ekonomi]] terbesar di daerah tersebut. Kabupaten umumnya memiliki [[wilayah]] yang luas dengan [[Penduduk|jumlah penduduk]] yang sedikit dan umumnya berada di kawasan [[Desa|pedesaan]] dengan [[Ekonomi|perekonomian]] yang umumnya berjalan pada [[sektor primer]], sedangkan kota umumnya memiliki wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang banyak dan umumnya berada di kawasan [[perkotaan]] dengan perekonomian yang berputar pada [[sektor sekunder]] dan [[Sektor tersier|tersier]].
Suatu pengecualian, [[Jakarta]] dibagi ke dalam 1 [[kabupaten administrasi]] dan 5 [[kota administrasi]] yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.
 
Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk di antaranya adalah satu [[kabupaten administrasi]], yakni [[Kepulauan Seribu]], dan lima [[kota administrasi]], yakni [[Kota Administrasi Jakarta Utara|Jakarta Utara]], [[Kota Administrasi Jakarta Pusat|Jakarta Pusat]], [[Kota Administrasi Jakarta Barat|Jakarta Barat]], [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Jakarta Timur]], dan [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]]. Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan bentuk [[Pembagian administratif|daerah administratif]] khusus di bawah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]]. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi ini bukanlah daerah otonom, sehingga daerah-daerah tersebut tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, bupati/wali kotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh [[Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta]].
 
== Kecamatan ==
{{Utama|Kecamatan di Indonesia}}
Secara nasional, [[kecamatan]] adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan [[Distrik (Indonesia)|distrik]].<ref>[http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=268&filename=UU_no_21_th_2001.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001].</ref> Kecamatan dipimpin oleh seorang [[camat]], sedangkan distrik dipimpin oleh seorang [[kepala distrik]], masing-masing merupakan [[pegawai negeri sipil]] serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.
{{See also|Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia}}
Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas [[kecamatan]], atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang [[camat]], yang diangkat dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|pegawai negeri sipil]] oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.<ref name="uu-pemda" /><ref>{{Cite act|title=Kecamatan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018|type=Peraturan Pemerintah|index=17|year=2018}}</ref>
 
Daerah tingkat ketiga pada provinsi-provinsi di wilayah [[Pulau Papua]] disebut [[Distrik (Indonesia)|distrik]] dan dipimpin oleh seorang [[kepala distrik]].<ref>{{Cite act|title=Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001|type=Undang-Undang|index=21|year=2001}}</ref> Sementara di Provinsi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], daerah ini disebut [[Kapanewon dan kemantren|kapanewon]] (bila berada dalam daerah [[kabupaten]]) atau [[Kapanewon dan kemantren|kemantren]] (bila berada dalam daerah [[kota]]). Kapanewon dipimpin oleh seorang [[panewu]], sementara kemantren dipimpin oleh seorang [[Camat|mantri pamong praja]].<ref>{{Cite act|title=Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan|url=https://wukirsari.bantulkab.go.id/assets/files/dokumen/14842_Pergub25-2019.pdf|type=Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta|index=25|year=2019}}</ref>
Setiap kecamatan terdiri dari beberapa [[kelurahan]]/[[desa]] atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/[[Kampung (Papua)|kampung]].
 
== Kelurahan dan desa ==
'''[[Kapanewon dan kemantren]]'''
{{Utama|Kelurahan di Indonesia|Desa di Indonesia}}
{{See also|Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia}}
Pada tingkat keempat, Indonesia terbagi atas [[kelurahan]] dan [[desa]], atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] setempat. Kelurahan dipimpin oleh seorang [[Lurah (jabatan)|lurah]], sementara desa dipimpin oleh seorang [[kepala desa]].<ref name="uu-pemda" /><ref name=":0">{{Cite act|title=Desa|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=6|year=2014}}</ref>
 
Berbeda halnya dengan kabupaten dan kota, sistem pemerintahan antara kelurahan dan desa sangatlah berbeda. Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang dianggap sebagai perangkat dari kecamatan itu sendiri. Lurah yang memimpin kelurahan ditunjuk langsung dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|pegawai negeri sipil]] oleh [[bupati]]/[[wali kota]] setempat atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Lurah bertanggung jawab langsung kepada [[camat]], mengingat kapasitas kelurahan sebagai perangkat kecamatan.<ref name="uu-pemda" />
Khusus untuk wilayah [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Provinsi DIY]] Kecamatan di tingkat Kota (Kota Yogyakarta) disebut Kemantren, Sedangkan Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo & Kabupaten Gunungkidul) disebut Kapanewon.
 
Sementara itu, [[Desa di Indonesia|desa]], termasuk [[desa adat]], disebut sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya serta berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa terbentuk atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan [[Indonesia]]. Desa dirancang agar memiliki pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sehingga meskipun berada di bawah camat, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, melainkan hanya dikoordinasi oleh camat tersebut. Desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin oleh [[kepala desa]], yang terpilih melalui "pemilihan kepala desa" untuk masa jabatan enam tahun, serta badan musyawarah yang disebut [[Badan Permusyawaratan Desa]]. Desa juga diberikan dana pembangunan khusus yang disebut "dana desa".<ref name=":0" /><ref>[http://www.beritasatu.com/nasional/237947-uu-desa-ubah-paradigma-membangun-desa.html "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"]</ref>
Nama diganti dengan karakteristik lokalitas Yogyakarta yang berstatus Istimewa sesuai dalam Undang-undang nomor 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah Daerah DIY berkeinginan melaksanakan UU Keistimewaan secara lebih konsisten
 
Di beberapa daerah di Indonesia, istilah desa diganti dengan istilah bahasa setempat melalui [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya.
=== Mukim ===
* [[Nagari]] di [[Sumatera Barat|Provinsi Sumatera Barat]]
Mukim adalah wilayah administratif di bawah [[kecamatan]], tetapi di atas [[gampong]] atau [[kelurahan]]. Hanya [[Aceh|Provinsi Aceh]] yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.<ref>{{Cite web |url=http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |title=Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 |access-date=2010-01-12 |archive-date=2010-10-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101026042527/http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |dead-url=yes }}</ref>
* [[Pekon]] di [[Kabupaten Pringsewu]], [[Kabupaten Tanggamus]], [[Kabupaten Lampung Barat]], dan [[Kabupaten Pesisir Barat]] ([[Lampung]])
 
* [[Kampung (Papua)|Kampung]] di [[Papua|Provinsi Papua]], [[Papua Barat]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], [[Papua Selatan]], dan [[Papua Barat Daya]]
== Kelurahan/Desa ==
* [[Gampong]] di [[Aceh|Provinsi Aceh]]
Tingkatan di bawah kecamatan adalah [[kelurahan]] atau [[desa]]. Kelurahan dipimpin oleh seorang [[lurah]], sedangkan desa dipimpin oleh seorang [[kepala desa]]. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Sejak 2014, terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no. 6 tahun 2014.<ref>[http://www.beritasatu.com/nasional/237947-uu-desa-ubah-paradigma-membangun-desa.html "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"]</ref>
 
Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:
===Perangkat daerah setingkat desa===
* [[Nagari]] di [[Sumatra Barat]]
* [[Kampung (Papua)|Kampung]] di [[Papua]], [[Papua Barat]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], [[Papua Selatan]], dan [[Papua Barat Daya]]
* [[Gampong]] di [[Aceh]]
* [[Lembang (Toraja)|Lembang]] di [[Kabupaten Tana Toraja]] dan [[Kabupaten Toraja Utara]], [[Sulawesi Selatan]]
* [[Kampung]] di [[Kabupaten Kutai Barat]]
* [[Negeri (Maluku)|Negeri]] di [[Maluku|Provinsi Maluku]]
* [[Kalurahan]] di [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]
 
== Jenis pembagian lain ==
===Lainnya===
=== Mukim ===
* [[Kalurahan]] di [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Provinsi DIY]] (pembagian administratif kelurahan di tingkat Kabupaten di provinsi DIY)
[[Mukim (Aceh)|Mukim]] merupakan suatu daerah administratif yang berada di bawah [[kecamatan]], tetapi di atas [[gampong]] atau [[kelurahan]]. Hanya [[Aceh|Provinsi Aceh]] yang memberlakukan pembagian wilayah mukim yang merupakan daerah antara tingkat III dan IV.<ref>{{Cite web |url=http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |title=Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 |access-date=2010-01-12|archive-date=2010-10-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20101026042527/http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |dead-url=yes}}</ref> Mukim kurang lebih setara dengan daerah [[kewedanaan]] yang pernah ada dalam struktur pembagian wilayah [[Hindia Belanda]] dan [[Indonesia]] mula-mula.
* [[Banjar (Bali)|Banjar]] di [[Bali]] (Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa)
* [[Desa adat|Desa Pekraman]] di [[Bali]] (Pembagian administratif setara kelurahan/desa dengan perbedaan status, kedudukan, dan fungsi dengan desa dinas)
* [[Pekon]] di [[Lampung]]
 
=== WilayahDaerah laindi yangbawah lebihtingkat rendahkeempat ===
Meskipun tidak disebutkan di dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia|peraturan perundang-undangan]] pusat, berdasarkan [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] di kabupaten/kota tertentu, desa atau yang disebut dengan nama lain dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil lagi, yang menurut peraturan tersebut dapat disebut dengan istilah [[Pedukuhan|dusun]], [[kampung]], [[pedukuhan]], [[Banjar (Bali)|banjar]], dan lain sebagainya.
Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa [[dusun]], [[kampung]] (tidak setingkat dengan [[Kampung (Papua)|kampung]] di [[Papua]] & [[Kutai Barat]]), [[pedukuhan]], dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa [[lingkungan]], [[rukun warga]], hingga [[rukun tetangga]] yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.
 
Selain itu demi kemudahan administrasi, kelurahan atau desa dapat dibagi lagi ke dalam wilayah [[Lingkungan (wilayah administratif)|lingkungan]], [[rukun warga]], hingga [[rukun tetangga]]. Pembagian wilayah kecil tersebut dapat bervariasi tergantung implementasi dari peraturan daerah setempat.
== Statistik wilayah ==
Hingga [[Oktober]] [[2019]], [[Indonesia]] terdiri dari 38 [[provinsi]], 415 [[kabupaten]], 1 [[kabupaten administrasi]], 93 [[kota]], dan 5 [[kota administrasi]] dengan total 7.230 [[kecamatan]], 8.488 [[kelurahan]], dan 74.953 [[desa]] dengan rincian sebagai berikut.<ref>{{Cite web|url=http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=2814|title=Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan|last=|first=|date=08-10-2019|website=JDIH Kemendagri RI|access-date=16-07-2020}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== Statistik ==
{| class="wikitable sortable"
Berikut ini merupakan daftar yang merangkum identitas daerah administratif di Indonesia hingga saat ini. Jumlah daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan data waktu nyata, sementara jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa diambil dari data [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia]].<ref name=":02">{{Cite act|title=Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau|url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Kepmendagri_Nomor_100.1.1-6117_Tahun_2022.pdf|type=Keputusan Menteri Dalam Negeri|index=100.1.1-6117|year=2022}}</ref>
!No.
{| class="wikitable" style="background-color:white;margin:auto;white-space:nowrap;"
!Kode<br>Wilayah
!Tingkat
!Provinsi
!Jenis
!Kabupaten
!Kepala pemerintahan
!Kota
!Lembaga legislatif
!Kecamatan
!Jumlah<ref name=":02" />
!Kelurahan
!Desa
!Luas Wilayah<br>(km²)
!Jumlah<br>Penduduk
!Kepadatan<br>(jiwa/km²)
{{baris daerah| 1|11|[[Aceh]] | 18| 5| 289| 108| 6.497| 57.956,00| 5.247.257|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5247257/ 57956.00 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 2|12|[[Sumatra Utara]] | 25| 8| 450| 693| 5.417| 72.981,23| 14.874.889|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 14874889/ 72981.23 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 3|13|[[Sumatra Barat]] | 12| 7| 179| 230| 928| 42.012,89| 5.519.245|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5519245/ 42012.89 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 4|14|[[Riau]] | 10| 2| 169| 268| 1.591| 87.023,66| 6.074.100|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 6074100/ 87023.66 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 5|15|[[Jambi]] | 9| 2| 141| 163| 1.399| 50.058,16| 3.493.357|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 3493357/ 50058.16 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 6|16|[[Sumatra Selatan]] | 13| 4| 241| 387| 2.853| 91.592,43| 8.217.551|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 8217551/ 91592.43 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 7|17|[[Bengkulu]] | 9| 1| 129| 172| 1.341| 19.919,33| 1.999.539|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1999539/ 19919.33 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 8|18|[[Lampung]] | 13| 2| 228| 205| 2.435| 34.623,80| 9.095.591|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 9095591/ 34623.80 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 9|19|[[Kepulauan Bangka Belitung]] | 6| 1| 47| 82| 309| 16.424,06| 1.379.767|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1379767/ 16424.06 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|10|21|[[Kepulauan Riau]] | 5| 2| 75| 142| 275| 8.201,72| 1.929.400|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1929400/ 8201.72 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|11|31|[[DKI Jakarta]] | 1| 5| 44| 267| 0| 664,01| 10.846.145|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 10846145/ 664.01 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|12|32|[[Jawa Barat]] | 18| 9| 627| 645| 5.312| 35.377,76| 45.161.325|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 45161325/ 35377.76 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|13|33|[[Jawa Tengah]] | 29| 6| 576| 753| 7.809| 32.800,69| 36.364.072|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 36364072/ 32800.69 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|14|34|[[DI Yogyakarta]] | 4| 1| 78| 46| 392| 3.133,15| 3.631.015|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 3631015/ 3133.15 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|15|35|[[Jawa Timur]] | 29| 9| 666| 777| 7.724| 47.803,49| 40.479.023|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 40479023/ 47803.49 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|16|36|[[Banten]] | 4| 4| 155| 313| 1.238| 9.662,92| 10.722.374|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 10722374/ 9662.92 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|17|51|[[Bali]] | 8| 1| 57| 80| 636| 5.780,06| 4.216.171|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 4216171/ 5780.06 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|18|52|[[Nusa Tenggara Barat]] | 8| 2| 117| 145| 995| 18.572,32| 5.270.247|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5270247/ 18572.32 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|19|53|[[Nusa Tenggara Timur]] | 21| 1| 309| 327| 3.026| 48.718,10| 5.411.321|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5411321/ 48718.10 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|20|61|[[Kalimantan Barat]] | 12| 2| 174| 99| 2.031| 147.307,00| 5.422.814|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5411814/ 147307.00 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|21|62|[[Kalimantan Tengah]] | 13| 1| 136| 139| 1.432| 153.564,50| 2.570.289|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2570289/ 153564.50 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|22|63|[[Kalimantan Selatan]] | 11| 2| 153| 144| 1.864| 38.744,23| 4.023.049|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 4023049/ 38744.23 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|23|64|[[Kalimantan Timur]] | 7| 3| 103| 197| 841| 129.066,64| 3.552.191|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 3552191/ 129066.64 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|24|65|[[Kalimantan Utara]] | 4| 1| 53| 35| 447| 75.467,70| 648.407|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 648407/ 75467.70 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|25|71|[[Sulawesi Utara]] | 11| 4| 171| 332| 1.507| 13.892,47| 2.641.884|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2641884/ 13892.47 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|26|72|[[Sulawesi Tengah]] | 12| 1| 175| 175| 1.842| 61.841,29| 2.955.567|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2955567/ 61841.29 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|27|73|[[Sulawesi Selatan]] | 21| 3| 311| 792| 2.255| 46.717,48| 9.426.885|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 9426885/ 46717.48 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|28|74|[[Sulawesi Tenggara]] | 15| 2| 219| 377| 1.911| 38.067,70| 2.635.461|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2635461/ 38067.70 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|29|75|[[Gorontalo]] | 5| 1| 77| 72| 657| 11.257,07| 1.180.651|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1180651/ 11257.07 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|30|76|[[Sulawesi Barat]] | 6| 0| 69| 73| 575| 16.787,18| 1.559.984|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1559184/ 16787.18 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|31|81|[[Maluku]] | 9| 2| 118| 35| 1.198| 46.914,03| 1.847.097|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1847097/ 46914.03 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|32|82|[[Maluku Utara]] | 8| 2| 116| 118| 1.063| 31.982,50| 1.307.803|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1307803/ 31982.50 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|33|91|[[Papua]] | 28| 1| 560| 110| 5.411| 319.036,05| 4.430.348|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 4430348/ 319036.05 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|34|92|[[Papua Barat]] | 12| 1| 218| 95| 1.742| 102.955,15| 1.140.701|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1140701/ 102955.15 round 1}}}}}}}}
|-
| style="text-align:center;" |I
!colspan=3|Total
|[[Provinsi di Indonesia|'''Provinsi''']]
!416
|[[Gubernur]]
!98
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]]
!7.230
| style="text-align:right;" |38
!8.488
!74.953
!1.916.906,77
!265.185.520
!{{formatnum:{{formatnum:{{#expr:265185520/1916906.77 round 1}}}}}}
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |II
|colspan=11|<small>'''Sumber''': Permendagri No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.</small>
|[[Kabupaten dan kota di Indonesia|'''Kabupaten''']]
|}
|[[Bupati]]
 
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten]]
== Sejarah ==
| style="text-align:right;" |416
Berikut ini adalah perkembangan jumlah wilayah administrasi [[Indonesia]] dengan mengacu kepada Peraturan [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia|Mendagri]] tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
|-
{|class="wikitable sortable"
|[[Kabupaten dan kota di Indonesia|'''Kota''']]
!Tanggal<br>Permendagri
|[[Wali kota]]
!Nomor<br>Permendagri
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota]]
!Provinsi
| style="text-align:right;" |98
!Kabupaten
|-
!Kota
| style="text-align:center;" |III
!Kecamatan
|'''[[Kecamatan]]'''
!Kelurahan
|[[Camat]]
!Desa
|—
!Luas Wilayah <br/>(km²)
| style="text-align:right;" |7.277
!Jumlah <br/>Penduduk
|-
!Kepadatan <br/>(jiwa/km²)
| rowspan="2" style="text-align:center;" |IV
{{baris daerah| <center>8 Oktober 2019|Permendagri No.72 Tahun 2019<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=2814 Permendagri No.72 Tahun 2019]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.230| 8.488| 74.953| 1.916.906,77| 265.185.520|{{#expr:265185520/1916906.77 round 2}}}}
|'''[[Kelurahan]]'''
{{baris daerah| <center>27 Desember 2017|Permendagri No.137 Tahun 2017<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=2186 Permendagri No.137 Tahun 2017]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.210| 8.490| 74.957| 1.916.862,20| 261.142.352|{{#expr:261142352/1916862.20 round 2}}}}
|[[Lurah (jabatan)|Lurah]]
{{baris daerah| <center>29 Juni 2015|Permendagri No.56 Tahun 2015<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=1196 Permendagri No.56 Tahun 2015]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.160| 8.430| 74.754| 1.913.578,68| 255.153.932|{{#expr:255153932/1913578.68 round 2}}}}
|—
{{baris daerah| <center>2 Februari 2015|Permendagri No.39 Tahun 2015<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=1089 Permendagri No.39 Tahun 2015]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.094| 8.412| 74.093| 1.913.578,68| 254.826.034|{{#expr:254826034/1913578.68 round 2}}}}
| style="text-align:right;" |8.498
{{baris daerah| <center>6 Februari 2013|Permendagri No.18 Tahun 2013<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=546 Permendagri No.18 Tahun 2013]</ref> | <center>33| <center>399| <center>98| 6.994| 8.309| 72.944| 1.913.578,68| 251.857.940|{{#expr:251857940/1913578.68 round 2}}}}
|-
{{baris daerah|<center>10 September 2012|Permendagri No.62 Tahun 2012<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=515 Permendagri No.62 Tahun 2012]</ref> | <center>33| <center>399| <center>98| 6.714| 8.216| 69.350| 1.910.931,32| 259.940.857|{{#expr:259940857/1910931.32 round 2}}}}
|[[Desa di Indonesia|'''Desa''']]
{{baris daerah| <center>23 Desember 2011|Permendagri No.66 Tahun 2011<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=446 Permendagri No.66 Tahun 2011]</ref> | <center>33| <center>399| <center>98| 6.694| 8.216| 69.249| 1.910.931,32| 259.940.857|{{#expr:259940857/1910931.32 round 2}}}}
|[[Kepala desa]]
{{baris daerah| <center>28 April 2005|Permendagri No.18 Tahun 2005<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=31 Permendagri No.18 Tahun 2005]</ref> | <center>33| <center>349| <center>91| 5.263| 7.113| 62.806| | |}}
|[[Badan Permusyawaratan Desa]]
{{baris daerah| <center> -|Kepmendagri No.5 Tahun 2002 | <center>30| <center>269| <center>85| 4.646| 6.694| 62.561| | |}}
| style="text-align:right;" |75.265
|}
 
Baris 152 ⟶ 124:
* [[Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia]]
* [[Keresidenan]]
* [[Rencana pemekaran daerah di Indonesia]]
{{Indonesia|prefix=Daftar kecamatan dan kelurahan di|navbar=plain}}
{{Indonesia|prefix=Daftar tempat di|title=[[Daftar tempat di Indonesia|Daftar tempat]] di [[Indonesia]]}}
Baris 157 ⟶ 130:
{{Topik Indonesia}}
 
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia| ]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Pembagian_administratif_Indonesia"