Suriname: Perbedaan antara revisi

'''Suriname''' atau '''Surinam''', secara resmi bernama '''Republik Suriname''' ({{lang-nl|Republiek Suriname}}, [[Bahasa Sranantongo|Sranan Tongo]]: ''Republik Sranan''), dulu bernama '''Guyana Belanda''' atau '''Guiana Belanda''' adalah sebuah negara di [[Amerika Selatan]] danbagian merupakanutara, bekasterkadang jajahandianggap sebagai bagian dari [[BelandaKaribia]] dan [[Hindia Barat]]. NegaraSuriname iniadalah berbatasan[[negara berkembang]] dengan [[GuyanaIndeks PrancisPembangunan Manusia|indeks pembangunan manusia]] diyang timursedang; danekonominya sangat bergantung pada sumber daya alamnya yang melimpah, yaitu [[Guyanabauksit]], di[[emas]], barat.[[minyak Dibumi]], selatandan berbatasanproduk dengan[[pertanian]]. Suriname adalah anggota [[BrasilKomunitas Karibia]] dan(CARICOM), di[[Perserikatan utaraBangsa-Bangsa]] berbatasan(PBB), dengandan [[SamudraOrganisasi AtlantikKerja Sama Islam]] (OKI).

Pada tahun yang sama Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar Guyana, sedangkan Prancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Akibat dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi menjadi [[lima]] bagian yaitu Guyana Espanola (bagian dari [[Venezuela]] sekarang); Inglesa (Guyana sekarang); Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari wilayah [[Brasil]]). Suriname terletak di bagian tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang antara dua derajat hingga enam [[derajat]] [[Lintang Utara]], dan antara [[54]] derajat hingga [[58]] derajat [[Bujur Barat]] dengan luas wilayah kurang lebih 163.265 [[kilometer]] [[persegi]]. Batas bagian [[timur]] wilayah Suriname adalah [[Sungai Marowijne]] yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di bagian selatan terdapat deretan [[pegunungan Acarai]] dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di bagian [[barat]] berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh aliran Sungai Corantijne, sementara di bagian [[utara]] dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.{{butuh rujukan}}

Pada tahun [[1651]] Suriname diserang oleh [[Inggris]] dan sejak saat itu, menjadi wilayah kekuasaan Inggris hingga penandatanganan perjanjian perdamaian [[Breda]] tahun [[1667]]. Berdasarkan perjanjian itu, Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun [[1781]] hingga [[1783]] dan Suriname kemudian dijadikan daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 hingga [[1802]]. Melalui perjanjian Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, [[Barbice]], [[Demerara]] dan [[Essquibo]] berada di bawah kekuasaan Belanda, tetapi setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun [[1804]] Suriname menjadi [[koloni]] Inggris dengan sebutan the British Interregnum.{{butuh rujukan}}

Pecahnya [[Perang Dunia Pertama]] tidak memengaruhi situasi [[ekonomi]]-[[politik]] Suriname. Pada [[tanggal]] [[15 Desember]] [[1954]], pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah [[memorandum]] yang isinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah [[Konferensi Meja Bundar]] pada tahun [[1961]], para wakil Suriname yang dipimpin oleh [[Perdana Menteri]] [[Johan Adolf Pengel]] menuntut dibentuknya sebuah [[pemerintahan]] sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa [[partai politik]] yang dibentuk pada [[dasawarsa]] itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya.{{butuh rujukan}}

Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun [[1970]]. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi [[negara merdeka]] sejak tanggal [[25 November]] [[1975]]. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda.{{butuh rujukan}}

Pada tanggal [[25 Februari]] [[1980]], lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.{{Butuh rujukan}}

Sekitar 35.000 [[penduduk]]warga Bushnegro dan 6.500 Amerindianpenduduk asli telahAmerika menjadi pelaku utama pemberontakan terhadapmelawan penguasakekuasaan militer. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, yaitu ketika Pihak Militertentara terpaksa harus berhadapan denganmenghadapi pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya JungleKomando CommandoHutan, dan satu peleton Tentaratentara yang gagal menangkap Ronnie Brunswijk kemudian melakukanterjadi pembantaian terhadap 35 orang BushnegroBushnegrin di Desadesa Moiwana. (''Moiwana). Massacre''Pembantaian). Sementara itu, dalampada tahun yang sama, kelompok Amerindianpenduduk asli Amerika juga meningkatkan aksi pemberontakannya. KemelutKrisis ini telah mengakibatkanmenyebabkan sekitar 70007.000 orang Bushnegrowarga melarikanBushnegrin dirimengungsi ke CayenneCayman (Guyana Prancis) dan memintamencari suaka politik kepadadari pemerintah setempat.{{butuh rujukan}}

Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang dikenal dengan sebutan Kudeta Telepon. Akibatnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kemudian membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.<ref>{{Cite book|last=Putra|first=DP|year=2006|url=https://etd.umy.ac.id/id/eprint/24432/2/Abstract.pdf|title=Konsolidasi Demokrasi di Suriname|location=Yogyakarta|publisher=Universitas Muhammadiyah Yogyakarta|pages=02|url-status=live}}</ref>

Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan militer.{{butuh rujukan}}

Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh Pemerintah Venetiaan adalah melanjutkan usaha-usaha ke arah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat bagi pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai akibat dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu Komisi Khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya.{{butuh rujukan}}

=== KeanekaragamanHubungan hayatiluar dan konservasinegeri ===

=== PopulasiEtnis ===