Zaman Meiji: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi iOS |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (8 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Redirect|Meiji}}
{{Sejarah Jepang}}
{{nihongo|'''Zaman Meiji'''|明治|Meiji}} ([[25 Januari]] [[1868]] - [[30 Juli]] [[1912]]) adalah salah satu [[nama zaman di Jepang|nama zaman]] pemerintahan kaisar Jepang sewaktu [[Kaisar Meiji]] memerintah Jepang, sesudah tahun {{nihongo|[[Keio|Keiō]]|慶応}} dan sebelum zaman {{nihongo|[[zaman Taishō]]|大正}}. Ibu kota pemerintahan
== Restorasi Meiji ==
{{utama|Kaisar Meiji|Restorasi Meiji|Penghapusan sistem domain}}
Pada [[3 Februari]] [[1867]], Putra Mahkota [[Mutsuhito]] yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, [[Kaisar Kōmei]]. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. [[Restorasi Meiji]] yang terjadi [[1868]] mengakhiri kekuasaan feodal [[Keshogunan Tokugawa]].
Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam [[Sumpah Tertulis Lima Pasal]] tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum [[oligarki Meiji|pemimpin Meiji]] dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, tetapi intinya kurang lebih adalah:
# Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
# Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
# Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga mereka tidak bosan.
# Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
# Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.
Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.
Setelah [[penghapusan sistem domain]], [[daimyo]] secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para [[daimyo]] mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji [[samurai]]. Sistem domain (''han'') diganti menjadi sistem [[prefektur]] pada [[1871]], dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas [[Domain Satsuma]], [[Domain Chōshū]], [[Domain Tosa]], dan [[Domain Hizen]] ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.
== Pranala luar ==
| |||