Aceh Monitoring Mission: Perbedaan antara revisi

 

 

AMM terdiri dari lima negara ASEAN yaitu [[Brunei Darussalam]], [[Malaysia]], [[Filipina]], [[Singapura]] dan [[Thailand]] ditambah dengan negara-negara tergabung dalam Uni Eropa antara lain [[Swiss]] dan [[Norwegia]].

 

Fungsi AMM antara lain:

* Memonitor relokasi dari kekuatan militer non-organik dan pasukan polisi non-organik.

* Memonitor reintegrasi anggota aktif GAM.

* Memonitor proses penggantian legislatif.

* Menengahi kasus-kasus amnesti yang masih diperdebatkan.

* Membentuk kerjasama yang baik dengan keduabelah pihak.

 

Berdasarkan pasal 5.1 dalam Nota Kesepahaman, tugas AMM adalah untuk:

 

 

=== Reintegrasi ===

Sejumlah 3000 mantan pejuang GAM dimasa tugas AMM telah menerima tiga tahap angsuran bantuan ekonomi dari Pemerintah, jumlah seluruhnya adalah 3 juta Rupiah untuk setiap mantan pejuang GAM. Beberapa mantan pejuang GAM dan korban konflik juga mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh badan pelaksana reintegrasi MoU milik Pemerintah yaitu [[Badan Reintegrasi Aceh]] (BRA).

 

 

=== Amnesti ===

Sesuai dengan Nota Kesepahaman Pemerintah Indonesia, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan [[amnesti]] kepada semua orang yang terlibat dalam aktivitas GAM.

 

 

Setelah pembebasan pertama pada Agustus 2005, GAM menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan AMM bahwa masih ada beberapa anggotanya yang ditahan di beberapa penjara di seluruh Indonesia, yang mana menurut GAM sesuai dengan MoU harus diberikan amnesti dan dibebaskan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus ini sebuah kelompok kerja tripartid dibentuk. Kelompok ini berhasil memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak atas beberapa kasus. Namun dalam rangka memfasilitasi perkembangan lebih jauh, AMM merekrut seorang mantan Hakim berwarganegara Swedia yang memiliki pengalaman internasional dalam menangani kasus-kasus amnesti. Seperti kesepakatan yang dicapai pihak-pihak, individu-individu diberikan amnesti dan dibebaskan. Melalui upaya fasilitasi ini, pihak-pihak akhirnya mencapai kesepakatan konsensual mengenai kasus amnesti yang tertunda dan menyatakan bahwa tidak ada kasus amnesti yang membutuhkan keputusan Ketua Misi.

Nota Kesepahaman mengenai Hak Asasi Manusia:

 

# Sebuah pengadilan Hak asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

# Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

 

== Pelucutan Senjata dan Relokasi Pasukan ==

 

'''''Statistik Perlucutan Senjata GAM'''''

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

 

'''''Statistik Penarikan Pasukan non-organik TNI/Polisi'''''

|-

! TNI

! Polisi

! Total

|-

|-

|-

|-

|-

| '''Total'''

|}

 

== Pranala luar ==

{{wikisource|Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI & GAM}}

* {{en}} [http://www.peacekeeping.fi/euamm.htm Peacekeping Finlandia]

 

[[Kategori:Indonesia dalam tahun 2005]]