Marzuki Darusman: Perbedaan antara revisi

| honorific-prefix =

| name = Marzuki Darusman

| honorific-suffix =

| image = File:United Nations' Independent International Fact-finding Mission on Myanmar chairperson Marzuki Darusman.jpg

| smallimage = <!--If this is specified, "image" should not be.-->

| alt =

| caption = Darusman berbicara pada konferensi [[PBB]] di [[Jenewa]] pada tahun 2018.

| term_start = 5 Juli 2001

| term_end = 23 Juli 2001

| predecessor1 = [[Andi Muhammad Ghalib]]{{br}}Ismudjoko (Plt.)

| successor1 = [[Baharuddin Lopa]]

| birth_date = {{birth date and age|1945|1|26}}

| birth_place = [[Bogor]], [[Jawa Barat]], Indonesia

| party = [[Golkar]]

| otherparty = <!--For additional political affiliations-->

| partner = <!--For those with a domestic partner and not married-->

| residence =

| alma_mater = [[Universitas Katolik Parahyangan]]

| data4 =

| blank5 =

}}

 

Dia telah menjabat sebagai ketua Misi Pencari Fakta independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak Juli 2017. Dia menjabat sebagai Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di [[Republik Demokratik Rakyat Korea]] (2010-2016) dan anggota Komisi Penyelidikan tentang Hak Asasi Manusia di Korea Utara (2013 hingga 2014). Pada tahun 2010, ia ditugaskan untuk menjabat sebagai ketua Panel Ahli Sekretaris Jenderal PBB tentang [[Sri Lanka]] dan pada tahun 2009 ia ditunjuk oleh [[Sekretaris Jenderal PBB]] [[Ban Ki-moon]] menjadi tiga anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk menyelidiki pembunuhan mantan [[Perdana Menteri Pakistan]] [[Benazir Bhutto]].<ref>[https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21914&LangID=E Human Rights Council President announces appointment of Marzuki Darusman as Chair of Myanmar Fact-finding Mission] Retrieved 24 October 2018</ref>

 

 

Pada tahun 1965, setelah periode protes Presiden [[Sukarno]], Marzuki memasuki politik sebagai anggota [[Golkar]], yang setelah penggulingan Sukarno menjadi partai Presiden [[Suharto]].{{sfn|McBeth 2012, Work with UN}} Pada tahun 1974 ia lulus dari fakultas hukum di [[Universitas Katolik Parahyangan]] di [[Bandung]].{{sfn|Bahari|2011|p=124}} Bersama Golkar, Marzuki menghabiskan lima belas tahun sebagai anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]], mewakili Bandung.{{sfn|Business Week 2000, The Stars of Asia}}

''Kiki'' mengawali kiprah politik sejak menjadi [[Sekretaris]] Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) [[Jawa Barat]] (1973-1974) dan Sekretaris Jenderal KNPI (1974-1978). Kemudian ia dipercaya menjadai Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI (1978-1981) dan selama menjadi Ketua KNPI Pusat juga menjabat Sekretaris Jenderal Komisi Kerjasama Pemuda [[Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara]]/ASEAN (1978-1981). Kariernya terus menanjak dengan menjadi Wakil Presiden Dewan Pemuda [[Asia]] (1977-1993), Wakil Ketua IPU [[Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa]](1990-1992). Di dalam negeri, kariernya tak kalah mentereng. ''Kiki'' dipercaya menjadi Wakil Ketua [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (1993-1998) lalu Ketua [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (1998-2003). Ia juga pernah menjadi Ketua [[Partai Golongan Karya]], Ketua Fraksi [[Partai Golongan Karya]] [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] dan Jaksa Agung [[Kejaksaan Agung Indonesia]].<ref name="tempo.co.id"/> Saat menjabat sebagai Jaksa Agung, ia dianggap berprestasi karena berhasil menggiring beberapa koruptor papan atas ke dalam jerat hukum, diantaranya adalah mantan [[Gubernur]] [[Bank Indonesia]] [[Syahril Sabirin]] dalam kasus Bank Bali (sekarang [[Bank Permata]]) dan ''Raja Hutan'' [[Bob Hasan]] serta beberapa kroni [[Soeharto]].<ref name="Marzuki Darusman SH">[http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=12&ids=11 Marzuki Darusman SH]</ref> Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta ([[TGPF]]) [[Kerusuhan Mei 1998]] dan salah satu tokoh yang turut mendirikan [[Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan]]<ref>[http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content3/21/25/26 Para Pendiri]</ref>.-->

 

Pada November 1999 Marzuki terpilih sebagai [[Jaksa Agung Indonesia]], menggantikan pelaksana tugas Jaksa Agung Ismudjoko,{{sfn|The Jakarta Post 2000, Lawsuit against attorney}} dia sebelumnya pernah dicalonkan menjadi [[Menteri Luar Negeri Indonesia|Menteri Luar Negeri]], sebuah jabatan yang akhirnya jatuh ke [[Alwi Shihab]].{{sfn|McBeth 2012, Work with UN}} Dalam posisi tersebut, dia bekerja untuk memberantas korupsi; Di antara mereka yang dihukum karena korupsi selama Marzuki menjabat adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri [[Bob Hasan]] dan [[Gubernur Bank Indonesia]] [[Syahril Sabirin]];{{sfn|Bahari|2011|p=124}} dia juga membatasi pergerakan Soeharto dan mengajukan tuntutan korupsi terhadap mantan presiden dan beberapa badan amal yang dia jalankan.{{sfn|The Jakarta Post 2000, Lawsuit against attorney}} Dalam hukum pidana, Marzuki berperan penting dalam mencopot mantan [[Panglima TNI]] [[Wiranto]] dari posisi kabinetnya, kemudian membawa Wiranto ke pengadilan atas dugaan pelanggaran HAM di [[Timor Timur]] dan beberapa anggota militer ke pengadilan atas masalah di [[Aceh]]. Selama ini, dia adalah tokoh politik yang paling dijaga ketat ketiga di negeri ini, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden [[Megawati Soekarnoputri]].{{sfn|Business Week 2000, The Stars of Asia}}

 

 

Pada tahun 2008, Marzuki dipanggil oleh [[Lynn Pascoe]], Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk berpartisipasi dalam penyelidikan [[PBB]] atas [[Pembunuhan Benazir Bhutto|pembunuhan]] mantan [[Perdana Menteri Pakistan]] [[Benazir Bhutto]].{{sfn|McBeth 2012, Work with UN}} Dia menerimanya, dan komite menghabiskan sembilan bulan untuk menyelidiki insiden tersebut sampai tahun 2009.{{sfn|McBeth 2012, Work with UN}}{{sfn|UN 2009, Statement Attributable to the Spokesperson}} Pada bulan Juni 2010, ia ditunjuk sebagai panel yang terdiri dari tiga orang untuk menulis Laporan Panel Ahli Sekretaris Jenderal tentang Akuntabilitas di [[Sri Lanka]], yang menangani dugaan kejahatan perang selama [[Perang Saudara Sri Lanka]].{{sfn|CNN 2010, U.N. appoints human}} Laporan tersebut, yang menemukan bukti banyak kejahatan perang dan mengutuk baik pemerintah Sri Lanka maupun Komisi Pembelajaran dan Rekonsiliasi, diterima dengan buruk di Sri Lanka, menyebabkan Marzuki dibakar dalam bentuk patung dan ditolak masuk ke negara pulau itu.{{sfn|McBeth 2012, Work with UN}}

 

Pada Agustus 2010, Marzuki menjadi direktur pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN, sebuah [[wadah pemikir]] di [[Universitas Indonesia]] yang melibatkan beberapa negara [[ASEAN]].{{sfn|Suryadi 2010, Marzuki Darusman Appointed}} Pada bulan yang sama dia ditunjuk sebagai [[Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa|Pelapor Khusus PBB]] untuk Hak Asasi Manusia di [[Korea Utara]]. Pada tahun 2011, Marzuki menggambarkan negara tersebut sebagai "mungkin satu-satunya negara saat ini yang tidak mengakui bahwa non-kerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia bukanlah suatu pilihan"; ia percaya bahwa Korea Utara harus lebih menghormati hak asasi manusia, sementara negara lain harus bersedia mengirimkan [[bantuan kemanusiaan]].{{sfn|UN 2011, DPR Korea must}} Laporan serupa, disampaikan pada Maret 2012, menyebabkan delegasi Korea Utara So Se-pyong keluar dari sebuah pertemuan, setelah itu terjadi "perkelahian". Delegasi Korea Utara mengecam laporan itu sebagai "interpretasi yang tidak berguna".{{sfn|BBC 2012, Scuffle after North Korea}}

 

Marzuki Darusman adalah Ketua dan Pendiri The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), sebuah asosiasi internasional yang didedikasikan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Darusman bergabung dengan sekelompok pembela hak asasi manusia yang dihormati secara internasional (antara lain, [[Marzuki Usman]], [[H. S. Dillon]], [[Makarim Wibisono]], [[James Kallman]], [[Drajad Wibowo|Dradjad Hari Wibowo]]) untuk mendirikan organisasi, yang mengembangkan dan mempromosikan standar kepatuhan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia bisa dibuktikan.

 

Marzuki Darusman adalah Anggota [[Global Leadership Foundation]], sebuah organisasi yang bekerja untuk mendukung kepemimpinan demokratis, mencegah dan menyelesaikan konflik melalui mediasi dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk lembaga demokrasi, pasar terbuka, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Itu dilakukan dengan menyediakan, secara diam-diam dan dalam keyakinan, pengalaman mantan pemimpin hingga pemimpin nasional saat ini Ini adalah organisasi nirlaba yang terdiri dari mantan kepala pemerintahan, pejabat senior pemerintah dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan Kepala Pemerintahan dalam isu-isu terkait pemerintahan yang menjadi perhatian mereka.

 

 

{{DEFAULTSORT:Darusman, Marzuki}}

[[Kategori:Alumni Universitas Parahyangan]]

[[Kategori:Tokoh dari Bogor]]

[[Kategori:Politikus Indonesia]]

[[Kategori:Politikus Partai Golongan Karya]]

[[Kategori:Menteri Indonesia]]

[[Kategori:Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]

[[Kategori:Menteri Sekretaris Kabinet Indonesia]]

[[Kategori:Anggota DPR RI 1982–1987]]