Jimly Asshiddiqie: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Syah7 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(28 revisi perantara oleh 22 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Multiple issues|{{Biografi tanpa referensi}}{{Like resume}}}}
{{noref}}{{Infobox Officeholder
|honorific-prefix =
|honorific-prefix = <!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->
|name = Jimly Asshiddiqie{{PAGENAME}}
|honorific-suffix =
|honorific-suffix = <!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->
|image = Jimly Asshiddiqie DPD.jpg
|imagesize = 200px
|smallimage =
|caption =
|office = Anggota [[Dewan Perwakilan Daerah]] dari DKI Jakarta
|term_start = 1 Oktober 2019
|term_end = 30 September 2024
|office2 = Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
|order2 = ke-1
Baris 27 ⟶ 29:
|predecessor4 = ''Jabatan baru''
|successor4 = [[Mohammad Mahfud]]
|office5 = Ketua Majelis Kehormatan [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]
|birth_date = 7 ApriL 1956
|term_start5 = 24 Oktober 2023
|birth_place = [[Palembang]], [[Sumatra Selatan]], [[Indonesia]]
 
|office6 = Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
|order6 =
|term_start6 = 19 Agustus 2003
|term_end6 = 19 Agustus 2008
|predecessor6 = ''Jabatan baru''
|appointer6 = [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |DPR RI]]
|successor6 = [[Harjono]]
 
|birth_date = 7 ApriL {{bda|1956|4|17}}
|birth_place = [[Palembang]], [[SumatraSumatera Selatan]], [[Indonesia]]
|death_date =
|death_place =
|nationality = [[Indonesia]]<!-- Hanya untuk warga negara asing -->
|party =
|spouse = Tutty Amalia
|children = <!-- Kolom ini diisi hanya jumlah anak; hanya nama anak yang secara independen sudah terkenal atau telah memiliki artikelnya di Wikipedia; bila ada rujukan/referensi, uraikan pada artikel -->5
|children = Robby Ferliansyah<br />Sheera Maulidya<br />Afida Nurul Fazria<br />Mieska Alia Farhana<br />Rafi Fakhrurrazy
|residence =
|occupation = Guru Besar [[Fakultas Hukum Universitas Indonesia]]
|alma_mater = [[Universitas Indonesia]]<br/> [[Universiteit Leiden]] ([[1990]])
|religion = [[Islam]]<!-- Kosongkan bagian ini; kolom terkait Suku, Agama dan Ras telah dinonaktifkan -->
|signature =
|website = http://www.jimly.com
Baris 44 ⟶ 57:
}}
[[Berkas:Jimly asshiddiqie.jpg|jmpl|Jimly Asshiddiqie]]
[[Berkas:Jimly MKAsshiddiqie, Hakim Mahkamah Konstitusi.jpg|jmpl|Jimly Asshiddiqie saat menjabat Ketua [[Mahkamah Konstitusi]]]]
'''[[Yang Mulia (hukum dan pemerintahan)|Yang Mulia]] [[Profesor|Prof.]] [[Doktor|Dr.]] [[Haji (gelar)|H.]] Jimly Asshiddiqie, [[Sarjana Hukum|S.H.]], [[Magister|M.H.]]''' ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[SumatraSumatera Selatan]]|17|4|1956}}) adalah [[akademisi]] [[hukum tata negara]] [[Indonesia]] yang pernah menjabat Asisten Wapres B.J. Habibie (1998-1999) yang aktif terlibat dalam proses reformasi hukum dan politik di masa transisi pasca Orde Baru, termasuk aktif sebagai tim ahli MPR dalam proses perubahan UUD 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Anggota MPR-RI (1998-1999) dan Anggota MPR-RI sekaligus Anggota [[DPD-RI|DPD RI]] periode 2019–2024 dari [[DKI Jakarta]]. Ia menjabat anggota [[Dewan Pertimbangan Presiden]] pada tahun 2009-[[2010]]. Sejak Juni 2012 sampai dengan Juli 2017, ia dipercaya sebagai Ketua [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]] (DKPP) dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini-RI, ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua [[Mahkamah Konstitusi Indonesia]] pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia.
 
== Riwayat Hidup ==
Ia meraih gelar sarjana hukum dari [[Universitas Indonesia]] (UI) pada [[1982]], kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada [[1987]]. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 65 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagaiberbagai media dan disampaikan di pelbagaiberbagai forum. Banyak ide baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", “Konstitusi Keadilan Sosial”, dan lain-lain.
 
Gelar doktor disandangnya dari Universitas Indonesia pada [[1990]] dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, [[Universiteit Leiden]], program ''doctor by research'' dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun [[1998]], Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu [[Hukum]] Tata Negara FHUI.
Baris 54 ⟶ 67:
Pada masa Presiden [[Soeharto]], Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI [[B.J. Habibie]]. Pada masa Presiden [[Abdurrahman Wahid]] dan Presiden [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]], ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).
 
Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagaiberbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan [[B. J. Habibie|B.J. Habibie]] menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.
 
Jimly banyak terlibat dalam perancangan UU bidang politik dan hukum, dan terakhir ia aktif sebagai penasihat Pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003, dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008). Setelah masa tugasnya selesai, sampai masa pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Namun, atas desakan semua partai, ia akhirnya bersedia meskipun untuk itu masa pendaftaran calon hakim terpaksa diperpanjang untuk kemudian dilantikan kembali menjadi hakim konstitusi.
Baris 62 ⟶ 75:
Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). dan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. Untuk aktivitas organisasinya, ia pernah aktif di organisasi kepemudaan [[Pelajar Islam Indonesia]] (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdi kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) dan Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, sampai akhir 2017, dan Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI)sampai 2020, dan Ketua Dewan Penasihat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai 2024.
 
Sebagai penghargaan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH. dianugerahi bintang kehormatan dari negara, yaitu: (1) [[Bintang Mahaputera Utama]] (1999), (2) [[Bintang Mahaputera Adipradana]] (2009), (3) [[Bintang Penegak Demokrasi|Bintang Penegak Demokrasi Utama]] (2018) serta pelbagaiberbagai penghargaan dari organisasi masyarakat dan komunutas ilmiah.<ref>{{Cite web|date=2020-08-13|title=Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan bagi 53 Tokoh|url=https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-anugerahkan-tanda-jasa-dan-kehormatan-bagi-53-tokoh/|website=Presiden RI|language=id-ID|access-date=2021-11-29}}</ref>
 
== Riwayat Pengabdian dan Pekerjaan ==
Baris 89 ⟶ 102:
*{{Flag|Indonesia}} :<ref>{{Cite web|last=ICMI|first=Redaksi|title=Jimly Asshiddiqie {{!}} Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia|url=https://icmi.id/opini-dan-tokoh/tokoh/jimly-asshiddiqie|website=icmi.or.id|language=en|access-date=2023-06-26}}</ref><ref>{{Cite web|last=Redaksi|date=2020-08-21|title=Guru Besar dan Dosen FHUI Peroleh Bintang Tanda Jasa dan Kehormatan dari Negara|url=https://www.wartadepok.com/humaniora/guru-besar-dan-dosen-fhui-peroleh-bintang-tanda-jasa-dan-kehormatan-dari-negara/|website=WartaDepok.com|language=id|access-date=2023-06-26}}</ref>
**[[File:Pita (Ribbon) Bintang Mahaputera Adipradana.png|70px]] [[Bintang Mahaputera Adipradana]] (2009)
**[[File:PIta (Ribbon) Bintang Mahaputera Utama.png|70px]] [[Bintang Mahaputera Utama]] (19991998)<ref name="Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003">{{cite book |title=Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 |url=https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20180910/41462-Bintang_Mahaputera_tahun_1959-2003.pdf |access-date=3 September 2021}}</ref>
**[[File:Pita (Ribbon) Bintang Penegak Demokrasi Utama.png|70px]] [[Bintang Penegak Demokrasi|Bintang Penegak Demokrasi Utama]] (20182020)<ref>{{Cite web|date=2020-08-13|title=Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan bagi 53 Tokoh|url=https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-anugerahkan-tanda-jasa-dan-kehormatan-bagi-53-tokoh/|website=Presiden RI|language=id-ID|access-date=2021-11-29}}</ref>
 
== Rujukan ==
{{Reflist}}
 
== Pranala luar ==
Baris 110 ⟶ 126:
 
{{Hakim MK}}
{{Authority control}}
 
{{DEFAULTSORT:Asshiddiqie, Jimly}}
[[Kategori:Tokoh hukum Indonesia]]