Perempuan di Burundi: Perbedaan antara revisi

Burundi telah mengalami banyak perubahan politik sejak kemerdekaannya dari [[Belgia]] pada tahun 1962. Kudeta yang gagal pada tahun 1993, kekerasan etnis antara [[Hutu]] dan [[Tutsi]], dan perang saudara semuanya dipengaruhi oleh dan mempengaruhi peran perempuan dalam politik.<ref name=":2">{{Cite journal |last=Vandeginste |first=Stef |date=2009 |title=Power-Sharing, Conflict and Transition in Burundi: Twenty Years of Trial and Error |url=https://www.jstor.org/stable/40607824 |journal=Africa Spectrum |volume=44 |issue=3 |pages=63–86 |doi=10.1177/000203970904400304 |jstor=40607824 |s2cid=55248839 |issn=0002-0397|doi-access=free }}</ref> Sementara di negara-negara lain di sekitar [[Afrika Sub-Sahara]], [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] memfasilitasi upaya demokratisasi pada 1990-an, upaya di Burundi difokuskan pada stabilisasi karena kekerasan dan ketidakstabilan setelah pemilu demokratis 1993.<ref>{{Cite journal |last=Curtis |first=Devon |title=The International Peacebuilding Paradox: Power Sharing and Post-Conflict Governance in Burundi |date=2013 |url=https://www.jstor.org/stable/23357148 |journal=African Affairs |volume=112 |issue=446 |pages=72–91 |doi=10.1093/afraf/ads080 |jstor=23357148 |issn=0001-9909}}</ref> Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional merupakan kelompok yang paling terkena dampak selama [[perang saudara Burundi]]. Namun, selama ini perempuan juga mengambil lebih banyak peran dalam masyarakat daripada yang sebelumnya dianggap dapat diterima.<ref name=":4">{{Cite book |last=Falch |first=Ashild |title=Women's Political Participation and Influence in Post-Conflict Burundi and Nepal |publisher=Pace Research Institute Oslo (PRIO) |year=2010 |isbn=978-82-7288-350-7}}</ref>

Perempuan memainkan peran utama dalam upaya rekonsiliasi, kampanye kemanusiaan, dan negosiasi perdamaian.<ref>{{Cite journal |last=Idriss |first=Shamil |date=2000 |title=Who Can Prevent Genocide? Ask the Women of Burundi |url=https://www.jstor.org/stable/4066111 |journal=Agenda: Empowering Women for Gender Equity |issue=43 |pages=57–61 |doi=10.2307/4066111 |jstor=4066111 |s2cid=142755074 |issn=1013-0950}}</ref> Pada tahun 1993, ''Women for Peace'' didirikan di Burundi. Kelompok ini memperoleh momentum dan pengakuan internasional setelah bergabung dengan organisasi payung CAFOB (''Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi''). Tonggak penting lainnya bagi perempuan di Burundi adalah Konferensi Perdamaian Perempuan Seluruh Partai Burundi, yang diadakan di [[Arusha]] pada Juli 2000, sebulan sebelum penandatanganan perjanjian damai Arusha. Konferensi ini menjadi tuan rumah bagi perempuan dari semua latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda dan memfasilitasi penyusunan inisiatif khusus gender untuk dimasukkan dalam perjanjian.<ref name=":5">{{Cite journal |last=Daley |first=Patricia |date=2007-06-01 |title=The Burundi Peace Negotiations: An African Experience of Peace–making |url=https://doi.org/10.1080/03056240701449729 |journal=Review of African Political Economy |volume=34 |issue=112 |pages=333–352 |doi=10.1080/03056240701449729 |s2cid=143580004 |issn=0305-6244}}</ref>

Pada tahun 1993, Burundi memiliki perdana menteri wanita pertama, [[Sylvie Kinigi]].<ref>{{Cite journal |last1=Perkins |first1=Susan E. |last2=Phillips |first2=Katherine W. |last3=Pearce |first3=Nicholas A. |title=Ethnic Diversity, Gender, and National Leaders |date=2013 |url=https://www.jstor.org/stable/24461673 |journal=Journal of International Affairs |volume=67 |issue=1 |pages=85–104 |jstor=24461673 |issn=0022-197X}}</ref> Namun, perempuan masih sangat kurang terwakili dalam pemerintahan Burundi sampai tahun 2005; Kinigi adalah pengecualian, bukan norma. Pada tahun 2001, perempuan mengisi 15% posisi menteri, 9% [[Majelis Nasional Burundi|Majelis Nasional]], dan 18% [[Senat (Burundi)|Senat]].<ref name=":4" />

Representasi perempuan dalam pemerintahan di [[Afrika]] meningkat tiga kali lipat dari tahun 1990 hingga 2010. Studi menunjukkan bahwa peningkatan dramatis dalam representasi di benua ini dapat dikaitkan dengan pembukaan politik, liberalisasi politik, tekanan internasional, dan munculnya perempuan dalam posisi kekuasaan setelah konflik besar di suatu negara.<ref name=":7">{{Cite book |url=https://www.jstor.org/stable/j.ctvfjcxvh |title=Holding the World Together: African Women in Changing Perspective |date=2019 |publisher=University of Wisconsin Press |doi=10.2307/j.ctvfjcxvh |jstor=j.ctvfjcxvh |isbn=978-0-299-32110-9|s2cid=242928968 }}</ref>

Dalam [[Konstitusi Burundi|Konstitusi Republik Burundi]] tahun 2005, pasal 129, 164, dan 182(2) menetapkan kuota gender di negara bagian. Kuota gender legislatif Burundi menetapkan bahwa minimal 30% kursi harus dipegang oleh perempuan di Parlemen, termasuk Majelis Nasional dan Senat, dan di Cabang Eksekutif. Jika hasil pemilu tidak memenuhi minimal 30% kursi yang diduduki oleh perempuan, menurut undang-undang pemilu, Administrasi Pemilu menambahkan kandidat dari kelompok yang kurang terwakili yang menerima setidaknya 5% suara.<ref name=":0">{{Cite web |title=Burundi 2005 Constitution - Constitute |url=https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005?lang=en |access-date=2022-04-18 |website=www.constituteproject.org |language=en}}</ref>