Wajib belajar: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Icoyhery (bicara | kontrib)
k Menambahkan konten singkat halaman
Tag: Dikembalikan
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k Bot: Merapikan artikel
 
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 6:
{{legend|#ff0000|<7}}
{{legend|white|Tiada data}}]]
'''Wajib belajar''' atau '''pendidikan wajib''' mengacu kepada masa pendidikan yang diwajibkan bagi semua orang dan diberlakukan oleh pemerintah. Pendidikan ini dapat dilakukan di [[sekolah]] terdaftar atau di [[Sekolah rumah|tempat lain]].
 
'''Wajib sekolah''' atau '''persekolahan wajib''' artinya orang tua wajib menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu.<ref>{{Cite journal |date=1875 |title=Compulsory Education |journal=New England Journal of Education |volume=1 |issue=5 |pages=52 |jstor=44763565}}</ref>
 
[[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya|Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya]] mensyaratkan prinsip wajib belajar [[Pendidikan gratis|gratis]] dalam beberapa tahun yang wajar bagi semua orang.<ref>[[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights#Right to free education|International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights]], Article 14</ref> Semua negara kecuali [[Bhutan|Butan]], [[Papua Nugini]], [[Kepulauan Solomon]], dan [[Vatikan|Kota Vatikan]] mempunyai wajib belajar.
 
Kolerasi keseluruhan antara tingkat akses ke pendidikan di suatu negara dan keterampilan populasi siswanya lemah. Putusnya hubungan antara akses pendidikan dan kualitas pendidikan merupakan konsekuensi dari lemahnya kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan kurangnya informasi dari pihak pembuat kebijakan tentang bagaimana mempromosikan pembelajaran siswa. Didalam situasi lain, pemerintah mungkin sengaja dimotivasi untuk memberikan pendidikan dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga negara. Sebaliknya di negara-negara dengan sistem pemerintahan republik, mengenyam pendidikan itu perlu dan terpenting bagi setiap warga negara. Sepanjang sejarah, undang-undang pendidikan wajib biasanya merupakan bentuk terbaru dari intervensi pendidikan yang diberlakukan oleh negara. Secara umum, pemerintah di Eropa dan Amerika Latin mulai menginterpensi pendidikan dasar rata-rata 107 tahun sebelum demokratisasi yang diukur dengan Polity. Undang-Undang pendidikan wajib, meskipun merupakan salah satu langkah terahir yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat yang berusaha mengatur pendidikan dasar, diterapkan rata-rata 52 tahun sebelum demokratisasi sebagaimana diukur oleh Polity dan 36 tahun sebelum hak pilih laki-laki universal<ref>https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/nondemocratic-roots-of-mass-education-evidence-from-200-years/8C8C594AA07996A00ED4BEFC66B133B7</ref>.
 
==Lihat pula==
Baris 20 ⟶ 18:
*[[Peningkatan usia putus sekolah]]
*[[Sekolah negeri (pemerintah)|Sekolah negeri]]
*[[Tidak bersekolah]]
 
== Rujukan ==
{{Reflist}}
 
=== Bacaan lanjut ===
Baris 30 ⟶ 28:
*Paglayan, A. (2020). "[https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/nondemocratic-roots-of-mass-education-evidence-from-200-years/8C8C594AA07996A00ED4BEFC66B133B7 The Non-Democratic Roots of Mass Education: Evidence from 200 Years.]" ''American Political Science Review.''
*Van Horn Melton, J. (1988). ''Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria'' Cambridge: Cambridge University Press.
*White, John (1876). "[https://archive.org/stream/fortnightly00unkngoog#page/n904/mode/2up The Laws on Compulsory Education]," ''The Fortnightly Review'', Vol. XXV, pp.&nbsp;897–918.
 
==Pranala luar==
Baris 39 ⟶ 37:
{{Hak asasi manusia}}
{{Authority control}}
 
{{DEFAULTSORT:Wajib belajar}}
[[Kategori:Wajib belajar| ]]