Surat Perintah Sebelas Maret: Perbedaan antara revisi

}}|location_of_document=Tidak diketahui|signers=[[Soekarno]]|date_ratified=11 Maret 1966|date_repeal=28 Oktober 1971|purpose=UntukMemberikan mandat kepada [[Letnan Jenderal]] [[Soeharto]], sebagai Panglima [[Kopkamtib]], untuk mengambil segalasemua tindakan yang "dianggap perlu" dalamuntuk mengatasi situasi keamanan, kestabilan pemerintahan, dan jalannyastabilitas proses revolusipemerintahan.}}'''Surat Perintah Sebelas Maret''', lebihyang dikenalbiasa disebut dengan singkatannyasingkatan '''Supersemar''', adalah suratsebuah perintahdokumen yang ditandatangani olehbertandatangan [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] pada tanggal [[11 Maret]] [[1966]], yang memberikanberisi mandatpemberian tugas dan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat [[Letnan jenderal_(Indonesia)|Letnan Jenderal]] [[Soeharto]], selakuuntuk Panglimamengambil [[Komando Operasi Pemulihan Keamananupaya dan Ketertiban|Komandotindakan Operasiresponsif Keamanancepat danapa Ketertiban]]pun (Kopkamtib), untuk mengambil segala tindakanitu yang "dianggap perlu" untukguna mengatasimemulihkan ketertiban situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang hebat padakacau masaselama [[Pembantaianpembantaian di Indonesia 1965–1966|pembersihan setelah terjadinya Gerakan 30 September]].

Pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, sebuahsuatu kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menamakan dirinyadiri mereka [[Gerakan 30 September]] membunuh enam jenderal senior dan satu perwira [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat|Angkatan Darat]], merebutmengambil alih kendali sementara diatas beberapa bagian dari pusat kota [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], dan mengeluarkan sejumlah keputusan melaluiatas [[Radio Republik Indonesia]] dalam percobaan kudeta.<ref name="RICKLEFS269">Ricklefs (1982) p. 269</ref> [[PartaiSoeharto Komunisdan Indonesia]]sekutu-sekutunya (PKI)mengalahkan dituduh sebagai dalang atas percobaan kudetagerakan tersebut. Tigadan haridalam setelahproses peristiwayang tersebut,agak Soekarnoberlarut-larut menunjukyang Soeharto,berlangsung saatselama ituenam sebagaibulan Panglimaatau [[Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat]]lebih, untukposisi mengambilresmi langkahSoekarno memulihkansebagai keamananpresiden negara yangini mulaiperlahan-lahan tidaktapi stabil.pasti Soeharto meresponnya dengan membentuk [[Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban|Kopkamtib]] dan menggelar operasi untuk menyingkirkan PKI di berbagai daerahsurut.<ref>{{Cite web|last=Maarif|first=Syamsul Dwi|date=10 Maret 2022|title=Supersemar adalah Surat Perintah 11 Maret 1966: Isi dan Sejarahnya|url=https://tirto.id/supersemar-adalah-surat-perintah-11-maret-1966-isi-dan-sejarahnya-gpLY|website=[[Tirto.id]]|language=id|access-date=12 Maret 2022}}</ref>

* Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) [[Sukardjo Wilardjito]], ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah [[Indonesia: Era Reformasi|Reformasi 1998]] yang juga menandakan berakhirnya [[Orde Baru]] dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal [[11 Maret]] [[1966]] pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) [[M. Panggabean]]. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah ''Surat Perintah Sebelas Maret'' yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “''Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati'',” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari [[RPKAD]] dan [[Kostrad]], Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.

* Tentang pengetik Supersemar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD [[Ali Ebram]], saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

Berbagai usaha pernah dilakukan [[Arsip Nasional Republik Indonesia]] (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, ANRI telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) [[M. Jusuf]], yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya [[8 September]] [[2004]], agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan [[Muladi]] yang ketika itu menjabat [[Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia|Mensesneg]], [[Jusuf Kalla]], dan [[M. Saelan]], bahkan meminta [[DPR]] untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha ANRI itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden [[Soeharto]]. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada [[27 Januari]] [[2008]], membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.