Dewan Transportasi Kota Jakarta: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Organization

| name = Dewan Transportasi Kota Jakarta

| website = {{URL|dtkj.or.id}} dan {{URL|dewantransportasi.jakarta.go.id}}

| num_volunteers = 6

| parent_organization = Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

| main_organ =

| leader_title = Ketua

| image =

| status = Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Propinsi DKI Jakarta

}}

[[Berkas:DTKJ Poster.jpg|jmpl|Poster promosional Dewan Transportasi Kota Jakarta, dengan logo tertera]]

'''Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)''' adalah sebuah lembaga Independen yang berkedudukan di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Provinsi DKI Jakarta]] sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dibentuk sejak tahun 2003 dengan Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyebrangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota,<ref>{{Cite web|date=13 November 2003|title=Peraturan daerah propinsi daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 12 tahun 2003 tentang lalulintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau serta penyeberangan di propinsi daerah khusus Ibukota Jakarta {{!}} Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta|url=https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13409|website=JDIH Pemprov DKI Jakarta|access-date=2023-08-18}}</ref> sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Pasal 244),<ref>[https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-2014-tentang-transportasi.pdf Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014]</ref> dan Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI.<ref>[https://dishub.jakarta.go.id/download/pergub-no-265-tahun-2015/ Peraturan Gubernur nomor 265 Tahun 2015]</ref>

DTKJ terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat, seperti; Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Pengusaha Angkutan, Pengguna Jasa Transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang transportasi, Awak Angkutan, dan juga ''[[ex-officio]]'' Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polda Metro Jaya). Fungsi utama DTKJ adalah memberikan saran kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai pengambilan kebijakan mengenai transportasi di Jakarta. DTKJ bertugas menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi.

 

 

== Referensi ==