Bank Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Pembatalan |
Gibranalnn (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (43 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{
{{for|halte Transjakarta yang dulu bernama Halte Bank Indonesia|Halte Transjakarta Kebon Sirih}}
{{Confuse|Bank di Indonesia}}
{{Infobox central bank
| name = Bank Indonesia
| logo = BI Logo.png
| logo = [[Berkas:BI Logo.png|250px]]<br><br>[[Berkas:Bank Indonesia Lama.jpg|250px]]<br>Gedung Bank Indonesia (depan dan dua menara di belakang) di [[Jakarta]]▼
| logo_size =
| headquarters = [[Jakarta]], [[Indonesia]]
| coordinates =
| established =
| ownership = [[
| executive_title = Gubernur
| executive = [[Perry Warjiyo]]
Baris 13 ⟶ 15:
| currency = Rupiah
| currency_iso = IDR
| reserves = US$140,4 miliar (Maret 2024)<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2024-04-05|title=BI catat cadangan devisa RI capai 140,4 miliar dolar AS per Maret 2024|url=https://www.antaranews.com/berita/4045938/bi-catat-cadangan-devisa-ri-capai-1404-miliar-dolar-as-per-maret-2024|website=Antara News|language=id|access-date=2024-05-29}}</ref>
| reserve_requirements = <!-- % cadangan wajib minimum versus simpanan, atau "Tidak ada" -->
| borrowing_rate = <!-- suku bunga bank untuk pinjaman -->
Baris 20 ⟶ 22:
| excess_reserves = <!-- "ya" atau "tidak" untuk bunga cadangan lebih - atau "tidak ada" -->
| website = {{url|www.bi.go.id}}
| predecessor = [[
|
| image = Bank Indonesia Lama.jpg
▲|
}}
'''Bank Indonesia''' ('''BI''') adalah '''[[bank sentral]] [[Indonesia|Republik Indonesia]]''' sesuai Pasal 23D [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.<ref>{{Cite web|url=https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/335/nprt/30/uu-no-23-tahun-1999-bank-indonesia|title=Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI)|last=|first=|date=|website=hukumonline.com/pusatdata|language=Indonesia|access-date=2019-05-21}}</ref> Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia,<ref>{{Cite web|url=https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Indonesia-Beli-Saham-DJB.aspx|website=www.bi.go.id|access-date=2021-08-30}}</ref> bank ini awalnya merupakan [[perseroan terbatas]] [[perusahaan terbuka|terbuka]] bernama '''De Javasche Bank N.V. (DJB)''' yang didirikan berdasarkan oktroi, dan kemudian undang-undang, pada masa pemerintahan Hindia Belanda.<ref>{{Cite web|url=https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_3.aspx|title=Bagian Tiga : DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8 - Bank Sentral Republik Indonesia|website=www.bi.go.id|access-date=2019-05-21}}</ref> Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai [[rupiah]]. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan [[nilai]] [[mata uang]] terhadap barang dan jasa domestik ([[inflasi]]), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).<ref>Penjelasan UU Bank Indonesia Pasal 7</ref>
Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah:
Baris 45 ⟶ 48:
Pada 1827-28, Raja Willem I menerbitkan Oktroi (Hak Ekslusif) pendirian De Javasche Bank (DJB) untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di Koloni Hindia Belanda yang timbul pasca-kebangkrutan VOC.<ref name=":2">{{Cite book|title=Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java: Colonial Relationships in Trade and Finance, 1800-1942|last=Claver|first=Alexander|publisher=KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies)|year=2014|isbn=|location=Leiden|pages=|url-status=live}}</ref> DJB didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran ganda: (1) sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah; dan (2) sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya ''(general banking services).''<ref name=":3">{{cite book|title=Beyond Empire and Nation|last=Wolters|first=W. G.|date=|publisher=Brill|year=2012|editor-last=Bogaerts|editor-first=Els|location=|pages=|chapter=The Decolonization of African and Asian Societies|editor-last2=Raben|editor-first2=Remco}}</ref> Sebagai instrumen pemerintahan kolonial, pendirian DJB ditujukan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di dalam wilayah Hindia Belanda.<ref name=":2" /> Oktroi I berakhir (kedaluwarsa) pada 1838. Akan tetapi, Kerajaan Belanda terus menerbitkan Oktroi baru sampai Oktroi VIII digantikan oleh Undang-Undang DJB (''DJB-Wet'') pada 1922.
Selama masa Oktroi, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter (yang terutama ditimbulkan oleh penerbitan mata uang ''specie'' (terutama koin tembaga) secara berlebihan) dan menerapkan standar nilai tukar emas (''gold-exchange standard'').<ref name=":3" /> Oleh karena itu, meskipun mata uang di Pusat Kerajaan (Holandia) dan di daerah koloni tidak sama, namun kedua mata uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1.<ref name=":3" /> Upaya mempertahankan kestabilan kurs tersebut sangat penting bagi persero-persero di daerah koloni, mengingat hampir seluruh keuntungan usaha dan kelebihan dana direpatriasi ke kantor-kantor pusat mereka di
Pada masa Perang Dunia I, Belanda menghentikan sementara penerapan standar nilai tukar emas akibat menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, Kerajaan Belanda juga mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan Undang-Undang DJB ''(De Javasche Bankwet)'' pada 1922. Berdasarkan beleid tersebut, DJB diwajibkan meminta arahan dari Pemerintah Kerajaan dalam menjalankan kebijakan di daerah koloni. DJB juga wajib memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk urusan-urusan operasional tertentu.<ref name=":4">{{Cite web|url=https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_4.aspx|title=Bagian Empat : DJB Berdasarkan DJB Wet - Bank Sentral Republik Indonesia|website=www.bi.go.id|access-date=2019-12-23}}</ref> Selain itu, UU tersebut lain memperkenalkan fungsi baru kepada DJB, yaitu sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial.<ref name=":4" /> Beberapa amandemen terhadap UU tersebut dilakukan setelah 1922. Akan tetapi, struktur dan tata kelola DJB relatif tidak berubah sampai ketika Pemerintahan Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1952.
Baris 124 ⟶ 127:
== Dewan Gubernur BI ==
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang [[Daftar Gubernur BI|Gubernur]] sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya
=== Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur ===
Baris 141 ⟶ 144:
* 2009-2010 [[Darmin Nasution]] (Pelaksana tugas)
* 2009 [[Miranda Gultom]] (Pelaksana tugas)
* 2008-2009 [[Boediono]]
* 2003-2008 [[Burhanuddin Abdullah]]
* 1998-2003 [[Syahril Sabirin]]
| |||