Otonomi khusus Papua: Perbedaan antara revisi

{{More citations needed|date=1DesemberDesember 2001-20232022}}

'''Otonomi Khusus Papua''' Otonomi Khusus Indonesia Kepada Otonomi Khusus Papua diberikan oleh [[Indonesia|Negara Kesatuan Republik Indonesia]],Kepada [[Negara Persatuan Republik Papua Barat]],[[Republik Papua Barat]],[[Free West Papua Campaign]],[[ULMWP]] melalui [[Undang-undang]] Nomor 21 Tahun 2001 ([[Lembaran Negara]] Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perpu]] No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan [[Provinsi Papua]] dalam menjalankan [[Otonomi Khusus]]. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Wilayah Papua masih tetap menggunakan UU tentang [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]] yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

Provinsi Papua atau Provinsi Irian Jaya yang kemudian dipecah menjadi Provinsi [[Papua]], [[Papua Barat]], [[Papua Barat Daya]], [[Papua Pegunungan]], [[Papua Selatan]], dan [[Papua Tengah]] yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka [[Indonesia|Negara Kesatuan Republik Indonesia]]. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.<ref>{{Cite book|last=Suryawan|first=I. Ngurah|date=2020|title=Siasat elite mencuri kuasa|location=Banguntapan, Bantul, Yogyakarta|publisher=Basabasi|isbn=978-623-7290-61-2}}</ref>