Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Former Country

| year_start = 1755

| date_start = 13 Februari

| event1 = [[Geger Sepehi]]

| date_event1 = 19{{spaced ndash}}20 Juni 1812

| event4 = Restorasi [[Hamengkubuwana IX]]

| date_event4 = 1 Agustus 1945

| p1 = Kesultanan Mataram

| flag_p1 = Flag of the Mataram Sultanate.svg

| s2 = Daerah Istimewa Yogyakarta

| flag_s2 = Flag of Yogyakarta.svg

| image_coat = Yogyakarta Sultanate Hamengkubhuwono X Emblem.svg

| image_map = Peta seri DIY AA 1957.png

| capital = [[Kota Yogyakarta]]

| title_leader = [[Sultan Yogyakarta|Sultan]]

| year_leader1 = 1755–1792

| year_leader2 = 1792–1810

| year_leader3 = 1877–1921

| year_deputy1 = Pertama (1755–1799)

| year_deputy2 = Terakhir (1933–1945)

| currency = {{unbulleted list|[[Gulden Hindia Belanda]]|[[Rupiah]]}}

| footnotes = ---{{br}}'''Status Politik:'''{{br}}

}}

 

}}

 

 

 

== Sejarah ==

=== Pembentukan ===

{{Main|Perjanjian Giyanti}}

 

Sultan [[Hamengkubuwana I]] kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran [[Kali Winongo|Sungai Winongo]] dan [[Sungai Code]]. Ibu kota berikut istananya tersebut dinamakan [[Ngayogyakarta Hadiningrat]] dan [[lansekap]] utama berhasil diselesaikan pada tanggal [[7 Oktober]] [[1756]]. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa "'' ingkang jumeneng kaping...ing Ngayogyakarta Hadiningrat '' " ([[bahasa Indonesia]]: "yang bertakhta ke .... di Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII.

 

=== Masa awal ===

 

Di masa awal pemerintahannya, Sultan menerbitkan peraturan politik yang harus dipatuhi oleh Belanda. Empat peraturan tersebut antara lain:

Meski demikian, sikap Sultan kepada Inggris sama saja dengan sikapnya kepada Belanda. Hubungan Sultan dengan anaknya juga sempat memanas, terlebih sang anak lah yang membuat dirinya dimakzulkan saat itu. Belum lagi nyaris terjadi pertumpahan darah antara utusan [[Thomas Stamford Raffles]], Gubernur Inggris dengan kerabat keraton di depan Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari singgasana Sultan, sewaktu wakil gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811.

 

* Beberapa bangunan di keraton hancur lebur, salah satunya adalah Pojok Beteng Lor Wetan yang dibangun oleh Sultan sendiri dan Ndalem Sawojajar yang merupakan tempat tinggal putra mahkota

* Sultan Hamengkubuwana II kembali diturunkan dan diasingkan ke [[Pulau Pinang]] (kini menjadi [[Penang]] di [[Malaysia]]), tahta kembali diduduki oleh ''Adipati Anom'' Hamengkubuwana III

Periode ini ditandai dengan kembalinya pemerintahan Hindia Belanda setelah perang Napoleon. Sultan Hamengkubuwana III wafat pada tahun 1814, dan tahta digantikan oleh Pangeran ''Adipati Anom'' yang masih sangat belia, yakni Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Ibnu Jarot naik tahta pada umur 10 tahun dengan gelar Sultan [[Hamengkubuwana IV]]. Mudanya usia Sultan saat itu, memunculkan pembentukan wali sultan yang didapuk oleh Paku Alam I.

 

 

Pemerintahan Hamengkubuwana IV secara mandiri baru dimulai pada 20 Januari 1820, setelah Paku Alam I meletakkan jabatannya selaku wali Sultan. Pemerintahan mandiri tersebut tidak berlangsung lama, hanya tiga tahun. Pada Desember 1823, Hamengkubuwana IV wafat di usia yang masih cukup muda, 19 tahun.

 

==== Periode 1823-1830 ====

 

Pada periode awal pemerintahannya, Yogyakarta masih diwarnai kemelut akibat intrik politik Belanda dan Patih Danureja IV yang bertindak semena-mena. Hal ini kembali memunculkan kemarahan di benak Pangeran Diponegoro selaku wali Sultan saat itu. Belanda juga berniat untuk menyingkirkan Diponegoro dari keraton demi memuluskan rencana mereka.

Pada masa Sultan Hamengkubuwana VII, Yogyakarta mengalami masa kejayaan. Adanya politik pintu terbuka (''opendeur politiek'') yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal 1920-an memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda dan Yogyakarta. Kebetulan, politik pintu terbuka tersebut sudah sesuai dengan peraturan agraria (''agrarische wet'') yang berlaku di Yogyakarta, sehingga menguntungkan keraton.<ref name=sejarah>[https://kotabarukel.jogjakota.go.id/detail/index/8690 Sejarah Kotabaru]</ref>

 

 

Yogyakarta juga mengalami masa transisi menuju ke arah modern pada masa Sultan Hamengkubuwana VII. Beberapa fasilitas pendidikan modern dibangun di sekitar keraton. Sultan juga mendukung perkumpulan pergerakan nasional seperti [[Boedi Oetomo]] dan [[Muhammadiyah]].

 

=== Penduduk ===

Pembagian wilayah menurut [[Perjanjian Palihan Nagari]] juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (''abdi Dalem'') dan rakyat (''kawula Dalem'') yang menggunakan atau memakai wilayah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian [[tanah]] pada waktu itu yang menggunakan sistem ''[[tanah bengkok|lungguh]]'' (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu perjanjian berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada [[1930]] penduduk meningkat menjadi 1.447.022 jiwa.

 

| life5 = {{Birth date|1820|1|24|df=y}} – {{Death date and age|1855|6|5|1820|1|24|df=y}}

| reignstart5 = 1822

| notes5 =

| family5 = * [[Hamengkubuwana IV]], ayah

| family9 = * [[Hamengkubuwana VIII]], ayah

* Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara, ibu

| alt9 =