Pemberontakan di Aceh: Perbedaan antara revisi

* [[Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Aceh 2006|Diadakannya pilkada]]
| combatant1 = {{flag|Indonesia}} <br>'''Didukung oleh:'''<br />{{flag|Amerika Serikat}}<ref>[http://www.thirdworldtraveler.com/Asia/Resource_War_Aceh.html Resource War in Aceh]. ''Thirdworldtraveler.com''</ref>
| combatant2 = {{flagicon image|Flag of Free Aceh Movement.svg}} [[Gerakan Aceh Merdeka]]<br />'''Didukung oleh:'''<br />

'''Pemberontakan di Aceh''' dikobarkan oleh [[Gerakan Aceh Merdeka]] (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari [[Indonesia]] antara tahun [[1976]] hingga tahun [[2005]].<ref>{{Cite web|date=2023-12-04|title=Awal Mula Gerakan Aceh Merdeka 47 Tahun Lalu - Acehkini.ID|url=https://acehkini.id/awal-mula-gerakan-aceh-merdeka-47-tahun-lalu/|language=id|access-date=2024-01-01}}</ref> [[Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004|Operasi militer]] yang dilakukan TNI dan Polri (2003–2004), beserta kehancuran yang disebabkan oleh [[gempa bumi Samudra Hindia 2004]] menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan. [[Amnesty International]] merilis laporan ''Time To Face The Past'' pada April 2013 setelah pemerintah Indonesia dianggap gagal menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian damai 2005. Laporan tersebut memperingatkan bahwa kekerasan baru akan terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan.<ref name="Bbc">{{cite news|title=Amnesty: Indonesia 'failing to uphold' Aceh peace terms|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22198860|accessdate=18 April 2013|newspaper=BBC News|date=18 April 2013}}</ref>

: 1945-1949: Aceh memainkan peranan penting dalam revolusi dan perang kemerdekaan melawan Belanda dan akibatnya disinyalir mampu mendapatkan janji dari Presiden [[Soekarno]] saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan [[hukum keluarga Islam]] (atau ''[[syariah]]'') setelah [[perang kemerdekaan Indonesia]].<ref>{{cite book|title=ibid|page=31}}</ref>

Damien Kingsbury, yang menjabat sebagai penasihat informal pimpinan GAM di [[Swedia]] selama [[Kesepakatan Helsinki|Perundingan Damai Helsinki 2005]], menyatakan bahwa militer Indonesia memiliki kepentingan tersembunyi di Aceh sehingga mereka sengaja menjaga konflik supaya tetap terjadi di tingkat yang akan membenarkan kehadiran mereka di provinsi bergolak tersebut.<ref>{{cite journal|last=Kingsbury|first=Damien|coauthors=Lesley McCulloch|title=Military Business in Aceh|journal=Verandah of Violence: The Background to the Aceh Conflict|year=2006|series=ed Anthony Reid|pages=212}}</ref> [[ICG]] juga menegaskan dalam sebuah laporan tahun 2003 bahwa, "Aceh (adalah) tempat yang terlalu menguntungkan untuk para perwira militer yang sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber non-anggaran ."<ref>{{cite journal|last=Indonesian Crisis Group|title=Aceh: How Not to Win Hearts and Minds|journal=Indonesia Briefing|date=3|year=2003|month=July|page=7}}</ref>

Akan tetapi, Aspinall mencatat bahwa sebagian besar petinggi GAM yang ia wawancarai, terutama petugas lapangan, bersikeras bahwa mereka mengakui [[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]] bukan karena militer mereka semakin lemah.<ref name=Aspinall_Islam_231>{{cite book|last=Aspinall|title=Islam and Nation|page=231}}</ref> Mantan pemimpin GAM [[Irwandi Yusuf]], yang kelak menjadi Gubernur Aceh melalui pilkada langsung tanggal [[11 Desember]] [[2006]], mengaku bahwa bukannya bubar, situasi GAM justru membaik sejak anggota yang sakit dan lemah ditangkap militer Indonesia sehingga anggota di lapangan tidak terbebani oleh mereka.<ref name=Aspinall_Islam_231/> Walaupun pasukan GAM tetap komit melanjutkan perjuangan mereka, para petinggi GAM mungkin sudah putus asa membayangkan mungkinkah mencapai kemenangan militer atas pasukan pemerintah Indonesia.<ref name=Aspinall_Islam_231/> Kata mantan perdana menteri GAM [[Malik Mahmud]] kepada Aspinall bulan Oktober 2005: "Strategi yang diterapkan oleh kedua pihak berujung pada kebuntuan yang sangat merugikan".<ref>{{cite book|title=ibid|page=232}}</ref> Saat diwawancarai ''[[Jakarta Post]]'' tentang apakah mengakui MoU Helsinki adalah tindakan pencitraan oleh GAM pasca kemunduran militernya, Malik menjawab:

Pada April 2013, ''[[Amnesty International]]'' meluncurkan laporan ''Time To Face The Past'' ("Saatnya Menghadapi Masa Lalu") yang isinya pernyataan mereka bahwa "sebagian besar korban dan kerabatnya sudah lama dijauhkan dari kebenaran, keadilan, dan pemulihan, dan Indonesia telah melanggar kewajibannya menurut hukum internasional. Mereka masih menunggu otoritas lokal dan nasional Indonesia untuk mengakui dan memperbaiki apa yang telah mereka dan keluarganya alami pada masa konflik." Dalam perumusan laporannya, ''Amnesty International'' menggunakan hasil penelitiannya saat berkunjung ke Aceh pada Mei 2012. Pada kunjungan tersebut, perwakilan organisasi tersebut mewawancarai [[Lembaga swadaya masyarakat|lembawa swadaya masyarakat]] (LSM), [[organisasi masyarakat]], [[pengacara]], anggota dewan, pejabat pemerintah setempat, [[jurnalis]], dan korban dan perwakilan mereka mengenai situasi di Aceh pada saat wawancara dilaksanakan. Korban menyatakan apresiasi mereka terhadap proses perdamaian dan meningkatnya keamanan di provinsi Aceh, tetapi juga menyatakan frustrasi atas tidak adanya tindakan dari pemerintah Indonesia sesuai [[nota kesepahaman]] 2005 yang mencantumkan rencana pembentukan [[Pengadilan Hak Asasi Manusia]] di Aceh dan [[Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh]].<ref>{{cite web|title=Time To Face The Past|url=http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/001/2013/en/5a7956bb-be04-494a-85e2-0c02d555b58e/asa210012013en.pdf|work=Amnesty International|publisher=Amnesty International|accessdate=18 April 2013|format=PDF|year=2013|archive-date=2013-05-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20130525200754/http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/001/2013/en/5a7956bb-be04-494a-85e2-0c02d555b58e/asa210012013en.pdf|dead-url=yes}}</ref>