James Sumendap: Perbedaan antara revisi

}}

 

 

 

 

James lahir dari keluarga petani di Modoinding, sehingga sejak kecil dia terbiasa bekerja dan dekat dengan kehidupan petani, sampai saat ini dia masih menyisihkan waktu bekerja menjadi petani di sela-sela pekerjaan lainnya terutama vanili dan holtikultura.

 

James Sumendap menikah dengan Djein Leonora Rende, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu: Sabrina Sarah Sumendap dan Peter Harry Daniel Sumendap.

 

 

Setelah lulus kuliah, James memutuskan untuk menjadi pengacara mulai pada tahun 1996, dan melalui profesinya berjuang mengadvokasi permasalahan petani cengkeh dan kopra di Sulawesi Utara, baik dari sisi litigasi maupun non-litigasi. Melalui aktivismenya tersebut, dia dipercayakan beberapa posisi dalam organisasi masyarakat, yaitu:

 

 

Dalam kegiatan aktivismenya, James Sumendap juga bekerja bersama beberapa lembaga asing dalam kegiatan advokasi dan pengembangan masyarakat di Sulawesi Utara dan Indonesia, terutama dengan mitra internasional seperti Rockfeller Foundation, United Nation Development Program (UNDP) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Termasuk di dalamnya belajar model pengelolaan masyarakat kecil dan petani di negara-negara Amerika Latin dan mengimplementasikannya di Sulawesi Utara dan Indonesia.

== Riwayat Pendidikan ==

* SD GMIM Makaroyen (lulus 1980)

* SPK Gunung Maria Tomohon (1983 – 1984)

* SMA Kristen Bethesda Manado (lulus 1988)

 

* Advokat (1996 - sekarang)

* Direktur Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Pemuda (2004 - sekarang)

* Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Kotamobagu (2004 – sekarang)

* Presiden Direktur PT. Surya Medika (2002 – sekarang)

 

 

* Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Sulut (2005 -2010 dan 2010-2014)

* Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Tenggara (2008 – 2009)

* Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Selatan (2008 – 2010)

* Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Tenggara (2010 – sekarang)

 

 

=== Bupati Minahasa Tenggara ===

 

 

Ketika pertama kali menjabat, Minahasa Tenggara dikenal sebagai wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Sulawesi Utara, misalnya dengan tidak pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sejak ia menjabat, ia bekerja memperbaharui manajemen pemerintahan dan berhasil membuat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK hingga delapan kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2023. Salah satu hal yang paling diingat masyarakat adalah usahanya memperlebar jalan utama menuju Minahasa Tenggara, dikenal dengan area Gunung Potong yang merupakan jalan nasional yang kondisinya kurang memadai, berlubang dan membahayakan pengendara dengan memanfaatkan APBD dan memanfaatkan hak diskresinya sebagai Bupati. Langkah ini diambil karena menurutnya pemerintah pusat lambat dalam memperhatikan pembangunan jalan tersebut yang pada dasarnya berfungsi sebagai jalur utama arus ekonomi warga.

Kemudian, karena baginya BPJS seringkali justru membebani masyarakat dengan berbagai aturan yang kaku dan seringkali terlalu mahal, dia juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Minahasa Tenggara dengan program ''Universal Coverage'' termasuk dengan meningkatkan fasilitas Puskesmas hingga ke pelosok, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. James juga dikenal karena program Dana Duka yang mencapai nilai 7 juta/orang. Hal ini dia perjuangkan karena baginya ketika ada seorang warga berduka, maka terjadi pula peningkatan beban ekonomi yang diterima oleh keluarga dari warganya yang meninggal, sehingga mereka perlu dibantu dan diberi pembiayaan sebagai dana talangan untuk menyambung hidup, sampai kebutuhan ekonomi mereka berjalan normal kembali. Saat menjadi Bupati, James juga dikenal karena melawan moratorium penghilangan Tenaga Harian Lepas (THL). Hal ini dia lakukan karena baginya, di banyak daerah Indonesia yang struktur ekonominya masih bercorak pedesaan seperti Minahasa Tenggara, THL tidak hanya menbantu kinerja pemerintahan, tetapi ikut serta meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu mempercepat gerak perekonomian masyarakat. Sehingga justru dengan menghapus THL, pemerintah justru memperlambat roda perekonomian warga. James juga menginisiasi penilaian kinerja perangkat pemerintahan daerah dengan menggunakan program E-Kinerja, sebagai kontrak kerja harian. Dimana, sistem ini memungkinkan penilaian kinerja pegawai didasarkan pada capaiat target kerja dan bukan pada absensi masuk kehadiran. Bagi masyarakat setempat, masa pemerintahan James Sumendap berhasil membuat pembangunan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan maksimal, yang belum sempat dirasakan pada era-era sebelumnya. Termasuk di dalamnya memperoleh anugerah Kabupaten Peduli HAM untuk tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

 

Pada tahun 2004, James mencalonkan diri untuk maju ke DPRD Provinsi Sulut dari daerah Pemilihan Minahasa Selatan dan terpilih menjadi anggota legislatif periode 2004-2009. Program kerja utamanya adalah memperjuangkan nasib petani komoditas di Sulawesi Utara, terutama cengkeh dan kopra melalui stabilisasi harga hingga tingkat petani. Karena keberhasilan dan diterimanya dia di masyarakat pemilihnya, James kembali terpilih untuk periode kedua, pada tahun 2009 sampai 2014. Selama menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dia menjadi Sekretaris Komis D, atau Komisi Pembangunan. Selain itu, James juga ikut serta memperjuangkan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdiri pada tahun 2007.

 

Sebagai kader GMNI dan Ketua PA GMNI Sulawesi Utara, James Sumendap dikenal karena ide dan praktik nasionalismenya yang inklusif, tidak hanya di kalangan kader dan alumni GMNI, tetapi bahkan menjadi pengayom untuk mahasiswa dan alumni-alumni Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus yang ada di Sulawesi Utara, seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Hal ini dia lakukan karena baginya mereka adalah suatu ekosistem yang dapat membangun bangsa dan masyarakat di kemudian hari, hal yang sama seperti yang pernah ia alami di masa-masa kuliahnya.

 

 

 

== Referensi ==

[[Kategori:Bupati Minahasa Tenggara]]