Wikipedia

Sejarah Taiwan (1945–sekarang): Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Teknologi Positif (bicara | kontrib)
1.469 suntingan
k Perubahan dalam memperbaiki/merapikan suntingan.
Tag: Dikembalikan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Pierrewee (bicara | kontrib)
Pengurus
42.342 suntingan
ganti ke {{Sejarah Republik Tiongkok}}
Tag: pranala ke halaman disambiguasi
 
(11 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Sejarah Taiwan}}
Sebagai hasil dari [[Menyerahnya Jepang|penyerahan diri]] dan [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan Sekutu atas Kekaisaran Jepang]] di akhir [[Perang Dunia II]], [[Pulau Taiwan|Pulau Formosa]] ditempatkan di bawah pemerintahan [[Republik Tiongkok|Republik Tiongkok (RT)]],{{NoteTag|Jangan dipertukarkan dengan [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) yang didirikan tahun 1949.}} yang dikuasai oleh [[Kuomintang|Partai Kuomintang (KMT)]], pada tanggal [[Hari Penyerahan Kembali|25 Oktober 1945]]. Setelah pembunuhan masal [[Peristiwa 228|28 Februari pada tahun 1947]], [[Darurat militer di Taiwan|darurat militer]] dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur [[Provinsi Taiwan]], Republik Tiongkok, [[Chen Cheng]], dan [[:en:Ministry_of_National_Defense_(Republic_of_China)|Kementerian Pertahanan Nasional RT]]. Setelah berakhirnya [[Perang Saudara Tiongkok]] di tahun 1949, pemerintah RT [[Penarikan Republik Tiongkok ke Taiwan|menarik diri]] dari [[Tiongkok Daratan]] ketika [[Partai Komunis Tiongkok|partai komunis]] memproklamirkan pendirian [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. KMT mundur ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnya dan mendeklarasikan [[Taipei|Kota Taipei]] sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena [[Diplomasi|diplomatik]] sebagai satu-satunya pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|mengeluarkan]] RT dan menggantikannya dengan RRT.▼
{{Sejarah Republik Tiongkok}}
▲Sebagai hasil dari [[Menyerahnya Jepang|penyerahan diri]] dan [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan Sekutusekutu atas Kekaisaran Jepang]] di akhir [[Perang Dunia II]], [[Pulaupulau Taiwan|Pulau Formosa]] ditempatkan di bawah pemerintahan [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]] (RT)]],{{NoteTag|Jangan dipertukarkan dengan [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) yang didirikan tahun 1949.}} yang dikuasai oleh [[Kuomintang|Partai Kuomintang]] (KMT)]], pada tanggal [[Hari Penyerahan Kembali|25 Oktober 1945]]. Setelah pembunuhan masal [[Peristiwa 228|28 Februari pada tahun 1947]], [[Darurat militer di Taiwan|darurat militer]] dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur [[Provinsi Taiwan]], Republik Tiongkok, [[Chen Cheng]], dan [[:en:Ministry_of_National_Defense_Kementerian Pertahanan Nasional (Republic_of_ChinaTaiwan)|Kementerian Pertahanan Nasional RT]] RT. Setelah berakhirnya [[Perang Saudara Tiongkok]] di tahun 1949, pemerintah RT [[Penarikan Republik Tiongkok ke Taiwan|menarik diri]] dari [[Tiongkok Daratan]] ketika [[Partai Komunis Tiongkok|partai komunis]] memproklamirkan pendirian [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. KMT mundur ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnyaTaiwan dan mendeklarasikan [[Taipei|Kota Taipei]] sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena [[Diplomasi|diplomatik]] sebagai satu-satunya pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|mengeluarkan]] RT dan menggantikannya dengan RRT.
 
Di tahun 1987, darurat militer diangkat dan Republik TiongkokTaiwan memulai proses demokratisasi, dengan menghapus Ketentuan Sementara dan berpuncak pada [[:en:1996_Taiwanese_presidential_election|pemilihan langsung presiden pertama]] di tahun 1996. Pada tahun 2000, [[Partai Progresif Demokrat|Partai Progresif DemokratDemokratik]] (DPP)]] berkuasa dan mulai mengejar [[Gerakan kemerdekaan Taiwan|kemerdekaan dan identitas rakyat Republik TiongkokTaiwan]] tetapi upaya-upayanya dirintangi oleh TiongkokRRT.
 
Karena [[Status politik Taiwan|status politik Republik TiongkokTaiwan yang ambigu]], RT berpartisipasi dalam sejumlah organisasi internasional dengan nama "[[Tionghoa Taipei]]". Karena [[Kebijakan Satu Tiongkok]] yang diberlakukan oleh RRT, RRT menganggap RT sudah tidak ada dan FormosaTaiwan merupakan bagian terpisah dari Tiongkok; RRT menolak hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui RT. Namun, RT masih mengendalikan Pulau[[Geografi FormosaTaiwan|Taiwan]], [[Kabupaten Kepulauan Penghu|Penghu]], [[Kabupaten Kinmen|Quemoy]], [[Lienchiang|Kabupaten Lienchiang]], dan [[Daftar pulau di Taiwan|pulau-pulau dikecil sekitarnyalainnya]].
 
Pada akhir Perang [[Dinasti Qing|Qing Raya]]–[[Kekaisaran Jepang]] Pertama pada tahun 1895, Qing Raya menyerahkan [[kedaulatan]] Pulau Formosa kepada Kekaisaran Jepang di bawah [[Perjanjian Shimonoseki]]. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim [[Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing|kedaulatan Qing Raya atas Pulau Formosa]] dilepaskan. [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|Pulau Formosa tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang]] hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Kekaisaran Jepang dikalahkan, [[Tentara Revolusioner Nasional|Pasukan Partai Kuomintang (KMT)]] dari Republik Tiongkok menduduki Pulau Formosa. Tetapi, Kekaisaran Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Formosa hingga 28 April 1952, ketika [[Perjanjian San Francisco|Perjanjian Perdamaian San Francisco]] 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Kekaisaran Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Formosa.
 
Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah [[hukum internasional]] adalah bahwa ketika Kekaisaran Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau Formosa pada 28 April 1952, Kekaisaran Jepang secara efektif memberikan Pulau Formosa [[kemerdekaan]]<nowiki/>nya. Pada saat itu, Pulau Formosa sudah diduduki oleh Republik Tiongkok, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok. [[Daftar wilayah sengketa Tiongkok|Klaim kedaulatan Tiongkok atas Republik Tiongkok]] berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa [[Otoritarianisme|otoriter]] mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali Satu Tiongkok dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau Formosa. [[Penaklukan Ming oleh Qing|Pulau Formosa ditaklukkan oleh Qing Raya]] pada tahun 1683 ketika [[Zheng Keshuang|cucu Koxinga]] menyerah kepada [[Militer Dinasti Qing|pasukan Qing Raya]]. Sebelum ini, ada bukti kunjungan [[Dinasti dalam sejarah Tiongkok|Dinasti Tiongkok daratan]] ke Pulau Formosa dan bahkan beberapa saran hubungan [[perdagangan]], tetapi Pulau Formosa selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Tiongkok daratan atau negara lain sebelum [[Kerajaan Belanda]] tiba pada awal abad ke-17. Pulau Formosa tetap menjadi bagian dari Qing Raya selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Kekaisaran Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau Formosa hanya pernah menjadi bagian dari Qing Raya selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Qing Raya menaklukkan Pulau Formosa dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Tiongkok. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok tentang Republik Tiongkok menjadi bagian dari Tiongkok sama sekali tidak benar. Pulau Formosa diduduki oleh Qing Raya untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok.
 
Republik Tiongkok memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. [[Kawasan bebas Republik Tiongkok|Batas unit geografisnya saat ini]], terdiri dari Pulau Formosa, Kabupaten Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kabupaten Lienchiang, [[:en:Wuqiu,_Kinmen|Kota praja Wuqiu]], [[Pulau Pratas]], dan [[:en:Nansha_District,_Sansha|Distrik Nansha, Sansha]]. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara [[Swiss|Konfederasi Swiss]] dan [[Belgia|Kerajaan Belgia]]. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Kota Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah [[Junta militer|kediktatoran militer]] Partai Kuomintang (KMT), tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok telah menjadi [[demokrasi]] yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai [[Negara satu partai|1 partai]] lagi. Republik Tiongkok juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan [[Hubungan luar negeri Taiwan|sekutu diplomatik formal]] dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Tiongkok. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Tiongkok berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.
 
Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Republik Tiongkok sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, [[Dolar Baru Taiwan]]. Ini memiliki [[Aksara Han|aksara]] sendiri, [[Aksara Han tradisional|Tionghoa Tradisional]] yang dipakai juga oleh [[Hong Kong|Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong]] dan [[Makau|Daerah Administratif Khusus Makau Republik Rakyat Tiongkok]] dan tidak menggunakan [[Aksara Han sederhana|Tionghoa Sederhana]] yang dipakai oleh Tiongkok dan [[Singapura|Republik Singapura]] (seperti [[Semenanjung Malaka]] dan [[Indonesia|Republik Indonesia]]). Ia memiliki [[Angkatan Bersenjata Republik China|militer]]<nowiki/>nya sendiri dan [[Ekonomi Taiwan|ekonomi domestik]]<nowiki/>nya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan [[Paspor Taiwan|paspor]]<nowiki/>nya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas [[visa]] dengan lebih dari 150 negara. Dan Republik Tiongkok juga memiliki ideologi sendiri yaitu Ideologi Demokrasi seperti [[Amerika Serikat]] dan Republik Indonesia yang jelas berbeda dengan Tiongkok yang berideologi [[Komunisme]]. Yang terpenting, ia juga memiliki [[Budaya Taiwan|budaya unik dan identitas nasional]]<nowiki/>nya sendiri. Bahkan Partai Komunis Tiongkok menilai bahwa [[Orang Taiwan|orang Republik Tiongkok]] mengidentifikasi diri mereka sebagai [[Tionghoa|orang Tiongkok]]. Tetapi orang Republik Tiongkok mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Republik Tiongkok mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Republik Tiongkok. Meskipun ada banyak kesamaan antara [[Budaya Tionghoa|budaya Tiongkok]] dan Republik Tiongkok, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Republik Tiongkok memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Republik Tiongkok lebih dikenal, dll di mata [[Antarbangsa|Internasional]].
 
Justru jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, [[:en:Permanent_Representative_of_China_to_the_United_Nations|Republik Tiongkok (Tiongkok Demokrasi) adalah perwakilan Tiongkok yang sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa]] sebelum diambil alih oleh Tiongkok pada tahun 1971 dan mempunyai bendera yang sah sejak tahun [[Kesatuan lima ras|1912]] dan [[Bendera Republik Tiongkok|1928]]. Kemudian terjadilah [[Perang Saudara Tiongkok|perang saudara]] yang dimenangkan oleh Partai Komunis Tiongkok sehingga berdirilah Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok komunisme) pada tahun 1949. Tetapi RRT Tidak bisa mengalahkan RT seluruhnya jadi logikanya kedua negara seharusnya sama-sama sah. Sama seperti [[Korea Utara|Republik Rakyat Demokratik Korea]] (Korea Komunisme) yang tidak bisa mengalahkan [[Korea Selatan|Republik Korea]] (Korea Demokrasi) sepenuhnya. Seharusnya kedua negara tersebut sama-sama sah. Malahan jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok lah yang sah. Republik Tiongkok sudah berdiri sejak 1912 sedangkan Tiongkok baru berdiri sejak 1949. Berbeda dengan [[Bangsa Korea|Korea]] karena [[Pembagian Korea|kedua korea]] sama-sama [[Gwangbokjeol|merdeka]] di tahun yang sama. Jadi kedua korea adalah sah.
 
== Kronologi ==
Baris 22 ⟶ 14:
[[He Yingqin]], perwakilan RT pada upacara penyerahan diri bangsa Jepang, mendirikan {{Interlanguage link|Kantor Kepala Eksekutif Provinsi Taiwan|zh|3=臺灣省行政長官公署}} yang terpisah dari sistem eksekutif tingkat provinsi di [[Tiongkok Daratan]]. Setelah pendirian kantor eksekutif provinsi, [[Chen Yi (Kuomintang)|Chen Yi]] ditunjuk menjadi Ekseutif Kepala. Chen memproklamirkan tanggal 25 Oktober sebagai [[Hari Penyerahan Kembali]]. Namun, karena Jepang belum secara resmi melepaskan kedaulatan Taiwan pada saat itu, [[Blok Sekutu dalam Perang Dunia II]] tidak mengakui pencaplokan sepihak Taiwan oleh Republik Tiongkok.
 
Pemerintahan [[Chen Yi (jenderal)|Chen Yi]] dirusak oleh korupsi, dan juga kurangnya disiplin dalam polisi militer yang ditugaskan untuk kewajiban-kewajiban pendudukan, menimbulkan perasaan tak percaya dan merendahkan yang mendalam di rantai komandonya. Dengan korupsi yang merajalela dalam pemerintahannya, Chen Yi mulai memonopoli kekuasaan. Sebagai tambahan, ekonomi [[pascaperang]] pulau ini menurun drastis dan menuju ke arah resesi, yang menyebabkan orang-orang di pulau ini mengalami kesulitan ekonomi. Program pemerintah "menurunkan pengaruh Jepang" juga menciptakan kerenggangan budaya, bersamaan dengan ketegangan yang terjadi di antara populasi migran dari [[Tiongkok Daratan]], yang semakin bertambah jumlahnya, dengan para penghuni pulau ini sejak praperang. Ketegangan yang terus meningkat itu meledak di tahun 1947, ketika penahanan penjaja rokok oleh agen-agen pemerintah mengakibatkan kematian orang yang lewat. Bentrokan yang terjadi selanjutnya di antara polisi dan para penghuni dengan cepat menyebar di seluruh pulau, dan tumbuh menjadi pemberontakan umum terhadap Chen Yi dan Kantor Eksekutif Kepala. Peristiwa ini dikenal sebagai [[Peristiwa 228]]. Beberapa minggu kemudian, pasukan-pasukan pemerintah dikirim ke Taiwan dari Tiongkok Daratan untuk menangani krisis tersebut dan menekan oposisi atau perlawanan apapun terhadap pemerintah. Banyak tokoh penting dalam masyarakat Taiwan, dan juga penghuni pulau lainnya, yang di antara mereka sebenarnya banyak yang tak terkait apapun dengan peristiwa tersebut, dibunuh, dipenjarakan tanpa pengadilan, atau menghilang begitu saja. Peristiwa 228 merupakan pendahuluan bagi [[Teror Putih (Taiwan)|Teror Putih]] dalam dasawarsa 1950an, yang menyebabkan ketegangan etnik antara para penghuni praperang dengan penghuni pascaperang, yang juga menjadi awal [[Gerakan kemerdekaan Taiwan|gerakan kemerdekaan Rakyat Taiwan]].
[[Berkas:中華民國第一位民選首都市長吳三連於1951年勝選後_First_People-elected_Mayor_of_Taipei,_the_Capital_of_TAIWAN.jpg|ka|jmpl|275x275px|Politisi Taiwan nonKuomintang, Wu San-lien (2L), merayakan kemenangan telaknya (65.5%) dalam pemilihan pertama walikota Taipei pada bulan Januari 1951 dengan para pendukungnya.]]
Setelah Peristiwa 228, pemerintah RT yang dipimpin [[Kuomintang]] mengatur kembali pemerintahan lokal, menghapuskan Kantor Eksekutif Kepala, sambil mendirikan [[Provinsi Taiwan|pemerintahan provinsi]] yang baru. [[Wey Daw-ming]], yang orang tuanya merupakan akademisi, menjadi [[Gubernur Provinsi Taiwan]] yang pertama, dan selama masa pemerintahannya, membatasi jangkauan perusahaan-perusahaan umum, yang tumbuh dengan signifikan di bawah pemerintahan Chen Yi.
 
Wey digantikan oleh [[Chen Cheng]] sebagai gubernur di tahun 1949. Wey mereformasi sistem mata uang, menggantikan [[Dolar Lama Taiwan]] yang didevaluasi dengan [[Dolar Baru Taiwan]], dengan nilai tukar 40.000:1, dan menerapkan {{Interlanguage link|375 Peraturan Pengurangan Sewa untuk Lahan yang Digarap|zh|耕地三七五減租條例}},<ref>{{Cite web|last=Land Reform Museum (土地改革紀念館)|title=Looking for History (尋訪歷史)|url=http://www.landreform.org.tw/html/02-05.htm|language=zh|access-date=2022-04-04|archive-date=2011-07-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20110725231349/http://www.landreform.org.tw/html/02-05.htm|dead-url=yes}}</ref> sehingga meringankan situasi yang menyebabkan inflasi.
 
KMT berpandangan bahwa populasi Taiwan sudah dirusak oleh pengaruh Jepang dan tidak sepenuhnya Tionghoa maupun bisa dipercaya. Pengaruh yang dipersepsi ini mendorong KMT untuk meyakini bahwa populasi Taiwan terbelakang dan membutuhkan pendidikan ulang. KMT berusaha menghilangkan setiap jejak pengaruh Jepang dan memaksakan identitas [[Tionghoa]] baru pada orang-orang Taiwan.<ref>{{Cite web|last=Dawley|first=Evan|title=A Celebrity Apology and the Reality of Taiwan|url=https://hnn.us/article/180486|website=hnn.us|publisher=History News Network|access-date=14 June 2021}}</ref> KMT juga menyita properti dari kolonis Jepang entah untuk dijual atau untuk digunakan oleh mereka sendiri. Dalam Taiwan modern, properti yang diambil untuk digunakan sendiri seperti ini dianggap aset yang diperoleh dengan cara yang buruk.<ref>{{Cite web|last=Yang|first=Sophia|date=28 August 2017|title=KMT properties in Taiwan valued at NT$865 million to be seized|url=https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3241183|website=www.taiwannews.com.tw|publisher=Taiwan News|access-date=14 June 2021}}</ref> KMT juga mengambil aset-aset yang merupakan milik kewenangan penjajah Jepang. Di tahun 2017, pengadilan memerintahkan KMT untuk membayar ganti rugi 458 properti yang telah diambil alih dengan cara seperti ini.<ref>{{Cite web|last=Wei-han|first=Chen|date=18 July 2017|title=KMT rejects order to pay compensation|url=https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/07/18/2003674781|website=www.taipeitimes.com|publisher=Taipei Times|access-date=14 June 2021}}</ref>
 
=== Otoriterianisme, darurat perang. dan perang dingin ===
Baris 45 ⟶ 37:
Periode ketegangan ini berlangsung hingga [[Krisis Selat Taiwan Kedua|Krisis Selat Kedua]].<ref name=":0">{{Cite book|last=M.H. Halperin|date=December 1966|url=https://archive.org/details/The1958TaiwanStraitsCrisisADocumentedHistory_201712|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|pages=i-xvii|others=Daniel Ellsberg}}</ref> Pada masa ini Amerika Serikat bersumpah untuk melindungi pulau dari Tiongkok Daratan.<ref>{{Cite news|last=H. Halperin|first=Morton|date=|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|url=https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html|work=RAND Corporation}}</ref> Sejak saat itu, kedua pihak di masing-masing sisi selat itu menghentikan semua peperangan terhadap satu sama lain. Angkatan Laut RT melanjutkan kembali pertempuran sepihak dan kewajiban-kewajiban pengawalan sementara Angkatan Laut AS secara diam-diam tanpa diketahui menarik kapal-kapal perang ekstra mereka dari Selat Taiwan.<ref>{{Cite news|last=H. Halperin|first=Morton|date=|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|url=https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html|work=RAND Corporation}}. Page 539.</ref>
 
=== ReformaPembaruan demokratikdemokratis ===
{{Unreferenced section|date=May 2021}}
Republik Tiongkok memasuki fase pembangunan Demokrasi Konstitusional dengan permakluman [[Konstitusi Republik Tiongkok]] di tahun 1947. Setelah itu, [[Tentara Revolusioner Nasional]] juga diganti namanya menjadi [[Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok/Taiwan|Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok]] dan dinasionalisasi. Namun, karena Perang Saudara Tiongkok, [[Permakluman Sementara terhadap Pemberontakan Komunis|Permakluman Sementara Efektif Selama Periode Pemberontakan Komunis]] diberlakukan sebagai amandemen [[Konstitusi Republik Tiongkok]]. Hal ini menyebabkan darurat militer di Taiwan dan membatasi kebebasan dan demokrasi rakyat sipil. Alasan resmi Permakluman itu adalah berlangsungnya Perang Saudara Tiongkok dan efektifnya RT di bawah kekuasaan militer KMT selama [[Periode mobilisasi sebagai penekanan terhadap pemberontakan komunis|periode mobilisasi]]. Taiwan secara efektif berada di dalam darurat militer.
Baris 53 ⟶ 45:
Ketika [[Republik Tiongkok]] dipindahkan ke Taiwan pada tahun 1949, [[Partai Pemuda Tionghoa]], [[Partai Sosialis Demokratik Tiongkok]], dan KMT adalah partai politik legal yang ada di Taiwan. Partai-partai yang didirikan selanjutnya beroperasi di bawah [[Gerakan Tangwai]].
 
Sampai awal dasawarsa 1970an1970-an, Republik Tiongkok dikenal sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara-negara Barat, yang menolak mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Perang Dingin. Kekuasaan KMT di Taiwan dalam darurat militer sampai akhir dasawarsa 1980 memiliki tujuan waspada terhadap penyusupan Komunis dan bersiap untuk merebut kembali Tiongkok Daratan. Karenanya perbedaan politik tidak ditolerir.
 
Di akhir dasawarsa 1970an dan awal 1980an merupakan masa-masa pergolakan bagi kelahiran Taiwan karena banyak orang yang semula ditindas dan ditinggalkan oleh perubahan-perubahan ekonomi menjadi anggota kelas tengah baru Taiwan. Perusahaan baru membuat rakyat Taiwan asli dapat memperoleh daya tawar yang kuat dalam tuntutan mereka untuk penghargaan atas hak asasi manusia mereka. [[Insiden Kaohsiung|Peristiwa Kaohsiung]] akan menjadi titik balik besar bagi demokrasi di Taiwan.
 
Taiwan juga menghadapi kemunduran dalam ruang internasional. Di tahun 1971, pemerintah RT meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lama setelah PBB mengakui pemerintahan RRT di [[Beijing]] sebagai pemegang kekuasaan sah Tiongkok di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. RT telah ditawari perwakilan ganda, tetapi Chiang Kai-shek menuntut untuk memperoleh kembali tempat duduk di Dewan Keamanan PBB, yang tidak dapat diterima oleh RRT. Chiang mengekspresikan keputusannya dalam pidatonya yang terkenal "langit tidak cukup besar untuk dua matahari". Pada bulan Oktober 1971, [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi 2758]] diloloskan oleh Majelis Umum PBB dan "para perwakilan Chiang Kai-shek" (dengan demikian RT) dikeluarkan dari PBB dan digantikan sebagai "Tiongkok" oleh RTT. Di tahun 1979, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan dari Taipei menjadi Beijing.
 
[[Chiang Kai-shek]] wafat di bulan April 1975 pada usia 87, dan digantikan oleh [[Yen Chia-kan]] sebagai presiden, sementara putranya, [[Chiang Ching-kuo]] berhasil memegang kepemimpinan Kuomintang (memilih menggunakan status "Ketua" daripada status "Direktur Jenderal" yang digunakan Chiang tua). Mantan kepala polisi rahasia yang ditakuti, Chiang Ching-kuo, diakui memperoleh dukungan luar negeri untuk menjamin reformasi yang dibutuhkan bagi keamanan masa depan RT. Pemerintahannya melihat kendali politik yang berangsur-angsur melonggar, sebuah transisi menuju demokrasi, sehingga rezim ini bergerak ke arah Taiwanisasi. Pihak oposisi [[Nasionalisme|Nasionalis]] tidak lagi dilarang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau menerbitkan dokumen-dokumen. Meskipun partai-partai politik oposisi masih ilegal, ketika [[Partai Progresif Demokrat|Partai Progresif Demokratik]]ik didirikan sebagai partai oposisi pertama di tahun 1986, Presiden Chiang memutuskan untuk tidak membubarkan kelompok itu atau menganiaya para pimpinannya. Para kandidatnya secara resmi mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai pihak mandiri dalam [[Gerakan Tangwai]]. Di tahun-tahun selanjutnya, Chiang mengakhiri darurat militer dan memperkenankan kunjungan keluarga ke Tiongkok Daratan.
 
Chiang memilih [[Lee Teng-hui]], seorang [[Teknokrasi|teknokrat]] kelahiran Taiwan untuk menjadi wakil presidennya, yang menjadi orang pertama di barisan pengganti kepresidenan. Gerakan ini diikuti reformasi lain yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada warga kelahiran asli dan menenangkan sentimen antiKMT selama periode saat banyak otokrasi lain di Asia sedang ditantang.
 
Setelah Chiang Ching-kuo wafat di tahun 1988, penggantinya, Presiden [[Lee Teng-hui]], melanjutkan mendemokratisasi pemerintahan. Lee mengalihkan lebih banyak wewenang pemerintahan pada warga kelahiran Taiwan, dan Taiwan melalui proses lokalisasi. Dalam proses lokalisasi ini, budaya dan sejarah lokal dipromosikan di atas sudut pandang pan-Tiongkok. Reformasi Lee meliputi mencetak uang dari Bank Pusat dan bukan dari Bank Provinsi Taiwan seperti biasanya. Dia juga secara besar-besaran merintangi pekerjaan [[Pemerintahan Provinsi Taiwan]]. Di tahun 1991 [[Yuan Legislatif|Badan Legislatif Yuan]] dan [[Majelis Nasional]], yang dipilih secara umum di tahun 1947, dipaksa berhenti. Kelompok-kelompok ini semula diciptakan untuk mewakili daerah-daerah pemilihan Tiongkok Daratan. Selain itu juga diangkat pelarangan penggunaan bahasa-bahasa Taiwan dalam media penyiaran dan di sekolah-sekolah.
Baris 76 ⟶ 68:
[[Pemilihan presiden tahun 2000 Taiwan|Pemilihan presiden tahun 2000]] menandai berakhirnya status [[Kuomintang]] sebagai partai penguasa. Kandidat DPP, Chen Shui-bian memenangkan pertandingan tiga pihak yang melihat suara pan-Biru dibagi pada kandidat mandiri, James Soong (mantan Kuomintang) dan kandidat Kuomintang, Lien Chan. Chen memperoleh suara 39%. Setelah pemilihan, Soong membentuk [[Qinmindang|Partai Rakyat Pertama]] (PFP).
 
Dalam pemilihan presiden tahun 2000, [[Chen Shui-bian]] dari [[Partai Progresif Demokrat|Partai Progresif Demokratik]]ik (DPP) terpilih menjadi presiden bersama [[Annette Lu]] sebagai wakil presiden. Ini merupakan rotasi partai politik pertama dalam sejarah RT. Pembagian suara [[Kuomintang]] ternyata mengakibatkan hasil ini. Pada bulan Agustus 2002, Presiden Chen secara terbuka mengindikasikan bahwa [[Hubungan Lintas Selat|hubungan antara Taiwan dan Tiongkok Daratan]] adalah "[[Satu Sisi Satu Negara]]". Deklarasi ini mengarah pada perselisihan di seluruh [[Republik Tiongkok|Taiwan]], di [[Tiongkok Daratan]] dan di [[Amerika Serikat]]. Di tahun 2004, sehari sebelum [[Pemilihan presiden tahun 2004 Taiwan|pemilihan presiden tahun 2004]], terdapat [[Peristiwa penembakan 19 Maret|upaya pembunuhan]] terhadap Presiden Chen dan Wakil Presiden Lu. Mereka dipilih kembali keesokan harinya, meskipun [[Koalisi Pan-Biru]] memperdebatkan keabsahan hasilnya karena selisih pemilihan yang kecil dan peristiwa penembakan. Di tahun 2005, [[ad hoc]] [[Majelis Nasional (Republik Tiongkok)|Majelis Nasional]] meloloskan amandemen konstitusional yang mengatur bahwa pemilihan [[Yuan Legislatif]] berubah menjadi menggunakan [[pemberian suara paralel]], yang memandu pembentukan [[Sistem dua partai|sissem dua partai]].<ref>{{Cite web|last=Lin Hsin-huei (林新輝)|date=2000-04-08|title=Constitutional Amendment, Kuomintang version, National Assembly Seats ad hoc (修憲國民黨版 國大定位任務型)|url=http://issue.udn.com/FOCUSNEWS/PARLIARMENT/b8.htm|language=zh|archive-url=https://web.archive.org/web/20110717135313/http://issue.udn.com/FOCUSNEWS/PARLIARMENT/b8.htm|archive-date=2011-07-17|access-date=2007-06-28|url-status=dead}}</ref> Sebagai akibat dari berbagai skandal dalam pemerintahan DPP, pada tanggal 9 September 2006, mantan ketua DPP, [[Shih Ming-teh]], memimpin kampanye anti-Chen Shui-bian yang disebut [[Satu Juta Suara Menentang Korupsi, Presiden Chen Harus Pergi]] tapi tidak meraih hasil yang diharapkan yaitu penyerahan jabatan Presiden Chen.{{Citation needed|date=December 2011}}  
 
KMT juga memperoleh kendali lagi di badan legislatif dalam pemilihan Yuan Legislatif di bulan Januari 2008. Dalam pemilihan presiden di bulan Mei 2008, kandidat KMT, [[Ma Ying-jeou]] mencalonkan diri di serambil pendukung hubungan yang lebih ramah dengan Tiongkok Daratan dan reforma ekonomi dan mengalahkan kandidat DPP, Frank Hsieh dengan suara 58.48%.
Baris 152 ⟶ 144:
 
== Referensi ==
{{Reflistreflist}}
 
{{s-start}}
Baris 162 ⟶ 154:
}}
{{s-end}}
{{Taiwan related articles}}{{Authority control}}
 
{{DEFAULTSORT:History of Taiwan (1945-present)}}
[[Kategori:Sejarah Tiongkok]]
[[Kategori:Sejarah Taiwan]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Sejarah_Taiwan_(1945–sekarang)"