Program Legislasi Nasional 2020–2024: Perbedaan antara revisi

{{legend inline|#90EE90|Telah disahkan menjadi undang-undang}}<br>{{legend inline|#FFC0CB|Telah dikeluarkan dari Prolegnas,<br> pembahasan resmi tidak dilanjutkan,<br> atau digantikan dengan undang-undang lain}}

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun kemudian diputuskandalam untukproses membentukpembahasan UUdisepakati baruuntuk denganmengubah mencabutformat UURUU dari RUU pendahulunyaPerubahan (mengubah UU Nomorsebelumnya) 5menjadi TahunRUU 2014Penggantian tentang(mencabut AparaturUU Sipil Negarasebelumnya). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut beberapa11 undang-undangUU sekaligus dengan menggunakan mekanisme [[Undang-undang sapu jagat|omnibus]]. Atas dasar ini dilakukan perubahan judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.

|RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

| Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun judul dan format RUU kemudian mengalamidiubah dikarenakan RUU yang disusun bermaksud mengubah status Jakarta dari yang semula Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus perubahanJakarta nomenklatur(DKJ).<ref>{{cite news| last = Anggrainy | first = Firda Cynthia | date = 2023-09-12 | title = Baleg DPR Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Masuk Prolegnas Prioritas 2023 | url = https://news.detik.com/berita/d-6927109/baleg-dpr-sepakat-ruu-daerah-khusus-jakarta-masuk-prolegnas-prioritas-2023 | url-status = live | work = [[Detik.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20230922024147/https://news.detik.com/berita/d-6927109/baleg-dpr-sepakat-ruu-daerah-khusus-jakarta-masuk-prolegnas-prioritas-2023 | archive-date = 2023-09-22 | access-date = 2023-09-22}}</ref>

|[[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023|RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]]

* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

|13 September 2024 <!-- isi tanggal pengundangan -->

|UU Nomor 59 Tahun 2024 <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan olehdan DPRyang periodesedang 2019-2024dalam pembahasan untuk disahkan:

{{legend inline|red|tentang Pengesahan Perjanjian Internasional <br>Tertentu}}<br>{{legend inline|yellow|akibat Putusan MK}}<br>{{legend inline|springgreen|tentang APBN}}<br>{{legend inline|powderblue|tentang pembentukan, pemekaran, dan<br> penggabungan daerah}}<br>{{legend inline|magenta|tentang penetapan/pencabutan Perppu}}<br>{{legend inline|linen|lain-lain, tanpa alasan yang jelas}}

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"

! rowspan=2 | Nomor !! rowspan=2 | Judul !! rowspan=2 | Bidang Penugasan !! colspan=2 | Tanggal !! rowspan=2 | Hasil !! rowspan=2 | Keterangan