Politik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(70 revisi perantara oleh 37 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{untuk|demokrasi berdasarkan prioritas|Demokrasi}}
{{politik}}
[[Berkas:RIAN archive 828797 Mikhail Gorbachev addressing UN General Assembly session.jpg|jmpl|270x270px|Mikhail Gorbachev berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada Desember 1988]]
'''Politik''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-nl|politiek}}) adalah [[proses]] pembentukan dalam [[masyarakat]] yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam [[negara]].<ref>[[Kamus Besar Bahasa Indonesia|KBBI]] daring</ref> Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai [[definisi]] yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam [[ilmu politik]].
Ini dapat digunakan secara positif dalam [[konteks]] ''solusi politik'' yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai ''seni atau [[ilmu pemerintahan]]'', tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakah itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama Profesi kerja elektronik ''pengusaha Elektronik'' lebih penting untuk
itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
 
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderenmodern, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref name="Hammarlund1985">{{harvnb|Hammarlund|1985|p=8}}.</ref><ref name="Brady2017">{{harvnb|Brady|2017|p=47}}.</ref><ref name="HawkesworthKogan2013">{{harvnb|Hawkesworth|Kogan|2013|p=299}}.</ref><ref name="Taylor2012">{{harvnb|Taylor|2012|p=130}}.</ref><ref>{{harvnb|Blanton|Kegley|2016|p=199}}.</ref><ref name="Kabashima 1986">{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
 
Di negara bangsa moderenmodern, orang sering membentuk partai politik untuk mewakili ide-ide mereka. Anggota partai sering setuju untuk mengambil posisi yang sama dalam banyak masalah dan setuju untuk mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama. Pemilihan umum biasanya adalah kompetisi antara berbagai partai.
 
Sistem politik adalah kerangka kerja yang mendifinisikan metode politik yang dapat diterima dalam suatu masyarakat, Sejarah pemikiran politik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan karya-karya mani seperti Republik Plato dan Politik Aristoteles di Barat, dan manuskrip politik Konfusius dan Arthashastra Chanakya di Timur<ref name="Kabashima 1986"/><ref>https://id.berita.yahoo.com/pengertian-politik-menurut-para-ahli-024004194.html</ref>.
Baris 33 ⟶ 34:
* Pemerintahan oleh satu orang '''''(goverment by one). "pemerintah satu per satu"'''''
* Pemerintahan oleh sekelompok orang '''''(goverment by few). "pemerintah oleh sendiri"'''''
* YgYang terakhir ada pemerintahan dipilih oleh banyak orang '''''(goverment by the many people). "pemerintah untuk banyak orang"'''''
 
Masing masing dari ketiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (negatif). Sehingga seluruhnya terdapat tujuh bentuk pemerintahan. Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditinjau dari segi cara dan kepentingan pimpinan yang menduduki jabatan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang pemimpin baik, bentuk pemimpin kekuasaan yang berakhlak. Sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi, elit atau kelompok maka disebut bentuk yang sangat buruk. Pemerintahan oleh satu orang, jika diabdikan untuk kepentingan umum disebut [[Monarki]], sedangkan jika diabdikan untuk kepentingan pribadi disebut Tirani. Pemerintahan oleh sekelompok atau beberapa orang, jika benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat umum disebut [[Aristokrasi]]. Sebaliknya disebut [[Oligarki]] jika mengabdi untuk kepentingan elit kelompok saja. Pemerintahan oleh banyak orang, jika diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (termasuk yang diwakili aspirasinya, karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan) disebut [[Demokrasi]], sedangkan dalam bentuk yang buruk (negatif) dari pemerintahan oleh banyak elit, yaitu jika keikutsertaan banyak elit itu digunakan untuk berkelahi disebut Mobokrasi. Mobokrasi, sebagai bentuk lawan dari demokrasi ini, menurut istilah asli dari Aristoteles disebut “polity”<ref>https://nasional.sindonews.com/politik</ref>.
Baris 60 ⟶ 61:
menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit
yang sedang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi
pada politik pelayanan terhadap masyarakat, di mana posisi pemimpin adalah pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset yang strategis.<ref>http://digilib.uinsgd.ac.id/2577/4/4_bab1.pdf</ref>.
 
== Ilmu Agama dan politik ==
Baris 98 ⟶ 99:
[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB adalah organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan [[Amerika Serikat]] sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan [[multilateral]] dan bukan tindakan [[unilateral]] atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu [[Irak]] dengan melibatkan PBB, adalah bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
 
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh SekertarisSekretaris Jenderal PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
 
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya ''pemerintahan'' dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara ([[konfederasi]]?).