Direktorat Jenderal Pajak: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Setyadirja (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Cun Cun (bicara | kontrib)
no visi dan misi, Apalagi diletakkan di paling atas
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
 
(19 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Kotak info eselon I
| nama = Direktorat Jenderal Pajak
| kementerian/lembaga = [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan<br>Republik Indonesia]]
| gambar = Logo djp.svg
| ukuran_gambar = 120
Baris 38:
|eselonII_11=Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur|nama_eselonII_11=Lucia Widiharsanti|eselonII_12=Intelijen Perpajakan|eselonII_13=Penegakan Hukum|eselonII_14=Perpajakan Internasional|nama_eselonII_12=Budi Susanto, S.E., M.Si.|nama_eselonII_13=Ir. Eka Sila Kusna Jaya, M.Si.|nama_eselonII_14=Dr. Mekar Satria Utama, S.E., M.P.Acc.
}}
'''Direktorat Jenderal Pajak''' atau '''Ditjen Pajak''' (disingkat '''DJP''') adalah unit <nowiki>eselon</nowiki> satu di bawah [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]] yang mempunyai tugas mengadministrasikan [[pajak|perpajakan]] di Indonesia.
 
== Visi, Misi, dan Tujuan<ref>{{Cite web|last=DJP|title=Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan|url=http://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan|website=Direktorat Jenderal Pajak|language=en|access-date=2023-12-26}}</ref> ==
 
=== '''Visi''' '''Direktorat Jenderal Pajak''' ===
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"
 
=== '''Misi''' '''Direktorat Jenderal Pajak''' ===
* merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
* meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
* mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.
 
=== Tujuan: ===
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:
 
* Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
* Penerimaan negara yang optimal; dan
* Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.
 
== Sejarah ==
Baris 141 ⟶ 124:
- Biru kehitaman: Ketegasan
 
== Daftar Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Kerja Vertikal ==
 
Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali,terdiri dari 1 Sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II a yaitu:
 
# [[Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak|Sekretariat Direktorat Jenderal]],
# [[Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan]],
# [[Direktorat Peraturan Perpajakan I]]
# [[Direktorat Peraturan Perpajakan II,]]
# [[Direktorat Keberatan dan Banding,]]
# [[Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian,]]
# [[Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,]]
# [[Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat,]]
# [[Direktorat Data dan Informasi Perpajakan,]]
# [[Direktorat Penegakan Hukum,]]
# [[Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi,]]
# [[Direktorat Transformasi Proses Bisnis.]]
# [[Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur,]]
# [[Direktorat Intelijen Perpajakan,]]
# [[Direktorat Perpajakan Internasional,]]
# [[Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan]]
 
Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu:
# [[Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan]]
# [[Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan]]
# [[Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan]]
# [[Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia]]
 
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Baris 186 ⟶ 169:
# [[Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi]], di Padang
# [[Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung]], di Palembang
# [[Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu|Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung]], di Bandar Lampung
# [[Kantor Wilayah DJP Banten]], di Serang
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I]], di Bandung
Baris 206 ⟶ 189:
# [[Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku|Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku]], di Jayapura
 
== Daftar Pejabat Direktur Jenderal ==
* [[Abdul Mukti]] 1945 s.d. 1956 (Kepala Djawatan Padjak)
* [[Soerjono Sastrokoesoemo]] 1956 s.d. 1961 (Kepala Djawatan Pajak)
Baris 212 ⟶ 195:
* [[Soeyoedno Brotodihardjo]] 1963 s.d. 1970
* [[Sutadi Sukarya]] 1970 s.d. 1981
* [[Salamun Alfian Tjakradiwirja|B. S. Pangaribuan]] 1981 s.d. 1988
* [[Marie Muhammad]] 1988 s.d. 1993
* [[Fuad Bawazier]] 1993 s.d. 1998