Zona ekonomi eksklusif Jepang: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 6 Januari 2024 08.15 sunting Ariandi Lie (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau, Pengembali revisi, Pengurus 63.855 suntingan →Sejarah: (QuickEdit) ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 23 November 2024 00.30 sunting balikkan Anangyb001 (bicara \| kontrib) 805 suntingan Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan. Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala
(3 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Expand language\|topic=\|langcode=en\|otherarticle=Exclusive economic zone of Japan\|date=Januari 2024}} [[Berkas:Japan_Exclusive_Economic_Zones.png\|jmpl\|Zona Ekonomi Eksklusif Jepang:{{legend\|#dd12c2\|ZEE Jepang (termasuk ZEE Okinotorishima yang disengketakan, zona dekat lingkaran ungu paling bawah)}}{{legend\|#f080e1\|Teritori bersama dengan Republik Korea}}{{legend\|#f2d1ee\|ZEE diklaim oleh Jepang namun juga diklaim oleh negara lain}}]] [[Jepang]] memiliki [[Zona Ekonomi Eksklusif\|zona ekonomi eksklusif]] (ZEE) terbesar kedelapan di dunia. Luas wilayah Jepang sekitar 380 ribu km2. Wilayah ZEE Jepang sangat luas dan [[Wilayah perairan Jepang\|wilayah perairannya]] (termasuk [[Laut Pedalaman Seto]]) dan ZEE bersama-sama luasnya sekitar 4,47 juta km2<ref>{{Cite web\|title=海に囲まれている国、日本\|url=https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary03\|website=www.jice.or.jp\|access-date=2024-02-16}}</ref>. == Geografi == Baris 43 ⟶ 44: == Sejarah == Pada abad ke-18, [[Sarjana Hukum\|sarjana hukum]] Belanda [[Cornelius van Bynkershoek]]<nowiki/>menulis dalam bukunya "De Dominio Maris Dissertatio" (1702) bahwa negara-negara pesisir mengendalikan perairan dalam jangkauan meriam yang dibawa kapal perang pada saat itu. Teori ini didukung oleh banyak negara, dan gagasan untuk menetapkan tiga mil laut dari garis pantai sebagai [[laut teritorial]] pun ditetapkan. Pada abad ke-20, muncul contoh perluasan wilayah perairan, atau tuntutan hak serupa di wilayah di luar wilayah perairan. Klaim ini didukung oleh [[Dr. Pardeau]], Duta Besar [[Perserikatan Bangsa-Bangsa\|PBB]] untuk [[Malta\|Republik Malta]], pada Konferensi [[Perserikatan Bangsa-Bangsa\|PBB]] Kedua tentang Hukum Laut pada tahun 1967. Namun [[Jepang]], yang merupakan negara [[penangkapan ikan pelagis]] maju, mengambil posisi berlawanan karena " laut terbuka lebar dan perairan teritorial sempit" sesuai dengan kepentingan nasional mereka pada saat itu. Namun kemudian, dengan memanfaatkan tidak adanya ZEE [[Jepang]], negara-negara tetangga seperti [[Korea Selatan]] dan [[Korea Utara\|Utara]], [[Tiongkok]], dan [[Uni Soviet]] memasuki industri perikanan lepas pantai dan mulai beroperasi di lepas pantai [[Prefektur Shimane]] dan [[Prefektur Tottori\|Tottori]], sehingga menjadikan situasi tersebut tidak menguntungkan bagi [[Jepang]]. Oleh karena itu, pada tahun 1982, Jepang mendukung [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut\|Konvensi PBB tentang Hukum Laut]] (UNCLOS) yang dibentuk pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga yang diadakan di [[Teluk Montego, Jamaika]], dan mulai berlaku pada tahun 1994. Perjanjian tersebut memberi [[Jepang]] hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya kelautan dan non-hayati seperti sumber daya mineral, dalam jarak 200 mil laut dari garis pantainya, dan pada saat yang sama Jepang berkewajiban mengelolanya dan mencegah pencemaran laut. [[Pemerintah Jepang]] menandatangani [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut\|UNCLOS]] pada bulan Februari 1983 dan Bagian XI pada bulan Juli 1994. Konvensi dan Bagian XI diratifikasi oleh Diet pada bulan Juni 1996<ref>{{Cite web\|date=2021-02-01\|title=EEZ（排他的経済水域）とは資源開発や漁業の権利を沿岸国に認める水域\|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGE254IL0V20C21A1000000/\|website=日本経済新聞\|language=ja\|access-date=2024-02-16}}</ref>. Jepang telah berkontribusi pada tiga organisasi UNCLOS seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) dan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA). Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) dan Penjaga Pantai Jepang (JCG) bertanggung jawab melindungi ZEE Jepang. Sebagai negara kepulauan, yang sebagian besar sumber dayanya bergantung pada perdagangan maritim, termasuk makanan dan bahan mentah, operasi maritim merupakan aspek yang sangat penting dalam kebijakan pertahananJepang . Pada tanggal 30 Juni 2022, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan pembangunan 12 [[kapal patroli]] lepas pantai (OPV) oleh Japan Marine United Corporation (JMU) untuk JMSDF. Tujuan dari program OPV ini adalah untuk meningkatkan keamanan maritim dengan meningkatkan aktivitas patroli JMSDF. Kapal-kapal ini sangat otomatis dan dapat dikonfigurasi untuk memenuhi berbagai misi yang melibatkan “peningkatan intelijen , pengawasan, dan pengintaian (ISR) di perairan sekitar Jepang.” Berdasarkan kontrak, JMU ditugaskan untuk menyerahkan 12 kapal tersebut ke JMSDF mulai [[tahun fiskal]] 2023, yang dimulai pada 1 April 2023. == Referensi ==