Pajak: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
SabitAprido (bicara | kontrib) Membalikkan revisi 26558291 oleh 180.254.1.153 (bicara) Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
| (324 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{cakupan}}
{{Keuangan}}{{Pajak}}
'''Pajak''' ({{lang-en|tax}}, dari bahasa [[Latin]] ''[[wikt:en:taxo#Latin|taxo]]''; "''rate''"; {{lang-nl|belasting}}) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<ref>{{Cite web|url=https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761|title=Peraturan {{!}} Ortax - your center of excellence in taxation|website=Ortax.org|language=en|access-date=2019-12-03}}</ref> Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau [[Badan]]) oleh [[Negara]] atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.<ref>{{cite web | url =http://www.britannica.com/EBchecked/topic/584578/taxation|title=Taxation|work=[[Britannica]]|author=Charles E. McLure, Jr.|accessdate = 3 March 2015}}</ref> Pajak dipungut berdasarkan [[norma sosial|norma-norma hukum]] untuk menutup biaya produksi barang dan [[jasa kolektif]] untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari [[pajak langsung]] atau [[pajak tidak langsung]] dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya [[Uni Emirat Arab]].<ref>{{cite web|url=http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/The-worldwide-personal-tax-guide---XMLQS?preview&XmlUrl=/ec1mages/taxguides/TGE-2013/TGE-AE.xml|title=2013-2014 The worldwide personal tax guide United Arab Emirates|publisher=[[Ernst & Young]]|accessdate=3 March 2015|archive-date=2015-11-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20151125114612/http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/The-worldwide-personal-tax-guide---XMLQS?preview&XmlUrl=/ec1mages/taxguides/TGE-2013/TGE-AE.xml|dead-url=yes}}</ref>
[[Lembaga Pemerintah]] yang mengelola perpajakan negara di [[Indonesia]] adalah [[Direktorat Jenderal Pajak]] (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia]].
{{TOC limit|limit=3}}
== Pendahuluan ==
[[Berkas:Pieter Brueghel the Younger, 'Paying the Tax (The Tax Collector)' oil on panel, 1620-1640. USC Fisher Museum of Art.jpg|jmpl|kiri|[[Pieter Brueghel the Younger]], ''The tax collector's office'', 1640]]
Terdapat perbedaan definisi pajak secara hukum dan secara ekonomi dari pajak. Ahli ekonomi meyakini bahwa tidak semua transfer finansial ke sektor publik dapat dikategorikan sebagai pajak. Contohnya adalah beberapa transfer ke sektor publik yang masih dipengaruhi oleh harga. Hal ini misalnya, biaya kuliah pada universitas negeri dan biaya untuk penyelenggaraan pelayanan pada pemerintah. Pemerintah juga memperoleh sumber daya finansial dengan “menciptakan” uang (misalnya dengan mencetak uang), melalui hibah (contohnya, kontribusi terhadap universitas dan museum negeri), dengan menetapkan sanksi (seperti denda atas pelanggaran lalu lintas), dengan mengambil utang, dan dengan menyita kekayaan. Dari sudut pandang ahli ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan.
Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah atas pemasukan pajak menjadi topik yang sering diperdebatkan {{by whom|date=January 2015}} dalam konteks politik maupun ekonomi. Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik misalnya [[Direktorat Jenderal Pajak]] di [[Indonesia]], [[Canada Revenue Agency]] di [[Kanada]], the [[Internal Revenue Service]] (IRS) di [[Amerika Serikat]], atau [[Her Majesty's Revenue and Customs]] (HMRC) di [[Inggris]]. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya.<ref>
See for example {{usc|26|7203}} in the case of U.S. Federal taxes.
</ref>
== Definisi ==
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli
; Leroy Beaulieu:''Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.''<ref>{{Cite book|last = Leroy-Beaulieu|first = Paul|title = Traite de la Science des Finances|publisher = Guillaumin et cie|location=Paris|year = 1899|url = https://archive.org/details/traitdelascienc03lerogoog|volume = 1|language = Prancis}}</ref>
; P. J. A. Adriani:''Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum ([[undang-undang]]) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.''<ref>{{cite book|last= Adriani|first= P.J.A|year=1949|title= Het belastingrecht: zijn grondslagen en ontwikkeling|language= Belanda|location= Amsterdam|publisher= Veen}}</ref>
; Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH:''Pajak adalah iuran [[rakyat]] kepada [[Kas Negara]] berdasarkan [[undang-undang]] (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk [[public saving]] yang merupakan sumber utama untuk membiayai ''[[public investment]]''.''<ref>{{cite book|last= Soemitro|first= Rochmat|year= 1988|title= Pengantar Singkat Hukum Pajak|location= Bandung|publisher= Eresco|isbn= 979-8020-23-5}}</ref>
; Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock:''Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke [[sektor]] pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan [[pemerintah]]an.''<ref>{{cite book|last1= Sommerfeld|first1= Ray M.|last2= Anderson|first2= Herschel M.|last3=Brock|first3=Horace R.|date= 15 Agustus 1972|title= An Introduction to Taxation|url= https://archive.org/details/introductiontota00raym|trans_title= Pengantar Perpajakan|language=Inggris|location= Forth Worth|publisher= Harcourt College Publishers|isbn= 9780155463035}}</ref>
Pajak dari perspektif [[ekonomi]] dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari [[sektor privat]] kepada [[sektor publik]]. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Baris 14 ⟶ 26:
Sementara pemahaman pajak dari perspektif [[hukum]] menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban [[warga negara]] untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi [[fiskus]] sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.
== Sejarah ==
Keberadaan pemungutan pajak pertama kali yang diketahui terjadi di Mesir Kuno sekitar 3000 – 2800 SM dimana sistem pajak yang dikenal berupa sistem pajak yang bersifat variabel, yaitu berdasarkan tinggi air sungai Nil.<ref>{{Citation|last=Darussalam|title=Sejarah Pajak-Awal Kehadiran Pajak|date=2017|url=https://dinaspajak.com/sejarah-pajak-awal-kehadiran-pajak-10547|website=news.ddtc.co.id|access-date=29 November 2021}}</ref> Bentuk perpajakan yang paling awal dan paling luas adalah [[corvée]] dan [[persepuluhan]]. Corvée adalah [[kerja paksa]] yang diberikan kepada negara oleh petani yang terlalu miskin untuk membayar bentuk perpajakan lainnya ( "''tenaga kerja''" dalam bahasa [[Sastra Mesir Kuno|Mesir kuno]] adalah sinonim untuk pajak).<ref>{{Citation|last=Olmert|first=Michael|title=Milton's Teeth and Ovid's Umbrella: Curiouser & Curiouser Adventures in History|publisher=Simon & Schuster|language=Inggris|place=New York|pages=41|date=1996|url=https://archive.org/details/miltonsteethovid00olme/page/8/mode/2up|isbn=0-684-80164-7}}</ref>
Perpajakan di [[Kekaisaran Akhemeniyah|Kekaisaran Persia]], sistem pajak yang diatur dan berkelanjutan diperkenalkan oleh [[Darius I dari Persia|Darius I Agung]] yang berlangsung mulai dari tahun 522-486 SM.<ref>{{Citation|last=Ningsih|first=Widya L.|title=Kekaisaran Persia: Sejarah, Masa Kejayaan, Keruntuhan, dan Peninggalan|date=2021|url=https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/21/134558879/kekaisaran-persia-sejarah-masa-kejayaan-keruntuhan-dan-peninggalan|website=www.kompas.com|access-date=29 November 2021}}</ref> Dalam istilah Persia Kuno yang digunakan untuk “pajak/upeti” adalah bāji, dalam bahasa Elam baziš, yang berarti sesuatu seperti "bagian raja".<ref>{{cite journal|last=Kleber|first=Kristin|date=2015|title=Taxation in the Achaemenid Empire|url=https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-34?print=pdf|journal=Taxation in the Achaemenid Empire|publisher=Oxford University Press|pages=1-2|id=DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199935390.013.34|accessdate=28 November 2021|place=Kanada}}</ref> Sistem perpajakan Persia disesuaikan untuk setiap [[Satrap|Satrapy]] (daerah yang diperintah oleh seorang Satrap atau gubernur provinsi). Pada waktu yang berbeda, ada antara 20 dan 30 Satrapies di Kekaisaran dan masing-masing dinilai menurut produktivitas yang seharusnya dengan peran tanggung jawab Satrap adalah untuk mengumpulkan jumlah yang harus dibayar dan mengirimkannya ke perbendaharaan, setelah dikurangi pengeluarannya (pengeluaran dan kekuatan untuk memutuskan dengan tepat bagaimana dan dari siapa mengumpulkan uang di provinsi, menawarkan kesempatan maksimum bagi orang kaya. hasil panen).<ref>{{Citation|last=Rattinni|first=Kristin B.|title=Darius I—facts and information-National Geographic|date=2019|url=https://www.nationalgeographic.com/culture/article/darius-i-persia|website=www.nationalgeographic.com|access-date=28 November 2021}}</ref>
=== Indonesia ===
Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang pada saat Hindia Belanda menjajah. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaaan dan sekarang berbeda. Sistem perpajakan dalam ekonomi modern pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah merupakan hal paling penting. Di masa penjajahan sistem pajak dikenal sebagai "upeti" berupa pajak rumah, usaha, sewa tanah dan sebagainya yang harus diberikan kepada penjajah sehingga berbeda masa sekarang, hasil perpajakan di Indonesia biasanya berupa layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.<ref>{{Citation|last=Welianto|first=Ari|title=Sejarah Pajak Indonesia, Dimulai Zaman Kerajaan|date=2020|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/22/080000369/sejarah-pajak-indonesia-dimulai-zaman-kerajaan|website=www.kompas.com|access-date=28 November 2021}}</ref>
Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis pajak), yang bersumber kepada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Pajak itu dibuat aturan pelaksanaan oleh pemerintah yaitu: 1. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat dan, 2. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk Pajak Daerah. <ref>{{Cite book|last=Ismail|first=Tjip|date=2010|url=http://repository.ut.ac.id/4534/|title=Pajak Daerah dan Retribusi Daerah|location=Jakarta|publisher=Universitas Terbuka|isbn=978-979-011-454-8|volume=3|pages=1–52|language=en}}</ref>
== Unsur pajak ==
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:
# '''Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.''' Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "''pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.''"
# '''Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.''' Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
# '''Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah''' dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.
# '''Pemungutan pajak dapat dipaksakan.''' Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
# Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi '''mengisi Kas Negara/Anggaran Negara''' yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).
== Penggolongan Jenis Pajak ==
# Berdasarkan pihak yang menanggung pajak;
# Berdasarkan sifatnya; dan
# Berdasarkan pihak yang memungut pajak
=== Berdasarkan pihak yang menanggung ===
Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu
==== [[Pajak langsung|Pajak Langsung]] ====
adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
==== [[Pajak tidak langsung|Pajak Tidak Langsung]] ====
pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.
=== Berdasarkan sifatnya ===
Pajak terdiri dari dua macam berdasarkan sifatnya, antara lain:
==== Pajak Subyektif ====
pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar
==== Pajak Obyektif ====
pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
=== Berdasarkan pihak yang memungut pajak ===
Berdasarkan pihak yang memungut, pajak terdiri dari dua macam, antara lain:
==== Pajak Pusat ====
pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh [[Direktorat Jenderal Pajak]] - [[Kementerian Keuangan Indonesia|Kementerian Keuangan]]. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:
===== [[Pajak penghasilan|Pajak Penghasilan]] (PPh) =====
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.<ref group=note>Laba usaha yang diterima oleh badan usaha maupun perorangan itulah yang akan dikenai PPh. Namun, bagi Wajib Pajak perorangan, sebelum laba dikenakan pajak terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditetapkan dan bergantung pada jumlah tanggungan keluarganya. Sebenarnya, pihak yang memiliki sebuah usaha berbentuk badan adalah juga perorangan sebagai investor. Hasil yang akan diterima oleh investor sebagai pemilik usaha merupakan penghasilan kembali yang merupakan Objek PPh bagi perorangan. Namun karena prinsip usaha adalah “going concern” maka keuntungan dari sebuah badan usaha tidak selalu langsung dinikmati oleh investor (pemilik) tetapi dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar usaha. Sehingga penghasilan yang diterima oleh perorangan atas investasinya di badan usaha bisa ditunda sampai keuntungan tersebut dibagikan ke perorangan.</ref> Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi tersebut diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU PPh yakni UU No 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021.
Dari definisi tersebut penghasilan mempunyai 5 (lima) elemen:
# tambahan kemampuan ekonomis Dari kacamata [[akuntansi]], tambahan kemampuan ekonomis dapat diartikan sebagai tambahan sisi aktiva di neraca/laporan posisi keuangan wajib pajak yang tidak dibarengi dengan penambahan utang/liabilitas atau modal. Penambahan aktiva yang dibarengi dengan penambahan utang/liabilitas merupakan utang. Utang bukan merupakan penghasilan karena debitur mau tidak mau harus mengembalikan pokok hutang beserta bunganya. Penambahan aktiva yang dibarengi dengan penambahan modal merupakan setoran modal yang juga bukan penghasilan.
# diterima atau diperoleh wajib pajak Penggunaan kata diterima untuk wajib pajak yang menggunakan stelsel kas dalam pembukuannya, sedangkan kata diperoleh untuk wajib pajak yang menggunakan stelsel akrual dalam pembukuannya.
# baik dari Indonesia maupun luar Indonesia (world wide income) Indonesia menggunakan ''world wide income'' dalam pengenaan pajaknya. Oleh karenanya bagi wajib pajak dalam negeri, penghasilan dari manapun baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia harus dilaporkan di SPT.
# dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Oleh karenanya biasanya penghasilan diukur dari pola konsumsi maupun kekayaan wajib pajak.
# dengan nama dan dalam bentuk apapun Pengenaan pajak atas penghasilan dilakukan tanpa memperhatikan jenis, bentuk maupun nama penghasilannya. Oleh karenanya selama memenuhi definisi penghasilan meskipun bentuknya dalam bentuk barang (bukan kas) maka tetap disebut sebagai penghasilan.
Dasar hukum diberlakukan PPh adalah UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<ref name="HPP">{{Cite web|url=https://money.kompas.com/read/2021/11/04/070100026/poin-penting-perubahan-dan-tambahan-aturan-pajak-di-uu-hpp|title=Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP|website=Kompas.com|language=id-ID|access-date=2022-06-19}}</ref>
===== [[Pajak pertambahan nilai|Pajak Pertambahan Nilai]] (PPN) dan PPnBM =====
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<ref name="HPP"/>
===== [[Pajak bumi dan bangunan|Pajak Bumi dan Bangunan]] =====
Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor Perhutanan, Perkebunan dan sektor Pertambangan sedangkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan ke pemerintah Kabupaten/Kota.
===== [[Bea meterai|Bea Meterai]] =====
Bea meterai menurut UU Nomor 10 Tahun 2020 merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2020 tentang Bea Meterai. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 134 Tahun 2021 menjelaskan tentang Tarif Bea Meterai yang ditetapkan sebesar Rp 10.000,00.<ref>{{Cite web|url=https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kemenkeu/bea-meterai.html|title=Data Publikasi Bea Meterai|website=Website Resmi KPPN Kotabumi|language=id-ID|access-date=2022-06-19}}</ref>
Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia juga menyediakan meterai elektronik dengan payung hukum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid ini telah berlaku pada 19 Agustus 2021. Meterai elektronik berguna sebagai pelengkap dokumen elektronik yang diakui keabsahannya.<ref>{{Cite web|last=Administrator|date=2021-10-08|title=Meterai Tempel atau Digital Sama Absahnya|url=https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3310/meterai-tempel-atau-digital-sama-absahnya|website=Portal Informasi Indonesia|access-date=2023-10-17}}</ref>
===== Bea Keluar / Bea Masuk =====
UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
===== [[Cukai]] =====
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<ref name="HPP"/>
==== [[Pajak Daerah]] ====
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)<ref>{{Cite web|url=https://news.ddtc.co.id/pemda-perlu-tahu-apa-yang-perlu-disiapkan-setelah-uu-hkpd-berlaku-37964|title=Pemda Perlu Tahu! Apa yang Perlu Disiapkan Setelah UU HKPD Berlaku?|website=DDTC News|language=id-ID|access-date=2022-06-19}}</ref>, yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain:
===== Pajak Provinsi =====
* Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
* Pajak Air Permukaan; dan
* Pajak Rokok.
===== Pajak Kabupaten/Kota =====
* Pajak Hotel,
* Pajak Restoran,
* Pajak Hiburan,
* Pajak Reklame,
* Pajak Penerangan Jalan,
* Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
* Pajak Parkir,
* Pajak Air Tanah,
* Pajak Sarang Burung Walet
* Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
== Undang-undang perpajakan negara ==
# [[s:Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
#: ''stdtd'' [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] tentang Pajak Penghasilan
#: ''stdtd'' [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
#: ''stdtd'' [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995|Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995]] tentang Kepabeanan
#: ''stdd'' [[s:Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006|Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995]] tentang Cukai
#: ''stdd'' [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan
#: ''stdd'' [[s:Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020|Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020]] tentang Bea Meterai
# [[s:Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997|Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997]] tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
#: ''stdd'' [[s:Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000|Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000]]
# [[s:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002|Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002]] tentang Pengadilan Pajak
== Fungsi pajak ==
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan [[indonesia|negara]] untuk membiayai semua [[pengeluaran pemerintah|pengeluaran]] termasuk pengeluaran pembangunan.
Kebanyakan ahli ekonomi, terutama [[neo-klasik]] berpendapat bahwa pajak menciptakan [[distorsi pasar]] yang mengakibatkan pasar yang tidak efisien. Oleh karenanya, mereka mencari jenis pajak yang dapat meminimalkan pengaruh distorsi tersebut.<ref name="Human Capital Tax">{{cite journal|last1=Simkovic|first1=Michael|title=Distortionary Taxation of Human Capital Acquisition Costs|journal=Social Science Research Network|url=http://ssrn.com/abstract=2551567}}</ref>
Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak dan menetapkan berbagai tarif pajak. Tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan beban pajak kepada individu atau kelas populasi yang terlibat dalam kegiatan kena pajak, seperti misalnya [[bisnis]],atau untuk mendistribusi ulang sumber daya di antara individu dan kelas populasi. Pada masa lampai, kebangsawanan ditunjukkan dengan adanya pajak atas yang miskin; sistem jaminan kesejahteraan modern bersifat sebaliknya, ditujukan untuk membantu rakyat miskin, cacat, atau pensiun dengan memajaki rakyat yang masih bekerja. Pajak juga digunakan untuk membiayai bantuan ke negara lain dan ekpedisi militer, untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro (strategi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini disebut kebijakan fiskal), atau untuk mengubah pola konsumsi dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, dengan menjadikan beberapa jenis transaksi kurang menarik.
Sistem perpajakan nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memang kekuasaan politik. Untuk menciptakan sistem perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak – siapa yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar – dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan, pilihan rakyat menunjukkan jenis komunitas yang ingin diciptakan oleh rakyat. Pada negara yang rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem perpajakan merupakan refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa.
Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa. Jumlah penerimaan pajak selalu lebih besar daripada jumlah neto yang kemudian dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat digunakan disebut [[biaya kepatuhan]] ([[compliance cost]]). Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematugi hukum dan perundangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak yang penggunaannya telah ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya pemajakan atas alkohol yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiaya pusat rehabilitasi alkohol disebut [[hipotekasi]]. Kebijakan ini sering kali tidak dimintasi oleh [[menteri Keuangan]] karena mengurangi kebebasan tindakan atas pasar. Beberapa fungsi pajak antara lain:<ref name="Pajak"> {{cite journal|title= Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat|author= Dwi Sulastyawati|journal= Salam: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum|page= 122|url= http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/downloadSuppFile/1530/106}} </ref>
* '''Fungsi anggaran (''budgetair'')'''
Sebagai sumber pendapatan [[negara]], pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|title=Pajak: Arti, Sejarah dan Fungsinya Halaman all|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-10-17}}</ref> Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. [[Biaya]] ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [[pegawai]], belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [[uang]] dikeluarkan dari [[tabungan]] pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.<ref name="Pajak" />
* '''Fungsi mengatur (''regulerend'')
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [[ekonomi]] melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [[modal]], baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.<ref name="Pajak" />
* '''Fungsi stabilitas'''
Baris 57 ⟶ 170:
== Syarat pemungutan pajak ==
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada [[masyarakat]]. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai
* '''Pemungutan pajak harus adil'''
Baris 63 ⟶ 176:
Seperti halnya [[hukum|produk hukum]] pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contoh:
# Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
# Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
Baris 73 ⟶ 185:
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:
"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
* '''Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian'''
Baris 90 ⟶ 202:
Contoh:
# Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 1 macam tarif tetap<ref>{{Cite web|url=https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tarif-tunggal-bea-meterai-rp10000-dikenakan-mulai-tahun-2021-dengan-masa-transisi/|title=Tarif Tunggal Bea Meterai Rp10.000 Dikenakan Mulai Tahun 2021 dengan Masa Transisi|website=Situs Kemenkeu|language=id-ID|access-date=2022-06-19}}</ref>
== Asas pemungutan ==
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:
[[Berkas:
1. Menurut [[Adam Smith]]
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut
3. Menurut [[Adolf Wagner]], asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<ref> {{cite journal|title= Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak|author= Pranoto, Ayub Satriyo Kusumo|journal= Yustisia|volume= 5|number= 2|year= 2016|page= 401|url= https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8756/7840}} </ref>
Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:{{fact}}
# Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (''domicile/residence principle'')
# Asas sumber
# Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (''nationality/citizenship principle'')
:Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. ''Pertama'', pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.
Baris 145 ⟶ 257:
Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.
'''Indonesia''', dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 10 Tahun [[1994]], khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang [[parsial]], yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.
'''Jepang''', misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk [[Jepang]] berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.{{fact}}
'''Australia''', untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di [[Australia]], dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan.
== Teori pemungutan ==
Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:<ref> {{cite book|last=Brotodiharjo|first1= R. Santoso|year=2003|title= Pengantar Ilmu Hukum Pajak|url= https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5173|language=Bahasa Indonesia|location= Bandung|publisher= Refika Aditama|isbn=9799605547}}</ref>
# Teori asuransi, menurut teori ini, [[negara]] mempunyai [[tugas]] untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian [[asuransi]]
# Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan [[miskin|orang miskin]] lebih tinggi daripada [[kaya|orang kaya]]. Ada perlindungan jaminan sosial, [[kesehatan]], dan lain-lain. Bahkan orang
== Penerimaan
Penerimaan pajak tahun 2012 adalah 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar 92,53 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12, 47 %. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%.
Realisasi penerimaan pajak 2012 per jenis pajak:
* [[Pajak Penghasilan]] (PPh) Rp464,66 triliun
* [[Pajak Pertambahan Nilai]] dan [[Pajak Penjualan atas Barang Mewah]] (PPN dan PPnBM) Rp336,05 triliun
* [[Pajak Bumi dan Bangunan]] (PBB) Rp28,96 triliun
Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp1.529,67 triliun.<ref group=note>Pendapatan pajak itu belum termasuk pendapatan cukai, bea masuk, dan pendapatan pungutan ekspor.</ref>{{fact}}
== Lihat pula ==
* [[Direktorat Jenderal Pajak]]
* [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021|Undang-Undang
* [[Nomor Pokok Wajib Pajak]]
* [[Penghindaran pajak]]
* [[Pajak Penghasilan]]
* [[Bentuk Usaha Tetap]]
* [[Jurusita Pajak]]
* [[
* [[Perpajakan di Indonesia]]
* [[Pajak Pertambahan Nilai]]
* [[Pendapatan Negara]]
* [[Penerimaan Negara Bukan Pajak]]
* [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia]]
* [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] (APBN)
* [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah]] (APBD)
* [[Belanja Negara]]
* [[Penanaman Modal Dalam Negeri]]
* [[Retribusi]]
== Catatan Kaki ==
{{reflist|group=note}}
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
{{Wikisource|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan}}
*
[[Kategori:Perpajakan| ]]
[[Kategori:Ekonomi mikro|*]]
[[Kategori:Ilmu dan teknologi dalam tahun 1876]]
| |||