Dinas daerah: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 30 Mei 2006 12.40 sunting Wic2020 (bicara \| kontrib) 8.726 suntingan k kat ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 7 Mei 2024 22.39 sunting balikkan Sfriu (bicara \| kontrib) 2.595 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(19 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Dinas ~~Daerah~~daerah''' adalah unsur pelaksana [[~~Pemerintah~~Pemerintahan ~~Daerah~~daerah\|pemerintah daerah]]. Daerah dapat berarti [[Provinsi]], [[Kabupaten]], atau [[Kota]]. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai ~~denganlingkup~~dengan lingkup tugasnya. == Dinas Daerah Provinsi == Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Gubernur]] melalui [[Sekretaris Daerah]] Provinsi. Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan [[desentralisasi]] dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka [[dekonsentrasi]]. Untuk melaksanakan ~~kewengan~~kewenangan Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk [[Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah]] (UPTD) provinsi yangwilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota. UPTD tersebut merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 Dinas, dan khusus untuk Provinsi [[DKI Jakarta]] sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Baris 10: Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi. == Dinas Daerah Kabupaten/Kota == Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Bupati]]/[[~~Walikota~~Wali kota]] melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Baris 19: Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Kabupaten/Kota. == Lihat pula == * [[~~Pemerintahan~~Pemerintah ~~Daerah~~daerah]] * [[Sekretariat ~~Daerah~~daerah]] * [[Lembaga ~~Teknis~~teknis ~~Daerah~~daerah]] [[Kategori:Pemerintahan ~~Daerah~~daerah di Indonesia]]