Kabupaten Simeulue: Perbedaan antara revisi

| nama kepala daerah = [[AhmadlyahTeuku Reza Fahlevi]] ([[Penjabat|Pj.]])

| nama wakil kepala daerah = ''Lowonglowong''

| sekretaris daerah = [[Dodi Juliardi Bas]] (Plt.)

'''Kabupaten Simeulue''' adalah sebuah wilayah [[kabupaten]] yang terletak di di [[Aceh]], [[Indonesia]]. Ibu kota kabupaten ini terletak di [[Sinabang (kota)|Sinabang]]. Kabupaten ini berada kurang lebih 150&nbsp;km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di [[Samudra Hindia]]. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari [[Kabupaten Aceh Barat]] sejak peningkatan status pada tahun [[1996]] dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Jumlah penduduk Simeulue pada akhir tahun [[2023]] sebanyak 96.031 jiwa.<ref name="DUKCAPIL">{{cite web|url=https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/|title=Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023|website=www.dukcapil.kemendagri.go.id|accessdate=28 Januari 2024|format=Visual}}</ref>

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat [[Simeulue]] sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia. Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan dia terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, di mana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten [[Otonomi|Otonom]].

Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu [[Bupati]] Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 [[Gubernur]] Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue. Di mana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat [[fraksi]] yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 [[Menteri Dalam Negeri]] Republik Indonesia Ad Interim [[Faisal Tanjung]] meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

=== Daftar Bupati ===