Rofi Munawar: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Officeholder

| name = [[Haji|H.]] Rofi' Munawar

Rofi juga aktif beorganisasi di Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) dan menjabat sebagai Anggota Dewan Syuro IKADI Provinsi Jawa Timur. Rofi Munawar terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Jawa Timur VII setelah memperoleh 46,669 suara. Di periode 2009-2014, Rofi bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan pangan. Rofi tokoh senior PKS di Jawa Timur. Beliau adalah mantan Ketua DPRD propinsi Jawa Timur (2004-2009) dan Anggota Majelis Syuro PKS sejak 2000. Pada April 2016, Rofi Munawar dipindahkan dari Komisi IV DPR-RI menjadi anggota Komisi VII DPR-RI.

 

Sebagai anggota [[Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|komisi IV]] yang membawahi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, pria yang akrab disapa Rofi' ini beberapa kali tampak di media dalam liputannya yang menayangkan opininya mengenai sikap [[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menko Perekonomian]] yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan saat operasi pasar dan pasar khusus, guna untuk stabilisasi harga. Tak hanya itu, Rofi' juga menyayangkan sikap pemerintah yang dengan mudahnya melakukan [[impor]] beras padahal Indonesia merupakan negara agraris yang juga merupakan [[eksportir]] beras dunia.

 

Tak hanya mengeluhkan dengan sikap pemerintah yang 'meminggirkan' produksi pangan pasar domestik, sikap pemerintah yang acap kali merugikan petani lokal seringkali membuat rakyat geram. Di saat, para petani berjuang untuk menghasilkan hasil panen yang baik, pemerintah malah mengimpor bahan-bahan pangan dengan harga jauh lebih murah. Kondisi ini berulang hingga berkali-kali. Saat itu, Rofi' mencatat adanya impor bawang dari [[Tiongkok|Cina]], beras dari [[Thailand]], kentang dan garam dari negara tetangga justru makin melemahkan perekonomian negara. Secara perlahan-lahan pemerintah berusaha memutus nadi perekonomian rakyat kecil dan menghadirkan para penguasa-penguasa pasar baru.

 

Saat menjadi anggota Komisi VII DPR-RI, Rofi Munawar DPR-RI tercatat aktif dalam menyuarakan pandaangannya sebagai anggotaa dewan, Rofi memberi catatan ‘hitam’ pada Kementerian ESDM. Rofi merasa sektor yang dipimpin oleh [[Ignasius Jonan]], masih menemukan banyak permasalahan.Untuk sektor energi dan mineral, kedua direktorat dibawa [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian ESDM]] tersebut sepanjang tahun 2016 masih dililit permasalahan hukum, mulai dari hulu hingga ke hilir. Banyak implementasi regulasi yang masih diabaikan dan menyebabkan kerugian negara. Perhitungan ''cost recovery'' yang terus naik, perolehan lifting migas yang kian rendah dan tunggakan [[Penerimaan Negara Bukan Pajak|penerimaan negara bukan pajak (PNBP)]] yang masih tinggi masih menjadi catatan kurang baik sektor ESDM di tahun 2016.<ref>{{cite web|last=Aktual|date=21 Desember 2016|title=Catatan ‘Hitam’ Komisi VII: ESDM Dibawah Kepemimpinan Jonan Masih Banyak Masalah|url=https://aktual.com/catatan-hitam-komisi-vii-esdm-dibawah-kepemimpinan-jonan-masih-banyak-masalah/?utm_source=babe&utm_medium=pwa|access-date=11 Maret 2024}}</ref>

 

Ironisnya, pemerintah justru mewacanakan perpanjangan relaksasi untuk mengakomodir IUP dan KK yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter. Rofi menemukan program pembangunan smelter harus terus dilanjutkan agar terjadi proses penguatan pendalaman industri di sektor minerba mampu menghasilkan pertambahan nilai.

 

 

 

== Catatan kaki ==

*

 

[[Kategori:Tokoh Jawa Timur]]

[[Kategori:Tokoh Lamongan]]

[[Kategori:Politikus Indonesia]]

[[Kategori:Politikus Partai Keadilan Sejahtera]]

[[Kategori:Anggota DPR RI 2009–2014]]