Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 1991, DFLP terpecah, dengan faksi minoritas yang dipimpin oleh Yasser Abd Rabbo (yang semakin dekat dengan Yasser Arafat) mendukung negosiasi Madrid yang awalnya mengarah pada terbatasnya otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Terinspirasi oleh Glasnost Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin, kelompok ini juga menyukai orientasi politik baru, tidak terlalu berfokus pada Marxisme dan perjuangan bersenjata, namuntetapi lebih pada demokratisasi masyarakat Palestina. Persatuan ini dibentuk kembali menjadi Persatuan Demokratik Palestina (FIDA), dan Abed Rabbo secara resmi diangkat menjadi penasihat Arafat.

DFLP, di bawah Hawatmeh, bergabung dengan kelompok penolakan untuk membentuk Aliansi Pasukan Palestina (APF) untuk menentang Deklarasi Prinsip yang ditandatangani pada tahun 1993. Kelompok ini berargumentasi bahwa perundingan Oslo tidak demokratis, mengecualikan PLO dari pengambilan keputusan dan menghalangi PLO untuk mengambil keputusan. Rakyat Palestina berhak atas hak sah mereka, namuntetapi berbeda dengan sebagian besar anggota Aliansi lainnya, mereka tidak menentang solusi dua negara. Bersamaan dengan PFLP, mereka kemudian memisahkan diri dari APF karena perbedaan ideologi, dan melakukan langkah terbatas menuju penggabungan dengan PFLP sejak pertengahan tahun 1990an.

DFLP mencalonkan kandidat, Taysir Khalid, dalam pemilihan presiden Otoritas Palestina pada tahun 2005. Ia memperoleh 3,35% suara. Partai tersebut awalnya berpartisipasi dalam diskusi dengan PFLP dan Partai Rakyat Palestina untuk mencalonkan diri sebagai calon gabungan sayap kiri, namuntetapi hal ini tidak berhasil. Ia memenangkan satu kursi di pemilihan kota PA tahun 2005.

DFLP mempertahankan pengaruh penting dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Secara tradisional, DFLP merupakan kelompok terbesar ketiga dalam PLO, setelah Fatah dan PFLP, dan karena tidak ada pemilihan umum baru yang diadakan untuk PNC atau Komite Eksekutif sejak tahun 1988, DFLP masih memimpin sektor-sektor penting dalam organisasi tersebut. Peran PLO memang telah berkurang di tahun-tahun berikutnya, dan digantikan oleh Otoritas Nasional Palestina (PNA), namuntetapi PLO masih merupakan perwakilan rakyat Palestina yang diakui, dan pengaktifan kembali supremasi konstitusional PLO atas PNA sehubungan dengan perebutan kekuasaan di negara-negara lain. Masyarakat Palestina adalah sebuah kemungkinan yang berbeda.