Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi: Perbedaan antara revisi

'''[[Sumatra|Peristiwa]] Kapal Tujuh Provinsi''' (Zeven Provinciën) adalah [[Pemberontakan]] yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMS<ref>''Singkatan dari Her Netherlands Majesty’s Ship'' atau ''Harer Majesteits'' (Hr.Ms.), kode kapal [[Angkatan Laut Kerajaan Belanda|Angkatan Laut Kerajaan Belanda (Koninlijke Marine)]]</ref> De [[Zeven Provinciën]] milik [[Angkatan Laut Kerajaan Belanda|Angkatan Laut Kerajaan Belanda (''Koninlijke Marine'')]] di lepas pantai [[Sumatra]] pada tanggal [[5 Februari]] [[1933]]. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah [[Hindia Belanda]] sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal [[1 Januari]] [[1933]]. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah [[Hindia Belanda]] untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.

Sebab dan tujuan dari pemberontakan ini masih diperdebatkan, baik dalam opini publik dan sistem politik [[Hindia Belanda]] yang berlaku saat itu maupun di antara sejarahwan saat ini. Ilmuwan Belanda, seperti [[Loe de Jong]] percaya bahwa ada penyusupan gerakan komunis di antara awak kapal, sebagaimana diklaim oleh aktivis nasionalis sayap kanan saat itu, meskipun justru hal itu membuat gerakan komunis di [[Belanda]] dan Hindia Belanda merasa mendapatkan angin segar dengan menjadikannya mitos heroik bagi gerakannya. Namun, sejarawan lainnya, [[J. C. H. Blom]] beranggapan bahwa pemberontakan ini benar-benar spontan dan tidak direncanakan, berawal dari aksi protes awak kapal terhadap kebijakan pemerintah kolonial [[Hindia Belanda]] yang akan memotong gaji mereka sampai 17% dan buruknya kondisi pekerjaan mereka, di samping buruknya moral pelaut-pelaut Angkatan Laut Belandapada masa itu.<ref>J. C. H. Blom, "De muiterij op ''De Zeven Provinciën'' (The Mutiny on The Seven Provinces), a comprehensive monograph, originally a doctoral dissertation at [[Leiden University]]; reviewed by Lawrence D. Stokes, [[The American Historical Review]], Vol. 82, No. 2 (Apr. 1977), p. 377.</ref> Dari sudut pandang ini, kasus ''De Zeven Provinciën'' mengingatkan kepada kasus [[Pemberontakan Invergordon]] yang terjadi di [[Royal Navy]] satu setengah tahun sebelumnya, yang diakhiri tanpa penggunaan senjata. Memang, pelaut-pelaut Hindia Belanda mungkin telah terinspirasi oleh pemberontakan sejawatnya dari [[Inggris]] tersebut, yang ramai diberitakan di dunia internasional saat itu.

Sikap keras pemerintah kolonial [[Hindia Belanda]] mungkin lantaran terjadi di dalam konteks koloni yang sedang aktif bergerak menuntut kemerdekaan, sementara pemerintah Belanda masih ingin mempertahankan status koloni tersebut. Sedangkan, kasus pemberontakan pelaut Royal Navy berlangsung di dalam negeri Inggris sendiri, sehingga kurang berdampak terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan di koloninya. [[Peter Boomgaard]] mengaitkan pemberontakan ini dengan kerusuhan sosial dan pemogokan yang banyak terjadi di [[Hindia Belanda]] antara tahun 1932-1934, yang berusaha ditekan oleh pemrintah kolonial dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata.<ref>Peter Boomgaard, Labor in Java in the 1930s, KITLV, Leiden (part of the "Working Papers on Asian Labor" published by [[International Institute for Asian Studies]]</ref>