Partai politik di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Masa Reformasi (1998–2004): perbaikan rujukan |
→Masa Reformasi (1998–2004): +rujukan |
||
(14 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Politics of Indonesia}}
'''Partai politik di Indonesia''' adalah [[organisasi]] yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara [[Indonesia]] secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan [[politik]] anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan [[Pancasila]] dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<ref name=uu2008>{{citation|url=http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf|title = Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik| work = [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]| date = 4 Januari 2008 |archive-url = https://web.archive.org/web/20150326203425/http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf|archive-date = 2015-03-26 |url-status = live}}</ref><ref name=revisi>[http://news.detik.com/read/2010/12/17/200824/1527642/10/isi-lengkap-uu-parpol-hasil-revisi-uu-no-2-tahun-2008 Isi Lengkap UU Parpol Hasil Revisi UU No 2 Tahun 2008]. ''Detik.com''</ref>
Baris 7 ⟶ 6:
== Ideologi dan posisi ==
[[Berkas:Garuda_Pancasila_Poster_(color).jpg|175px|jmpl|Partai politik Indonesia harus mengakui keutamaan [[Pancasila]], filsafat bangsa]]
Satu-satunya perbedaan besar antara partai-partai di Indonesia adalah posisi mereka mengenai seberapa besar peran [[Islam]] , yang sejauh ini merupakan agama mayoritas di Nusantara, dalam urusan publik
Bahasa [[spektrum politik]] [[kiri dan kanan (politik)|kiri dan kanan]] jarang digunakan di Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain.<ref name="Aspinall">{{cite web |last1=Aspinall |first1=Edward |last2=Fossati |first2=Diego |last3=Muhtadi |first3=Burhanuddin |last4=Warburton |first4=Eve |title=Mapping the Indonesian political spectrum |url=https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/ |publisher=New Mandala |language=en-AU |date=24 April 2018 |access-date=2024-03-02}}</ref> Berikut beberapa partai kontemporer menurut ideologi dan posisinya politik:
{{Col-begin|width=100%}}
Baris 19 ⟶ 18:
{{Col-2-of-3}}
'''Tengah''' ([[liberalisme sosial|liberal]], [[demokrasi Islam|demokrat Islam]] dan lainnya)
* {{parpolicon|Demokrat}}
* {{parpolicon|Hanura}}
Baris 59 ⟶ 58:
=== Masa Orde Baru ===
[[Berkas:1997 Indonesian legislative election poster.jpg|jmpl|200px|Kampanye [[Pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|Pemilu 1997]].]]
Setelah itu Indonesia memasuki masa [[Orde Baru]] (1965–1998) dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik besar yaitu [[Golongan Karya]] (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971 dengan cuma 10 partai-peserta,<ref>{{cite book |surname=Miaz |given=Yalvema |year=2012 |title=Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi |pages=4–5 |url=http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU%202.pdf |place=Padang |publisher=UNP Press |isbn=978-602-8819-65-7}}</ref> Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.▼
Setelah itu Indonesia memasuki masa [[Orde Baru]] (1965–1998) dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik besar yaitu [[Golongan Karya]] (Golkar).
Setelah naik kekuasaan, Presiden [[Soeharto]] mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap partai politik yang berakibat dari gagalnya [[Konstituante]] dalam menyusun dan memutuskan keputusan-keputusan, sehingga ia menghapus [[sistem multipartai]] di Indonesia.<ref>{{cite web|url=https://www.merdeka.com/politik/penyebab-cuma-boleh-ada-3-partai-politik-di-era-presiden-soeharto.html|title=Ini Penyebab Cuma Boleh Ada 3 Partai Politik di Era Presiden Soeharto|first=Ramadhian|last=Fadillah|date=15 Oktober 2019|publisher=Merdeka.com}}</ref> Dia mencanangkan agar partai politik disederhanakan berdasarkan esensi ideologis masing-masing partai, baik spiritual maupun material. Hal ini ditanggapi positif oleh partai-partai politik, misalnya partai-partai yang berasaskan [[Islamisme]] mengklaim bahwa fusi partai sejalan dengan resolusi Kongres Nasional Islam yang disepakati pada 1969. Beberapa partai politik yang memiliki paham [[Nasionalisme]]-[[Marhaenisme]] seperti [[Partai Nasional Indonesia|PNI]], [[Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia]] (IP-KI), [[Partai Kristen Indonesia]] (Parkindo), [[Partai Musyawarah Rakyat Banyak]] (Murba), dan [[Partai Katolik (Indonesia)|Partai Katolik]] membentuk koalisi partai politik yang dinamai Kelompok Demokrasi Pembangunan yang menjadi cikal bakal [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI).<ref>{{cite web|url=https://tirto.id/cara-soeharto-menciptakan-partai-demokrasi-indonesia-cC13|title=Cara Soeharto Menciptakan Partai Demokrasi Indonesia|first=Husein|last=Abdulsalam|date=10 Januari 2019|publisher=Tirto.id|language=id}}</ref>
▲
Pasca Pemilu 1971, rezim Orde Baru menegaskan kembali pendiriannya untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membuat Ketetapan [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]] yang mengatur pengklasifikasian partai politik pada 1973. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Hal inilah yang mendasari penggabungan beberapa partai untuk membentuk partai baru.<ref name=":3">{{cite web|url=https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V|title=Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru|first=Indira|last=Ardanareswari|date=13 April 2019|publisher=Tirto.id|language=id}}</ref>
Partai-partai yang berasaskan [[pan-Islamisme]], yaitu NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), bergabung membentuk [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) pada 5 Januari 1973, sedangkan partai politik nasionalis dan nonislam, iaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) mendeklarasikan pembentukan [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI) pada 10 Januari 1973.<ref name=":3" /> Golkar secara resmi menjadi wadah politik bagi organisasi-organisasi profesi, seperti [[KOSGORO|Kosgoro]], [[Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia|SOKSI]], [[Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong|MKGR]], Organisasi Profesi, Hankam, Gakari, dan Gerakan Pembangunan yang disebut Kelompok Induk Organisasi sebagai kekuatan politik Golkar. Pada 1985, seluruh partai politik wajib menjadikan [[Pancasila]] sebagai [[asas tunggal Pancasila|asas tunggal]] dalam ideologi partai.
Dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum dan partisipasi dua partai politik dalam pemilihan umum terakhir pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|Pemilu 1997]] merupakan pertanda tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Liberalisasi politik setelahnya menyaksikan sistem multipartai yang kembali diterapkan dan pembentukan partai politik baru pascareformasi, sehingga tercatat 48 partai menjadi peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|Pemilu 1999]].
=== Masa Reformasi (1998–2004) ===
Berakhirnya rezim Soeharto mengawali masa [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Reformasi]] di Indonesia yang ditandai dengan perkembangan sistem kepartaian di Indonesia yang lebih demokratis. Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie, telah menciptakan [[sistem multipartai]] dalam politik Indonesia sekali lagi setelah masa Orde Lama.<ref name="King" /><ref>{{
Alhasil, pada saat [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999]] terdapat 48 partai politik yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi legislatif, dibandingkan dengan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|Pemilu 1997]] yang hanya diikuti dua partai politik dan [[Golongan Karya]].<ref name="King" /><ref name="wajah1-16">{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 1–16 |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=
Setelah memasuki masa Reformasi, PPP tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum, meskipun eksistensinya menurun akibat sebagian besar anggotanya memilih keluar partai dan mendirikan partai baru. Begitupun dengan Golkar yang bertransformasi menjadi partai politik.<ref name="Tomsa">{{cite book |surname=Tomsa |given=Dirk |title=Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era |series=Routledge contemporary Southeast Asia series |place=London; New York |publisher=Routledge |year=2008 |format=2010 Online version |isbn=978-041-557-429-7 |url=https://www.routledge.com/Party-Politics-and-Democratization-in-Indonesia-Golkar-in-the-post-Suharto-era/Tomsa/p/book/9780415574297?srsltid=AfmBOooG0Jsuc29k3XUV2vg5swyVpJmqeomCbJdKp0d-y_djsNEBPkz8 |lang=en}}</ref> PDI justru semakin terpuruk seusai pemerintah turun tangan dalam kepengurusan partai dan menggulingkan [[Megawati Soekarnoputri]] dari jabatan ketua umum yang menyebabkan menurunnya dukungan rakyat terhadap PDI pada Pemilu 1997. Suara pemilih yang sebelumnya memilih PDI beralih memilih partai baru pecahan PDI, [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P) pimpinan Megawati pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|Pemilu 1999]], sehingga PDI hanya memenangkan dua kursi legislatif dibandingkan dengan PDI-P yang meraih 153 kursi dan menjadi pemenang pemilihan umum. Setelah keterpurukan itu, PDI akhinya mengubah diri menjadi [[Partai Penegak Demokrasi Indonesia]] (PPDI).<ref>{{cite book |year=2004 |editor-surname=Setiawan |editor-given=Bambang |editor2-surname=Bestian |editor2-given=Nainggolan |title=Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004–2009 |place=Jakarta |publisher=[[Kompas Gramedia|Kompas]] |page=213 |isbn=979-709-121-X}}</ref>
Beberapa partai mengklaim sebagai penerus dari partai politik yang telah ada sebelum Orde Baru, sehingga partai-partai tersebut memiliki nama yang sama, tetapi dengan penambahaan [[frasa]] yang membedakan partai satu dengan partai lainnya. Seperti halnya [[Partai Politik Islam Indonesia Masyumi]],<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 21: Partai Politik Islam Indonesia Masyumi |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/21ppiim.htm |archive-date=2013-01-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130128091852/http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/21ppiim.htm |url-status=dead}}</ref> [[Partai Masyumi Baru]] dan [[Partai Bulan Bintang]]<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 22: Partai Bulang Bintang (PBB) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/22pbb.htm |archive-date=2017-09-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170914075441/http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/22pbb.htm |url-status=dead}}</ref> yang masing-masing mengklaim sebagai penerus [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia]] (Masyumi), [[Partai Syarikat Islam Indonesia]]<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 10: Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/10psii.htm |archive-date=2017-09-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170914204424/http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/10psii.htm |url-status=dead}}</ref> serta [[Partai Syarikat Islam Indonesia 1905]]<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 17: Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/17psii.htm |archive-date=2017-09-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170914213145/http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/17psii.htm |url-status=dead}}</ref> selaku penerus dari [[Partai Syarikat Islam Indonesia]] (PSII), atau inkarnasi baru [[Partai Nasional Indonesia Marhaenisme|Partai Nasional Indonesia]] (PNI–Supeni),<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 3: Partai Nasional Indonesia (PNI-Supeni) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/3pnis.htm |archive-date=2017-09-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170915142954/http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/3pnis.htm |url-status=dead}}</ref> [[Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia]],<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 27: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/27pipki.htm |archive-date=2017-09-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170914062350/http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/27pipki.htm |url-status=dead}}</ref> dan [[Partai Musyawarah Rakyat Banyak]] (Murba).<ref>{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 31: Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/31pmrb.htm |archive-date=2023-04-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230415042432/http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/31pmrb.htm |url-status=dead}}</ref>
Sebagian besar partai politik baru di Pemilu 1999 tidak berhasil memperoleh satu kursipun dikarenakan kurangnya pencapaian perolehan suara minimum.<ref>{{cite news |date=13 April 2021 |title=Pasang Surut Partai Gurem Pascapemilu |url=https://www.kompas.id/baca/riset/2021/04/13/pasang-surut-partai-gurem-pasca-pemilu |last=Afrianto |first=Dedy |website=Kompas.id |access-date=2023-06-09}}</ref> Setelah disahkannya undang-undang pemilihan umum, maka partai politik memiliki batas minimum atau [[ambang batas parlemen]] dalam pembagian dan penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga beberapa partai mengubah nama hingga identitas partai di [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kemenkumham]] agar lolos verifikasi sebagai peserta [[Pemilu 2004]].<ref>{{cite web |url=https://nasional.tempo.co/read/4092/partai-partai-mulai-berganti-nama|title=Partai-partai Mulai Berganti Nama|date=25 July 2003|website=Tempo.co}}</ref>
=== Masa pascareformasi (
Pada saat [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004]] terdapat 24 partai politik yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi DPR-RI dan DPRD; pada saat [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|Pemilu 2009]] sudah 38 partai serta 6 partai regional untuk [[Aceh]].<ref name="King" />
Pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<ref name=revisi />
Baris 105 ⟶ 115:
* {{cite book |surname=Feith |given=Herbert |authorlink=Herbert Feith |title=The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia |orig-year=1962 |year=2007 |place=Jakarta; Kuala Lumpur |publisher=Equinox Pub. |url=https://books.google.com/books?id=VAH0W9uxoqoC |isbn=979-3780-45-2 |lang=en}}
* {{cite book |surname=Formichi |given=Chiara |title=Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia |year=2012 |place=Leiden |publisher=E. J. Brill |isbn=978-90-04-26046-7 |lang=en |format=PDF |url=https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/34487/424363.pdf;jsessionid=291354D20C5E363833F4205AD8B303F9?sequence=1}}
* {{cite book |surname=Hwang |given=Julie Chernov |year=2014 |chapter=Patterns of normalization: Islamist parties in Indonesia |editor-surname=Mecham |editor-given=Quinn |editor2-surname=Hwang |editor2-given=Julie Chernov |title=Islamist parties and political normalization in the Muslim world |url=https://archive.org/details/islamistpartiesp0000unse |place=Philadelphia, Pa |publisher=University of Pennsylvania Press |pages= |isbn=9780812246056 |lang=en}}
* {{cite encyclopedia |year=2015 |title=Indonesia Electoral, Political Parties Laws and Regulations Handbook — Strategic Information, Regulations, Procedures |edition=updated |publisher=International Business Pub., USA |isbn=9781514517017 |url=https://books.google.com/books?id=wuewCgAAQBAJ |lang=en}}
* {{cite book |title=Kepartaian di Indonesia |place=Jakarta |publisher=Kementerian Penerangan RI |year=1951}}
* {{cite book |surname=King |given=Blair A. |chapter=Chapter 4. Government and Politics |editor1=Frederick, William H. |editor2=Worden, Robert L. |title=Indonesia: A Country Study |series=Area handbook series, 39 |others=[[Library of Congress]], Federal Research Division |edition=6 |place=Washington, DC |publisher=U.S. Government Printing Office |year=2011 |pages=225–306 |chapter-url={{Google books|id=6dgmXWMgWcwC|plainurl=y|page=225}}|url=https://books.google.com/books?id=6dgmXWMgWcwC |isbn=978-0-8444-0790-6 |lang=en}}
* {{cite book |surname=Labolo |given=Muhadam |surname2=Ilham |given2=Teguh |title=Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategi |year=2015 |place=Jakarta |publisher=Rajawali Pers |isbn=978-979-769-881-2}}
* {{cite book |surname=Machmudi |given=Yon |title=Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) |series=Islam in Southeast Asia |publisher=ANU Press |url=http://press.anu.edu.au/titles/islam-in-southeast-asia/islam_indo_citation/ |format=e-Book |year=2008 |doi=10.22459/II.11.2008 |isbn=9781921536243 |doi-access=free |lang=en}}
Baris 121 ⟶ 132:
* {{cite book |surname=Sitorus |given=Lintong Mulia |year=1988 |authorlink=Lintong Mulia Sitorus |title=Sejarah pergerakan dan kemerdekaan Indonesia |edition=3 |place=Jakarta |publisher=Dian Rakyat |oclc=22004101}}
* {{cite book |author=Suhartono |title=Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908–1945 |place=Yogyakarta |publisher=Pustaka Pelajar |year=1994 |isbn=9789798581083}}
* {{cite book |surname=Tomsa |given=Dirk |title=Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era |series=Routledge contemporary Southeast Asia series |place=London; New York |publisher=Routledge |year=2008 |format=2010 Online version |isbn=978-041-557-429-7 |url=https://www.routledge.com/Party-Politics-and-Democratization-in-Indonesia-Golkar-in-the-post-Suharto-era/Tomsa/p/book/9780415574297?srsltid=AfmBOooG0Jsuc29k3XUV2vg5swyVpJmqeomCbJdKp0d-y_djsNEBPkz8 |lang=en}}
* {{cite book |surname=Ufen |given=Andreas |chapter=Political parties and democratization in Indonesia |editor-surname=Bünte |editor-given=Marco |editor2-surname=Ufen |editor2-given=Andreas |title=Democratization in post-Suharto Indonesia |chapter-url=https://archive.org/details/democratizationi0000unse_z1r5/page/160 |url=https://archive.org/details/democratizationi0000unse_z1r5 |place=London; New York |publisher=Routledge |year=2009 |pages=160–168 |lang=en}}
{{Refend}}
|