Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi tertunda] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (19 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 19:
| menteri = Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
| nama_menteri = [[Budi Arie Setiadi]], S.Sos., M.Si
| nama_seskab = <!--nama sekretaris
| wakil = Daftar Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
| nama_wakil = [[
<!--Sekretariat Jenderal-->
| sekretariat_jenderal = Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Baris 44:
| dirjen3 = Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
| singkatan_dirjen3 = Aplikasi Informatika
| nama_dirjen3 =
| dirjen4 = Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
| singkatan_dirjen4 = Informasi dan Komunikasi Publik
| nama_dirjen4 =
<!--Deputi-->
Baris 62:
<!--Badan-->
| badan1 = Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
| singkatan_badan1 = Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
| kepala_badan1 = Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom.
Baris 82:
| singkatan_staf_ahli4 = Bidang Teknologi
| nama_staf_ahli4 =
Mochamad Hadiyana
<!--Inspektorat (Eselon II)-->
Baris 107 ⟶ 108:
| catatan =
}}
'''Kementerian Komunikasi dan Informatika''' ('''Kemenkominfo''' atau '''Kominfo''') adalah [[kementerian Indonesia|Kementerian]] yang mengurusi bidang [[komunikasi]] dan [[informatika]]. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001–2005) dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005–2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang [[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]] (Menkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh [[Budi Arie Setiadi]].
== Sejarah ==
Baris 113 ⟶ 114:
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI merupakan pembentukan kembali dari Departemen Penerangan RI, lembaga kementerian yang pernah ada di Indonesia. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan [[Amir Sjarifoeddin|Mr. Amir Sjarifoeddin]] sebagai [[Daftar Menteri Penerangan Indonesia|Menteri Penerangan]] oleh [[PPKI]] pada tanggal [[19 Agustus]] [[1945]].<ref>{{Cite web |url=http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=38&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno |title=kepustakaan-presiden.pnri.go.id: Kabinet Presidential |access-date=2015-03-12 |archive-date=2018-03-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180323220153/http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=38&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno |dead-url=yes }}</ref>
Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali [[
Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu tuntutannya yaitu kebebasan pers, Presiden [[
Ketika [[Abdurrahman Wahid]] menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan [[Kementerian Sosial Indonesia|Departemen Sosial]] dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, [[Abdurrahman Wahid]] menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.<ref>[http://digilib.uinsby.ac.id/7581/3/bab3.pdf digilib.uinsby.ac.id: KEBIJAKAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID DALAM DEMOKRATISASI POLITIK]</ref> Selain itu juga pada tahun tersebut, [[Lembaga Sensor Film]] yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan [[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia|Departemen Pendidikan]], yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata]].
Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres No. 153 Tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, [[TVRI
Pada masa kepemimpinan [[Megawati Soekarno Putri|Presiden Megawati]], dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah [[Syamsul Mu'arif]]. Selain itu juga dibentuklah [[Lembaga Informasi Nasional]] (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama [[Komisi Penyiaran Indonesia]] yang didirikan melalui [[Undang-Undang Penyiaran|UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran]]. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi [[Lembaga Penyiaran Publik]] yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Baris 128 ⟶ 129:
== Tugas dan fungsi ==
Merujuk pada [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Baris 142 ⟶ 143:
'''<big>Pimpinan</big>'''
*
*
'''<big>Sekretariat</big>'''
*
** Biro Perencanaan
** Biro Kepegawaian dan Organisasi
Baris 155 ⟶ 156:
'''<big>Inspektorat</big>'''
* [[Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|
** Sekretariat Inspektorat Jenderal
** Inspektorat I
Baris 164 ⟶ 165:
'''<big>Direktorat Jenderal</big>'''
* [[Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Penataan Sumber Daya
Baris 170 ⟶ 171:
** Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
** Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
*
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Pos
Baris 177 ⟶ 178:
** Direktorat Pengembangan Pita lebar
** Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
*
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika
Baris 184 ⟶ 185:
** Direktorat Pemberdayaan Informatika
** Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
* [[Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
Baris 194 ⟶ 195:
'''<big>Badan</big>'''
* [[Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|
** Sekretariat Badan
** Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Baris 223 ⟶ 224:
== Kontroversi ==
=== Penyelenggara Sistem Elektronik ===
=== Pusat Data Nasional ===
[[Pusat Data Nasional]] (PDN) merupakan fasilitas [[pusat data]] untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data. Sebagai solusi sementara menunggu selesainya pembangunan PDN, pemerintah telah membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Tanggal 17 Juni 2024, Layanan Kemkominfo PDNS, yang bertempat di Surabaya diserang oleh ''[[ransomware]]'' [[Brain Cipher]]. Aktivitas berbahaya tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni pukul 00.54 [[Waktu Indonesia Barat|WIB]], serangan siber ini telah mengganggu operasional 239 instansi pengguna. Terhitung 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. Anggota Komisi I DPR RI menyayangkan Kemkominfo yang tidak melakukan pencadangan data lembaga negara di Pusat Data Nasional (PDN). Tanggal 4 Juli 2024, [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika|Dirjen Aptika]] Kementerian Kominfo [[Semuel Abrijani Pangerapan]] mengundurkan diri, dengan alasan merasa bertanggung jawab atas peretasan terhadap server PDNS. <ref>{{Cite web|last=Rahmawati|first=Fatimah|date=2022-07-15|title=Pusat Data Nasional (PDN)|url=https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/pusat-data-nasional-pdn/|website=Ditjen Aptika|language=id|access-date=23 Juli 2023}}</ref><ref>{{Cite web|date=2018|title=PERPRES No. 95 Tahun 2018|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=23 Juli 2023}}</ref><ref>{{cite web|title=PDNS berbasis cloud telah tampung 400 institusi pemerintah|url=https://www.antaranews.com/berita/3951180/pdns-berbasis-cloud-telah-tampung-400-institusi-pemerintah|publisher=Antara News|accessdate=2024-06-28}}</ref><ref>{{cite web|title=Menkominfo jelaskan kronologi serangan siber PDNS 2 |url=https://www.antaranews.com/berita/4171167/menkominfo-jelaskan-kronologi-serangan-siber-pdns-2|publisher=Antara News|accessdate=2024-06-28}}</ref><ref>{{cite web|title=Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa|url=https://nasional.kompas.com/read/2024/06/29/13021901/data-kementerian-harus-masuk-pdn-tapi-tak-ada-back-up-komisi-i-dpr-konyol|publisher=Kompas|accessdate=2024-06-29}}</ref><ref>{{cite web|title=Dirjen Aptika Kominfo Semuel Mundur: Kasus PDN Itu Tanggung Jawab Saya|url=https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-aptika-kominfo-semuel-mundur-kasus-pdn-itu-tanggung-jawab-saya-233uI3s20Q9/full|publisher=Kumparan|accessdate=2024-07-04}}</ref>
== Lihat pula ==
* [[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia]]▼
* [[Kementerian Indonesia]]
* [[Dewan Pers]]
Baris 246 ⟶ 250:
== Pranala luar ==
* {{id}} [
{{Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia}}▼
[[Kategori:Kementerian Indonesia|Komunikasi dan Informatika]]
Baris 256 ⟶ 257:
[[Kategori:Kementerian komunikasi|I]]
[[Kategori:Kementerian informasi]]
| |||