Anti-korupsi: Perbedaan antara revisi

'''Anti-korupsi''' terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menentang atau menghambat [[korupsi]]. Sama seperti korupsi yang mempunyai banyak bentuk, upaya pemberantasan korupsi juga mempunyai cakupan dan strategi yang berbeda-beda.<ref name=":0">{{Cite journal |last1=Lehtinen |first1=Jere |last2=Locatelli |first2=Giorgio |last3=Sainati |first3=Tristano |last4=Artto |first4=Karlos |last5=Evans |first5=Barbara |date=2022-05-01 |title=The grand challenge: Effective anti-corruption measures in projects |url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786322000576 |journal=International Journal of Project Management |language=en |volume=40 |issue=4 |pages=347–361 |doi=10.1016/j.ijproman.2022.04.003 |s2cid=248470690 |issn=0263-7863}}</ref> Terkadang ada perbedaan umum antara tindakan preventif dan reaktif. Dalam kerangka tersebut, otoritas investigasi dan upaya mereka untuk mengungkap praktik korupsi akan dianggap reaktif, sedangkan pendidikan mengenai dampak negatif korupsi, atau program [[Kepatuhan terhadap peraturan|kepatuhan]] internal perusahaan diklasifikasikan sebagai reaktif.

Kode[[Undang-undang Hammurabi]] (c. 1754 SM), [[Horemheb|Dekrit Besar Horemheb]] (c. 1300 SM), dan [[Arthasastra]] (abad ke-2 SM)<ref>{{cite book |last=Olivelle |first=Patrick |title=King, Governance, and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra |url=https://archive.org/details/kinggovernancela0000kaua |year=2013 |publisher=Oxford University Press |location=Oxford UK |isbn=978-0-19-989182-5 |pages=30–31[https://archive.org/details/kinggovernancela0000kaua/page/30 30]–31 |language=en }}</ref> adalah beberapa bukti tertulis paling awal mengenai upaya antikorupsi. Semua teks awal tersebut mengutuk suap untuk mempengaruhi keputusan pegawai negeri, khususnya di sektor peradilan.<ref>Bacio Terracino (2012), p. 28</ref> Pada masa [[Kekaisaran Romawi]], korupsi juga dicegah, seperti melalui dekrit yang dikeluarkan Kaisar [[Konstantinus Agung|Konstantinus I]] pada tahun 331.<ref>{{cite book |last=Noonan |first=John T. |author-link=John T. Noonan Jr. |title=Bribes |page=[https://archive.org/details/bribes00noon/page/90 90] |publisher=Macmillan |place=New York |year=1984 |isbn=0-02-922880-8 |language=en |url-access=registration |url=https://archive.org/details/bribes00noon/page/90 }}</ref>

Pada zaman dahulu, prinsip moral berdasarkan keyakinan agama adalah hal yang lumrah, karena beberapa agama besar, seperti [[Buddhisme|Budha]], [[Kekristenan|Kristen]], [[Agama Hindu|Hindu]], [[Islam]], [[Yahudi (agama)|Yudaisme]], [[Sikhisme]], dan [[Taoisme]] mengutuk perilaku korup dalam teks agamanya masing-masing.<ref>Bacio Terracino (2012), p. 29</ref> Sikap hukum dan moral yang dijelaskan secara eksklusif menangani penyuapan namun tidak memperhatikan aspek lain yang dianggap korupsi di abad ke-21. Penggelapan, [[kronisme]], [[nepotisme]], dan strategi lain untuk mendapatkan aset publik oleh pemegang jabatan belum dikonstruksikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau tidak bermoral, karena posisi kekuasaan dianggap sebagai milik pribadi dan bukan fungsi yang dipercayakan. Dengan mempopulerkan konsep [[kepentingan publikumum]] dan berkembangnya birokrasi yang profesional pada abad ke-19, kantor-kantor dianggap sebagai perwalian dan bukan milik pemegang jabatan, sehingga menimbulkan undang-undang yang menentang dan menimbulkan persepsi negatif terhadap bentuk-bentuk korupsi tambahan tersebut.<ref>Bacio Terracino (2012), p. 30</ref> Khususnya dalam diplomasi dan untuk tujuan perdagangan internasional, korupsi tetap menjadi fenomena kehidupan politik dan ekonomi yang diterima secara umum sepanjang abad ke-19 dan sebagian besar abad ke-20.<ref>''Confronting Corruption'', p. 9</ref>

Undang-undang anti korupsi dilatarbelakangi oleh alasan-alasan serupa yang secara umum melatarbelakangi keberadaan [[hukum pidana]], karena undang-undang tersebut di satu sisi dianggap memberikan keadilan dengan meminta pertanggungjawaban individu atas kesalahannya, keadilan dapat dicapai dengan memberikan sanksi kepada individu yang melakukan korupsi, dan calon pelaku kejahatan dapat dicegah dengan memperlihatkan kepada mereka konsekuensi dari potensi tindakan mereka.<ref>{{cite book |last1=Miller |first1=Seumas |last2=Roberst |first2=Peter |last3=Spence |first3=Edward |title=Corruption and Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach |url=https://archive.org/details/corruptionantico0000mill |date=2005 |lccn=2004002505 |isbn=978-0-13-061795-8 |publisher=Pearson/Prentice Hall |page=[https://archive.org/details/corruptionantico0000mill/page/128 128] }}</ref>